VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva merespons keluarnya instruksi mendagri yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan. Hamdan menilai hal itu tidak benar.
“Mendagri tidak bisa memberhentikan kepala daerah,” katanya melalu akun Twitter, @hamdanzoelva, Jumat, 20 November 2020.
Hamdan mengatakan pemberhentian harus melalui proses panjang di DPRD dan diputuskan oleh Mahamah Agung.
Dia menyampaikan menurut UU Pemerintahan Daerah seseorang kepala daerah dapat diberhentikan dengan alasan tertentu yang diawali oleh Pansus angket atau hak interpelasi DPRD, disetujui paripurna DPRD dan dimohonkan ke MA.
“Mahkamah Agung lah yang memutuskan pemberhentian kepala daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya.
Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal, Instruksi Mendagri itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.
sumber: viva.co.id