Jakarta, suarasi.com – “Dalam konteks politik, pembentukan citra oleh media massa terbentuk melalui sosialisasi yang berkelanjutan, bisa dinamakan dengan komunikasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, saat menjadi pemateri dalam Sekolah Politik Kebangsaan HOS Tjokroaminoto di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto, Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2) sore.
Namun, lanjut Andre (sapaan akrab Yuliandre Darwis), hadirnya media massa sebagai alat komunikasi politik tidak jarang hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, misalnya mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.
“Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan. Para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakannya sebagai tempat mengkampanyekan partai politiknya,” tambah Andre saat menyampaikan materi berjudul ‘Media dan Politik’.
Menurut Andre, memang tidak banyak media yang mampu menjaga keseimbangan antara idealisme, bisnis dan politik. Tapi juga menaruh keyakinan, realitasnya masih banyak wartawan-wartawan yang mengedepankan hati nurani. Batinnya meronta saat melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip jurnalistik.
“Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat Saat ini bukan hanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi terkini tentang kejadian yang terjadi di masyarakat, namun juga digunakan sebagai sarana komunikasi politik,” tuturnya.
Dalam kegiatan yang di hadiri oleh perwakilan mahasiswa se-Indonesia itu, Andre mengatakan para pelaku politik menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi dari suatu partai politik atau para calon pemimpin yang sedang berkampanye.
“Banjir di daerah, misalnya, tentu tidak disebabkan oleh situasi politik, karena banjir adalah peristiwa alam,” ucap doktor ilmu komunikasi publik itu.
Andre menilai suatu gejala sosial terkait dengan kepentingan politik, maka isu tersebut akan segera dikait-kaitkan sedemikian rupa sebagai isu politik. Namun, peristiwa alam itu bisa dijadikan momen politik melalui berbagai kegiatan untuk menjaring simpati publik.
“Secara struktural, dalam kehidupan bernegara, gejala sosial didominasi oleh politik. Namun tidak semua gejala sosial sejak awal dapat dianggap sebagai bagian dari politik,” tutupnya.
sumber: suarasi.com