Bang Sém
105 tahun yang lalu,17 Juni 1916, di Societet Concordia (kini Gedung Merdeka), Bandung, seorang lelaki — Pemimpin Sjarikat Islam (Sarekat Islam) Haji Oemar Said Tjokroaminoto, berdiri di atas mimbar gedung itu, di hadapan perutusan National Indische Congrees (NATICO) I Centraal Sjarikat Islam (CSI) dari berbagai wilayah (afdeling) di Sumatera, Kalimantan, Jawa – Madura, Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), dan Maluku. Ribuan orang lainnya, menyemut di sekitar gedung tersebut sampai ke alun-alun Bandung. Kongres itu sendiri berlangsung 17 – 24 Juni 1916.
Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan KH Samanhudi tahun 1905, sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda atas berbagai kerajaan dan kesultanan di berbagai wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa – Madura, Bali – Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku.
Pertahanan bangsa Aceh yang tak mampu ditaklukkan penjajah Belanda, dan mempunyai sistem pertahahanan – perlawanan berbasis ajaran Islam tentang kemerdekaan sebagai hak dasar kemanusiaan, menjadi bagian kuat yang menginspirasi pergerakan Sarekat Islam (kini Syarikat Islam – SI).
HOS Tjokroaminoto, guru utama — bagi Bung Karno, Semaoen, RM Kartosoewiryo dan kawan-kawan –, yang dijuluki sebagai ‘Raja Tanpa Mahkota,’ menyampaikan orasi politik yang menyejarah dan menginisiasi gerakan kesadaran kebangsaan berjuang merebut kemerdekaan sebuah bangsa.
Sebagian kalangan menyebut, inilah Titik Nol Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Pada momen — yang kemudian terabaikan dalam sejarah Indonesia — ini, untuk pertama kali digunakan istilah ‘natie’ atau bangsa yang selanjutnya berkembang menjadi nasionalisme, berbasis sosialisme religius, sosialisme kebangsaan, dan sosialisme kerakyatan.
Dalam orasi yang kemudian dikenal sebagai Pidato Zelf bestuur (berpemerintahan sendiri), itu dengan nada tinggi (naik angin) HOS Tjokroaminoto menyampaikan gagasan kemerdekaan yang kongkret bagi bangsa Hindia (yang sejak 17 Agustus 1945 bernama Republik Indonesia).
Zelf Bestuur
Lantang, HOS Tjokroaminoto menegaskan, “Orang semakin lama semakin merasakan, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa zelf bestuur sungguh diperlukan.” Ia melanjutkan, “Orang semakin lama semakin merasakan, bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, yang bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya!”
Dalam orasinya yang menggelegar, itu HOS Tjokroaminoto juga menyatakan, “Betapa pentingnya suatu cita-cita persatuan dari seluruh nusantara, kita ciptakan sebagai suatu jenjang yang akan dinaiki guna mewujudkan suatu “natie.”
Dengan perkataan nasional, ungkap HOS Tjokroaminoto, “Kita bermaksud bahwa Syarikat Islam menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan bangsa Indonesia yang harus dibawa setinggi-tinggi “natie.” Lambat laun dengan jalan evolusi, berjuang mencapai pemerintahan sendiri (zelf bestuur) sekurang-kurangnya memperjuangkan agar bangsa Indonesia dapat ikut serta dalam urusan pemerintahan di tanah airnya.”
Kalimat ini menegaskan, HOS Tjokroaminoto merupakan orang pertama yang secara lantang dan terbuka menyerukan kemerdekaan sejati, yang dilandasi oleh kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan integritas pribadi berkeadaban sebagai suatu ekspresi kebudayaan. Ketiganya, secara terintegrasi menegaskan peradaban manusia sejati. Perjuangan kemerdekaan rakyat, yang sebagian terbesar adalah umat Islam, dilandasi oleh sebersih-bersih tauhid, ilmu pengetahuan, dan siyasah.
Dalam mengemukakan gagasan dan pekikannya tentang zelf bestuur, HOS Tjokroaminoto sekaligus menguraikan tentang sistem pemerintahan yang mencerminkan sosialisme demokrat, pemerintahan yang diimbangi oleh lembaga perwakilan rakyat dan desentralisasi (otonomi daerah) untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada rakyat sebagai bagian utama perjuangan memperbaiki nasib rakyat (khususnya para buruh kebun), mengembalikan lagi hak rakyat atas tanah-tanah partikelir yang dikuasai penjajah Belanda.
Setahun kemudian, NATICO II yang digelar di Jakarta (20-27 Oktober 1917) mengambil keputusan, dengan semboyan: harsa, kawasa, dan mardhika mengharamkan kapitalisme. Spirit egaliterianisma dimanifestasikan dalam bentuk perjuangan berbasis kesetaraan dan keadilan (ekuitas dan ekualitas) yang menghidupkan asas kebersamaan, menghilangkan penghambaan (patronase – clientelistic) yang menyuburkan eksploitasi antar manusia – ‘penghisapan si kaya kepada si miskin,’ di tengah ketimpangan sosial, dalam bentuk apapun.
Fakta Buruk
Perjuangan kemerdekaan dicita-citakan sebagai gerakan mencapai kondisi masyarakat yang berada dalam kehidupan universe prosperity, kesejahteraan semesta, yang dengan sendirinya menuntut berlakunya politik sumberdaya alam, untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam sepenuh-penuhnya untuk kesejhteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks ini, maka penyelenggaraan pemerintahan, tidak semata-mata hanya memburu pertumbuhan ekonomi semata. Melainkan kemaslahatan atau kemakmuran yang berkeadilan.
Apa yang dipekikkan HOS Tjokroaminoto, itu merupakan kenyataan faktual dan bentuk perlawanan kongkret dalam melawan penjajahan Belanda. Valette sebagaimana terungkap dalam Baren en Oudgasten (1914), seperti dikutip Kees Groeneboer (2012), aksi kolonialis belanda, dihidupkan oleh sikap mental yang buruk, ‘Make your money and go home.’
Valette sebagaimana halnya Multatuli, melihat keberadaan Belanda di Hindia adalah fakta buruk yang dominan, meski Belanda lewat politik etis, seolah-olah mengelola Hindia sebagai daerah jajahan dengan sebaik-baiknya dan mengurus kesejahteraan dan pendidikan penduduk Hindia Belanda.
Valette yang tak meninggalkan sosok dirinya sebagai bagian dari kolonialis berpaham liberal – etis, mengisyaratkan, perlawanan dan gagasan kemerdekaan yang tercermin dalam pekik zelf bestuur yang sejati bagi Hindia, di paruh pertama abad ke 20 merupakan bencana besar yang akan dialami Belanda. Bagi Valette, pekikan zelf bestuur dari mulut HOS Tjokroaminoto bakal diikuti murid-muridnya dan menggelinding menjadi suatu arus besar. Tidak lagi imajiner, tapi kongkret dan permanen.
Berbeda dengan Coupers (De Stille Kracht), Valette masih menyerukan pemerintah kolonial Belanda untuk tetap mengelola Hindia sebagai daerah jajahan dan memandunya untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan dia mengingatkan agar pemerintah Belanda menggunakan otoritas dengan tangan yang kokoh.
Pandangan Valette terbukti. Dampak pidato zelf bestuur, kemudian menjadi pusaran arus besar. Hal tersebut terlihat dalam gerakan aksi kaum muda dari berbagai etnis yang mendirikan berbagai organisasi, seperti Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatra, Jong Islamiten Bond, Perkoempoelan Kaoem Betawi, Jong Ambon, Jong Batak, Roekoen Pasoendan, Pemoeda Indonesia, Perhimpooenan Peladjar Peladjar Indonesia, dan lain-lain.
Arus besar itu, bahkan terus menjadi pusaran beliung yang tak bisa dibendung oleh Belanda, bahkan terus hidup walaupun HOS Tjokroaminoto wafat (17 Desember 1934). Soekarno, Hatta, Mohammad Yamin, H. Agus Salim, Sjahrir, Hoesni Thamrin, Ki Hadjar Dewantara, Moh Natsir, Leimena, Sam Ratulangi, AM Sangaji, dan lain-lain dari seluruh Indonesia terus bergerak.
Di Belanda sendiri, kritik Van Deventer lewat tulisannya tentang ‘utang kehormatan’ yang harus dibayar Belanda kepada Hindia, bahkan teresonansi hingga ke Jawa, dan membakar perasaan Couperus yang meluahkannya dalam tulisan bertajuk The Silent Force.
Sjahruzah Tanzil, cucu KH Agus Salim mengemukakan P{idato Zelf Bestuur yang dipekikkan HOS Tjokroaminoto masih sangat relevan dengan realitas kehidupan kebangsaan hari ini, meski Bung Karno di awal pemerintahannya bersama Dr. Mohammad Hatta dan kawan-kawannya telah memusatkan perhatian pada pembagunan karakter dan jiwa kebangsaan.
Namun, dinamika perubahan zaman, membuat bangsa ini, tak lagi konsisten dengan spirit ke-Indonesia-an dan kebangsaan, karena abai bertanya: untuk apa Indonesia merdeka dan berpemerintahan sendiri?
Pidato Zelf Bestuur HOS Tjokroaminoto perlu ditengok ulang, supaya kita mampu bercermin dan sungguh mampu mengelola bangsa ini, kembali ke garis azimuth perjuangan: mendahulukan kepentingan rakyat secara nyata. Antara lain dengan konsisten melindungi rakyat secara berkeadilan dalam berbagai aspek kehidupan..
Pidato Zelf Bestuur adalah cermin sejarah untuk melakukan instrospeksi diri, siapa saja yang diberi kesempatan oleh rakyat dan Tuhan, memimpin negeri ini. Kapan pun. |
sumber: akarpadinews.com