Valina Singka Subekti

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar seminar nasional dengan menghadirkan narasumber-narasumber sangat berpengalaman yakni, akademisi Donald Rumokoy, Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Budayawan Bodewyn Talumewo dan Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi dengan moderator Susan Palilingan, di Hotel Arya Duta Manado, Kamis (30/1/2020).

Seminar dengan tema “Tagline Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2020”. Kegiatan dihadiri sejumlah akademisi, budayawan, mahasiswa-mahasiswi dan tamu undangan lainnya.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, sebagai catatan histori tentu sebagai masyarakat Sulut tidak boleh kita lupa. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung pertama di Indonesia itu diselenggarakan di Provinis Sulut. Dibawa pimpinan Prof Donald Rumokoy sebagai Ketua KPU Sulut saat itu.

“Saya ingat betul Pilkada pada 20 Juni 2005,” tegas dia, saaat membawakan sambutan.

Diakhir sesi seminar, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, diperlukan tagline ajakan untuk menggunakan hak pilih dalam bahasa yang familiar sehingga muda dimengerti dan diingat. Diperlukan Maskot dengan melihat Filosopi Mahluk Hidup yang ada di Sulut.

“Tagline pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulut Tahun 2020, Pintu Gerbang Demokrasi,” tegas dia.

Dia menjelaskan, fakta sejarah periode demokrasi di Minahasa yakni periode watu Pinawetengan 670/1000, periode tradisional/Malesung/Minahasa 1428, periode tradisonal Minahasa masa Kolonial 1824, Periode Otonomisasi Minahasa Masa Kolonial 1919.

“Yang paling mendasar adalah Pemilihan hukum tua tahun 1854 dan Staatsblad NO 64 Tahun 1919 tentang Menetapkan sebuah Dewan Setempat untuk Minahasa,” jelas Saelangi.

Dia menambahkan, faktor penunjang demokrasi langsung di Sulut mula-mula tradisi kenyakinan pada daerah daratan Minahasa, Bolmong Raya.

“Masyarakat Minahasa Melengrut (Bisa membaca) maka dari itu pemerintah menetapan sebagai sala satu daerah pemilihan Tradisi Nusra masuk dalam wilayah Sangihe, Sitaro dan Talaud,” tambah ketua divisi Parmas KPU Sulut itu. (valentino warouw)

sumber: sindomanado.com

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Eksekutif (Perludem) Titi Anggraini khawatir kasus OTT yang menyeret Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dikaitkan dengan sistem pemilu langsung, khususnya pilkada langsung yang sempat mencuat ke publik. Titi khawatir ada pengembangan wacana penyelenggara pemilu, yakni KPU, tak punya integritas untuk mengelola pemilihan umum secara langsung.

“Kekhawatiran terbesar adalah kasus WS ini akan dipakai untuk mendegradasi sistem demokrasi langsung, dengan mengait-ngaitkan ketidakcakapan KPU sebagai penyelenggara pemilu berintegritas. Lalu terjadi simplifikasi solusi, pilkada oleh DPRD, persempit kewenangan KPU, dan lain-lain,” kata Titi lewat keterangan tertulis, Kamis (9/1).

Titi mengakui sedikit banyak kasus Wahyu bakal berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU. Terutama kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang sedang bergulir. Ia berpendapat KPU butuh kerja ekstra keras untuk meluruskan hal itu. Ia menyarankan KPU untuk merumuskan komunikasi publik yang apik agar tak kehilangan kepercayaan publik.

“Jangan biarkan ada ruang sedikit saja penyebaran hoaks dan fitnah yang bisa mendeligitimasi KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu bentukan konstitusi yang keberadaannya susah payah didorong saat masa reformasi,” tuturnya.

Titi mengatakan KPU perlu meyakinkan publik bahwa kasus Wahyu merupakan masalah per orangan, bukan institusi. Hal itu perlu dibarengi dengan pembenahan internal KPU. Ia mencontohkan upaya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berhasil melakukan itu. Kala itu, MK perlu waktu dua tahun sejak OTT Akil Mukhtar untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“MK setidaknya butuh dua tahun untuk kembali stabil secara kelembagaan dan tentu itu tidak mudah. Memerlukan komitmen utuh, konsisten, dan terus menerus dari jajaran KPU dalam hal ini, baik komisioner maupun sekretariat,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Komisioner KPU dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Valina Singka Subekti, menyebut Wahyu Setiawan harus dipecat setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Valina mengatakan Wahyu telah melakukan pelanggaran etik berat sebagai penyelenggara pemilu. Ia berpendapat pemecatan jadi sanksi yang sepadan dengan pelanggaran etik tersebut.

“Kalau melanggar etik, namanya terima suap, terima uang, itu pelanggaran berat itu, dan diberhentikan. Waktu saya anggota DKPO begitu, kalau suap itu pelanggaran berat dan harus dipecat, sanksi pemecatan,” kata Valina saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1).

Perempuan yang menjabat sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan integritas jadi modal utama penyelenggara pemilu. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus jujur, independen, dan profesional.

Sebelumnya, KPK menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (9/1) di Jakarta. Namun belum ada keterangan resmi terkait kasus dan status yang disandang Wahyu.

KPK telah menyegel kantor dan rumah dinas Wahyu. Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut penyegelan dilakukan penyidik KPK sekitar pukul 08.00 WIB pagi ini. Akan tetapi ia tak bisa memastikan apakah ada penggeledahan dalam kesempatan itu. (dhf/ain)

sumber: cnnindonesia.com

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) tahun 2020. Kongres ke-7 bertema ‘Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab’ membahas persoalan kehidupan umat dan bangsa.

Wasekjen MUI, Valina Singka Subekti menjelaskan, pemilihan tema tersebut, karena 2045 Indonesia akan merdeka 100 tahun. Maka KUII ke-7 akan menyusun langkah strategis besar ke depan untuk menjadikan Indonesia yang maju adil dan beradab.

“Sampai hari ini setelah kita 74 tahun merdeka, rupanya kita belum bisa mewujudkan cita-cita dari pendiri bangsa yang terkandung dalam pembukaan konstitusi UUD 1945,” kata Valina.

Yakni sebut dia, dimana di alinea keempat terkandung ‘Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Jadi bagaimana caranya mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera tentu beradab. Tentu cita-cita pendiri bangsa sudah jelas dan nyata,” tukasnya.

KUII ke-7 yang akan digelar di Bangka Belitung pada tanggal 26-29 Februari 2020 mendatang akan dihadiri 700 peserta dari segenap komponen bangsa. Yakni sebut dia, di mulai dari tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan ormas Islam.

Dalam KUII, semua peserta akan berembuk membahas persoalan secara nasional. Panitia KUII sedang grand design langkah besar ke depan. Misalnya, sebut dia, bagaimana membangun kehidupan politik yang bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia.

“Apakah sistem politik ini sudah sesuai. Apakah praktek politik yang dilakukan aktor politik sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Nanti ini akan dibahas dalam KUII, hingga sampai pada tawaran solusi,” tukasnya

Dikatakan dia, bahkan elektoral demokrasi paling maju di Asia bahkan di dunia. Karena pada satu sisi elektoral politik sudah bagus, tapi memunculkan praktek politik yang tidak sesuai. Politik uang politik transaksional.

“Mengapa itu terjadi? Apakah itu dilakukan oleh aktor politik atau apakah diakibatkan oleh sistem politik?,” ujarnya.

Sehingga persoalan politik ini perlu dibahas oleh KUII. Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung juga menjadi pembahasan.

Selain itu adalah bidang ekonomi. Yakni kata dia, bagaimana caranya agar dapat membuat kebijakan ekonomi oleh pemerintah, sehingga rakyat bisa merasakan kemerdekaan.

“Saat ini masih terasa kesenjangan ekonomi, dan ini isu penting yang akan dibahas,” ujarnya.

Kemudian terpenting lagi adalah isu agama, pendidikan, sosial dan kebudayaan. “Jadi strategi perjuangan umat Islam di dalam perjuangan NKRI yang maju adil beradab itu membangun budaya baru,” tegas Valina.

Wasekjen MUI, Zaitun Rasmin menambahkan, perjalanan dari KUII 2015, memang disadari dari bidang ekonomi masih jauh tertinggal. Namun dari politik ada kesadaran yang lebih tinggi. Baik politik kebangsaan maupun politik keumatan.

“Kenapa menggunakan istilah NKRI dalam tema KUII tahun ini, karena kita menghilangkan dikotomi antar umat dan bangsa. Artinya umat Islam maju bangsa maju. Dan kita ingin umat Islam maju, serta ada sesuatu yang integral,” jelas Zaitun.

Pada kesempatan ini, Misbahul yang juga Wasekjen MUI mengatakan, untuk lebih menajamkan tema dari pada kongres ini. MUI telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa tema berbeda.

“Saat ini terkait dengan ekonomi dan politik menurut pandangan Islam. Jadi nanti ketika kongres berlangsung, maka permasalahan lebih tajam lagi,” imbuhnya.

sumber: cendananews.com

JAKARTA -Permasalahan yang ditemui pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 lalu harus menjadi pertimbangan dalam persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 menjadi lebih baik.

Demikian materi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, di Ruang Rapat Komite I Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (21/102019).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite I Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik menghadirkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) Titi Anggraini dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Valina Singka Subekti.

“Komite I DPD RI melihat berbagai permasalahan yang ditemui pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 lalu dapat menjadi pertimbangan bagi persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 nanti agar lebih siap,” seru Teras Narang.

Selain itu, Biaya Politik Tinggi Kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK dikarenakan terlibat korupsi dan isu mahar politik dalam proses pencalonan di Partai Politik. Pasangan Tunggal dalam Pilkada 2018 semakin bertambah. Maraknya Politisasi Birokrasi dan ASN dalam Pilkada. Keamanan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pilkada tahun 2018 mencatat ada tiga pemilihan gubernur (pilgub) memiliki indeks kerawanan tinggi, yakni Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat.

Direktur Perludem Titi Anggraini mengapresiasi kinerja komite I DPD RI yang langsung tancap gas meski baru dilantik untuk melihat permasalahan seputar persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 itu yang meliputi 270 daerah, dengan rincian sembilan pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

“23 September 2020 nanti salah satu pilkada terbesar, menjadi salah satu parameter penting setelah pemilu 2019 yang komplek dan banyak permasalahan. Perlu adanya kerangka hukum yang berkepastian sehingga mampu melaksakan pemilu yang demokratis. Saya lihat ada inkonsistensi antara aturan yang mengatur pemilu dan pilkada, tidak kompatibelnya Lembaga Bawaslu dan Panwaslu, belum lagi jika ingin menggunakan rekapitulasi perhitungan secara elektronik harus diatur di Undang-Undang agar legitimasi hukumnya kuat, dan revisi aturan menyangkut kampanye di media sosial, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh penyelenggaraan pemilu,” jelas Titi.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Valina Singka Subekti mengungkapkan bahwa DPD sudah seharusnya ikut dalam pengawasan pilkada serentak karena terkait dengan kepentingan daerah. Selain itu juga, pilkada untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas, dan memajukan daerah.

Menurutnya, ke depan sinergi antara DPD dan Kepala Daerah harus dapat terjalin dengan baik, DPD dapat turut mengawasi berjalannya program-program pembangunan di daerah.

“Selain itu, tujuan mendapatkan kepala daerah yang berkualitas mampu mempercepat kemakmuran daerah melalui kepala daerah yang berkualitas jika dapat maka Indonesia menjadi makmur, saya kira perlu juga adanya penelitian sejak 2005 dilaksanakan hingga saat ini seberapa besar kemajuan daerah yang kepala daerahnya dipilih langsung oleh masyarakat,” tukas Valina.

Komite I DPD RI melihat bahwa beberapa problem dan permasalahan di atas menjadi penting untuk direfleksikan atas bangun demokrasi. Pilkada Serentak 2020 harus memiliki misi terpilihnya Kepala daerah yang berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan untuk berjuang membangun daerah. Misi suci ini harus selalu dijaga, agar proses demokrasi melalui Pilkada menghasilkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memberikan manfaat terbaik rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (adv)

sumber: news.okezone.com

SUDAH tak terhitung banyaknya bahaya merokok yang disampaikan. Gara-gara merokok, kamu berisiko terkena berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit jantung, paru-paru, kanker hingga impotensi. Bahkan mata kamu bisa buta jika kamu aktif merokok.

Merokok bisa menyebabkan penyakit graves. Kondisi itu merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh penyebab umum hipertiroidisme atau produksi hormon tiroid berlebih. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh malah menyerang kelenjar tiroid atau disebut juga autoimun.

Yang paling berbahaya pada penyakit ini ialah timbulnya gejala pada mata bernama oftalmopati graves (OG). Nah, tidak hanya berisiko mengidap graves, tapi perokok juga punya kemungkinan terkena OG sangat besar. Penyebab OG ialah kandungan nikotin pada rokok.

Hal tersebut diungkapkan oleh Prof Dr dr Imam Subekti,SpPD-KEMD saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/10). “Pasien graves yang tidak merokok, 51,7% mengalami oftalmopati, pada pasien perokok aktif, 68,2% mengalami oftalmopati,” bebernya.

Gejala OG bermacam-macam. Mata akan terasa kering dan seperti ada pasir yang masuk. Mata juga akan memerah karena peradangan dan membengkak. Bahkan mata bisa kehilangan penglihatan alias buta. “Ya, mata bisa jadi buta karena korneanya rusak,” papar Imam.

Mata pasien OG akan terbuka terus. Begitu juga ketika tidur. Sehingga akan ada banyak kotoran yang bisa masuk dan merusak mata. Pasien juga akan mengalami penglihatan ganda pada satu objek atau diplopia.

Selain itu, Imam menambahkan OG bisa berdampak negatif dan jangka panjang pada pekerjaan. Sebab hobi dan fungsi psikososial pasien juga turut terganggu. “Menurut studi di Jerman, pasien OG melaporkan cacat pekerjaan yang signifikan, cuti sakit 36%, dinonaktifkan, 28%, pensiun dini 5%, dan kehilangan pekerjaan 3%,” tegas dokter yang berpraktik di RSCM itu.

Menurut Imam, pencegahan OG dapat dilakukan dengan tiga klasifikasi tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Merokok merupakan faktor risiko terpenting timbulnya OG. Bukti kuat menunjukkan berhenti merokok merupakan intervensi yang fundamental dalam pencegahan ketiga klasifikasi tingkatan itu. “Oleh karena itu, pasien graves, terlepas dari ada atau tidaknya OG, harus dimotivasi untuk berhenti merokok,” ujar profesor yang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar tetap Universitas Indonesia bersama sang istri Prof DR dr Valina Singka Subekti, MSi pada 12 Oktober 2019.

sumber: merahputih.com

Penulis Shierine Wangsa Wibawa | Editor Shierine Wangsa Wibawa KOMPAS.com – Prof Dr dr Imam Subekti, SpPD-KEMD yang baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Indonesia menyoroti pentingnya berhenti merokok dalam pencegahan Oftalmopati Graves atau penyakit Graves yang disertai tanda dan gejala mata. Dalam pidato pengukuhannya, Prof Imam berkata bahwa pencegahan OG dapat dilakukan dengan tiga klasifikasi tingkatan, yaitu primer, sekunder dan tersier. Primer bertujuan untuk mencegah kejadian OG, sekunder untuk mencegah progresi dan mencegah penyakit menjadi klinis, sedangkan tersier mencegah komplikasi dan meminimalisasi kecacatan. Ketiga klasifikasi tingkatan ini diawali dengan berhenti merokok. Ditemui dalam Konferensi Pers Pengukuhannya dan istrinya, Prof Prof. Dr. Dra. Valina Singka Subekti, M.Si, sebagai Guru Besar Universitas Indonesia yang diadakan di Jakarta, Senin (14/10/2019); Prof Imam menyampaikan bahwa merokok adalah faktor risiko terpenting timbulnya OG.

Pasalnya, risiko OG pada perokok lebih tinggi. Lalu bila terjadi, OG pada perokok cenderung lebih parah. Selain itu, rokok juga menurunkan efektifitas terapi untuk kasus OG sedang-berat. Pada pasien dengan penyakit Graves yang menjalani terapi yodium radioaktif, rokok juga menjadi faktor risiko dalam perburukan OG. “Kalau pasien merokok, maka kemungkinan efek nuklir (terapi yodium radioaktif) itu kena ke mata jadi (matanya) menonjol,” ujar Prof Imam. Itulah sebabnya, ujar Prof Imam, berhenti merokok menjadi intervensi fundamental yang bisa dilakukan pasien dalam pencegahan OG. Pasien Graves, terlepas dari ada atau tidaknya OG, harus dimotivasi untuk berhenti merokok.

“Jadi mau enggak mau, merokok harus diusahakan betul supaya berhenti. Kalau tidak bisa berhenti sendiri, dianjurkan ke klinik berhenti merokok,” katanya. Untuk diketahui, penyakit Graves merupakan penyakit yang timbul dari hipertiroidisme dan dapat menyebabkan gangguan pada kekebalan tubuh. Dari keseluruhan kasus-kasus tiroid, penyakit Graves mencakup seperempatnya. Salah satu bentuk dari penyakit Graves adalah OG di mana mata jadi menonjol, terasa kering, tertekan atau sakit, kelopaknya membengkak, sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda pada satu objek, dan memerah akibat peradangan. OG berdampak buruk dan menurunkan kualitas hidup penderitanya.

Penulis : Shierine Wangsa Wibawa
Editor : Shierine Wangsa Wibawa

sumber: sains.kompas.com

Jakarta, suarasi.com – “Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Pelaksanaan Pemilu selama era Reformasi masih perlu disederhanakan dalam berbagai aspek. Rekayasa sistem kepemiluan, harus dilakukan untuk mendorong penyerhanaan kepartaian, penguatan sistem presidensiil,” ujar Ketua Umum Wanita Syarikat Islam, Valina Singka Subekti dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia (UI), di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (13/10).

Dalam pidato pengukuhan Profesor Ilmu Politik tersebut, Valina mengatakan sehingga nantinya Presiden dan DPR tidak lagi terpenjara kepentingan multipolar satu sama lain yang dapat berakibat pada berlarutnya proses pengambilan keputusan.

Lalu, lanjut Valina, partai politik memiliki peranan yang penting dalam Pemilu lantaran Indonesia masih menggunakan sistem demokrasi tidak langsung atau perwakilan.

“Partai menjadi kurang ideologis dengan sistem pemilu langsung. Oleh karena itu sistem pemilu harus diperbaiki,” jelas Valina dalam pidato berjudul ‘Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019’.

Valina menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 memberikan banyak pelajaran berharga agar tidak terulang pada masa yang akan datang. Ia menambahkan Pemilu di Indonesia perlu didesain ulang sistemnya untuk memperkuat presidensialisme dan kualitas demokrasi secara umum di tanah air.

Menurut Valina, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam mendesain ulang sistem Pemilu, yaitu derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR; sistem kepartaian yang sederhana; serta pengaplikasian Pemilu yang mudah dan berbiaya rendah.

“Sistem pemilu saat ini yang berpusat pada calon atau candidacy centered perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau party centered. Sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024,” ujar mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) tahun 2012-2017.

Namun demikian, ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat efektif apabila disertai reformasi internal kepartaian dan pendidikan politik yang mencerahkan pada masyarakat.

Demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial selain memerlukan kehadiran sistem Pemilu yang kompatibel, juga anggota parlemen yang jujur dan amanah dan masyarakat sipil yang kuat,” tegas Valina.

Valina menjelaskan, sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi  dan akuntabilitas anggota DPR. Selanjutnya sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana serta sistem  pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktik politik transaksional.

Selain Prof. Valina Singka Subekti, M.Si yang ditetapkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI dengan kepakaran Ilmu Politik, dalam pengukuhan Guru Besar Tetap UI tersebut juga dikukuhkan Prof. Imam Subekti sebagai Guru Besar Kedokteran UI dengan bidang keahlian Penyakit Dalam yang merupakan suami nya.

sumber: suarasi.com

Sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial (HUT KY) ke-14, KY meluncurkan Buku Bunga Rampai 2019 dengan judul “Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia” di Auditorium KY, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Buku yang terbit satu kali dalam satu tahun ini berisi gagasan dan pemikiran pakar tentang peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi memberi apresiasi dan penghargaan atas terbitnya buku ini. Ia berharap semoga karya ini dapat memperkaya khasanah dan dapat melengkapi buku yang sudah ada.

“Penerbitan buku ini merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku kepentingan. Kehadiran buku bunga rampai ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembaca yang tertarik dengan isu-isu hukum dan ketatanegaraan,” ujar Farid dalam keterangannya.

Di bagian pendahuluan mengupas nilai-nilai dasar keindonesiaan dan negara hukum. Sebagai negara hukum, bukan sekadar tunduk pada kaidah hukum, melainkan termasuk pula nilai-nilai etik (moral) yang terkandung dalam hukum atau sebagai peradaban yang hidup dalam masyarakat. Hal lain yang dibahas dijabarkan dalam tiga bab yaitu konstruksi negara hukum, sistem hukum dan hak asasi manusia, serta pembaruan hukum.

“Hukum berkembang seiring dengan peradaban suatu bangsa yang dipengaruhi kondisi sosial dan filosofis. Hukum memerlukan pembaruan yang bersumber pada nilai-nilai moral dan kultural bangsa Indonesia. Nantinya pembaruan itu akan memperkaya peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia,” jelas Farid.

Selain ditulis oleh Anggota KY, para pakar hukum yang terlibat dalam penyusunan buku ini, diantaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Bagir Manan, Valina Singka Subekti, Eddy O.S. Hiariej, dan lainnya.

Aplikasi KY Mobile

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, KY pun meluncurkan Call Center KY 187 dan Aplikasi KY Mobile berbasis android. “Melalui call center KY 187, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial,” lanjut Farid.

Adapun layanan yang disediakan melalui call center KY 187 diantaranya adalah Pelaporan dan Pemantauan; Rekrutmen Hakim Agung; Advokasi dan PKH; Pelayanan Informasi Publik, Pelayanan Umum, serta Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat adalah melalui website KY. Untuk lebih mempermudah masyarakat mengakses informasi, KY melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan mobile app berbasis android. “Aplikasi ini juga mempermudah masyarakat agar tetap update terkait aktivitas dan informasi yang disampaikan KY,” kata dia.

KY Mobile dapat diunduh di Google Play Store. Dengan fitur yang user friendly beberapa layanan dan informasi yang bisa diakses diantaranya menampilkan informasi terkini melalui slide show, berita dan informasi KY yang dilengkapi fitur pencarian serta tersedia link media sosial KY. KY Mobile ini juga menyediakan push notification yang semakin mendekatkan pengguna dengan pemberitahuan dan update terkini dari KY.

sumber: hukumonline.com