zoelvapartners.id

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal agar konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional. POJK Nomor 66/POJK.04/2017 tersebut mengatur mengenai: (a) persyaratan pendaftaran konsultan hukum, (b) prosedur pendaftaran konsultan hukum, (c) keberlakukan surat tanda terdaftar konsultan hukum, (d) kewajiban dan larangan bagi konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal, (d) permohonan penonaktifan sementara sebagai konsultan hukum, (e) pengunduran diri konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dan (f) ketentuan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut.

“Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 – Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital” adalah buku yang dapat menjadi landasan pijak dan solusi atas dinamika dan tantangan kebijakan sistem ekonomi dan keuangan nasional di era disrupsi.

sumber: zoelvapartners.id

Buku ini menyajikan Yurisprudesi Mahkamah Agung Tahun 2018 yang terdiri dari 6 putusan perkara perdata, 4 putusan perkara perdata khusus, 5 putusan perkara pidana, 1 putusan perkara pidana khusus, 3 putusan perkara agama 4 putusan perkara militer dan 3 putusan perkara TUN.

Pendahuluan
Umum diketahui bahwa idiologi Pancasila itu adalah idiologi yang bersumber dari lima nilai dasar dalam rumusan Pancasila yang disepakati pada 18 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 19945. Rumusan Pancasila tidak lahir dari ruang hampa, tetapi lahir dalm situasi dan kondisi lingkungan kehidupan antar bangsa yang sedang menghadapi pertarungan idiologi yang tajam antara idiologi kapitalisme dan komunisme. Indonesia yang sedang dijajah Belanda sedang mengalami pergolakan untuk merdeka yaitu keluar dari kungkungan penjajahan yang dianggap sebagai refleksi dari idiologi liberalisme-kapitalisme yang pada dasarnya bersifat imperialis. Pada sisi lain, tumbuh gerakan idiologi yang progresif revoilusioner terutama setelah revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917 yang mendasarkan pada idiologi komunisme yang diajarkan oleh Karl Max yang menantang kapitalisme.
Demikian juga persilangan pemikiran para founding fathers yang berbeda latar belakang agama, pendidikan, suku serta budaya sangat mempengarhu lahirnya rumusan Pancasila itu. Namun demikian, pada umumnya para founding fathers – sebagaimana dapat dibaca dalam risalah BPUPK – menolak secara tegas kapitalisme dan pada sisi lain tidak dapat menerima komunisme Marxisme dan memiliki kesadaran yang sama untuk menemukan suatu garis idiologi sendiri yang berakar dari budaya masyarakat dan bangsa Indonesia asli. Tidak kapitalis dan tidak juga Marxis.
Kesepakatan lima dasar dalam Pancasila itu adalah kesepakatan umum yang dapat diterima oleh seluruh founding fathers, yang menurut J. Relay, kesepakatan kesepkatan umum dalam rumusan konstitusi cenderung menyembunyikan hal-hal detail yang sebenarnya tidak disepakati. Untuk menghindari deadlock disepakatilah rumusan umum seperti itu, yang dalam tahap implementasi akan menjadi perdebatan kembali tentang makna dan detail dari rumusan itu. Di sinilah makna sistem pemerintahan konstitusionalisme yang memungkinkan segala perdebatan dimungkinkan dalam lingkup rumusan umum dalam konstitusi.
Oleh karena itu memahami Pancasila, haruslah memahami sungguh-sungguh latar belakang lahirnya, perdebatan diantara para perumus yang menyapakatinya serta lingkup penerapannya dari masa ke masa. Uraian makalah singkat ini bermaksud untuk memaparkan secara sederhana penerapan idiologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Makna Awal
Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 di hadapan rapat BPUPK memperkenalkan istilah “Panca Sila”, sebagai istilah yang merangkum lima dasar yang dikemukakannya sebagai dasar Indonesia merdeka. Kelima dasar negara menurut Soekarno: i) kebangsaan Indonesia, ii) internasionalisme atau kemanusiaan, iii) mufakat, perwakilan dan permusyawaratan, iv) kesejahteraan sosial, dan v) Ketuhanan. Kelima sila tersebut dapat diperas menjadi tiga yang disebutnya dengan Tri Sila, yaitu: i) socio-nationalisme, 2) socio democratie dan iii) ke-Tuhanan serta dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu : gotong royong. Prinsip kebangsaan menurut Soekarno adalah prinsip menyatukan Indonesia, menyatukan seluruh rakyatnya beserta tanah dan airnya. Dalam pidato tersebut Soekarno berusaha meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo yang berbicara sebelumnya yang menawarkan negara berdasarkan Islam dengan menekankan bahwa negara yang kita bangun adalah negara berdasarkan kebangsaan. Kebangsaanlah yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, serta menyatukan tanah dan air dalam satu kesatuan, yaitu kebangsaan Indonesia. Hal yang sama, ditekankan oleh Agus Salim, bahwa persatuan Indonesia yang menyatukan seluruh keragaman bangsa Indonesia menjadi suatu negara yang kuat. Segala perbedaan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
Ada tiga aliran pemikiran tentang negara menurut Soepomo, yaitu pertama, ada satu aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan. Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu (social contract). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan Amerika. Kedua, aliran pikiran lain tentang negara ialah teori “golongan” dari negara (class theory) sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalis adalah perkakas bourgeousi untuk menindas kaum buruh. Oleh karena itu, para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh ganti menindas borjuis. Ketiga, aliran pikiran lain adalah teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain (abad ke-18/19). Menurut pikiran ini, negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Soepomo menganjurkan agar negara Indonesia yang hendak dibangun adalah negara yang berdasarkan aliran pikiran integralistik karena aliran pikiran nasionalis sosialis, yaitu prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.
Soepomo sebagaimana pidatonya pada sidang BPUPK 31 Mei 1945 menghendaki suatu negara dengan prinsip integralis, yaitu persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin antra micro-cosmos dengan macro-cosmos antara rakyat dan pemimpinnya. Soepomo menyatakan “Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi segala golongan-golongan dalam lapangan apapun.”
Pikiran negara integralistik ini dikhawatirkan oleh Moh. Hatta dan juga Yamin, akan menghilangkan hak-hak individu sehingga menjadi negara yang otoriter. Selain itu, beberapa tokoh yang mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara, antara lain: dikemukakan oleh : i) Muhammad Yamin yang juga mengemukakan empat dasar, yaitu negara kebangsaan, dasar kemanusiaan (internasionalisme), Ketuhanan, permusyawaratan-perwakilan-kebijaksanaan, ii) Wiranatakoesoema yang mengemukakan pentingnya dasar agama, akhlak dan kemanusiaan, iii) Woerjaningrat yang mengusulkan dasar kekeluargaan dan internasionalisme, iv) Soesanto Tirtoprodjo yang mengusulkan dasarnya negara adalah semangat kebangsaan, hasrat persatuan, dan rasa kekeluargaan, v) Dasaad yang mengusulkan dasar negara adalah Ketuhanan, vi) A. Rachim Pratalykrama yang mngusulkan dasar negara adalah prinsip persatuan, dan agama Islam sebagai agama negara), vii) Abdul Kadir yang mengusulkan dasar negara adalah persatuan, pendidikan rakyat, dan pembangunan ekonomi, serta viii) Ki Bagoes Hadikoesoemo mengusulkan ajaran Islam sebagai dasar negara yang menjamin adanya persatuan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, mesyawarah dalam politik, dan lain-lain.
Kesemua pandangan tersebut menunjukkan adanya ragam pandangan dari para tokoh tentang dasar negara yang dicita-citakan, yang pada akhirnya mengerucut pada dua pandangan besar yaitu para tokoh yang menghendaki dasar negara itu adalah Islam dan para tokoh yang menghendaki dasar negara itu adalah negara kebangsaan. Perbedaan tersebut diselesaikan dalam rumusan kesepakatan yang sangat dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yang kemudian disepakati dalam rumusan yang sedikit berbeda pada saat penyesahan undang-undang dasar tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan akhir ini telah mengakomodasi berbagai pandangan yang ada.
Pada rumusan mengenai struktur kelembagaan negara, para founding fathers membayangkan sebuah negara kekeluargaan yang segala masalah negara yang strategis dimusyawarahkan dalam lembaga MPR yang merupakan perwakilan seluruh unsur rakyat yang terdiri dari anggota DPR yang dipilih rakyat, ditambah dengan utusan daerah dan utusan berbagai golongan masyarakat yang ada. MPR-lah yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD, menetapkan garis-garis besar haluan negara serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun ada sesuatu yang sedikit aneh bagi saya, ketika dasar falsafah negaranya adalah musyawarah mufakat tetapi dalam UUD itu mengatur bahwa Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, MPR bisa melakukan apa saja karena itulah pernyataan kehendak rakyat. Keindahan konsep, kejernihan pikiran yang tertuang dalam kesepakatan dasar haruslah diuji dalam implementasi, yaitu implementasi dalam kehidupan riil kenegaraan yang penuh dinamika.
Implementasi Awal
Periode awal implementasi idiologi Pancasila (1945-1949) menunjukkan sesuatu yang tidak terpola bahkan dalam banyak hal keluar dari desain awal saat UUD itu disusun. Hal itu dapat dipahami karena Indonesia menghadapi pergolakan mempertahankan kemerdekaan. Apa yang menjadi kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang dihadapi sehingga seperti terlepas dari desain awal yang dicita-citakan. Hal terpenting yang menjadi dasar kebijakan negara pada saat itu adalah keberlangsungan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, dinamika politik pada hari-hari awal kemerdekaan mengharuskan pimpinan negara mengubah struktur dan hubungan kelembagaan negara yang menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, tetapi berubah menjadi parlementer, ketika kabinat (para menteri) bertanggung jawab kepada KNIP (khususnya Badan Pekerja KNIP). Kewenangan presiden menjadi terbagi. Segala kebijakan presiden harus berkompromi dengan KNIP.
Model penyelenggaraan pemerintahan yang demikian, kemudian diperkuat dalam Konstitusi RIS (1949) dan UUDS (1950). Walaupun prinsip-prinsip dasar Pancasila termuat dalam pembukaan Konstitusi RIS maupun UUDS, pasal-pasal dalam kedua konstitusi tersebut seperti keluar dari falsafah Pancasila sebagaimana dirumuskan pada awalnya. Sistem pemerintahan negara tidak lagi menempatkan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kedaulatan rakyat. Presiden hanya menjadi presiden nominal, karena sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlemnter yaitu cabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jaminan hak asasi manusia diperluas, bahkan terdapat 47 pasal Konstitusi RIS dan UUDS mengenai jaminan hak asasi manusia. Era inilah yang disebut dengan era demokrasi liberal dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer, kebebasan berpendapat, kebebasan mendirikan partai politik sehingga pada pemilu pertama tahun 1955 terdapat 48 partai politik dan perseorangan sebagai peserta pemilu. Walaupun demikian, penyelenggaraan pemilu tersebut dicatat dalam sejarah sebagai pemilu yang sangat jujur dan adil dan melahirkan para wakil rakyat yang mendapat legitimasi penuh dari rakyat. Pada saat yang sama terjadi gonta ganti kabinet (kabinet jatuh bangun karena kepentingan politik) dan pemerintahan menjadi tidak stabil, program pemerintahan di bidang ekonomi terabaikan.
Bergerak Ke Sudut Ekstrim
Mulai akhir 1956, Soekarno melihat sumber masalah pada partai-partai politik dan meminta agar partai-partai politik dibubarkan, kemudian memperkenalkan sebuah konsepsi baru sistem pemerintahan, yaitu “Demokrasi Terpimpin”. Presiden Soekarno berpandangan bahwa cara pembentukan pemerintahan atas dasar demokrasi parlementer yang bersifat kepartaian dengan paham politk liberal, tidak akan sanggup membawa negara kita keluar dari segala kesulitan yang dihadapi. Soekarno mengambil jalan luar biasa untuk membentuk Kabinet Karya yang bersifat darurat extra parlementer. Menurut keyakinan Soekarno, susunan ketatanegaraan yang berdasarkan “multipartisme”, seperti dianjurkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 itu, ternyata tidak cocok dengan cita-cita umum masyarakat karena hanya menimbulkan politik “free fight liberalism” dan politik tersebut menghambat pembangunan negara di segala lapangan.
Demokrasi terpimpin menurut Soekarno adalah suatu demokrasi penyelenggaraan atau satu “werk democracy” yakni untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, terutama sekali di bidang sosial, yaitu satu masyarakat adil dan makmur. Sebagaimana keterangan pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Perdana Menteri Juanda, demokrasi terpimpin berarti demokrasi yang harus mempunyai disiplin dan harus mempunyai pimpinan. Demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, suatu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Masyarakat adil dan makmur tidak lain daripada masyarakat teratur dan terpimpin. Untuk menyelenggarakan masyarakat yang demikian itu diperlukan suatu pola, dan untuk menyelenggarakan pola itu harus dipergunakan demokrasi terpimpin. Dengan demikian, demokrasi terpimpin pada hakikatnya adalah demokrasi penyelenggaraan (werkdemocratie). Adapun perancang pola itu adalah Dewan Perancang Nasional.
Menurut Soekarno demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi terpimpin, dilakukan penertiban kehidupan kepartaian, menyalurkan golongan-golongan fungsional sebagai kekuatan politik, serta keharusan adanya jaminan kelanjutan program pemerintah. Sementara itu, Yamin mengartikan demokrasi terpimpin sebagai guided democracy, yang berarti pula orgonized democracy, dipimpin tidak oleh perseorangan; juga tidak berbentuk gecentraliseerde materialisme, melainkan oleh organisasi nasional sendiri. Oleh karena itu, demokrasi terpimpin di tanah Indonesia menurut ajaran Pancasila adalah orgonized democracy.
Lahirnya demokrasi terpimpin oleh Adnan Buyung Nasution dianggap sebagai lahirnya totaliterisme. Menurut Nasution, pada akhir 1950-an mulai tampak adanya tanda-tanda penyimpangan terhadap asas-asas universal pemerintahan yang baik. Berbagai kesulitan–di bidang politik maupun ekonomi–yang dihadapi bangsa Indonesia ketika itu dianggap melulu bersumber dari sistem pemerintahan yang dijalankan, yang dituduh sebagai barang impor, sehingga Soekarno mengenalkan model demokrasi terpimpin. Kenyataannya praktik politik rezim demokrasi terpimpin tak jauh berbeda dengan pemerintahan negara integralistik-totaliter. Hal itu terbukti dengan terkonsentrasinya seluruh kekuasaan di tangan Presiden. Pada tahun 1962, lembaga tinggi negara (DPR, MA, BPK, DPR) dan lembaga tertinggi negara (MPR) dijadikan pembantu Presiden. Presiden berkuasa mutlak.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 beserta konsep demokrasi terpimpin sebagai bagian tidak terpisahkan dari dekrit tersebut benar-benar telah memberikan kekuasaan penuh di tangan presiden tanpa pembatasan. Walaupun demokrasi terpimpin berlandaskan konstitusi, yaitu UUD 1945, karena UUD 1945 yang sangat ringkas, fleksibel dan memberikan peluang yang sangat besar untuk tumbuhya negara kekuasaan yang bertumpu pada presiden—telah mengakibatkan pelaksanaan kekuasaan dalam demokrasi terpimpin hanya bertumpu pada Presiden Soekarno.
Konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dimulai dengan pembentukan lembaga-lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPA, BPK dan pengisian pejabat-pejabatnya yang semuanya dilakukan oleh Presiden. Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden yang kedudukannya sama, bahkan di atas undang-undang, karena bersumber langsung dari Dektrit Presiden 5 Juli 1959.
Di samping itu, sejak tahun 1962, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPRS, Ketua DPR, serta Wakil Ketua DPA, semuanya merangkap sebagai menteri dan anggota kabinet yang berada di bawah presiden yang merangkap sebagai Perdana Menteri. Presiden berwenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan UU N0. 19/1964, dan bidang legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, serta Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat. Bahkan pada 1960, Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dengan Penetapan Presiden No. 3/1960. Prinsip pembatasan kekuasaan serta check and balances sebagai ciri negara hukum dikesampingkan. Demokrasi terpimpin telah menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan negara tanpa batas yang dikukuhkan lagi oleh MPR(S) dalam sidang umumnya tahun 1963 yang mengangkat Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk jabatan semumur hidup.
Usaha Menarik Ketengah
Karena kegagalan demokrasi terpimpin yang ternyata telah membawa kemunduran di berbagai segi kehidupan, Presiden Soeharto dengan membawa semangat baru (Orde Baru) hendak mengoreksi pemerintahan Soekarno dengan tekad melaksanakan Pancasila dan undang-undang dasar secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, pada kenyataanya demokrasi Pancasila yang diterapkan Soeharto justru melanjutkan konsep demokrasi terpimpin yang dilaksanakan Soekarno dengan beberapa koreksi dan mengubahnya dengan sebutan demokrasi Pancasila. Kedua konsep demokrasi ini memiliki beberapa kesamaan prinsipil, antara lain:
menganut paham negara integralistik dan kekeluargaan;
bersumberkan pada UUD 1945 dan Pancasaila sebagi dasar falsafah negara;
menolak demokrasi liberal yang dianggap sebagai demokrasi yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia;
diangkatnya unsur golongan fungsionail dalam anggota DPR di samping Utusan Golongan dalam MPR;
pembatasan terhadap partai politik;
kepemimpinan negara yang berpusat pada Presiden;
berorientasi pada jaminan dan kosisten pencapaian tujuan dan target.
Oleh karena itu, dalam demokrasi Pancasila ala Orde Baru juga tidak mengenal prinsip check and balances dan perimbangan kekuasaan karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh presiden. Dalam hal ini presiden bertindak selaku mandataris MPR sehingga dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara presidenlah yang paling berkuasa.
Walaupun kenyataanya, pada sisi lain, implementasi demokrasi Pancasila yang dikembangkan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto—yang membedakannya dengan demokrasi terpimpin—adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara rutin lima tahunan untuk mengisi anggota DPR, pergantian anggota MPR serta pemilihan presiden secara rutin setiap lima tahun, pengisian ketua dan anggota lembaga-lembaga negara lainnya berdasarkan undang-undang, serta diberikannya kewenangan setiap lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.
Secara formal dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara di bawah pemerintahan Soeharto mengikuti prinsip hukum dan konstitusi. Secara formal juga terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga negara sesuai dengan UUD, kekuasaan peradilan yang independen dan tidak memihak, pembentukan pengadilan tata usaha negara. Namun, pemerinatahan Orde Baru memiliki sisi gelap dalam penegakan hak asasi manusia.
Demokrasi Pancasila, menurut Sudharmono, adalah demokrasi berdasarkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa sebutan demokrasi Pancasila juga untuk membedakan dengan—dan sebagai koreksi terhadap—sebutan demokrasi terpimpin pada era orde lama. Akan tetapi, hasil penelitian dari John Pieris atas praktik pemerintahan Orde Baru menyimpulkan bahwa, baik dalam menjalankan pemerintahan negara maupun pertanggungjawabannya, sepenuhnya berada di tangan Presiden sehingga mekanisme checks and balances tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya. Demikian juga, MPR yang diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kekuasaan yang sangat besar, yaitu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya dalam sistem pemerintahan. Akibatnya, hubungan antarlembaga negara tidak mungkin terjadi checks and balances karena sumber kedaulatan rakyat ada pada MPR sendiri. Posisi MPR yang demikian dimanfaatkan sedemikian rupa oleh presiden untuk memperkuat kedudukannya dengan mengangkat anggota MPR yang memberikan dukungan politik kepada Presiden. Akibatnya, kedudukan Presiden yang ditempatkan sebagai mandataris MPR benar-benar mengambil alih kekuasaan MPR dalam melaksanakan pemerintahan negara.
Koreksi Atas Demokrasi Pancasila Orde Baru
Perubahan UUD 1945 menata kembali sistem pemrintahahan Indonesia dengan merumuskan kembali peran dan fungsi setiap cabang kekuasaan pemerintahan. Setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi untuk menghindarkan dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan pemerintahan lainnya. Selain itu, prinsip pengawasan dan perimbangan juga dirancang agar tiap cabang pemerintahan dapat membatasi kekuasaan cabang pemerintahan lainnya.
Pada dasarnya prinsip pengawasan dan perimbangan di dalam pengelolaan negara bersumber pada pembagian kekuasaan negara di antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dengan sebutan trias politica. Format pengawasan dan perimbangan ini diletakkan dalam kerangka konstitusi. UUD 45 pasca-perubahan memuat ketentuan yang mengatur dan membatasi kekuasaan setiap cabang pemerintahan yang tercermin dalam struktur dan fungsi kelembagaan negara yang berbeda.
Posisi dan struktur MPR setelah perubahan UUD 1945 tidak lagi menjadi pusat dari segala cabang pemerintahan dan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat – sebelum perubahan, MPR adalah melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, siapa pun presiden yang dapat menguasai MPR, kekuasaannya akan langgeng. Sebaliknya, bila Presiden tidak mampu menguasai MPR, maka akan lebih besar kemungkinan diturunkan dari kursi kepresidenan.
Selain itu, pembatasan kekuasaan yang diisyaratkan dalam UUD juga mengatur beberapa kewenangan yang dimiliki oleh satu cabang kekuasaan pemerintahan, membutuhkan pengesahan dan persetujuan dari cabang-cabang kekuasaan pemerintahan yang lain. Seperti beberapa kewenangan yang ada pada Presiden yang membutuhkan pengesahan dan persetujuan DPR atau Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya. Demikian pula, sebaliknya, kewenangan-kewenangan yang ada pada DPR sebagai lembaga legislatif membutuhkan pengesahan dan persetujuan cabang kekuasaan pemerintahan lainnya, yaitu Presiden, dan kekuasaan DPR dan presiden dapat dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim Agung di Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan yudikatif harus diseleksi oleh Komisi Yudisial dan diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR.
Perubahan UUD 1945 meneguhkan bentuk pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan yang menganut sistem presidesial. Perubahan UUD 1945 memperkuat kedudukan Presiden, yaitu dengan mempersulit pemakzulan presiden. Proses pemakzulan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang terbatas dan mekanisme yang rumit. Jika pemilihan dan pengangkaan Presiden dan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD dilakukan MPR, maka setelah perubahan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Karena dipilih langsung oleh rakyat, Presiden mendapat legitimasi langsung dari rakyat dan kedudukannya menjadi lebih kuat di hadapan lembaga negara yang lainnya, termasuk di hadapan MPR. Konsekuensinya, adanya jaminan bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan menduduki masa jabatannya dalam waktu tertentu (fix periode), lima tahun, dan tidak mudah diberhentikan hanya karena dinggap melakukan kebijakan politik yang salah.
Dalam hubungannya dengan kekuasaan presiden dan DPR, kedudukan DPR sangat kuat, tidak menjadi untergoernet, melainkan neben terhadap pemerintah. UUD secara tegas menentukan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam mengangkat duta besar dan menerima duta dari negara lain, Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian juga pemberian amnesti dan abolisi juga membutuhkan pertimbangan DPR serta pembuatan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara juga memerlukan persetujuan DPR.
Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, DPR mendapatkan penguatan posisi dan kewenangan. Jika UUD sebelum perubahan, DPR hanya memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang yang diajukan presiden, setelah perubahan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang harus mendapatkan persetujuan bersama dengan presiden. Apabila persetujuan ini tidak dapat diperoleh, rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR pada masa itu.
Selain itu, dalam melaksanakan prinsip pengawasan dan perimbangan kekuasaan, DPR dibekali hak-hak interpelasi (mengajukan pertanyaan), hak angket (melakukan penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat (mosi, memorandum). Di samping itu, setiap anggota DPR juga memiliki hak-hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (bebas dari tuntutan hukum).
Di samping itu, pengawasan dan perimbangan kekuasaan Presiden tidak hanya dihadapkan pada kekuasaan legislatif, tetapi juga terhadap kekuasaan yudikatif. Di samping segala keputusan Presiden yang dapat dibatasi oleh pengadilan, kekuasaan presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dibatasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
Pemakzulan Presiden, setelah perubahan UUD 1945, tidak dapat dilakukan hanya karena alasan-alasan politis. Presiden hanya dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya hanya dengan alasan-alasan melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden (pasal 7A). Berbeda dengan sistem presidensial yang dianut sebelum perubahan yang menempatkan Presiden di bawah MPR, dalam hal ini MPR yang mengangkat dan dapat memberhentikan presiden walaupun dengan alasan-alasan politis karena presiden diposisikan sebagai mandataris MPR. Jadi, sistem ini sebenarnya hampir sama dengan sistem parlementer yang menganut supremasi parlemen atas eksekutif.
Mekanisme pemakzulan presiden setelah perubahan harus menempuh mekanisme yang sulit dan panjang, yaitu melalui pengkajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR yang menghasilkan pendapat berupa keputusan DPR mengusulkan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Sebelum proses pengajuan ke MPR, DPR harus terlebih dahulu meminta putusan Mahkamah Konstitusi apakah secara yuridis pendapat DPR ini dibenarkan atau tidak secara konstitusi. Jika putusan DPR secara yuridis tidak berdasar, usulan pemberhentian itu tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, kalau secara yuridis benar, DPR melajutkan usulan itu kepada MPR untuk memutuskan pemakzulan Presiden. Atas pertimbangannya sendiri, MPR dapat memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden berdasarkan jumlah dukungan suara anggota MPR. Logikanya jika usulan pemberhentian tersebut telah mendapat dukungan kuat dari anggota DPR, dapat dipastikan akan mendapat dukungan kuat dari MPR karena lebih dari dua pertiga anggota MPR adalah anggota DPR.
Evaluasi Implementasi Idiologi Pancasila
Dari uraian di atas dapatlah ditarik suatu benang merah bahwa impelemntasi demokrasi Pancasila dari waktu ke waktu mengalami perbuhan dan bahkan berbeda antara satu masa ke masa yang lain. Paling tidak ada tiga model implementasi yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan struktur negara, yaitu: masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila ala Soeharto dan masa demokrasi reformasi. Menurut saya, setiap masa akan selalu menghadapi dinamika dan realitas politik yang berbeda yang akan selalu dijawab oleh para pemimpin pada saat itu agar negara menjadi survive. Soekarno boleh mengkritik demokrasi liberal, tetapi demokrasi liberal itulah yang harus diterima dan memberi jawab atas persoalan yang dihadapi pada saat itu.
Demikian juga kita boleh menyalahkan Soekarno pada saat menerapkan demokrasi terpimpin, tetapi kebijakan itulah yang harus diambil untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pada saat itu. Ketika kabinet jatuh bangun, kehidupan negara yang serba tidak teratur, ancaman perpecahan di seluruh negeri mulai menguat, Presiden Soekarno menjawabnya dengan demokrasi terpimpin, untuk menjaga keutuhan bangsa. Masalahnya demokrasi terpimpin berubah menjadi otoriter ketika Soekarno menutup telinga atas setiap kritikan yang ada dan mulai jalan sendiri, sehingga jatuh karena kebijakannya.
Soeharto muncul dengan Orde Baru-nya hendak memperbaiki keadaan mengyelesaikan tantangan pada saat itu, dengan menerapkan model penyelenggaraan negara yang berbeda dengan masa Soekarno, yang dinamakannya demokrasi Pancasila. Pada akhirnya model penyelenggaraan negara ala Orde Baru mengalami keruntuhan juga oleh masa reformasi dan model penyelenggaran pemerintahan berubah lagi dengan model yang baru. Menurut saya model yang baru ini, adalah usaha jalan tengah antara demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan dimokrasi Pancasila ala Soeharto. Suatu pemerintahan yang bertumpu pada prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme.
Keresahan Baru
Setelah lebih dari sepuluh tahun pelaksanaan model pemerintahan reformasi, terdapat kejenuhan dari sebahagian kalangan dan menawarkan model pelaksanaan pemerintahan yang baru. Belum ada suatu konsep dan desain yang jelas lahir dari keresahan tersebut, hanya kerisauan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dipandang semakin jauh dari idiologi Pancasila. Paling tidak, persoalan tersebut tergambar dari kekhawatiran atas pelaksanaan demokrasi politik yang terlalu bebas, prinsip-prinsip musyawarah yang diabaikan, degradasi posisi MPR dan penyesalan atas hapusnya GBHN, ekonomi yang dianggap liberal serta kuatnya parlemen atas presiden.
Perlu perenungan yang dalam atas setiap pilihan yang akan diambil. Dari pengalaman sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan, kita dapat mengambil banyak pelajaran dan hikmah agar tidak salah. Jika hendak mengambil kebijakan baru setelah reformasi, kebijakan yang bagaimankah yang akan di ambil, apakah model pelaksanaan idiologi Pancasila ala demokrasi terpimpin, model demokrasi Pancasila ala Soeharto ataukan model yang sama sekali baru. Semua model yang ada mengklaim sebagai model pemerintahan berdasarkan idiologi Pancasila. Kalau ingin kembali ke model demokrasi terpimpin ala Soekarno atau model demokrasi Pancasila ala Soeharto, bukankah kedua model itu telah gagal bahkan diubah dengan pengorban yang sangat besar.
Demikian halnya jika hendak mengidupkan GBHN model pemerintahan Soeharto yang ditetapkan oleh MPR. Ketika itu, kerangka sistem yang dianut adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR yang sekaligus pelaksana sepnuhnya kedaulatan rakyat. MPR-lah yang menentukan dan menetapkan garis-garis besar haluan negara yang harus dilaksanakan oleh presiden dan seluruh lembaga negara. Presiden dalam sistem MPR itu, adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah MPR dan merupakan mandataris MPR, sehingga presiden memiliki kewenangan lebih dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Tetapi Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Jika MPR menganggap bahwa presiden telah melanggar haluan negara atau garis-garis besar haluan negara maka presiden dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat berujung pada pemakzulan.
Jika kembali menggunakan GBHN model seperti itu, konsekuensinya, kita harus mengubah kembali struktur kelembagaan negara yang ada dalam perubahan UUD 1945. MPR harus dikembalikan posisinya sebagai lembaga btertinggi negara dan kewenangannya untuk membuat GBHN yang harus diikuti oleh presiden dan seluruh lembaga negara lainnya. Dengan demikian, tidak tepat lagi Presiden dipilih langsung oleh rakyat, karena presiden tidak memiliki kebebasan apa pun untuk membuat program karena cukup melaksanakan saja sesuai dengan GBHN. Pemakzulan presiden cukup dengan model yang lama, yaitu sidang istimewa MPR, dengan alasan bahwa presiden telah melanggar haluan negara. Demikian juga lembaga-lembaga negara lainnya, harus mengukti desain MPR dengan konsekuensi jika tidak dilaksanakan harus juga diberikan sanksi untuk memakzulkan pimpinan lembaga negara yang bersangkutan. Jika dibuat GBHN tanpa sanksi, apakah bedanya dengan undang-undang mengenai program pembangunan.
Menurut saya, untuk menghindari pengulangan kesalahan seperti praktik bernegara sebelumnya, maka kita harus berpikir jernih untuk kembali pada model GBHN pada masa yang lalu. Sebenarnya berdasarkan norma konstitusi yang ada, kerangka pembangunan jangka panjang dapat saja ditetapkan dengan undang-undang. Hal itu sangat sederhana dilakukan yaitu dengan membuat visi Indonesia jangka panjang kemudian diuturnkan dalam program jangka panjang juga misalnya 50 tahun dan 25 tahun. Rancangan program itu ditetapkan dengan undang-undang yang harus diikuti oleh setiap presiden yang terpilih, sehingga keraguan mengenai visi Indonesia jangka pajang akan terjawab.

Penutup
Apa pun pilihan kebijakan yang ada, haruslah secara tulus untuk kepentingan bangsa dan negara yaitu untuk menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi masa sekarang dan akan datang. Sepanjang masih dalam kerangka idiologi Pancasila, apa pun kebijakan itu adalah sesuatu yang sah dan konstitusional. Rumusan Pancasila, begitu sangat umum, karena ia merupakan philosophiegroundslag sehingga implementasi dan detailnya sangat bergantung pada dinamika dan tantangan yang ada. Ketika pemerintahan Soeharto mencoba merumuskan detail Pancasila pada tahun 1978, pada saat itu memeroleh tantangan yang sangat besar, sehingga dibatalkan kembali oleh MPR pada tahun 1999. Jadi, Pancasila haruslah menjadi idiologi terbuka agar luwes menghadapi setiap tantangan jaman.
Benarlah apa yang dikemukakan oleh J. Relay bahwa kesepakatan-kesepakatan awal dalam perumusan konstitusi akan mengalami pertarungan pada tahap permainan politik di tingkat yang lebih rendah oleh generasi selanjutnya. Akhirnya yang menentukan kebijakan negara adalah kekuatan-kekuatan politik dominan pada setiap masa. Hal demikian adalah wajar menurut prinsip konstitusionalisme sepanjang masih dalam konteks makna konstitusi yang tertulis.

sumber: zoelvapartners.id

By: Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH.
The presence of a Constitutional Court in various countries as a judiciary body which settles various constitutional problems renders important influence in the effort to actualize the rule of law and a constitutional democratic state. In this regard, the constitution occupies a central position in the life of a state. The main issue regarding the rule of law is human rights, equality before the law, limitation of power by law (due process of law) as well as an independent judiciary. Constitutions in general grant guaranty for the actualization of the rule of law and the Constitutional Court is the guard of the uprightness of the rule of law by guarding the uprightness of the constitution. Therefore, there are three important issues which are related to the constitution (constitutional issues) namely, the protection of human rights and the constitutional rights of the citizens, due process of law, the democratic process, the authority of the state institutions and organs based on the constitution.
At this occasion, I wish to convey one of the important issues which is related to the Constitutional Court, namely regarding the Constitutional Court with the authority granted to it to settle various constitutional problems in the life of a state, particularly the practice and the experience of Indonesia.
The Indonesian Constitutional Court was established in the year 2003 based on the amendment to the Constitution (Undang-Undang Dasar, UUD) of 1945 in the year 2001. Pursuant to the Constitution of Indonesia, the Constitutional Court is a judiciary institution which works based on the principles of an independent judiciary. There are five authorities of the Constitutional Court, namely:
To review laws against the constitution;
To decide on disputes regarding the authority among state institutions whose authority is granted by the constitution;
To decide on disputes regarding the result of general elections;
To decide on the dissolution of a political party, as well as
Bearing the obligation to render opinion regarding dismissal of the President.
Judicial Review

The Indonesian Constitution divides the authority to review a norm into two judiciary institutions namely the Constitutional Court and the Supreme Court. The Constitutional Court is limited to being authorized only to review the constitutionality of act, whereas the Supreme Court reviews various regulations other than laws (act) against the laws (acts) or a regulation in the higher sequence of order of the hierarchy, for instance a government regulation (peraturan pemerintah), a regulation of the President as well as a regional regulation (peraturan daerah). Other than like the many Constitutional Courts in other countries, the Indonesian Constitutional Court is not authorized to adjudicate a constitutional complaint, neither is it authorized to render a legal opinion according to the constitution regarding a constitutional question presented by other state institutions. Only problems regarding the constitutionality of legal norms are subject to the authority of the Constitutional Court.
The review of laws is a judiciary process to review the constitutionality of a law. Perceived from the substantial aspect, there are two kinds of review of laws, namely the formal review and material review. The formal review, namely to review the constitutionality of the law making with the main question to be decided by the court is namely as to whether the process of the law making has been conducted in accordance with the provisions of the constitution. If the process of the law making is proven to be contrary to or in breach of the constitution, the Constitutional Court would decide the aforesaid law unconstitutional and having no legal binding force. To date, there are only several case review of laws petitioned to and decided by the Indonesian Constitutional Court questioning the process constitutionality of the law making (formal review) namely regarding the decision making in the approval to the endorsement of bills by the People’s Representatives Council (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), among others the problem of the endorsement of laws regarding the Supreme Court and laws regarding the MPR, the DPR, the Regional Representatives Council (Dewan Perwakilan Daerah, DPD) and the Regional People’s Representatives Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD). There is no single case petitioned regarding the aforesaid formal review has been granted by the Constitutional Court.
Secondly, the material review, namely to review the constitutionality norms of a law, either against a whole article, part of an article or the meaning of a certain article in a law. The principal question reviewed at the Constitutional Court is whether a norm or articles, a part of an article or the meaning of the aforesaid article is constitutional or not. If it is proven that the norm reviewed in the judiciary process at the Constitutional Court is contrary to the constitution, then the aforesaid norm will be declared unconstitutional and having no legal binding force by the Constitutional Court.
Review Procedure of Laws
Pursuant to the law of the Indonesian Constitutional Court, a petition to review a law can be petitioned by:
an individual Indonesian citizen,
public legal entities including state institutions as well as private legal entities, dan
a unity of an adat law community.
Based on the aforesaid provision each individual Indonesian citizen, legal entity and unity of an adat law community may file a petition to review a law at the Constitutional Court if any of them deem to have been harmed of their rights guaranteed by the constitution due to the existence of the aforesaid legal norms. The loss of the aforesaid constitutional right either in the form of a real loss having occurred or a potential loss which would certainly occur. A petitioner may appear directly on his/her own at the Constitutional Court or through his/her proxy. Prior to deciding on a case, the Constitutional Court shall open the trial to hear a testimony directly from the petitioner or his/her proxy, and may request explanation from the President, the DPR, the MPR, the DPD or other parties deemed to know the substance of the aforesaid case. In order to substantiate his/her petition, the Petitioner may file evidences in writing, propose witnesses or experts to be heard of their testimonies in the trial. The President or the DPR may also propose witnesses or experts to prove a testimony he/she submitted to the Constitutional Court. While the trial is in progress, to the extent that it has not been decided yet by the Constitutional Court, other parties who also perceives their constitutional right have been harmed by laws being under review may propose him/herself to the Constitutional Court as a related party.
In the process of reviewing a law, the Constitutional Court is not obliged to hear a testimony from the President or the DPR. If the Constitutional Court deems that review material submitted, very clear and simple, the Constitutional Court may decide on a review case without hearing a testimony of the President, the DPR, witnesses or experts proposed by the parties.
After the whole process of the examination trial of the case is conducted, the Constitutional Justices will hold a consultation to make a decision, whether the aforesaid review case be granted, be dismissed or not accepted. In this regard, each Justice conveys independently his/her opinion (legal opinion) vis-à-vis a constitutional issue in question. Each case would be sought to be decided consultative wise to achieve one single opinion, but if not, the decision is made by simple majority and the Justices in the minority may convey their dissenting opinion loaded in full in the aforesaid decision and be read out by the respective Justice in a trial open to the public. The trials of the Constitutional Court are open to the public save to consultation sessions of the Justices are held behind closed doors.
A decision of the Constitutional Court in a review of laws applies immediately following the completion of the trial pronouncing the decision in a trial open to the public, and applies as a norm of a law. For the need of publication, the aforesaid decision will be loaded in the Official Gazette of the Republic of Indonesia. In practice of the Indonesian Constitutional Court there are at least three kinds of decisions of the Constitutional Court, namely:
Firstly, a decision declaring a petition to review not acceptable, namely if a petition does not comply with the formal requirements of a petition like for instance a petition lacking a legal standing for filing a petition or an unclear petition.
Secondly, decision dismissing a petition namely in case of reasons of the petitioner stating that an article or norm being reviewed is contrary to the constitution is not reasoned, and
Thirdly; a decision granting a petition, namely in case of the reason of a petition of the petitioner is legally reasoned so that a law, an article or a norm of a law being reviewed is contrary to the Constitution and declared as having no legal binding force.
There are two kinds of decisions declaring a norm to be unconstitutional, namely:
Fully unconstitutional, namely when the aforesaid norm is contrary to the constitution unconditionally. In this regard, the Constitutional Court would purely act as a negative legislator.
Conditionally unconstitutional, namely when a norm being reviewed is declared unconstitutional subject to certain conditions in accordance with the determination of the Constitutional Court. In such a decision, the Constitutional Court acts as a negative legislator and simultaneously as a positive legislator, as beside declaring a norm to be unconstitutional and having no legal binding force, the Constitutional Court also forms a new norm in lieu of the norm declared as unconstitutional.
If a legal norm which has been decided by the Constitutional Court as a constitutional norm, in principle a petition for the same cannot be filed again for review save if there are reasons and a new reason for review which has not been brought up with the previous petition to review. There are a lot of decisions of the Constitutional Court against a norm of a law which has been subject to review and be decided by the Constitutional Court to be declared constitutional, but with the next petition to review became declared unconstitutional due to reasons and constitutional base which are different from the previous petition. If there is a new petition against a nor of a law which has been subjected to review and it turns out that it has the same constitutional reasons and base, then such a petition that follows later would be declared as ne bias in idem.
In general the decisions of the Constitutional Court are complied with and are well executed by all state institutions. There has been only one or two decisions which have not been well executed, particularly if related to the authority of the Supreme Court. There is one example of an interesting case in this matter, namely the decision of the Constitutional Court declaring the unconstitutionality of the reason of a material unlawful act in the case of a criminal corruption. However, in its various decisions the Supreme Court keeps using the reason of material unlawful act in its criminal sentences related to cases of criminal corruption.
As the Indonesian Constitutional Court is not authorized to decide on cases of constitutional complaints and constitutional questions, the number of constitutional cases petitioned at the Constitutional Court are not too many. As of its establishment in September 2013 through December 2015 there are 701 cases to review laws which have been decided by the Constitutional Court. Nevertheless, there are a lot of petitions to review a law petitioned to the Constitutional Court have been constitutional complaints or constitutional questions in their substance. In the settlement of such cases, the Constitutional Court keeps adjudicating them, which in general if a petition is granted by the Constitutional Court, the norm reviewed would be declared conditionally unconstitutional.
There are a lot of decisions of the Indonesian Constitutional Court which bring about tremendous influence for the protection of human rights and the constitutional right of the citizens, for instance, in the frame of constitutional guaranty to equal treatment in politics as well as in government (the principle non-discrimination). For example is the decision which abolished the discrimination of political rights of former members of Indonesian Communist Party (Partai Komunis Indonesia, PKI) who as of the term of government of President Soeharto have had no political right to become a member of the parliament or state officer. Such is also in in the field of economy. The Indonesian Constitution underlined an economic system which does not embrace the principle of free market in order for the state to fulfill the principle of social justice (non-liberal economic system) and important production of the state and the management of natural resources shall be controlled by the state. There are a lot of norms of the laws which contain liberal economic system including in the management of natural resources so that there are also a lot of laws related to the field of economy and the management of natural resources that have been declared unconstitutional and having no legal binding force by the Constitutional Court. That has been conducted in the frame of the function and the responsibility of the Constitutional Court as the guard of constitutional values.
Disputes Regarding Authorities among State Institutions
The authority of the Constitutional Court to adjudicate and to decide on disputes regarding the authority among state institutions has its backdrop in the principle of checks and balances embraced by the Constitution of 1945 following its amendments. In the Constitution of 1945 following its amendments, each state institution has been granted the attribution of authority in order to achieve the objective of the state. In the execution of the aforesaid authorities, there is the high potential of mutual claim of authority among the state institutions based on the attribution of authority granted by the Constitution. Here lies the role of the Constitutional Court to decide as to which state institution has the authority over a certain matter.
A state institution having a legal standing to litigate and question a dispute regarding the authority at the Constitutional Court are only state institutions granted the attribution of authority by the constitution. Different from a review case of laws – there are no parties facing each other in a case – then in a case of dispute regarding authority there are at least two litigating parties, namely two state institutions claiming each other for the authority over a certain matter in the practice at the Indonesian Constitutional Court named the Petitioner (Claimant) and the Petitioned (Defendant). Therefore there are two requirements which shall be complied with for the filing of dispute cases among state institutions, namely:
From the aspect of the subject, the Petitioner (claimant) as well as the Petitioned (defendant) shall be state institutions as aforementioned and be granted the authority by the constitution and from the aspect of the object, and
The disputed authority is the authority granted by the constitution.
In the constitutional practice in Indonesia there are indeed two kinds of disputes regarding the authority among state institutions, namely disputes regarding the authority related to acts of state institutions based on the authority stemming directly from the Constitution and disputes regarding the authority stemming from the authority granted by the laws. The disputes on authority due to an act (matter) the authority of which stems directly from this Constitution are indeed is dispute cases regarding the authority among state institutions. Whereas disputes regarding the authority stemming from norms of laws can be petitioned through review of laws. Disputes on authority which are based on norms of laws in the form of review of laws can be petitioned by all state institutions whether state institutions whose authority is directly granted by the Constitution as well as state institutions whose authority is granted by laws.
In the practice of the Indonesian Constitutional Court, although a lot of petitions have been filed as dispute cases regarding the authority among state institutions, in reality there have been only several cases which are indeed disputes regarding the authority among state institutions. In the record of the Indonesian Constitutional Court up to the year 2014, there have been only two dispute cases among state institutions decided by the Constitutional Court as disputes regarding the authority among state institutions, namely the dispute between the DPD (the Petitioner) and the President and the DPR (the Petitioned) related to the process of stipulating the members of the Audit Board (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK) which was decided in the year 2005. Pursuant to the Constitution of Indonesia, the candidate member of the BPK prior to his/her designation by the President shall be subject to consideration of the DPD. In the designation of several members of the BPK in the year 2004 (following the formation of the DPD in the year 2004), the designation of the members of the BPK was done without the consideration of the DPD so that the DPD sued the President and the DPR to the Constitutional Court. Following the trial process, the Constitutional Court decided to dismiss the petition of the DPD, because the process the designation of the aforesaid members of the BPK was commenced prior to the formation of the DPD and was conducted based on laws prior to the amendment to the Constitution of 1945. The second case in the year 2012 was a dispute regarding the authority between the President (the Petitioner) and the DPR and BPK (the Petitioned). In the aforesaid case the President had problems to conduct the purchase by the government of shares divested by PT Newmont by using the investment project of the government as it was hampered by the DPR. However, according to the DPR the purchase of the aforesaid divested shares shall be subject to the approval of the DPR. After a rather long process of trials examining evidences and hearing the testimony of experts, the Constitutional Court decided to dismiss the suit of the President because according to the Constitutional Court the withdrawing of money from the funds of the investment project of the government shall be subject to the approval of the DPR.
The dispute cases between an institution petitioned by a state institution whose authority is not granted by the Constitution but is only based on the authority granted by laws have all been declared unacceptable by the Constitutional Court as they have not complied with the formal requirements of the subject and object of the petition to disputes among state institutions.
Disputes Regarding the Result of General Elections
The Indonesian Constitution rendered the authority to decide on disputes regarding the result of general elections to the Constitutional Court and not to the Supreme Court. At least, there are two reasons for placing the aforesaid authority under the Constitutional Court, namely a substantial reason and a technical reason. Substantially disputes on the result of general elections are constitutional disputes as they are linked to the guaranty and the protection of rights and political process having their source in the Constitution. The Indonesian Constitution (the Constitution of 1945 after its amendments) regulated general elections in one separate chapter, which at least contains five important principles, namely:
General elections are executed periodically once in every five years;
General elections shall be executed by respecting principles of being direct, public, confidential, free, honest and equitable;
The organizers of general elections shall be independent, and
General elections are conducted to elect members of the DPR, the DPD, the DPRD, the President and the Vice President.
Violations against the aforesaid principles are violations against the Constitution. As a state embracing the constitutional system and having the Constitutional Court to settle constitutional matters, then disputes on the result of general elections become the authority of the Constitutional Court to decide thereon.
Secondly, a technical problem. Decisions regarding disputes on the result of general elections requires quick and final decisions as well as achieving full legitimacy as well, because it is related to the constitutional agenda which shall not pass the term of offices of the state institutions. That is fulfilled if that authority is given to the Constitutional Court. A decision of the Constitutional Court is conducted based on the principle of full bar, namely all the Constitutional Justices participate in the decision making of a case, so that it closes the possibility of efforts to appeal against a decision as it will be decided by the same tribunal of Justices. With such a decision mechanism two objectives are achieved, namely the speed and finality in the settlement of disputes and strong legitimacy.
There have been three general elections following the amendments to the Constitution of 1945 and following the formation of the Constitutional Court. There have been three times as well that the Constitutional Court decided on various disputes on the result of general elections, regarding disputes on the result of the election of members of the DPR, members of the DPD, members of the DPRD, and the election of the President and the Vice President. The decision of the Constitutional Court regarding disputes on the result of the election of members of the DPR, the DPD and the DPRD has tremendously changed the composition of members of the DPR, the DPD and the DPRD which has been stipulated by the Commission of General Elections, as there have been a lot of stipulations on the result of general elections by the Commission of General Elections which contained mistakes or errors that became corrected at the Constitutional Court. All the result of the election of the President and the Vice President who are directly elected by the people in Indonesia (as of the year 2004) have always been petitioned to the Constitutional Court as dispute cases on the result of general elections. From all the aforesaid cases there has been no single case granted by the Constitutional Court.
Besides, as of the year 2008, the Constitutional Court has been granted the authority to decide on disputes on the result of the election of regional heads in all over Indonesia (in the provinces as well as in the regencies (kabupaten) and cities (kota). In deciding on various disputes on the result of elections of the aforesaid regional heads, there have been a lot of types of decision of the Constitutional Court cancelling the result of the stipulation of the Commission of General Elections (Komisi Pemilihan Umum, KPU), among others the cancellation of the result of the election of stipulated by the KPU and deciding:
To correct the result of the stipulation of the ballot counting leading to the change of the candidate winner;
To order the KPU to repeat the ballot counting in parts as well in the whole constituency;
To order the KPU to repeat voting in parts as well in the whole constituency;
To order the KPU to disqualify (to strike) the participation of candidates who do not comply with the requirements and ordering the repeat of voting;
To order the KPU to include the names of the candidates qualified by the KPU and ordering the repeat of voting.
In deciding on disputes on the result of the election of regional heads, the Constitutional Court discovered various forms of norm violations against the Constitution including violations against the right to be elected and to elect, violations against the election process which shall be free and fair, violations against the rights of candidates as well as violations against the principle of independency of the organizers of general elections. From all the kinds of the aforesaid violations there are three groups of violations, namely violations in ballot counting, violations in the election process that are systematic, structured and massive in nature as well as violations in the process of determining candidates, so that the Constitutional Court had to cancel the election results. Violations that are systematic, structured and massive in nature namely violations in the election process involving the government structure namely the organizers of the elections, the candidates and their campaign teams either jointly as well as severally. They have been systematic as the aforesaid violations have been prepared and planned to win the election unfairly and they have been massive in terms that the aforesaid violations have not been sporadic or have been only several violations.
In the conduct of its authority to decide on various disputes on the result of general elections, the Indonesian Constitutional Court has been present as a judiciary that can be said to be rather respected, credible and all of its decisions regarding disputes on the election results have been respected. The Constitutional Court has guarded the democratic process di Indonesia peacefully up to the third direct elections in the era of the Reformasi in the year 2014. The Indonesian journey as a constitutional democratic state in the last 15 years has gone through a correct path. The Constitutional Court is one of the state institutions which guards and ensures that that process proceeds correctly.
Dissolution of a Political Party
One of the authorities of the Constitutional Court according to the Indonesian Constitution is to decide on the dissolution of political parties. The granting of the aforesaid authority was based on the consideration that political parties are one of the very important pillars for democracy, so that the dissolution of political parties cannot be conducted easily but shall be through judiciary process particularly the judiciary of the Constitution. In Indonesia‘s political experience, there had been a time when the dissolution of political parties was conducted only by virtue of a decision of the President, when the first President of Indonesia (Mr. Soekarno) dissolved ones of the strongest parties in Indonesia at the time namely the Masyumi Party and the Indonesian Socialist Party (Partai Sosialis Indonesia) in the year 1960. That experience has inspired the formulation of the amendment to the Constitution of 1945 to regulate the dissolution of a political party shall be by virtue of a decision of the Constitutional Court.
In the process of the dissolution of a political party as regulated in the Law on the Constitutional Court, the filing of a petition to the dissolution of a political party to the Constitutional Court can only be made by the government. The only reason for a dissolution shall be only that a political party has conducted activities or proclaims its activity program which violates and undermines the state ideology of Pancasila. Up to the end of the year 2015, there have not been a case of the dissolution of a political party petitioned by the government and adjudicated by the Constitutional Court. There have been several cases petitioned by a group of individuals, but declared not acceptable by the Constitutional Court, as they did not comply with requirements namely not fulfilling legal standing.

Dismissal of the President
The dismissal of the President in Indonesia is conducted by the MPR (having members consisting of all the members of the DPR and members of the DPD) after receiving a proposal from the DPR. Prior to submitting a proposal to the MPR the DPR shall first conduct an investigation and search to substantiate that the President has committed a violation against the law in the form of treason against the state, corruption, bribery and other felonies or irreproachable act as well as if he/she is proven to be no longer qualify as President and/or Vice President.
If the result of the aforesaid investigation substantiated that the President has committed a violation against the Constitution and became a decision of the DPR, the DPR would file a petition to the Constitutional Court to decide on the truth of the aforesaid opinion of the DPR according to the law and the Constitution. In this regard the Constitutional Court would only render a kind of legal opinion to be conducted through a trial process by hearing a testimony of the DPR, a testimony of the President, examining evidences, witnesses and the testimony of experts up to the decision confirming the opinion of the DPR or not confirming the opinion of the DPR. In deciding on the aforesaid petition of the DPR, the Constitutional Court would examine various testimonies and evidences to respond to the subject matter in a petition of the DPR namely whether the opinion of the DPR has been conducted in accordance with the correct decision making process according to the law and whether the reasons for dismissal according to the law and the Constitution.
If the decision of the Constitutional Court confirmed the opinion of the DPR, then the DPR would propose the dismissal of the President to the MPR. It is fully the authority of the MPR whether the President be dismissed or not be dismissed. Otherwise, if the decision of the Constitutional Court dismissed the opinion of the DPR, then the dismissal process would stop at the decision of the Constitutional Court and the President would be safe and would remain in his/her office. There have not been a case of dismissal of the President in Indonesia following the establishment of the Constitutional Court.
Closing Word
At the end of this presentation, I could conclude that the Indonesian Constitutional Court has the authority limited to handle and adjudicate all constitutional problems. That said, not all constitutional problems can be brought to be decided by the Constitutional Court. A review of a norm which is not a norm of laws although related to a constitutional issue is not the authority of the Constitutional Court. Such is also with real violations of constitutional rights caused by a state organ harming the constitutional rights of the citizens, which also cannot be petitioned to be decided by the Constitutional Court.
Nevertheless with the authority possessed now, the Indonesian Constitutional Court has made an important contribution and motivation for the upholding of the principles of a state of law, the rule of law and a constitutional democratic state. The Indonesian Constitutional Court has become a place for the people to obtain guaranty of their rights as citizens against various violations against constitutional rights thanks to the existence of laws applied by the state. State institutions have therefore also obtained means towards equitable settlement according to the Constitution if there occur disputes regarding the authority among state institutions. The role of the Indonesian Constitutional Court has obtained a good appreciation from the people.
——————————————————

sumber: zoelvapartners.id

Pengantar
Nilai-nilai Islam dan syariat Islam telah menjadi perdebatan sejak awal konstitusi Indonesia dibentuk. Dalam hal ini tidak berarti saya mengabaikan pentingnya peran dan sumbangsih nilai-nilai agama lain dalam konstitusi Indonesia. Tulisan singkat ini, mendiskusikan nilai agama dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia, dan memberi gambaran bagaimana sesungguhnya posisi agama dan khususnya Islam dalam negara Indonesia yang kita cintai. Hal ini diharapkan akan semakin melengkapi dan memantapkan pemahaman kita terhadap konstitusi dengan segenap nilai-nilai yang dikandung di dalamnya.
Setiap pembicaraan mengenai konstitusi tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sejarah, mengingat konstitusi pada dasarnya merupakan kesepakatan politik bangsa melalui para pembuatnya sesuai dengan situasi, tempat dan waktu pada saat konstitusi dirumuskan dan dinamika dalam implementasinya.
Oleh karena itu, dinamika nilai-nilai agama dalam konstitusi dalam bahasan aktual hari ini harsulah merupakan satu tarikan napa dengan realitas sejarah pada saat konstitusi tersebut dirumuskan dan disahkan.
Makna Konstitusi
Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara karena konstitusi memuat sendi-sendi untuk menegakkan negara. Di dalam konstitusi, dimuat nilai dan norma yang disepakati bersama seluruh warga negara untuk dijadikan rujukan tertinggi dalam bernegara. Dalam kerangka itulah, undang-undang dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama tertinggi dalam negara. Konstitusi mengandung kesepakatan-kesepakatan umum yg menjadi dasar dan patron dalam menyelenggarakan negara untk mencapai tujuannya.
Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, para perumusnya mengikhtiarkan agar konstitusi dibangun sesuai dengan karakter bangsanya. Meskipun para perumus Undang-Undang Dasar menggunakan referensi konstitusi berbagai negara, namun terdapat usaha sungguh-sungguh sedapat mungkin materi muatan konstitusi menggambarkan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia sendiri. Pada konteks ikhtiar inilah, nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai universal Islam sebagaimana yang dianut mayoritas bangsa Indonesia yang telah membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia memberi warna dan kontribusi dalam proses perumusan nilai dan norma konstitusi.
Perdebatan Awal
Dalam proses perumusan UUD 1945, terjadi diskusi mendalam mengenai suatu tema yaitu atas dasar apa negara Indonesia didirikan? Dua kelompok yang berbeda secara diametral saling berhadapan, yakni kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara, baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam, dengan kelompok yang menentang kaitan Islam dan negara dalam bentuk apapun. Pada akhirnya titik temu dapat disepakati, walaupun hal tersebut masih dan terus saja diperdebatkan.
Menguraikan sejarah perjalanan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dalam konstitusi, pada dasarnya merupakan bentuk perjuangan eksistensi. Dari perspektif itu dapat diungkap pola hubungan antara Islam dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk hukum Islam yang menjadi living law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kehidupan penduduk di wilayah nusantara sangat dekat dengan agama-agama, sejak dari penganut agama Hindu dan Budha, kemudian pengaruh agama Islam, dan agama Kristen hingga penganut berbagai kepercayaan yang ada jauh sebelum pengaruh agama-agama itu datang. Tidak dapat dipungkiri, jauh sebelum terlembagakan dalam bangunan negara, Islam secara kultural telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Ketika Belanda menancapkan kekuasaannya di bumi nusantara, sebagian besar kerajaan-kerajaan yang ada telah memberlakukan corak pemerintahan Islam, meskipun hukum Islam diberlakukan bukan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Namun dalam perkembangannya, pengaruh kepentingan kolonialisme membuat hukum Islam berada dalam posisi tidak pasti dan terpinggirkan. Puncaknya, melalui Staatsblad 1937 Nomor 116, keberlakukan hukum Islam dibatasi melalui politik hukum Belanda yang diilhami oleh teori receptie yang digagas Snouck Hurgronje.
Di masa menjelang kemerdekaan, diskursus tentang Islam menjadi lebih bersifat struktural karena masuk ke wilayah legal-konstitusional. Bahkan, keberadaan nilai-nilai Islam berhasil diperjuangkan dalam konstitusi yang ditandai oleh tercapainya gentlemen aggrement atau dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam ini diusulkan menjadi preambule UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam piagam ini pula, terdapat formulasi sila pertama Pancasila dengan yang menyatakan “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Sungguh pun demikian, kesepakatan atas Piagam Jakarta tidak berjalan mulus karena diwarnai perdebatan antara faksi nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler dalam sidang BPUPKI. Faksi nasionalis-Islam menghendaki negara Islam, sedangkan faksi nasionalis-sekuler menginginkan negara yang tidak berdasarkan agama. Faksi nasionalis-Islam berprinsip bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan, dan alam semesta. Sedangkan faksi nasionalis-sekuler berprinsip bahwa agama dan negara harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurusi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, sementara negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi.
Terlepas dari perdebatan tersebut, penting untuk diketahui bahwa “delapan kata” yang terkandung dalam Piagam Jakarta menyiratkan suatu kesepakatan diantara para founding fathers mengenai tata hubungan negara dan agama. Konsekuensinya, kalimat tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, temasuk juga adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun, kompromi yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, alasannya, muncul kekhawatiran dari kalangan rakyat Indonesia Timur terhadap kandungan kata-kata dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, “delapan kata” dalam Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Kesepakatan PPKI ini merupakan kompromi dan jalan tengah yang paling bisa diterima oleh para founding father pada saat itu. Menurut pandangan Agus Salim, salah seorang perumus pembukaan UUD 1945, “Pancasila menjadi tempat pertemuan kita dimana kita berhimpun. Hal itu bermakna bahwa persatuan yang berharga itu tak mungkin dapat menghimpunkan segala aliran, semua-semuanya dengan tak ada kecuali. Pada sisi lain untuk mendapat kepastian tentang aliran-aliran manakah yang dapat kita bersatu dengan dia dalam satu urusan haruslah kita senantiasa memelihara hubungan dengan aliran-aliran lain itu dan dapat merundingkan dengan orang-orangnya tentang apakah dan cara bagaimanakah kita dapat kerjasama menurut pokok-pokok Pancasila.” Berdasarkan pandangan Agus Salim tersebut pandangan atheis yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mungkin dapat disatukan dengan Pancasila itu.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Dinamika Setelah Merdeka
Polemik soal perubahan delapan kata dalam Piagam Jakarta mencuat kembali dalam proses pembuatan Konstitusi di sidang Konstituante dalam rentang waktu 1957-1959. Terjadi tarik menarik kembali soal dasar negara. Faksi nasionalis-sekuler mengusulkan Pancasila, sedangkan faksi nasionalis-Islam bersikukuh dengan Islam sebagai dasar negara. Karena jalan kompromi tidak ditemukan, Konstitusante mengalami deadlock sehingga kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 dengan alasan Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya.
Jika dicermati, Dekrit Presiden sesungguhnya menjembatani dua arus pemikiran yang berkembang dalam Konstituante, yaitu mengakomodasi pandangan faksi nasionalis-Islam dengan mencantumkan dalam salah satu konsideran dekrit tersebut bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dictum pertimbangan dekrit tersebut, memperjelas posisi syariat Islam dalam Undan-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dikatakan kedudukan syariat Islam dalam UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden menjadi lebih kuat daripada dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI.
Berdasarkan realitas demikian meskipun tanpa memuat delapan kata dari Piagam Jakarta, eksistensi ideologi agama, khususnya agama Islam, secara expressiv verbis  tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat falsafah dasar negara, yakni pada sila pertama yang menyatakan, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan saya, keduanya mengandung dimensi yang sejalan dengan Q.S. Al Ikhlas, ayat (1) yaitu, أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ” ” yang berarti “katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini menjadi cerminan konsep monoteisme atau tauhid yang dianut konstitusi, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai nilai keislaman yang berhubungan dengan aqidah (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Hal yang tidak kalah penting, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, dengan dianutnya konsep Negara Hukum Pancasila yang mengakar pada konstitusi menunjukkan ada keseimbangan antara negara, hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam Pancasila yang menurut istilah Prof. Oemar Senoadji sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Causa Prima dari sila-sila yang lainnya.
Hal tersebut sejalan dengan kalimat di dalam Alinea Ketiga Pembukan UUD 1945, “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa…”, yang bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi motivasi spritual bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Inilah pengakuan religius yang menandakan bahwa Indonesia mengakui nilai-nilai agama yang sekaligus dijadikan sebagai dasar dalam membangun hukum positif negara maupun dasar moral negara.
Setelah Reformasi Konstitusi Indonesia
Di kemudian hari, ketika Undang-Undang Dasar mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, di dalam ketentuan Perubahan UUD 1945, nilai-nilai keislaman ditemukan dalam sejumlah pasal, yakni Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, Pasal 27, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, dan Pasal 28I UUD 1945 yang berisi pengakuan atas persamaan dan kesetaraan serta hak asasi manusia. Untuk itu, saya berpandangan bahwa ketentuan di dalam konstitusi telah mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengakui keberadaan nilai-nilai agama. Bahkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, salah satu pembatasan atas Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai agama. Hal itu berati nilai-nilai agama berada di atas HAM.
Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,
Berkaitan dengan pembentukan hukum nasional, dalam prosesnya terdapat kecenderungan semakin menguatnya hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam bukan lagi sekedar sumber persuasif melainkan telah menjadi salah satu sumber otoritatif dalam hukum Indonesia. Terlebih lagi, dalam proses Perubahan UUD 1945, mayoritas fraksi dan anggota MPR menyepakati rumusan Pasal 29 UUD 1945 tidak ada perubahan. Pada saat yang sama, di dalam Perubahan Keempat ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penegasan demikian bermakna, pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan pernyataan bahwa piagam tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UUD ini.
Akibatnya, upaya untuk mentransformasi hukum Islam dalam materi hukum nasional semakin tidak terbendung. Secara eksplisit, pembentukan undang-undang telah mengadopsi nilai-nilai Islam, baik secara formil maupun materiil. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa undang undang yang merupakan transformasi hukum Islam, seperti UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan. Pada masa reformasi kehendak mengaktualisasikan hukum Islam dalam bentuk undang-undang semakin meningkat. Hal ini dijumpai antara lain lahirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan, ada yang implisit mengadopsi nilai-nilai Islam, yakni UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain sebagainya.
Selain itu, eksistensi hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan bidang hukum privat (ubudiyah dan mu’amalah), akan tetapi telah menyentuh bidang hukum publik yang berhubungan dengan pidana Islam (jinayah/uqubat). Di Aceh misalnya, diterapkan hukum pidana Islam melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya diatur dalam peraturan seperti UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Produk hukum turunannya dibuat melalui qanun, antara lain yang mengatur peradilan syarait Islam, tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan aktifitas syiar Islam lainnya. Fenomena ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hukum Islam memainkan peran sangat vital dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam tidak hanya mengisi kekosongan hukum namun sekaligus menjadi sumber nilai yang mendasari aturan hukum yang dibuat.
Sungguh pun demikian, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai Islam selalui disertai masalah. Dengan kata lain, upaya transformasi hukum Islam selalu menimbulkan polemik karena posisi hukum Islam berada di titik tengah antara paradigma agama dan negara dan bahkan berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Contohnya adalah penerapan hukum “jilid” atau cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian di Aceh, seakan-akan merupakan hal baru dalam khasanah hukum pidana di Indonesia. Padahal, hukum pidana Islam di Indonesia telah dipraktikkan di berbagai kesultanan di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda, misalnya eksistensi dan praktik peradilan agama dalam pemerintahan Islam di Kesultanan Bima pada tahun 1947-1957.
Arah Pembangunan Hukum Indonesia
Secara umum pembentukan hukum Indonesia diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undnag-Undang Dasr 1945. Namun, untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu, diperlukan kebijakan dalam kerangka yang mencakup 2 hal, yaitu:
Pertama, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, harus mengedepankan wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhineka tunggal ika. Sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia serta mencerminkan cita-cita hukum, tujuan, dan fungsi hukum, ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam hal ini, hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman, yang dapat menyerap nilai-nilai hukum modern, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa.
Kedua, unifikasi di bidang hukum harus dilaksanakan. Ini bermakna, seluruh golongan masyarakat akan diatur dengan satu sistem hukum nasional. Karenanya, hukum nasional yang akan diwujudkan tersebut harus memperhatikan pluralitas masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, unifikasi hukum harus menampung aspirasi, nilai-nilai, dan kebutuhan masyarakat, yang dengan sendirinya harus sesuai dengan aspirasi dan kehidupan berbangsa dan bernengara. Dengan demikian, sangat dimungkinkan asas dan kaidah hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat serta hukum lainnya diintergrasikan menjadi hukum nasional.
Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Agama Islam, memiliki hukum yang secara substansi terdiri atas dua bagian besar yaitu: (1) bidang ibadah dan (2) bidang mu’amalah. Pada dasarnya, pembangunan dan aplikasi prinsip-prinsip bidang mu’amalah itu diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan yakni para ulil amri. Karenanya, nilai Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Mentransformasi nilai Islam ke dalam hukum nasional merupakah salah satu jalan yang ditempuh, dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.
Dalam hal ini, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional. Karena itu, dalam konteks kenegaraan, pelaksanaan dan pelembagaan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari praktek legislasi. Memang dalam teks ajaran hukum Islam itu tidak ada suatu keharusan memberlakukan hukum Islam melalui legislasi, namun menurut kaidah ushul fiqh, “sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib, jika manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu lebih besar bagi terlaksana sesuatu yang diperintahkan”. Atas dasar itu, jika efektivitas hukum Islam memerlukan campur tangan pemerintah, maka legislasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan sebagai bentuk jaminan negara atas hak menjalankan keyakinan agama. Transformasi nilai Islam ke dalam bentuk legislasi berarti nilai Islam diangkat dan ditransformasi menjadi hukum negara.
Di satu sisi, dengan transformasi nilai Islam akan dicapai kesesuaian antara nilai Islam (hukum Islam) dan hukum nasional. Satu hal yang patut diperhatikan, kesempatan dan sarana terbesar bagi transformasi nilai Islam adalah memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang dan tidak berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Model ini lebih memperkecil pendekatan normatif dengan menjadikan hukum Islam dalam sebuah undang-undang tertentu. Namun dalam waktu bersamaan akan mempunyai jangkauan yang lebih luas, karena akan mampu meliputi banyak aspek atau jenis hukum atau undang-undang. Model seperti ini merupakan usaha memasukkan norma dan prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional secara akademik, argumentatif, sosiologis, kultural dan asas kemanfaatan demi tercapainya cita-cita dan kemashlatan bangsa. Pendekatan seperti ini juga dapat dilakukan ketika hakim atau penegak hukum berbicara mengenai kebiasaan dan doktrin sebagai sumber hukum.
Dalam praktik peradilan konstitusi di MK khususnya dalam pengujian undang-undang MK telah menegaskan dan mengakui bahwa nilai-nilai agama menjadi sumber nilai dalam membentuk konstitusionalitas suatu undang-undang. Khususnya mengenai kebebasan dan hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai agama.

Konklusi
Dari tinjauan historis sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kosmologi kehidupan bangsa Indonesia telah menjadikan nilai agama yang penting dan strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nilai itu bahkan melembaga baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan negara Indonesia.
Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arah politik hukum terhadap pembangunan bidang hukum Islam dengan jelas. Dengan merujuk pada prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada dasarnya merupakan amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Ini juga sebagai bentuk penegasan adanya jaminan dari negara kepada setiap penduduk untuk dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Artinya, negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi seluruh agama dengan hukum-hukumnya, dan melindungi serta melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.
Hal yang tak dapat dibantah adalah cita-cita batin, suasana kejiwaan, dan watak rakyat Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran agama Islam. Dari pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undanagn nasional, terdapat gambaran bahwa ajaran agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai agama Islam ada dalam hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara yuridis konstitusional, Undnag-Undang Dasar 1945 telah memberikan ruang apresiasi yang kuat dan cukup memadai bagi berkembangnya nilai-nilai Islam dalam hukum nasional.

sumber: zoelvapartners.id

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu
Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya pada hari ini, diberi kesempatan untuk berdiri di sini, memberikan immanence lecturer di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Tema kuliah yang diberikan untuk di sampaikan pada hari ini adalah mengenai “Nilai agama dan Budaya sebagai Fundamen Kehidupan Bangsa. Tema kebudayaan adalah suatu tema yang sesungguhnya bukan bidang keahlian saya, karena selama ini baik dalam bidang praktik maupun dalam bidang akademik, saya bergelut dalam dunia hukum, khususnya hukum tata negara. Namun demikian, karena persoalan pokok yang menjadi tema kuliah ini adalah masalah kebangsaan, yaitu masalah fundamen kehidupan bangsa maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan kuliah ini karena masalah fundamen kebangsaan adalah masalah umum semata yang menjadi dasar kehidupan kebangsaan kita.
Makna fundamen negara
Ketika kita membicarakan fundamen kehidupan bangsa, maka kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting bagi sebuah negara. Negara dan bangsa memiliki kandungan makna yang sedikit berbeda. Negara lebih bermakna hukum dan formal sedangkan bangsa lebih pada makna jiwa yang materiil sifatnya yaitu kehendak untuk bersatu karena kesamaan-kesamaan tertentu yang mendorong mereka membentuk negara. Jadi rasa kebangsaanlah yang mendorong terbentuknya negara, dan rasa kebangsaan itu timbul dari rasa senasib dan sepenanggungan karena latarblekang dan kondisi yang sama.
Fundamen bangsa adalah dasar untuk tumbuh dan berkembangnya bangsa itu. Dasar bagi setiap kebijakan negara yang akan dijalankan, serta dasar bagi segala hukum dan cita hukum nasional yang kita bangun. Dasar fundamen itu, menjadi identitas jiwa dan kepribadian bangsa itu yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Bangsa yang kehilangan jiwa dan identitasnya adalah bangsa yang tidak memiliki arah yang jelas bagi penyelenggaraan negaranya, dan pada sisi lain, ketika jiwa dan identitas bangsa itu tidak lagi dijadikan dasar dalam kebijakan negara, maka sesungguhnya bangsa itu telah kehilangan identitas dan kepribadiannya. Bangsa-bangsa besar dan maju adalah bangsa yang bergerak dan memajukan bangsanya di atas dasar identitas dan kepribadian bangsanya sendiri. Jika tidak, bangsa itu akan menjadi pengekor dan hanya sekedar bangsa peniru yang tidak menjadi bangsa yang terkemuka. Oleh Soekarno menyebut dasar fundamental itu sebagai, filosphische grondslag atau weltanschauung di atas mana kita mendirikan Indonesia merdeka.
Bangsa Perancis yang lahir dari revolusi Preancis tahun 1789 -1799, melahirkan prinsip paling dasar yang menjadi identitas bangsa itu hingga saat ini yaitu: liberte, egalite dan fraternite (kebebasan, persamaan dan persaudaraan). Bangsa Perancis memisahkan secara ketat antara urusan agama dengan urusan public (negara). Sedangkan bangsa Amerika dalam preambule konstitusinya memuat dengan jelas dasar bagi bangsa Amerika, yaitu “We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessing of liberty of ourselves and our posterity”. Prinsip bangsa Amerika adalah the right to live, liberty and pursuit happiness. AS mengikuti John Stuart Mill dengan kalimatnya yang terkenal, the greatest happeness of the greatest peoples”. Artinya, melalui jalan individualisme dan kebebasan memberikan kebahagiaan tertinggi kepada sebagian besar orang. Filsafat tertinggi dan paling diagungkan adalah humanism dan individualism (human dignity). Dasar inilah yang secara terus menerus ditanamkan dan diajarkan pada setiap anak-anak Amerika sejak dini.
Fundamen Kehidupan Bangsa Indonesia
Ketika para founders fathers (mothers) kita mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam rapat-rapat Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan ( Dokuritu Zyumbi Tyoosakai) atau BPUPK, persoalan pertama yang dikemukakan oleh ketua BPUPK dr Radjiman Wedyodiningrat adalah dengan dasar apakah negara yang kita dirikan ini dijalankan. Suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan perenungan yang panjang karena menyangkut dasar dan fundamen negara, yang akan menjadi dasar bagi berdiri tegaknya negara Indonesia merdeka. Sejak awal abad 20, terjadi perebutan pengaruh dua kutub aliran pemikiran yang menentukan jalannya negara yaitu aliran pemikiran individualism kapitalisme dan sosialisme komunisme. Para founding fathers kita seluruhnya, mencari jalan keluar dari kedua aliran pemikiran tersebut yaitu tidak individualism dan tidak pula sosialisme komunisme.
Dari catatan risalah rapat BPUPK, tercatat 32 orang anggota BPUPK yang berbicara dari 66 oranggotanya (60 anggota dan 6 orang anggota tambahan), yaitu 11 orang ada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei dan 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945. Sayang sekali, tidak seluruh pembicaraan anggota BPUPK itu terekam dalam bentuk risalah terdokumentasi secara tertulis maupun stenografi, termasuk pengantar rapat yang dikemukakan oleh Dr Radjiman ketika meminta para anggota untuk menyampaikan dasar negara itu, juga tidak ditemukan. Terdapat tiga buku risalah rapat BPUPK yang beredar sampai saat ini, yaitu pertama termuat dalam Buku Mr. Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan UUD 1945” yang hanya memuat pidato Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan tanggal 29 Mei 1945, pidato Prof Soepomo pada 31 Maei 1945 dan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian risalah yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI sampai pada edisi ke empat, menambahkan pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 (sebelum pidato Prof Soepomo). Kemudian terkahir risalah yang termuat dalam buku “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, tulisan A.B. Kusuma, yang pada intinya memuat risalah yang sama tetapi meragukan otentitas risalah lengkap pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 sehingga A.B Kusuma tidak mengambil pendapat Yamin ini dalam berbagai tulisannya. Mengenai pidato Muhammad Yamin yang termuat dalam buku Mr. Muhammad Yamin maupun buku terbitan Sekretariat Negara yang diragukan oleh AB Kusuma, menurut saya, perlu penelitian lebih lanjut mengenai otentitasnya. AB Kusuma meragukan otentitas pidato Muhammad Yamin, karena dari catatan stenografi dan naskah lengkap pidatonya tidak ditemukan baik dalam koleksi Muhammad Yamin maupun koleksi Pringgodigdo yang tersimpan di Arsip Nasional. Dari catatan stenografi, Muhammad Yamin hanya menyampaikan pokok-pokok isi pidato pada tanggal 29 Mei itu, tidak ditemukan naskah lengkapnya. Walaupun demikian, saya berpendapat bahwa memperhatikan model Pak Muhammad Yamin yang suka bicara, saya tidak yakin bahwa Muhammad Yamin hanya menyampaikan ringkasan isi pidatonya pada tanggal 29 Mei itu. Oleh karena itu sebelum ditemukan suatu dokumen autentik, saya tetap menjadikan pidato Yamin itu sebagai bahan dalam memberikan pandangan mengenai dasar negara, karena pidato Muhammad Yamin, menjadi sangat penting artinya, karena Muhammad Yaminlah yang pertama mengemukakan lima dasar negara, yaitu peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan sosial.
Saudara-saudara yang saya hormati
Dari 32 orang pembicara tersebut, hanya empat pembicara yang secara panjang lebar menyampaikan uraian panjang lebar mengenai dasar negara yang diminta oleh ketua BPUPK, yaitu pidato Muhammad Yamin, pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo, pidato Prof Soepomo dan pidato Soekarno 1 Juni 1945. Adapun pidato anggota yang lainnya hanya sepintas menyampaikan dasar-dasar negara itu. Dari catatan risalah yang ada, terdapat 9 orang yang juga menyinggung dasar negara dalam pidatonya, namun tidak uraian panjang lebar seperti yang disampaikan oleh empat pembicara tersebut.
Muhammad Yamin dalam pdatonya tanggal 29 Mei 1945, menguraikan lima prinsip Indonesia merdeka adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhanan, peri Kerakyatan dan Kesejahteraan sosial.
Ki Bagus Hadikusumo, menyampaikan pidato panjang yang mengusulkan negara Indonesia itu dibangun berdasarkan agama Islam yang mengandung hikmah dan kebjiaksanaan.
Soepomo menyampaikan tiga aliran pikiran bernegara yaitu aliran pikiran perseorangan (individualistis), sebagaimana diajarkan Thomas Hobbes, Locke (abad 17), Rosseau (abad 18) negara yg disusun atas dasar kontrak sosial;
Kedua aliran pikiran golongan, theory kelas yang diajarkan Marx, Engel dan Lenins, aliran pikiran yang menganggap negara sebagai alat bagi golongan untuk menindas kelas lain, negara mempunyai kedudukan ekonomi paling kuat utk menindas kelompok lain;
Ketiga negara integralistik, seperti yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain, yaitu negara tidak untuk menjamin kepentingan perseorangan atau golongan akan tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan dan
Aliran pikiran yang prinsip intgeralistik, yaitu manunggalnya rakyat dengan raja (penguasa), yaitu suatu bentuk negara yang cocok dengan watak bangsa Indonesia yang beradarkan kolektivisme yang berbeda dengan negara yang berdasarkan pada individualism di Amerika dan Eropa dan golongan dalam negara komunis.
Sedangkan Soekarno dalam pidatonya yang panjang, penuh semangat dan memperoleh perhatian sangat besar dari para anggota, pada tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan lima dasar negara yang disebutnya dengan Panca Sila, yaitu dasar kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, perwakilan dan kesejahteraan dan Ketuhanan yang dapat diperas menjadi tiga dasar (tri sila) yaitu : sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan, dan dapat pula diperas lagi menjadi satu sila (Eka Sila) yaitu “Gotong Royong”.
Dari berbagai pandangan tersebut, dibentuklah Tim Perumus, yang disebut Panitia Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari 9 orang tokoh yaitu Ir. Soekarno. Drs. Mohammad Hatta, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Mohammad Yamin, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikoesno Tjokrosoeyoso, H. Agus Salim, dan Alexander Maramis. Hasil kerja Panitia Sembilan inilah yang melahirkan kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Apa yang disepakati tanggal 22 Juni itu, merupakan kompromi darai golongan-golongan yang ada, oleh Soekarno disebut sebagai golongan Nasionalis dan Golongan Islam, yang isinya tetap lima dasar tetapi berubah dari lima dasar yang dikemukakan oleh Soekarno. Kemudian berubah kembali ketika dishakan 8 agustus 1945 (Pancasila sekarang ini), dan terakhir secara substansil berubah ketikah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu UUD 1945 dijiwai dan bagian tdk terpisahkan dari UUD 1945.
Saya tidak akan mengemukakan kembali segala perdebatan dan uraian yang kita telah mengetahui bersama mengenai Pancasila itu, tetapi pada kesempatan ini ijinkan saya menyampaikan sekali lagi pemahaman atas lima dasar itu, dikaitkan dengan kehidupan kebangsaan kita pada saat sekarang ini.
Saudara-Saudara yang saya hormati
Pancasila Sebagai Fundamen khidupan bangsa
Lima dasar dalam Pancasila itu adalah kristalisasi nilai-nilai kebangsaan kita yang terhimpun dari sejarah perjalanan bangsa yang berabad-abad sebelumnya dan dari seluruh wilayah nusantara yang beragam suku dan agama. Nilai-nilai itu adalah nilai yang sangat mendasar (fundamental) atau inti terbawah dari nilai-nilai sekunder yang terus berubah, tumbuh dinamis dalam permukaan. Nilai-nilai itu merupaka intisari kebudayaan bangsa Indonesia dalam kehidupan sosial kebangsaannya sehari-sehari.
Menurut saya, antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila itu sudah menyatu menjadi satu kesatuan nilai budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan resapan dari nilai-nilai agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia terutama pengaruh agama Islam yang sangat kuat. Sebagaimana kita ketahui, sifat hakekat kebudayaan itu adalah terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, dan nilai-nilai itu telah terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnye generasi yang bersangkutan. Maka, nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang telah menjadi watak bangsa Indonesia sebelum negara Indonesia itu lahir. Nilai-nilai Pancasila, bukan diciptakan tetapi merupakan kristalisasi dari nilai yang telah ada sejak-generasi-generasi sebelumnya.
Mengenai nilai-nilai agama dan budaya yang menyatu pada nilai-nilai Pancasila itu, ada baiknya pada kesempatan ini saya menyampaikan adanya empat model hubungan hubungan antara agama dan negara yang dipraktikan di pelbagai negara :
Pertama, model negara sekuler, yaitu model hubungan negara yang memisahkan dengan urusan agama. Segala yang berkaitan dengan agama tidak boleh masuh dalam ranah negara, bahkan dalam ranah public. Agama adalah urusanb profane yang berkaitan hubungan individu dengan tuhannya, tidak dapat dibawa-bawa dalam kehidupan negara dan public.
Kedua, Negara Teokrasi yang dipraktikan di Eropa pada abad pertengahan, yaitu negara yang diatur dan jalankan dengan kuasa Tuhan, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh gereja.
Ketiga, Negara Nomokrasi Islam, yaitu negara yang dijalankan atas dasar ajaran Islam dengan proses transplantasi, yaitu secara langsung menjadikan Al Qur’an dan Assunah sebagai dasar hukum dan kebijakan negara (pada umumnya mengambil satu mazhab saja untuk menghindari perbedaan)
Keempat, negara yang menjadikan ajaran agama sebagai nilai yang harus dihormati, dilindungi dan dijalankan dalam bentuk transformasi. Yaitu dijalankan nilai- nilai dan hukum agama itu yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan transformasi ke dalam hukum dan kebijakan negara, dalam bentuk legislasi (qanunisasi) dan dengan menghindari penerapan nilai yang bertentangan dengan ajaran agama.
Model yang terkhir inilah yang dianut oleh Indonesia, yang secara ringkas disampaikan oleh Presiden Soeharto sebagai negara yang bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tetapi negara yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan kenegaraan.
Kesimpulan ini, dapat ditelusuri dari perdebatan dan diskurs mengenai dasar dan penyelenggaraan negara Indonesia sejak awal kebangkitan nasional hingga sekarang ini.
Kalau kita refleksi kembali pada masa-masa awal kebangkitan nasional Indonesia dengan meneliti pikiran dan perjuangan HOS Cokroaminoto (Jang Oetama dan Sang Guru Bangsa) mengenai bagaimana nilai-nilai agama Islam dalam menghadapi tantangan kapitalisme dan marxsisme pada saat itu, maka HOS Cokroaminoto memperkenalkan ajaran “Sosialisme Islam”. Inti ajaran sosialisme Islam adalah kritik dan penolakannya atas komunisme dan kapitalisme, yang menurut Cokro, Belanda berorientasi tak berkesudahan antara kapitalisme dengan tetap memahami iman gereja dalam konteks terpisah (sekularisme). Komunisme di sisi lain melakukan penolakan terhadap jiwa kapitalisme sekaligus nilai-nilai gereja. Akan tetapi persamaan antara kapitalisme dan komunisme adalah pada jiwa materialisme dan Darwinisme sosial. Hal itu jelas bertentangan dengan Islam yang bertolak pada Tauhid, dan turunan keimanannya dalam bentuk perbuatan amal shaleh dan akhlak mulia yang diajarkan Al Qur’an dan Assunah. Tujuan hidup menurut Islam berorientasi pada hari akhir, kepada Allah, bukan pada materi seperti pada ajaran kapitalisme maupun sosialisme komunisme (Aji Dedi Darmawan, 2014 – 183). Walaupun terdapat kritik atas Sosialisme Islam yang ditulis HOS Coktoraminoto, tetapi terdapat dorongan dan semangat yang kuat untuk memberi solusi Islam atas benturan dua kutub budaya yang dominan saat itu, yaitu kapitalisme dan sosialisme komunis.
Pandangan HOS Cokroamino, ini sangat relevan dikaitkan dengan berbagai pandangan ketika perumusan dasar negara (yang dalam Tim 9 BPUPK itu terdapat dua orang anggota syraikat Islam yaitu Agus Salim dan Abikusno serta seorang murid terkemuka dari HOS Cokroaminoto disamping sebagai menantu yaitu Soekarno). Hingga sekarang diskursus itu masih tetap hidup dan relevan. Paling tidak dalam pandangan bahwa ekonomi dan demokrasi ekonomi yang kita bangun adalah demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (yaitu ajaran agama, khususnya tauhid dalam ajaran Islam)
Pada sisi lain Muhammad Hatta, sejak tahun 1932 dalam tulisannya mengenai Indonesia Merdeka, telah menawarkan suatu konsep ekonomi Indonesia yang berada diantara kapitalisme dan komunisme, yaitu konsep demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang dibangun atas prinsip daulat rakyat, yaitu suatu prinsip yang menempatkan rakyat di puncak kepentingan ekonomi. Rakyat yang dimaksud adalah rakyat yang hidup berdasarkan prinsip kolektivsme dan saling tolong menolong di desa-desa. Hatta menyampaikan pendapat tersebut dengan mengambil intisari dalam praktik ekonomi desa-desa di Indonesia sejak jaman dahulu kala, yang dianggap sebagai demokrasi asli Indonesia. Dalam tingkat desa itulah praktik ekonomi Indonesia dijalankan secara turun temurun sebagai budaya asli bangsa Indonesia pada masa lalu, menurut Hatta, pada tingkat atas, tidak ada demokrasi ekonomi, tetapi semata-mata otokrasi. Kerajaan-kerajaan feudal yang berkuasa di Indonesia lah yang menyebabkan Indonesia dijajah sangat lama oleh Belanda. Menurut Hatta, demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia, mempunyai tiga sifat utama yang harus dipakai sebagai sendiri perumahan Indonesia merdeka, Pertama; cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyta Indonesia dari jaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindakan yang pelbagai rupa. Rapat iyalah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan bermufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Di sini tampaklah desa demokrasi pemerintahan rakyat. Kedua, cita-cita masa protes yaitu hak rakyat untuk membantah cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau otokrasi yang tersusun di atas pundak desa demokrasi. Ketiga, cita-tolong menolong sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian maka ia tidak perlu membayar tukang atau menggaji kuli, melainkan dibantu bersama-sama oleh rakyat desa.
Di sinilah menurut Hatta, bedanya demokrasi Indonesia dengan demokrasi liberal yang diajarkan oleh Rosseau yang bersumber dari ajaran individualisme yang hanya menekankan pada demokrasi politik. Pada bidang ekonomi, demokrasi barat memberi kebabasan kepada pasar yang memberi kemungkinan kepada pemilik modal untuk menumpuk harta dan hanya menjadikan rakyat (kaum buruh) sebagai pekerja dengan menerima upah semata. Di sini akan terjadi pemilik modal menghisap keringat buruh dan dominasi kekuasaan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Karena kondisi yang demikianlah, melahirkan ajaran dan gerakan sosialisme komunis yang menghendaki mmasyarakat tanpa kelas yaitu dengan menempatkan golongan buruh sebagai yang berkuasa yang mewujudkan negara tanpa kelas itu. Menurut Hatta, Stem komunis yang bermula dipraktikan oleh Uni Sovyet, yang diberi nama “demokrasi rakyat” itu tidak dapat pula kita pakai, sebab itu bukan demokrasi. Demokrasi membawa penghargaan kepada manusia dan persamaan diantara mereka yang tidak ada dalam sistem komunis. Sistem komunis itu, tidak lain daripada feodalisme yang dirasionalisasi.
Demokrasi ekonomi ndonesia yang berdasarkan daulat rakyat tidak sama dengan kedua model ekonomi itu. Demokrasi Indonesia menciptakan terlaksananya dasar-dasar kemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Pandangan Hatta ini tidak memasukkan nilai agama dan ketuhanan sebagai bagian dari ajaran demokrasi ekonomi yang dibangunnya. Di sinilah perbedaan antara HOS Cokroaminoto dengan Hatta.
Soekarno, seperti dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK, ketika menyampaikan dasar-dasar Indonesia merdeka Soekarno menyatakan bahwa Indonesia memiliki Weltanschauung yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Menurut Soekarno, Hitler mendirikan Jermania di atas “national-socialistische weltanschauung” yaitu filsafat nasionalisme sosialis. Lenin mendirikan negara Sovyet atas di atas satu weltanschauung yaitu Marxistiche, historische materilische. Nippon mendirikan negaranya di atas “Tennoo Koodoo Seishin”. Arab Saudi mendirikan negaranya dia atas Wltanscahuung Agama Islam. Lalu di atas weltanschauung apa kita hendak mendirikan Indonesia merdeka?
Soekarno menawarkan satu negara kebangsaan Indonesai (nationalestaat), kebangsaan yang menyeluruh dan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Prinsip kedua adalah internasionalisme, yaitu internasionalisme yang bukan bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar pada nasional demikian juga sebaliknya. Dasar ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permuswaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan tetapi negara “semua buat semua”. Prinsip keempat yaitu prinsip kesejahteraan. Mengenai prinsip kesejhateraan ini, Soekarno memiliki pendapat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Hatta yaitu prinsip demokrasi ekonomi dan sosial demokrasi dan prinsip terkahir adalah prinsip Ketuhanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, seluruh rakyat Indonesia ber-Tuhanya sendiri.
Saudara-saudara sekalian
Dari berbagai perdebatan dalam BPUPK dan Panitia 9 perumus UUD, mereka sampai pada kesepakatan yang monumental, yaitu kesepakatan 5 dasar yang merupakan Weltanschaung (philosophyschegrondslach) bangsa Indoeneia yang tercantum dalam kesepatan 22 Juni 1945 (yang disebut oleh Mohammat Yamin sebagai Piagam Jakarta), dan disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan mengubah Sila Kesatu, dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kesepakatan ini telah mengoreksi dan memperbaiki padangan Hatta maupun pandang Soekarno tentang posisi agama dalam Weltanschauung bangsa Indonesia. Perubahan itu adalah menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai causa prima dari sila-sila lainnya, yaitu merupakan sila yang inti dan memberi pengaruh pada sila-sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila itu adalah satu kesatuan nilai yang utuh yang tidak dapat dimaknai secara terpisah-pisah, tetapi saling kait-mengkait dan saling mnegikat antara satu dengan yang lainnya. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, mewarnai seluruh pandangan tentang kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, serta keadilan sosial. Kelima sila tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama dan telah diterima dengan tulus oleh seluruh penganut agama yang hidup di Indonesia.
Kelima sila Pancasila tersebut dipancari oleh nilai-nilai agama, seperti nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh ajaran agama, kedatangan para nabi dan rasul utusan Tuhan adalah dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Demikian juga, nilai persatuan Indonesia yang oleh para ulama kita menempatkan cinta negeri sebagai bagian dari iman. Nilai-nilai musyawarah, kebijaksanaan, perwakilan adalah transformasi nilai-nilai agama kehidupan kebangsaan Indonesia. Demikian juga keadilan sosial adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Ajaran keadilan sosial, menolak individualism kapitalisme dan sosialisme komunisme karena tidak menjamin keadilan sosial.
Pada prinsipnya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia nilai-nilai agama yang dianut dan dijalankan oleha seluruh rakyat Indonesia, telah bertransformasi ke dalam nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, paling tidak terefleksi dalam nilai-nilai Pancasila. Hubungan dan proses transformasi ini akan terus berlangsung dan menjadi wilayah tanggung jawab generasi bangsa pada masa yang akan datang, karena itulah yang menjadi jiwa dan identitas bangsa Indonesia.
Hendaklah kita semua, terutama generasi muda bangsa terus menampatkan dan tidak saling mempertentangkan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ini, dengan tetap menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai yang tertinggi, karena itulah makna dan posisi sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
*Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 11 Desember 2015

sumber: zoelvapartners.id

1. Pendahuluan

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, (Tahir Azhary, 2003: 83) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut rechtstaat, konsep rule of law, konsep socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji (Lihat Seno Adjie, 1980) menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai
Pada sisi lain konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur’an dan Sunnah sedangkan negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki similiaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Disamping itu kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.
Sedangkan dari sisi waktu ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis dan tidak statis. Tamanaha ( Lihat Tamanaha: 2006 : 91-1001) mengemukakan dua versi negara hukum yang berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by law dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality, dimana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan versi substantif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, dimana privacy dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.
Menurut Tamanaha konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara dimana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan kepada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Sedangkan konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang disebut di atas. Konsepsi negara hukum substantif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya adalah menjadi dasarnya konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Persoalannya apakah yang dimaksud dengan rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan bagaimana impelementasinya dalam kehidupan negara. Dengan dasar kerangka berpikir di atas dalam kajian singkat ini, hendak menguraikan secara ringkas bagimana konsep negara hukum Indonesia dan perbedaannya dengan konsep rechtstaat atapun rule of law serta perkembangan pemahaman dan konsepnya pada tingkat implementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam praktik (law in action).

2. Konsepsi Negara Hukum Indonesia dan Perbandingannya dengan Konsep Lainnya
Pada awalnya konsep negara hukum sangat lekat dengan tradisi politik negara-negara Barat, yaitu freedom under the rule of law. Karena itu menurut Tamanaha (Ibid: 2) liberalisme yang lahir pada akhir abad ke-17 awal abad ke-18 menempati ruang yang sangat esensial bagi konsep negara hukum dan negara hukum pada masa kini secara keseluruhan dipahami dalam istilah liberalisme. Tamanaha menulis “… every version of liberalism reserve and essential place for the rule of law, and the rule of law today is thoroughly understood in the terms of liberalism.” Akan tetapi di atas segala-galanya dari liberalisme dalam tradisi politik Barat adalah kebebasan individu, seperti dalam terminologi klasik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill “.. the only freedom which divers the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs or impede their efforts to obtain it”, (seperti dikutip Tamanaha: Ibid. : 32). Dibawah hakekat kebebasan setiap individu adalah merdeka untuk mengejar cita-citanya tentang kebaikan. Setiap orang juga mempunyai hak untuk diberi hukuman dan mendapatkan penggantian atas pelanggaran hak-hak dasarnya oleh orang lain. Akan tetapi kebebasan bukanlah berarti melakukan apa saja yang disukainya, sehingga kemudian setiap orang berada di bawah ancaman yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu Immanuel Kant berkesimpulan kebebasan adalah hak untuk melakukana apapun yang sesuai hukum.
Menurut Tamanaha (Ibid: 34-35), ada empat tema pokok yang menjadi landasan liberalisme Barat, yaitu pertama; setiap orang bebas dalam lingkup dimana hukum dibuat secara demokratis, dimana setiap orang adalah pengatur sekaligus yang diatur, tentunya mereka wajib taat hukum, kedua; setiap orang bebas dalam lingkup dimana pejabat pemerintah diharuskan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, ketiga; setiap orang bebas sepanjang pemerintahan dibatasi dari pelanggaran atas diganggunya otonomi individu, serta keempat; kebebasan mengalami kemajuan ketika kekuasaan dipisahkan dalam beberapa kompartemen dengan tipe legislatif–eksekutif dan yudikatif. Dari landasan pemikiran itulah yang melahirkan konsep negara hukum Barat seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl (seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, 2006: 152) yang mengemukakan empat elemen penting dari negara hukum yang diistilahkannya dengan rechtstaat, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta peradilan tata usaha negara. Kemudian Dicey ( Lihat Dicey, 1952: 2002–203) yang dianggap sebagai teoretisi pertama yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, rule of law mengandung tiga elemen penting yang secara ringkas dapat dikemukakan, yaitu absolute supremacy of law, equality before the law dan due process of law, dimana ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia.
Kesemua konsep negara hukum Barat tersebut bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah “dignity of man” dan pembatasan kekuasan serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus diperlakukan sama. Karena itulah harus ada pemisahan kekuasaan negara untuk menghindari absolutisme satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, yang dalam praktik negara-negara Eropa kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Pandangan negara hukum Barat didasari oleh semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak indivu.
Pada sisi lain konsep rule of law ditentang oleh para ahli hukum yang menganut paham Marxis yang memperkenalkan istilah socialist legality. Jika konsep rule of law ditujukan pada satu titik sentral, yaitu dignity of man sehingga kekuasaan negara harus dibatasi maka dalam konsep sosialist legality, hukum sebagai guiding principles yang meliputi segala aktivitas dari organ-organ negara, pemerintahnya, pejabat-pejabatnya serta warga-warganya. Dalam kaitan ini Oemar Seno Adji berkesimpulan bahwa socialist legality lebih memberi kemungkinan bagi uniformitas dan similiaritas dalam asa-asanya daripada variatas yang bermacam-macam. Ia dapat dikembalikan kepada putusan Lenin mengenai “On the precise observance of laws” yang menghendaki agar supaya semua warga negara, organ-organ negara dan pejabat-pejabat mematuhi hukum dan dektrit-dekrit dari penguasa Uni Sovyet (Oemar Seno Adji, 1980: 13). Hak-hak individu dalam konsep socialist legality tetap dihormati, akan tetapi harus dikaitkan dengan dan tunduk pada cita-cita masyarakat sosialis. Karena itu pembatasan tidak saja difokuskan pada kekuasaan negara terhadap individu tetapi juga pada kebebasan individu terhadap negara dan cita masyarakat sosialis. Demikian juga pengadilan yang independen diakui, tetapi memberikan hak kepada pemerintah untuk memberikan rekomendasi, usul dan saran. Walaupun Uni Soviet sudah runtuh sebagai sebuah negara namun konsep socialist legality tetap memiliki pengaruh dan menjadi kajian yang menarik sebagai sumber pengembangan konsep negara hukum pada masa kini dan ke depan.
Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen Jimly Asshiddieqie (lihat Jimly Asshiddiqie, 2006: 151–162), sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu sumpremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata uasaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta trasnparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang sebenarnya.
Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep Barat, Satjipto Raharjo (Lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 48) sampai pada kesimpulan bahwa negara hukum adalah konsep moderen yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa.
Akan tetapi apa yang dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum Barat dalam arti rechtstaat maupun rule of law. Dalam banyak hal konsep negara hukum Indonesia lebih mendekati konsep socialist legality, sehingga ketika Indonesia lebih mendekat pada sosialisme, Wirjono Prodjodikoro berkesimpulan negara bahwa Indonesia menganut “Indonesia socialist legality”. Akan tetapi istilah tersebut ditentang oleh Oemar Seno Adji yang berpandangan bahwa negara hukum Indonesia bersifat spesifik dan banyak berbeda dengan yang dimaksud socialist legality.
Karena terinspirasi dari konsep negara hukum Barat dalam hal ini rechtstaat maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun rule of law menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara Indonesia. Bahkan secara tegas rumusan penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Rumusan Penjelasan UUD mencerminkan bahwa UUD 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.
Untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap negara hukum Pancasila harus dilihat dan diselami ke dalam proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman itu, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik rechtstaat, rule of law maupun socialist legality. Seperti disimpulkan oleh Oemar Seno Adji, antara konsep negara hukum Barat dengan negara hukum Pancasila memiliki “similarity” dan “divergency”.
Jika konsep negara hukum dalam pengertian – rechtstaat dan rule of law – berpangkal pada “dignity of man” yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia.
Lahirnya negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyono (lihat Tahir Azhary, 2003: 96) berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status “naturalis” ke status “civis” dengan perlindungan terhadap civil rights. Tetapi dalam negara hukum Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara tidak terbentuk karena perjanjian atau “vertrag yang dualistis” melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…”. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen utama bahkan menurut Oemar Seno Adji (Lihat Oemar Seno Adji, 1980: 25) merupakan “causa prima”. Begitu pentingnya prinsip Ketuhanan ini dalam negara Indonesia menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Begitu pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh para founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (philosophische grondslag ) yang menyatakan :

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Pidato Soekarno ini, nampaknya merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPK dalam pemandangan umum mengenai dasar negara yang dimulai sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu. Kesemuanya mengemukakan pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara, terutama pandangan dan tuntutan dari para tokoh Islam yang menghendaki negara berdasarkan Islam. Dengan demikian negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan maupun tidak ber-Tuhan, serta tidak memungkinkan kampanye anti Tuhan maupun anti agama dalam konsep socialist legality.
Demikian juga posisi agama dalam hubungannya dengan negara yang tidak terpisahkan. Walaupun terdapat sebahagian para founding fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara akan tetapi pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati secara bulat oleh panitia kecil hukum dasar dan diterima penuh dalam Pleno BPUPK mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta, dasar negara yang pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Artinya sejak awal para founding fathers menyadari betul betapa ajaran agama ini menjadi dasar negara yang pokok, khususnya ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, mengadopsi Piagam Jakarta dikurangi tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dan tujuh kata ini diganti dengan kata-kata: “Yang Maha Esa” yang dimaknai sebagai Tauhid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah Piagam Jakarta merupakan materi utama Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta kembali memperoleh tempat ketika Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menempatkan kedudukan Piagam Jakarta sebagai “menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut”.
Dengan demkian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak mengenal doktrin “separation of state and Curch”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28J UUD 1945). Negara hukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.
Di samping kedua perbedaan di atas negara hukum Indonesia memiliki perbedaan yang lain dengan negara hukum Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tuntuk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi elemen negara hukum Indonesia.
Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara hukum Indonesia. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia. Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyataan politik yang betul-betul diterapkan. Prinsip musyawarah memberikan warna kekhususan dalam hubungan antarlembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances. Artinya pemisahan kekuasaan yang kaku, dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah. Rusaknya hubungan antara Presiden dan DPR serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno adalah akibat telah buntunya musyawarah.
Prinsp keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari negara hukum Indonesia. Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap dignity of man dalam elemen negara hukum Barat. Dalam perdebatan di BPUPK, prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia, bahkan menurut Soekarno jika diperas lima sila itu menjadi eka sila maka prinsip gotong royong itulah yang menjadi eka sila itu. Dalam hal ini Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata:

“sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesumo buat Indonesia bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, yang tiga menjadi satu maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong”.

Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdi pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauku yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan.
Dengan dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia disamping mengandung elemen negara hukum dalam arti rechtstaat maupun rule of law, juga mengandung elemen-emelemen yang spesifik yaitu elemen Ketuhanan serta tidak ada pemisahan antara agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan sosial serta persatuan Indonesia.

3. Negara Hukum Indonesia dan Prinsip Konstitusionalisme

Unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai sebuah konsep seperti telah diuraikan di atas adalah nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian posisi Pembukaan ini menjadi sumber hukum yang tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Perubahan UUD 1945 (dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posisi dan kedudukan antara Pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Hanya pasal-pasal saja yang dapat menjadi objek perubahan sedangkan Pembukaan tidak dapat menjadi objek perubahan.
Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi sehingga kita hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUD 1945 sehinga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia. Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD-lah yang menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Konsistensi melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang dikenal dengan prinsip konstitusionalisme. Karena itu, jika konsep negara hukum bersifat abstrak maka konsep konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jelas.
Konstitusionalisme merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Pasal undang-undang dasar mengatur lebih jelas mengenai jaminan untuk tidak terjadinya monopoli satu lembaga kekuasaan negara atas lembaga kekuasaan negara yang lainnya, kewenangan masing masing lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan-jabatan bagi lembaga negara, hubungan antarlembaga negara serta hubngan antara negara dengan warga negara yang mengandung jaminan kebebasan dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie ( Jimli Asshiddiqie, 2006: 144), konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
Pada tingkat implementasi pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip konstitusionalisme harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan UUD. Karena pasal-pasal UUD tidak mungkin mengatur segala hal mengenai kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran UUDi dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila. Sehingga pasal-pasal UUD 1945 menjadi lebih hidup dan dinamis. Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi memliki ruang penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal UUD 1945 dalam frame prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Kecermatan Dalam Pembentukan Hukum
Pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR dan Presiden maupun Mahkamah Konstitusi – dalam makna legislasi negatif seperti istilah Jimly Asshiddiqie – dilakukan melalui proses yang panjang dan berliku. Pada praktiknya pembentukan hukum, paling tidak melibatkan proses dan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
– ketentuan-ketentuan UUD 1945
– situasi dan kekuatan politik berpengaruh pada saat undang-undang itu dibuat
– pandangan dan masukan dari masyarakat
– perkembangan internasional dan perbandingan dengan negara lain
– kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu, serta
– cara pandang para pembentuk undang-undang terhadap dasar dan falsafah negara
– Pengaruh teori dan akademisi.
Titik rawan dari pembentukan hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia adalah pada pengaruh dan perkembangan ketentuan dari negara lain serta pandangan akademisi yang sangat dipengaruhi oleh kerangka teori yang hanya bersumber dari negara lain. Pengaruh itu dapat diperoleh dari studi banding ke negara lain maupun pandangan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai keengganan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan negara-negara lain atau perkembangan internasional atau teori yang berkembang dari luar, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai kehati-hatian dan kecermatan agar hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi Indonesia dan cita negara hukum Indonesia. Karena itu alat ukur dan verifikasi terakhir atas seluruh pembentukan hukum harus dilihat dalam kerangka elemen prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan disamping pasal-pasal UUD 1945. Di sinilah kita letakkan nilai Pancasila dalam Pembukaan sebagai norma standar bagi negara hukum Indonesia .

5. Kesimpulan
Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat mauapun rule of law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang. Mengakhiri tulisan ini saya ingin mengemukakan pandangan Prof. Dr. Satjipto Raharjo (lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 53) mengenai keresahannya terhadap negara hukum Indonesia dengan suatu harapan bahwa hukum hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan. Di atas segalanya dari perdebatan tentang negara hukum, menurut Prof. Satjipto kita perlu menegaskan suatu cara pandang bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (standard of performance and result) negara hukum Indonesia.

————————000——————————

DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan konstitusional Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 195 -1959, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cet.2, 2001, Terjemahan dari judul asli The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: a Socio-Legal Study of the Indonesia Konstituante
——-, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum Tata Negara, Kataharta Pustaka, Jakarta,
Azhary, Tahir., Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2003.
Bagir Manan, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah, 1999.
Dicey, A.V., Introduction to the study of the Law and the Constitution, Ninth Edition, MacMilland and CO, London 1952
Douglas Greenberg, Stanley N. Katz, at.al., (Editor), Constitutionalism and Democracy, Transition in the Contemporary World, (The American Councel of Learned Sociaties Comparative Constitutionalism Papers), Oxford University Press, New York, 1993
Dyzenhaus, David, Legality and Legitimacy, Carl Schmith, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar, Oxord University Press, New York, 1999.
Fleming, James, E., Securing Constitutional Democracy, The Case of Autonomy, The University of Chicago Press, USA, 2006
Harahap, Krisna, Konstitusi Republik Indonesia, Grafitri Budi Utami, 2004.
Hart, H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Law Series, Second Edition, Oxford University Press, New York, 1997
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, the Presiden of Fellows of Harvard College, Russel & Russel, 1961
Melvin J.Vrofsky, Introduction: The Prinsiples of Democracy, dalam Democracy Papers. 2001.
Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga Jakarta, 1980
RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakulats Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia, Cet. Kedua, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Jakarta 2004, Diterjemahkan dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their Hystory and Existing Form, karya J.F.Strong, O.B.E.,M.A.Ph.D., The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, Lonon, 1966.
Tamanaha, Brian Z, On The Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Edisi Keempat, 2006
Wittington, Keith, E., Constitutional Construction, Divided Powers and Constitutional Meaning, Harvard University Press, USA, 2001.
Zoelva, Hamdan, Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Tulisan ini adalah makalah yang dismapikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.

HAMDAN ZOELVA
Lahir di Bima, 21 Juni 1962. Kandidat Doktor dalam Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, 2004, dan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 1986. Sejak tahun 1987 sampai sekarang aktif sebagai advokat berkedudukan di Jakarta.

Anggota DPR RI periode 1999–2004, Anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR periode 1999–2004 yang membahas dan merumuskan Rancangan Perubahan UUD 1945. Aktif di politik sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang periode 2005–2010, Sekretaris Forum Konstitusi, Anggota Tim Ahli Pimpinan MPR RI mengenai Perubahan UUD 1945, juga aktif dalam berbagai seminar, diskusi serta sosialisasi mengenai UUD 1945.

Buku:
Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, penerbit Konstitusi Press, 2005.

Anggota Tim Penyusun Buku-buku:
– Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
– Naskah Konprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, penerbit Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi.
– Risalah Perubahan UUD 1945, Perubahan Pertama s.d. Perubahan Keempat, penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI.

sumber: zoelvapartners.id

1. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak soeharto jatuh dari kekuasaanya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum. kebebasan media hingga peneraparan otonomi daerah kini direspon secara massive oleh masyarakat.

Terlihat kemudian, bahwa mass euphoria tersebut tidak hanya menimbulkan konstruksi yang positif bagi arah dan perkembangan kehidupan sosial politik masyarakat, tapi juga muncul dalam bentuk yang kurang diinginkan bagi pencapaian cita-cita bernegara dan bermasyarakat. Hal ini muncul antara lain karena selain akibat dari nature response masyarakat dalam mengakhiri era rezim yang tertutup dan menindas di masa orde baru, juga karena perubahan yang dicita-citakan tidak pernah memiliki konsep dan disain yang jelas baik konsepsi pelaksanaan maupun evaluasi penerapannya.

Akibatnya, muncul berbagai opini yang tidak sepenuhnya benar tentang kekacauan dan kondisi bahwa Orde Baru lebih kondusif ketimbang Orde Reformasi.

2. Syariat Islam Sebagai Agenda

Ditengah hiruk pikuknya dinamika keterbukaan di era reformasi ini, berbagai kelompok Islam kembali menyuarakan syariat Islam sebagai sebuah agenda yang harus mendapat perhatian. Tidak hanya itu, tuntutan yang mengusung syariat Islam juga telah sampai pada upaya positifikasi syariat kedalam perundang-undangan nasional baik di pusat maupun daerah. Disyahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah oleh DPR beberapa waktu lalu adalah bentuk dari semakin munculnya Syariat Islam sebagai agenda nasional.

Tidak hanya dipusat, peletakan syariat Islam sebagai agenda pemerintahan daerah juga cukup marak dilakukan oleh masyarakat. Berbagai lembaga dan kegiatan yang ditujukan untuk mengkampanyekan ‘pelembagaan’ syariat Islam dalam ruang-ruang publik terus dikumandangkan. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya lembaga-lembaga masyarakat yang memfokuskan diri dalam kegiatan kampanye dan penerapan syariah didirikan.

Walaupun begitu, upaya-upaya masyarakat dalam mempublikasi penerapan syariah Islam tidak menemui jalan yang bebas hambatan. Berbagai kontroversi dan penolakan juga muncul dari dalam kelompok dimasyarakat itu sendiri dengan argumen yang berbeda-beda. Namun begitu tidak juga sedikit yang meragukan bahkan menolak penerapan syariah sebagai hukum.

Tidak hanya terjadi di Indonesia, dibeberapa Negara muslim di Afrika dan Asia juga masih memperdebatkan tentang pelaksanaan syariat Islam didalam kehidupan mereka. Kontroversi ini sesungguhnya bukanlah suatu kejutan. Lebih dari itu, Abul A’la Al-Maududi, pemikir muslim Pakistan sudah memprediksi bahwa ketika diskursus tentang penerapan syariah ini muncul maka sesungguhnya pertanyaan dan protes bukan hanya muncul dari kalangan non muslim tapi juga dari elit muslim yang terdidik.[1]

Tetapi ramainya kontroversi tersebut seakan tetap menyertai upaya pemerintah dalam menjadikan syariah sebagai salah satu kerangka yang ingin diterapkan dalam kebijakan terutama dalam perundang-undangan. Keadaan ini semakin terwujud lebih cepat lagi, ketika rezin pemerintah memasuki era Reformasi. Dengan posisi UUD 1945 yang telah diamandemen, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR diubah menjadi sebaliknya, maka makin banyak lagi norma-norma hukum baru yang dilahirkan. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata peninggalan Belanda telah begitu banyak diubah dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional terutama sekali pada ketentuan-ketentuan di bidang hukum dagang dan kepailitan, yang kini dikategorikan sebagai hukum ekonomi.

Pemerintah juga pernah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Pengadilan Agama. RUU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Cakupannya adalah bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Tentu saja subyek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warganegara yang beragama Islam, atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Presiden dan DPR juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Wakaf, yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.

3. Syari’ah Islam dan Sejarah Hukum

Sebagai suatu sistem hukum yang diyakini paling lengkap, syariah kemudian menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para tokoh, pemerhati, peneliti dan komunitas diberbagai belahan dunia tidak hanya dijadikan sebagai code yang mengatur kehidupan tapi lebih jauh telah menjadi bagian dari diskursus global dan tarik menarik ideologisasi yang dihubungkan dengan datangnya tata dunia baru. Kecenderungan tersebut tak terkecuali terjadi di Indonesia saja, negeri yang secara faktual dihuni oleh mayoritas muslim terbesar di dunia. Berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba mengkaji dan menyebarkan gagasan bahkan mengajak tentang perlunya menjadikan syari’ah sebagai system kehidupan baru yang layak dipilih.

Dalam peta system hukum global, syariah telah menempatkan dirinya sejajar dengan dua system hukum lainnya yaitu: Roman Law (hukum Romawi) dan Common Law (hukum kebiasaan tak tertulis yang berasal dari Inggris). Sistem Roman Law[2] yang mulai berkembang abad 12 dan 13 melahirkan system hukum dibeberapa Negara Eropa seperti Prancis (French Civil Code/Napoleon Code) 1804, Jerman (German Civil Code) abad 17 dan Itali (Italian Civil Code) juga ikut melahirkan system hukum Belanda yang selama tiga setengah abad menerapkan system hukum tersebut di Indonesia. Aksi kolonisasi ini juga membawa system hukum Roman Law ke beberapa Negara jajahan di luar Eropa seperti di benua Asia dan Afrika. Ciri utama system hukum Romawi ini mendasarkan pada ketersusunan peraturan perundang-undangan dalam suatu kitab undang-undang yang tertulis. Berbeda dengan system Common Law yang mendasarkan pada ketentuan hukum yang lebih dulu (judicial precedent), yang berasal dari hukum tidak tertulis bukan pada undang-undang. Salah satu pengaruh System Roman Law yang memperkaya khazanah terminologi hukum antara lain stare decisis, culpa in contrahendo atau pacta sunt servanda.[3]

Begitu juga dengan system Common Law Inggris yang mulai berproses sekitar abad 11 (1154). Raja Henry II menjadi orang yang berperan melembagakan Common Law dalam sebuah unifikasi sistem hukum Common Law antara lain melalui: [1] penggalian tradisi lokal menjadi aturan nasional, [2] memberdayakan sistem juri pada kasus warga negara untuk menyelidiki tuduhan kriminal yang lebih realistis dan klaim publik. Sistem ini menyebar ke seantero dunia melalui penjajahan dan ekspansi politik negeri kerajaan tersebut. Akibatnya system hukum ini dianut tidak hanya dinegeri bekas jajahannya yang umumnya menjadi persemakmuran (Common wealth) Inggris Raya, seperti Wales (Irlandia Utara, Republik Irlandia) Malaysia, Brunei, Hong Kong, Singapura, Australia dan lain-lain, tapi juga di anut oleh sebagian besar Amerika Serikat (Kanada kecuali Quebec, Hukum Federal Amerika kecuali Lousiana). Walaupun didasarkan pada bentuk hukum tak tertulis, namun Common Law tetap menekankan pada keberadaan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari pengalaman-pengalaman empirik akan tetapi antara Roman Law dan Common Law sempat bertemu dalam satu garis yaitu sama-sama menekankan akal, nalar dan rasionalitas.[4]

Bila akal, nalar dan rasio menjadi ciri dua sistem hukum tersebut, syariah selain juga logika, menambahkan kekhasannya dengan unsur-unsur immanent yang tidak sekedar berdiri sebagai sebuah system aturan kehidupan tapi juga merupakan wahyu yang diturunkan (revealed). Namun demikian menurut George Abraham Makdisi[5], hukum Islam juga memiliki kesamaan dengan system Common Law pada awal perkembangnya pada pertengahan abad, yaitu sama-sama terletak pada: keaslian (Indigenous), hukum nasional (National Laws), berdasarkan pengalaman (based on custom) antara lain berupa yurisprudensi hakim dengan system pengadilan juri dan saksi yang disumpah. Itulah mengapa hukum Islam lebih dekat dengan system Common Law daripada Roman Law. Perbedaan utama keduanya terletak pada sumber utama yaitu wahyu pada hukum Islam dan logika manusia murni pada Common Law dan Roman Law.[6]

Pengakuan syariah sebagai salah satu sistem hukum dunia bukanlah suatu hal yang di ada-adakan. ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ke 14 (1953-1969), Earl Warren (1891-1974)[7] pernah menjelaskan dengan lugas di depan peserta pertemuan ahli-ahli hukum dunia (World Peace Through Law) 1963 di Athena Yunani bahwa:

“ di dinding ruang tempat kami menyidangkan perkara-perkara yang di putus oleh Mahkamah Agung, terpahat lukisan/lambang para tokoh pembangun hukum dunia. Kami susun sedemikan rupa, sehingga di sebelah kiri dinding ada nama-nama seperti Menes (mesir), Hammurabi (Babylon), Musa dan Salomon (Israel), Lycurgus, Solon dan Draco (Yunani), Confius (Cina) dan Augustus (Roma) sebagai sembilan tokoh pembangun hukum yang hidup sebelum masehi. Sedangkan nama-nama seperti Justisianus (Roma), Muhammad (Islam), Charlemagne (Jerman), King Jhon dan Black Stone (Inggris), Saint Louist dan Napoleon (Prancis), Hugo Grotius (Belanda) dan Marshall (Amerika Serikat) berada disebelah kanannya yang diletakan sebagai sembilan tokoh pembangun hukum dunia yang hidup sesudah masehi. Dan selalu setiap ketika kami bersidang termasuk ketika mendengarkan argumen-argumen para pengacara dan memutuskan perkara-perkara, tokoh-tokoh pembangun hukum dunia itu seakan-akan memandang kebawah sedang memperhatikan kami dan tak jarang kami yang menengadah ke atas kepada mereka untuk mencari ilham dalam memutus perkara”[8]

Dalam mengeksplorasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat ke dalam sebuah tatanan hukum, tokoh-tokoh tersebut tak jarang saling mengadopsi bahkan ‘mencuri’ konsep-konsep asli yang telah di rumuskan oleh tokoh lainnya seperti yang di lakukan Napoleon Bonaparte ketika melakukan ekspedisi ke Mesir. Dengan segala taktik dan strateginya, Napoleon mampu memboyong naskah dan manuscript berbagai ilmu pengetahuan Islam termasuk ilmu hukum yang tersimpan di Musium Iskandariah ke Prancis untuk dipelajari para cendikiawan di sana.[9] Oleh karena itu, paska kepulangan Napoleon dari Mesir, penguasa Prancis menerbitkan sebuah kitab kodifikasi hukum perdata yang disebut sebagai Code Napoleon.[10]

Tak lama setelah kitab kodifikasi itu lahir, lewat proses kolonialisme yang panjang kitab tersebut kemudian diadopsi menjadi inspirasi Belanda untuk membuat Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata Belanda yang selanjutnya di akui dengan asas konkordansi sehingga Indonesia memiliki Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata sendiri. Maka tak berlebihan bila bagaimanapun juga Code Napoleon sangat dipengaruhi oleh hukum Islam yang berlaku di Mesir pada saat itu.

Harus diakui bahwa konkordansi KUH Perdata Belanda menjadi KUH Perdata Indonesia merupakan klimaks pilihan hukum dari Eklektisime[11] antara berbagai hukum yang ada dan berkembang di Indonesia. Sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah pemberlakuan hukum nasional bahwa antara Hukum Islam dan Hukum Belanda pada waktu itu saling mengisi ‘berebut posisi’ sebagai hukum yang mengatur masyarakat Indonesia. Namun begitu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, hukum adat antar suku-suku di Indonesia yang kebanyakan tidak tertulis mulai di warnai oleh Hukum Islam.

Sejak kurun waktu tahun 1400-1500 Masehi, para ahli hukum kerajaan Islam Malaka sering datang ke Kerajaan Samudera Pasai di Aceh untuk memecahkan permasalahan hukum yang sering muncul di Malaka. Karena perkembangan hukum Islam yang sangat pesat, pada abad ke XIV Kerajaan Samudera Pasai dibawah Sultan Malikul Zahir menyebarkan Hukum Islam ke kekerajaan Islam di nusantara lainnya. Karya Nuruddin ar-Raniri yang berjudul as-sirath al-mustaqim yang ditulis sekitar tahun 1628 menjadi buku panduan hukum Islam pertama yang mulai diperkenalkan ke wilayah-wilayah kerjaaan Islam lain di nusantara. Buku ini kemudian di urai kembali oleh Syekh Arsyad al-Banjari dalam karyanya yang berjudul Sabil al-Muhtadi yang pada gilirannya menjadi pegangan berbagai penyelesaiaan sengketa di kesultanan Banjar.[12]

Setelah dua karya fenomenal tersebut, beberapa kerajaan Islam di Palembang, Banten, Demak, Gresik, Ngampel, Tuban, Kutai, Sumbawa, Jepara, Butuni (Buton) dan Mataram mulai menerbitkan beberapa produk panduan hukum bagi kerajaan dan rakyatnya. Tapi yang lebih unik lagi beberapa buku tentang aturan-aturan yang berdasarkan hukum Islam terbit atas prakarsa dan inisiatif penguasa Belanda untuk dijadikan pegangan oleh para hakim dan pejabat pemerintah kolonial seperti Compendium der Voornaamste Javaanisch Wetten Nauwkeuring Getrokken uit het Mohammedaansgh Wetbok Mogharraer (Mogharraer Code) yang diterbitkan untuk Landraad Semarang pada tahun 1750. Di Cirebon terdapat Cirbonsch Rechtboek yang di susun atas usul Residen cirebon, P. C. Hosselaar (1757-1765), Compendium Indlansch Wetten bij de Hoven van Bone en Goa yang diterbitkan Gubernur Jenderal VOC di Sulawesi, Jan Dirk Van Clootwijk dan kitab hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh pengadilan VOC (Compendium Freijer) yang terbit pada 25 Mei 1760.[13]

Atas beberapa fakta tersebut Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) menyimpulkan beberapa fenomena tersebut dalam sebuah teori yang di sebut reception in complexu yang bermakna bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan atau dengan kata lain berarti bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya. Teori Van den Berg ini juga dibenarkan oleh Solomon Keyzer (1823-1868) penulis buku pedoman hukum Islam dan hukum pidana Islam untuk masyarakat Islam Jawa.[14]

Selain beberapa kodifikasi hukum yang dilakukan penguasa Belanda di berbagai tempat di Indonesia, banyak ahli hukum dan pejabat Belanda termasuk pada era kekuasaan Raffles yang berpendirian bahwa hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam (The Kor’an Noerm General Law of Java) dan Deandles yang menginspirasi Van den Berg untuk melahirkan teori pengakuan pemerintah kolonial terhadap berlakunya hukum Islam bagi masyarakat setempat. Karya JEW van Nes yang fokus bahasannya tertuju pada madzhab Syafi’I (1850) berjudul Boedelsscheidingen of Java Volgens de Kitab Saphi’i dan A. Meurenge yang mengeluarkan saduran Handboek van het Mohammedaansche Recht (1884) adalah dorongan nyata bagi ahli hukum Belanda yang tertarik pada hukum Islam tersebut untuk terus mencermati hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.[15]

Posisinya yang juga merangkap sebagai pemangku kebijakan dibidang hukum penguasa Belanda pada waktu itu membuat Van den Berg tidak segan-segan membuat pengakuan terhadap kewenangan badan-badan peradilan agama untuk menjalankan yurisdiksi hukumnya berdasarkan hukum Islam berdasarkan staatsblaad 1882 No.152. Ia juga aktif melakukan pengkajian dan pengumpulan beberapa bahan tertulis tentang asas-asas hukum Islam (Mohammedaansche Recht, 1882) menurut madzhab Syafi’i dan Hanafi, kajian tentang hukum keluarga dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura (1892) dan menerjemahkan beberapa kitab fiqh berbahasa arab seperti Fath al-Qarib dan Minhaaj ath-Thalibin ke dalam bahasa Prancis.[16]

Melihat akomodasi Van den Berg yang cukup luas terhadap penerapan hukum Islam di daerah jajahannya, penguasa kolonial Belanda mulai berpikir ulang dan mencoba mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Keputusan tersebut diambil karena upaya mengakomodasi hukum Islam menjadi hukum masyarakat di anggap hanya akan menumbuhsuburkan ideologi dan gerakan yang semakin menguatkan kekuatan perlawanan di masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Terlebih pada waku itu sedang berlangsung pengaruh keislaman yang juga cukup kuat dari pihak eksternal yang masuk ke Indonesia.[17] Oleh karena itu, untuk memutus segala pengaruh dan timbulnya akibat yang merugikan pemerintah Belanda, penasihat pemerintah Belanda yang juga ahli hukum Islam, Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) memunculkan kebijakan Islam Policy yang pada intinya hukum Islam harus dijauhkan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat dengan tradisi dan budaya pemerintah kolonial Belanda dan Eropa lainnya. Kebiijakan tersebut akhirnya di rinci oleh Hurgronje menjadi teori Receptie seperti yang tertuang dalam pasal 134 ayat 2 Indische Straaftregeling (IS) dimana hukum Islam hanya dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat.[18]

Dengan kebijakan tersebut, bandul eklektisisme hukum nasional Indonesia bergerak menuju hukum adat yang mulai menggeser peran hukum Islam sebagai sistem hukum yang banyak berlaku di masyarakat disamping hukum Belanda. Tidak kurang dari 19 wilayah di Indonesia mulai mengembangkan hukum adatnya. Kekuasaan Peradilan Agama mulai dibatasi oleh sebuah komisi bentukan pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Bertrand Ter Haar Barn (1892-1941). Kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk memutus soal-soal kewarisan mulai di tanggalkan dan diserahkan ke Landraad.

4. Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang peribadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan sholat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa sholat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.

Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan solat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir ole Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.

Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden.

Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Tmur Asing -– terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.

Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Profesor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka.

Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.[19]

Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.[20]

Setelah kita merdeka, tentu terdapat keinginan yang kuat dari para penyelenggara negara untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tatanegara dan administrasi negara tumbuh pesat.

Di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konstitusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di negara itu.[21] Dengan berbagai penjelasan tersebut, perlu diingatkan kembali bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.

5. Syariat Islam di Berbagai Daerah

Sejak awal sejarah Indonesia, perkembangan penerapan syariat Islam di Indonesia telah dimulai dengan keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau. Upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan.

Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.

Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat, kalau ditempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.[22]

Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal orang Betawi di masa kemudian. Pada umumnya mereka beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang baru.[23]

Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang terkenal itu.

Compendium Freijer itu sendiri ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafii, tetapi juga menampung berbagai aspek yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah Jawa.

Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya.

Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.

Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan itu terjadi hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari “langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat. Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat, termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-asasnya.

6. Syari’at Islam Dalam Era Otonomi Daerah

Genderang otonomi daerah merupakan pintu masuk utama munculnya seluruh peraturan lokal sebagai wujud dari titah regulasi baik yang kewenangannya bersifat atributif (melekat) maupun yang bersifat delegatif (turunan). Dari peluang transfer kewenangan ini, arus balik sentralisasi kekuasaan antara lain dimaknai dengan membuka seluas mungkin upaya memandirikan daerah dengan segenap kemunculan kebijakan lokal dalam kondisi yang serba transisi dan terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut lahirlah berbagai produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan pejabat daerah.

Tidak ada catatan yang rinci untuk memastikan kapan perda-perda yang bernuansa syariat itu muncul di Indonesia. Namun melihat perkembangannya Perda syari’ah mulai tumbuh ketika perdebatan panjang tentang perubahan UUD 1945 1999-2002 yang juga terjadi perdebatan tentang berlakunya syari’at islam di Indonesia. Kemudian diterapkan di daerah khusus NAD. Hal ini menjadi lebih semarak dengan seiring menguatnya dorongan atas pelaksanaan otonomi daerah di awal-awal 1999. Ditahun-tahun tersebut, bisa dikatakan sebagai era dimana pemerintahan daerah seperti burung yang mendapati kebebasannya hingga ia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan dan disukainya. Dalam konteks kebebasan tersebut, pemerintah lokal tidak hanya mulai membenahi diri secara struktural tapi juga melengkapi birokrasinya dengan berbagai produk peraturan daerah.

Seperti juga berbagai isu dan permasalahan yang terus datang timbul tenggelam, wacana perda bernuansa syariat menggelinding begitu saja ditengah keramaian perdebatan nasionalisme dan tuduhan terorisme terhadap umat Islam. Walau dengan definisi dan batasan yang tidak begitu jelas mengenai apa sesungguhnya indikator yang tepat bagi penamaan sebuah kebijakan syariat Islam, perda-perda tersebut pada akhirnya lebih dikenal sebagai perda syariat. Karena, sekalipun tak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariat Islam, tak bisa disangkal bahwa dalam kebijakan daerah itu ada ideologi keislaman yang hendak ditegakkan melalui perda tersebut. Yaitu, menegakan kebenaran, memberantas kezaliman dengan asumsi-asumsi keislaman. Tentu saja itu sebuah tujuan yang mulia.

6. Penutup

Terlepas dari sekeranjang kontroversi tersebut, perlu kiranya kita ketahui bersama bahwa syariah mau tidak mau memang telah menjadi sebuah system hukum yang amat mempengaruhi khazanah hukum secara global. Walaupun secara lokal, naik turunnya hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan penguasa, tapi seiring dengan arus deras tren global, sistem yang dibawa nabi Muhammad 15 abad yang lalu mulai dilirik dan dikembangkan sebagai satu solusi oleh masyarakat dan menjadi kajian dan perdebatan utama forum hukum dunia. Karena itu para sarjana barat seperti Matthew Lippman, Sean Mc Coville dan Mordechai Yerushalmi kembali mengakui bahwa Hukum Islam kini telah menjadi salah satu dari tiga tradisi hukum yang utama terkait dengan dunia hukum dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.[24]

Harus diakui sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, subtansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur’an memang amat sulit untuk dibantah ke universalannya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sumber dari kebenaran hukum, subtansi-subtansi yang dikandung oleh syariat juga sering mulai memudar di mata masyarakat terutama dikalangan yang sejak awal tidak mau memahami dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap syariat.

Tumbuhnya Perda Syari’ah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda syari’at mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan pada saat yang sama dialog dan perdebatan tenetang syari’at islam dalam perubahan undang-undang dasar terus menghiasi pemberitaan media. Pada sisi lain terdapat perkembangan yang menakjubkan atas kesadaran keagamaan yang muncul di seluruh Indonesia seperti sebuah gelambang yang terus menarik hati masyarakat muslim Indonesia yang sebelumnya mayoritas abangan (sebagaima pengelompokan oleh Geertz). Kesadaran inilah nampaknya yang memberikan dorongan kuat bagi pembentukan Perda Syariah di Indonesia, walaupun disadari ditemukan banyak sekali kelemahan dan kesalahan definisi atas Perda Syari’ah itu, yang ternyata sebagian besarnya adalah Perda mengenai ketertiban umum.

Perlu ada pemahaman yang benar tentang penyusunan perda yang bersumber dari syari’ah ini, termasuk tehnik penyusunan Perda secara umum, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan dianggap keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Perda-perda yang bersifat khusus di daerah-daerah termasuk Perda yang bersumber dari nilai-lai syari’ah, seharusnya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman daerah di Indonesia sebagai sebuah Negara yang plural, tentu dengan memperhatikan kekompakan hirarkis dengan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Wallahu al’lam bissawab.

[1] Abul A’la Al-Maududi, Islamic Law and Constitution, Karachi: Jama’at al-Islami Publication, 1995, hal.13

[2] Prof. Satjipto Rahardjo menyebut system hukum yang berlaku di Indonesia sebagai system Romawi-

Jerman atau Civil Law System. Prof. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_law

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Common_law

[5] George Makdisi, Ph.D, professor emeritus bahasa arab dan kajian Islam pada Universitas Pennsylvania. Kuliahnya yang terkenal antara lain “Church, Classical Islam, and University”. Makdisi meraih bachelor’s degree dalam hubungan luar negeri dan master’s degree sejarah dari Universitas Georgetown Washington, D.C. ia juga mendapatkan docteur es-lettres dari Universitas Paris, Sorbonne, dengan konsentrasi bahasa arab dan kajian Islam. Aktif berpartisipasi pada berbagai masyarakat profesional, Makdisi banyak menerima berbagai scholastic awards termasuk dua kali mengikuti Guggenheim Fellow. Makdisi juga menerima penghargaan prestisius Giorgio Levi Della Vida Award untuk prestasinya dalam melakukan kajian Islam California selama tahun 1993. http://www.loyno.edu/newsandcalendars/loyolatoday/1998/03/makdisi.html

[6] http://www.questia.com/library/book/ibn-aqil-religion-and-culture-in-classical-islam-by-george-makdisi.jsp

[7] Earl Warren adalah seorang Ketua Mahkamah Agung Amerika (Chief Justice) yang selama jabatannya, Mahkamah Agung sering berhadapan dengan kasus-kasus kontroversial berkaitan dengan hukum kewarganegaraan dan politik ketatanegaraan. Lahir di Los Angeles dan dibesarkan di Bakersfield, California dimana ayahnya berprofesi sebagai mekanik kereta api. Bakersfield telah menjadi tempat belajar yang berharga bagi Warren, ia mengatakan “crime and vice of all kinds countenanced by a corrupt government.” Warren menjadi penegak hukum Amerika yang sangat anti-rasisme terutama perlakuan orang Amerika terhadap orang asia yang pada waktu itu sering terjadi di West Coast. http://www.landmarkcases.org/brown/warren.html

[8] Prof. Busthanul Arifin, S.H, Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, Hal. 34

[9] Dalam soal non hukum, dunia barat menurut Watt Montgomary banyak berhutang budi pada para pemikir dan cendikiawan Islam seperti dalam bidang sains, teknologi, perdagangan dan disiplin keilmuan lainnya. Watt Montgomary, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1987. D. De Santillana secara khusus malah menyebut bahwa beberapa system dan institusi dagang seperti perkongsian terbatas yang dikembangkan oleh Islam memberikan kontribusi positif bagi system hukum dagang barat. Kontribusi tersebut telah memberikan standar etika yang luhur bagi pengembangan konsep-konsep dagang yang modern. Menurutnya, itulah sebagian kebaikan jasa yang abadi dari hukum Islam kepada hukum eropa. D. De Santillana, The Legacy of Islam, Oxford, Oxford University Press, 1931 hal 310.

[10] Untuk mengetahui lebih dalam tentang Code Napoleon bisa dilihat dalam E. A. Arnold, ed. and trans., A Documentary Survey of Napoleonic France, Lanham, MD: University Press of America, 1993, hal. 151-164, dan Laura Mason and Tracey Rizzo, eds., The French Revolution: A Document Collection, (New York: Houghton Mifflin, 1999, hal.340-347.

[11] Eklektisisme ialah suatu system yang dibentuk secara kritis dengan memilih dari bermacam-macam sumber dan doktrin hukum. Prof. DR. Busthanul Arifin, S.H, Prolog buku DR. Qodry Azizy, MA, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta, Gama Media, 2002, hal. viii

[12] DR. Rifyal Ka’bah, MA, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999 hal. 122-123

[13] DR. Rifyal Ka’bah, MA, Sejarah Hukum Adat, Bahan Kuliah Magister Hukum UIJ, Jakarta, TT, hal. 2-3

[14] Pidato pengukuhan Prof. Dr. Thohir Luth sebagai guru besar hukum Islam Universitas Brawijaya, Kewarisan Islam, Satu Renungan untuk Orang-orang Beriman, http://www.brawijaya.ac.id/id/8_directory/staf.php?detail=131573967

[15] Drs A. Rahmat Rosyadi, S.H, M.H, H.M. Rais Ahmad, S.H, M.C.L, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hal. 75

[16] Sayuti Thalib, Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam), Bina Aksara, Jakarta, 1982 hal.121

[17] Mengenai ini, Anthony Reid menjelaskan adanya arus kuat pan-islamisme pada waktu itu yang antara lain berhembus dari Turki. Anthony Reid, The Contest of North Sumatra, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969, hal. 3, 65, 66 dan 109. sedangkan istilah PAN-ISLAMISME sendiri diciptakan oleh Sultan Abdul Hamid II untuk melawan kekuasaan barat yang akhirnya mendorong kekhawatiran kolonialis Belanda dan Inggris pada tanah jajahan mereka di Melayu. Snouck Hurgronje menyebut Pan Islamisme ini sebagai tindakan yang berbahaya tapi sia-sia, Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje jilid IX, Jakarta: INIS, 1994, hal. 102

[18] Peristiwa paling penting yang mengubah pemikiran Snouck adalah ketika ia bertemu dengan Habib Abdurrachman Az-Zahir, seorang keturunan Arab yang pernah menjadi wakil pemerintahan Aceh, yang “dibeli” Belanda dan dikirim ke Mekkah, sehingga mengubah minat Snouck dari sekedar menjadi akademisi berlanjut menjadi pejuang kolonial Belanda. Atas bantuan Zahir dan Konsul Belanda di Jeddah JA Kruyt, dia mulai mempelajari politik kolonial dan upaya untuk memenangi pertempuran terhadap orang Aceh. Ketika Habib Zahir tak lagi ‘dipakai’ Gubernur Belanda di Nusantara, semua naskah penelitian Zahir di serahkan pada Snouck yang saat itu, 1886, telah menjadi dosen di Leiden. Snouck seperti mendapat durian runtuh, naskah itu kemudian dia berikan pada kantor Menteri Daerah Jajahan Belanda (Ministerie van Kolonieën). Snouck bahkan secara berani menawarkan diri sebagai tenaga ilmuwan yang akan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang Aceh. Pada 1889, dia menginjakkan kaki di pulau Jawa, dan mulai meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia-Belanda, khususnya Aceh hingga ia menjadi orang Belanda yang ahli tentang Aceh. Setelah Aceh dikuasai Belanda, 1905, Snouck mendapat penghargaan yang luar biasa. Setahun kemudian dia kembali ke Leiden, dan sampai wafatnya,26 Juni 1936, dia tetap menjadi penasehat utama Belanda untuk urusan penaklukan pribumi di Nusantara. http://id.wikipedia.org/wiki/Snouck_Hurgronje.

[19] Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional di Indonesia,” <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>, 19 Juni 2008.

[20] Yusril, ibid.

[21] Yusril, ibid.

[22] Yusril, ibid

[23] Yusril, ibid

[24] Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas, Bandung, Asy-Syamil, 2000, hal. 15

sumber: zoelvapartners.id

1. Pendahuluan

Penerapan syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, dengan melaksanakan hukum “jilid” atau cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Seakan-akan jenis hukuman ini adalah baru dalam khasanah ketentuan hukum pidana di Indonesia. Padahal pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai kesultanan di Indonesia sebelum dikuasai oleh penjajah Belanda. Dalam disertasi doktornya, Rifyal Ka’bah menulis bahwa “sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia” (Rifyal Ka’bah, 1999 : 264). Demikian juga berbagai data yang ditulis dalam disertasi doktor dari Abdul Gani Abdullah yang menulis tentang peradilan agama dalam pemerintahan Islam di kesultanan Bima 1947-1957 (lihat Gani Abdullah, 2004 ).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam bukanlah hal baru dalam khasanah hukum Indonesia. Persoalannya adalah dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa setelah Indonesia merdeka masalah penerapan syari’at Islam ini menjadi aneh dan menimbulkan perdebatan publik yang luas. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan baru tentang sisi efektifitas dalam pelaksanaannya dan sisi penerapannya dalam bingkai negara bangsa. Bahkan terdapat kekhawatiran akan terjadi diskriminasi dalam pemberlakuan hukum agama dalam negara Indonesia. Benarkah anggapan demikian dalam praktik kenegaraan kita.

1. Pelaksanaan Syari’at Islam di Indonesia

Sebenarnya istilah syari’at Islam dapat mengandung dua makna, yaitu dalam makna luas dan makna yang sempit. Dalam makna yang luas syari’at Islam mencakup seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur’an dan As Sunnah termasuk aspek aqidah, ahlak, ibadah serta hukum-hukum mua’malah. Sedangkan dalam arti sempit Syari’ah Islam adalah hukum-hukum ibadah maupun mu’amalah (termasuk hukum pidana) yang biasa disebut fiqh. Istilah syari’at Islam dalam makalah ini adalah dalam pengertian yang sempit itu dan lebih khusus lagi adalah mengenai hukum pidana Islam.

Sebelum kedatangan penjajah Belanda hukum Islam ini sudah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini. Akan tetapi setelah kedatangan penjajah Belanda penerapan syari’at Islam di persempit dalam bidang keperdataan saja khsususnya bidang hukum keluarga (pernikaran). Adapun bidang hukum pidana dan bidang hukum yang lainnya hanya dapat diterima apabila telah diresepsi ke dalam hukum adat sehingga menjadi kewenangan pengadilan Bumi Putera pada saat itu yaitu Landraad. Karena itulah Belanda mendirikan berbagai peradilan agama di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda di berbagai daerah, antara lain : Kerapatan Qadi, Mahkamah Syariyah dan lain-lain.

Pemerintah jajahan Belanda pada saat itu menerapkan adatrechtpolitik (Lihat Daniel S. Lev, 1990) di Hindia Belanda yaitu membiarkan hukum adat tetap berlaku bagi golongan Indonesia asli sedangkan bagi golongan Eropa berlaku hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi dari hukum yang berlaku di Negeri Belanda. Demikian juga bagi golongan Cina dan Timur Asing berlaku hukumnya masing-masing kecuali mereka menyatakan tunduk pada hukum golongan Eropa. Dengan berlakunya pluralisme hukum di Indonesia pada saat itu, pemerintah Belanda menerapakan suatu hukum untuk menjembataninya yaitu apa yang disebut dengan hukum antar golongan yang diterapkan manakala terjadi sengketa atau masalah antar orang yang tunduk pada hukum yang berbeda.

Setelah Indonesia merdeka, sumber pembentukan hukum nasional Indonesia adalah bersumber dari atau memperoleh pengaruh dari hukum Eropa warisan Belanda, hukum Islam serta hukum Adat ( baca Daniel S.Lev, 1990). Akan tetapi tetap membiarkan dan meneguhkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk Agama Islam pada bidang-bidang hukum keluarga (hukum perkawinan, hukum waris, waqaf, hibah dan wasiat) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Usaha-usaha untuk menerapkan syariat Islam baik secara formal dengan melakukan transplantasi syari’ah ke dalam hukum nasional Indonesia maupun dengan proses resepsi nilai-nilai syari’ah Islam tetap dilakukan dan diperjuangkan oleh kalangan Islam.

Terdapat perkembangan yang semakin menarik setelah 50 tahun Indonesia merdeka. Saling pengaruh ketiga kelompok hukum ini mewarnai perdebatan politik hukum nasional Indonesia bahkan nampak terjadi gesekan-gesekan sosial dalam pembangunan hukum Indonesia, seperti dalam pembahasan mengenai undang-undang perkawinan, undang-undang pengadilan agama dan pada saat ini rancangan undang-undang hukum pidana. Walaupun harus diakui bahwa hingga saat sekarang ini pengaruh hukum Eropa bahkan hukum Anglo-Amerika mendapat kedudukan yang semakin kuat terutama dalam bidang hukum bisnis dan perdagangan, dan disusul oleh syari’at Islam terutama dalam bidang bisnis keuangan dan perbankan. Sementara hukum Adat jauh tertinggal dan hanya bertahan untuk sebahagiannya dalam hukum pertanahan.

Pada bidang ibadah pemberlakuan syariat Islam tidak mendapat halangan sedikitpun. Hal ini disebabkan oleh faham sekularisme yang memandang bahwa hal-hal yang terkait dengan ibadah adalah urusan prinadi setiap orang dan urusan internal agama masing-masing yang tidak bisa dicampuri oleh negara. Pada sisi lain, pemberlakuan hukum pidana atau hukum perdata Islam dalam negara mendapatkan tantangan perdebatan yang luas dari masyarakat karena akibat pandangan sekularisme juga, yang memandang bahwa hukum agama tidak bisa masuk dalam ranah negara atau publik.

1. Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Kasus Nanggroe Aceh Darussalam

Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia selalu mendapat tantangan dari sebagian masyarakat Indonesia, apalagi penerapan itu dalam bentuk transplantasi syari’ah dalam hukum pidana Indonesia. Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang secara tegas diatur dalam Al Qur’an dan As Sunnah hanya terdiri dari 9 jenis tindak pidana (lihat Bagan 1), yang secara garis besar terdiri dari tindak pidana “hudud” yaitu 7 jenis tindak pidana (lihat Bagan 2) dan tindak pidana “qishash” dan “diyat” yaitu 4 jenis tindak pidana (lihat Bagan 3). Adapun bagian terbesar tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah diserahkan pada kewenangan pemerintah setempat atau hakim untuk menetapkannya yang dalam terminologi hukum Islam disebut “ta’zir” (lihat Bagan 4), yaitu seluruh tindak pidana yang dapat ditetapkan oleh pemerintah setempat atau oleh hakim selain yang ditentukan dalam jenis tindak pidana “hudud” dan tindak pidana “qishash” .

Bagi sebagian ummat Islam berkeyakinan bahwa pelaksanaan syari’at Islam termasuk dalam bidang hukum pidana ini adalah bagian dari ketaatannya pada perintah ajaran agama, dan jika tidak melaksanakannya dianggap telah menentang pelaksanaan ajaran agama. Dalam kerangka pemikiran inilah perjuangan untuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dapat dipahami, walaupun harus diakui ada sebagian ummat Islam yang berpandangan lain. Bagi kalangan ummat Islam yang mendukung pelaksanaan syari’at Islam, perdebatan lebih jauh lagi sebenarnya adalah bukan pada melaksanakan syari’ah atau tidak melaksanakan syari’ah, akan tetapi bagaimana syari’ah (hukum pidana Islam) itu dijalankan pada masa kini. Sehingga timbulah kehendak untuk melakukan rekonstruksi dan kaji kembali metode dan pelaksanaan syari’ah ini. Dalam hal ini perdebatan telah memasuki bidang yang lebih prinsip dan sangat sensitif bahkan sudah masuk pada sisi aqidah.

Karena bagi sebagian kalangan ummat berprinsip bahwa persoalan hudud dan qishash tidak bisa direkonstruksi dalam arti merubah jenis pidana yang dijatuhkan kecuali dalam batas-batas yang ditentukan oleh Al Qur’an atau As Sunnah. Pada sisi lain sebagian kalangan ummat Islam berkeyakinan bahwa yang prinsip adalah prinsip-prinsip substansi (material delik) pidana Islam dilaksanakan, adapaun masalah bentuk hukuman pidananya di sesuaikan dengan idiologi humanisme yang sedang trend pada saat ini.

Sebenarnya menurut pandangan saya masalah ini tidak harus menjadi perdebatan diantara kalangan ummat Islam, karena nash-nash Al Qur’an dan As Sunnah mengenai hudud maupun qishash adalah jelas (qath’i) sifatnya. Karena itu, tidak bisa dihilangkan, dirubah atau dihapuskan. Adapun masalah akan diterapkan atau tidak, dapat dilihat pada penerapannya dalam kasus in concrito. Artinya hudud maupun qishash hanya dapat diterapkan apabila memenuhi syarat-syarat perbuatan pidana yang sedemikian rupa kwaliatsnya baik dari sisi beratnya tindak pidana yang dilakukan, dari sisi causanya, maupun pengaruhnya pada bidang sosial dan publik. Bukankah Umar ra pernah tidak menghukum pencuri dengan potong tangan karena kondisi sosial dan keadaan sipencuri yang sedemikian sulitnya. Dengan deimkian kita tidak melakukan perubahan atas hukum yang telah ditentukan dengan pasti oleh Allah ini.

Sebenarnya penerapan bentuk pemidanaan dari hukum pidana Islam memiliki efek keuntungan ganda baik dari sisi efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan maupun dari sisi efisiensi pembiayaan negara yang dikeluarkan. Bayangkan sekarang ini, menurut laporan Menteri Hukum dan Perundang-undangan jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai jumlah 105.000 orang. Jika setiap narapidana atau tahanan mendapat jatah makanan setiap hari adalah Rp 5000,- maka biaya negara untuk membiayai makan mereka adalah sejumlah Rp 525.000.000 per hari. Sehingga dalam satu tahun negara harus mengeluarkan biaya makan bagi para tahanan dan narapidana sebesar Rp 189 milyar. Belum lagi biaya lainnya yaitu gaji petugas, pengadaan serta pemeliharaan gedung dalam lain-lain. Dengan penerapan pidana yang secara langsung dan dapat disaksikan oleh publik memiliki efek jera yang luar biasa dan secara psikologis memiliki efek malu dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat lainnya dan ditambah lagi tidak memerlukan biaya dan anggaran besar.

Penerapan syar’iat Islam di NAD dilaksanakan berdasarkan undang-undang otonomi khusus dengan melakukan transplantasi syar’iah ke dalam hukum positif dalam bentuk “Qanun”. Kebijakan ini dikeluarkan sehubungan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat Aceh atas pelaksanaan hukum yang khusus dalam wilayah NAD yang memiliki kekhasan sosial dan sejarahnya. Dari cantoh kasus NAD ini, ternyata bahwa politik hukum nasional Indonesia menjadi sangat fleksibel dalam menerapkan pluralitas hukum yang berlaku dalam wilayah NKRI. Artinya politik unifikasi hukum terutama dalam bidang hukum pidana (hukum publik) yang terus diperjuangkan sejak lepas dari tangan penjajah Belanda mulai berubah.

Saya berpendapat bahwa paradigma politik unifikasi hukum yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan majemuk yang memiliki ragam hukum yang berbeda-beda, apalagi sudah masuk dalam bidang hukum yang sensitif yang terkait dengan ajaran agama. Karena itu unifikasi hukum tidak dapat dipaksakan. Kebijakan penerapan syari’at Islam di NAD adalah langkah tepat untuk menghormati kehendak masyarakat yang menginginkannya. Walaupun tahap awal ini menimbulkan banyak perdebatan dilkalangan masayarakat, semoga ke depan akan mendapat bentuknya yang baku.

 

Wallahu a’lam bissawab!

 

 

Daftar Pustaka:

1. Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999
2. Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957), Yayasan Lengge, Mataram, 2004
3. Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy Syamil, Bandung, 2000.
4. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990.

 

[1] Dismapikan dalam Acara Kajian KKA Ke-203 Pusat Studi Islam Paramadina di Jakarta, tanggal 19 Agustus 2005.

 

[2] Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Mantan Anggota DPR RI dan Sekarang Advokat di Jakarta.

sumber: zoelvapartners.id