UU Minerba

Abadikini.com, JAKARTA – Ditolaknya uji formil Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/10/2021) kemarin dinilai sangat kontroversial.

Meskipun Judicial Review (JR) itu ditolak oleh MK, terdapat tiga hakim yang dissenting opinion atau beda pendapat dari hakim yang menolak.

“Pengujian formil ditolak, tapi ada tiga hakim yang dissenting opinion,” ungkap Ahmad Redi salah satu tim pengacara pemohon dilansir dari CNBC, Jumat (29/10/2021).

Menurut Ahmad Redi ada Tiga hakim yaitu, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo agar JR tersebut dikabulkan.

“Enam hakim lain menyatakan bahwa permohonan ditolak,” ungkapnya.

Gugatan UU No.3 tahun 2020 tentang Minerba ini berjalan cukup panjang, mencapai lebih dari setahun lamanya sejak gugatan diajukan. Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui UU Minerba ini dalam Sidang Paripurna DPR pada 12 Mei 2021.

Lalu, pada 10 Juni 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengesahkan UU No.3 tahun 2020 ini dan akhirnya UU Minerba ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal yang sama, 10 Juni 2020.

Tepat satu bulan setelah disahkan menjadi Undang-Undang, beberapa pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun para Pemohon yang akan mengajukan Permohonan Pengujian UU No.3 Tahun 2020 untuk pertama kali ke MK yaitu:

1. Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)
2. Dr. H. Alirman Sori, S.H (Ketua PPUU DPD RI)
3. Tamsil Linrung (anggota DPD RI)
4. Dr. Hamdan Zoelva, S.H (Perkumpulan Serikat Islam)
5. Dr. Marwan Batubara (IRESS)
6. Ir. Budi Santoso (IMW)
7. Ilham Rifki Nurfajar (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan)
8. M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Putusan MK Soal UU Minerba Dinilai Kontroversial

Salah pemohon JR, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan uji formil ini perlu karena pihaknya sebagai pemerintah daerah merasa tidak pernah diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan Undang-Undang ini.

“Intinya kami dari pemerintah daerah mengajukan uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini perlu urusan sumber daya alam ini sangat-sangat sensitif,” ungkapnya, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, ada satu pasal yang membuat kreativitas pemerintah daerah akan sangat terkekang. Saat ini Bangka Belitung sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata.

Lebih lanjut ia mengatakan jika sudah melakukan perubahan transformasi untuk daerah sendiri kaitannya dengan tata ruang juga harus dilakukan perubahan.

“Saya ambil contoh pasal 35 mengenai tata ruang, tata ruang itu kata-katanya pemerintah daerah menjamin tidak merubah tata ruangnya untuk pertambangan. Waktu kita mengesahkan Perda RZWP-3-K tata ruang laut karena di laut pun ada pertambangan sehingga konflik dengan masyarakat nelayan konflik dengan masyarakat pesisir sangat tinggi menyusun Perda itu pun butuh waktu 4 tahun, terlebih lagi ketika kami mempunyai visi dan misi mentransformasi mining ke tourism,” jelasnya.

Meski gugatan sudah diajukan sejak Juli 2020, namun proses sidang sempat tertunda berkali-kali, terutama karena adanya sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ahmad Redi, salah satu tim pengacara penggugat UU Minerba mengatakan sidang sudah beberapa kali digelar, namun sidang UU Minerba ini dia sebut tidak menjadi prioritas oleh MK.

Menurutnya, MK lebih memprioritaskan pemeriksaan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibandingkan permohonan pengujian UU Minerba. Padahal, imbuhnya, pengujian UU Minerba telah terlebih dahulu didaftarkan dan diperiksa dalam persidangan oleh MK.

“Namun, ini justru dikesampingkan dengan mendahulukan perkara lain. MK menunda sampai batas waktu yang tidak jelas,” ungkapnya, Selasa (05/01/2021) lalu.

Redi berpendangan langkah penundaan yang diambil MK tidak sesuai dengan etika administrasi, yakni pertama datang, pertama dilayani. Redi menyebut UU Minerba ini adalah UU yang penting untuk segera diberikan kepastian konstitusinya.

“Selain itu, permohonan putusan sela ke MK agar pemberlakuan UU Minerba ditunda dulu oleh Presiden juga tidak jelas, padahal ada kepentingan konstitusionalitas warga negara dalam permohonan putusan sela ini,” tegasnya.

Secara pribadi, Redi berpandangan bahwa manajemen perkara dan pemenuhan kebutuhan hukum atas hak konstitusional warga negara di MK tidak jelas.

“Ada penegasian kepentingan hukum warga negara lain dengan memberi prioritas pada perkara lain,” sesalnya.

Seperti diketahui MK dalam menjalankan putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding).

sumber: abadikini.com

Jakarta, Gatra.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengajukan pengujian terhadap Undang Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dimohonkan untuk diuji lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).

: gatra.com

Jakarta, CNBC Indonesia – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia pada pekan lalu, Senin (21/06/2021) mengajukan uji materiil atau judicial review (JR) atas Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan ini merupakan gugatan yang berbeda dari yang pernah dilakukan pada 10 Juli 2020 lalu. Pada saat itu sejumlah pihak juga melakukan uji formil UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Uji formil ini dimohonkan oleh delapan orang dengan beragam profesi, mulai dari Gubernur, anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD), hingga perhimpunan mahasiswa.

Lantas, bagaimana progres sidang gugatan uji formil UU Minerba ini?

Ahmad Redi, salah satu tim pengacara penggugat uji formil UU Minerba mengatakan bahwa sidang terakhir gugatan UU Minerba dilakukan pada 17 Juni 2021 lalu, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemerintah.

“17 Juni 2021 lalu sudah sidang, agendanya pemeriksaan saksi dari pemerintah,” ungkapnya pada CNBC Indonesia, Senin (28/06/2021).

“Saksi yang dihadirkan pemerintah yaitu Pak Bambang Gatot dan saksi ahlinya Prof I Gede Pantja Astawa dari Unpad,” paparnya.Dia mengatakan, ada dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan terakhir, yakni mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa.

Lebih lanjut dia mengatakan, masih akan ada sekitar tiga persidangan lagi sampai pada adanya putusan hakim. Namun, Redi mengaku tidak bisa memprediksi apakah pihaknya bisa memenangkan gugatan ini atau tidak.

“Sekitar tiga kali sidang lagi. Saya tidak bisa memprediksi (hasil sidang), MK ini tak bisa ditebak,” ucapnya.

Selain sidang uji formil yang dilakukan pihaknya, lanjutnya, ada beberapa pihak lagi yang telah menggugat UU Minerba ini bersamaan dengan gugatan yang dilakukan pihaknya. Dia mengatakan, awalnya ada lima pihak penggugat berbeda, namun dua gugur karena dianggap tidak memiliki basis legal (legal standing).

“Selain formil, di perkara yang lain juga ada uji materiil yang diajukan juga oleh berbagai pemohon. Bersamaan dengan kami, ada dua penggugat lain, yaitu nomor perkara 59, 60, dan 64,” ungkapnya.

Dengan adanya gugatan baru dari koalisi masyarakat sipil pada pekan lalu, maka total akan ada empat gugatan, baik uji formil dan uji materiil, terhadap UU Minerba ini.

Sebelumnya, salah satu penggugat yakni Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan bahwa uji formil ini perlu karena pihaknya sebagai pemerintah daerah merasa tidak pernah diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan Undang-Undang ini. Pun demikian dengan Dewan Perwakilan Daerah (DDP).

“Intinya kami dari pemerintah daerah mengajukan uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini perlu urusan sumber daya alam ini sangat-sangat sensitif,” ungkapnya saat ditemui di Gedung MK, Jumat, (10/7/2020).

Menurutnya, ada satu pasal yang membuat kreativitas pemerintah daerah akan sangat terkekang. Saat ini Bangka Belitung sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata.

Lebih lanjut ia mengatakan jika sudah melakukan perubahan transformasi untuk daerah sendiri kaitannya dengan tata ruang juga harus dilakukan perubahan.

“Saya ambil contoh pasal 35 mengenai tata ruang, tata ruang itu kata-katanya pemerintah daerah menjamin tidak merubah tata ruangnya untuk pertambangan. Waktu kita mengesahkan Perda RZWP-3-K tata ruang laut karena di laut pun ada pertambangan sehingga konflik dengan masyarakat nelayan konflik dengan masyarakat pesisir sangat tinggi menyusun Perda itu pun butuh waktu 4 tahun, terlebih lagi ketika kami mempunyai visi dan misi mentransformasi mining ke tourism,” jelasnya.

Adapun para Pemohon yang akan mengajukan Permohonan Pengujian UU No.3 Tahun 2020 pada Juli 2020, yaitu:
1. Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)
2. Dr. H. Alirman Sori, S.H (Ketua PPUU DPD RI)
3. Tamsil Linrung (anggota DPD RI)
4. Dr. Hamdan Zoelva, S.H (Perkumpulan Serikat Islam)
5. Dr. Marwan Batubara (IRESS)
6. Ir. Budi Santoso (IMW)
7. Ilham Rifki Nurfajar (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan)
8. M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

sumber: cnbcindonesia.com

Kinerja legislasi tahun pertama DPR periode 2019-2024 masih stagnan dan menghasilkan tiga UU kontroversial. Hal ini mengindikasikan secara kualitas dan kuantitas masih buruk.

DPR periode 2019-2024 telah bekerja selama setahun sejak dilantik pada 1 Oktober 2019. Namun, secara kinerja legislasi baru berhasil mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) dari total 37 yang dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas). Ketiga RUU yang berhasil disahkan, yakni: Mineral dan Batubara atau Minerba (12 Mei 2020), Bea Materai (26 September 2020), dan Omnibus Law Cipta Kerja (5 Oktober 2020). Di luar prolegnas, DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menjadi UU pada 12 Mei 2020. Beleid ini untuk mengisi kekosongan peraturan terkait pandemi Covid-19 yang merebak di negeri ini mulai 2 Maret 2020. Lalu, pada 24 Agustus 2020 muncul pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi (MK). Beleid ini adalah usulan pemerintah. DPR mengesahkannya sebagai UU pada 1 September 2020. Kinerja tersebut sama dengan DPR periode 2014-2019 yang mengesahkan tiga RUU dari 40 daftar prolegnas. Ketiganya, yakni: Penyandang Disabilitas (5 Oktober 2015), Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (7 September 2015), dan Penjaminan (17 Desember 2015). Artinya secara kuantitas stagnan. Dari seluruh RUU yang disahkan, tiga menuai penolakan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, UU Minerba yang digugat sejumlah kelompok pada Juli lalu. Salah dua penggugat adalah Hamdan Zoelva dari Perkumpulan Serikat Islam dan Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies. Keduanya menilai beleid ini berpotensi merusak lingkungan dan menciptakan ketimpangan antar pengusaha. Sidang perdana berlangsung hari ini (10/7) dengan tak dihadiri DPR. Kedua, UU MK yang ditolak LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif. Mereka menyoroti Pasal 23 yang mengubah masa jabatan hakim MK dari lima tahun dan maksimal dua periode masa jabatan menjadi sampai batas usia 70 tahun. “Ini berbau barter politik dan berpotensi berbenturan dengan pelaksanaan kewenangan MK,” kata Koorbid Konstitusi dan Ketatanegaraan KoDe Inisiatif, Violla Reininda, Rabu (2/9) lalu. Ia juga akan menggugat beleid ini ke MK bersama dengan Koalisi Save Mahkamah Konstitusi. Ketiga, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi usulan pemerintah. Beleid ini ditolak kelompok buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mempersoalkan pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan. Antara lain Pasal 42 yang mengatur tentang tenaga kerja asing, Pasal 66 yang mengatur outsourcing, dan Pasal 88 yang mengatur tentang pengupahan. Seluruhnya dinilai bisa merugikan pekerja/buruh. Penolakan lain adalah dari keompok pemuka agama melalui petisi di situs change.org yang diunggah pada Senin (5/10) lalu. Sampai pukul 07.50 WIB telah 1,2 juta orang menandatanganinya. Beberapa tokoh agama yang menginisiasi adalah Busyro Muqoddas, Pdt. Merry Kolimon, Ulil Absar Abdalla, dan Roy Murtadho.   Selanjutnya, penolakan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Mereka menolak seluruh isi Omnibus Law Ciptaker. Sekjen KPA, Dewi Sartika pada Selasa (6/10) menyatakan, akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demonstrasi besar pun terjadi pada 8 Oktober 2020 di berbagai daerah untuk menolak Omnibus Law Ciptaker. Namun, Presiden Jokowi dalam pidatonya sehari setelah aksi massa menyatakan akan tetap memepertahankan beleid ini. Ia pun menyebut para demonstran telah tersulut hoaks sehingga salah kaprah dengan isinya.  DPR juga hampir mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan usulan pemerintah. Beleid ini ditolak sejumlah ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini lantaran beberapa pasal di dalamnya dinilai bertentangan dengan keyakinan umat Islam dan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, pemerintah akhirnya mencabut draf RUU tersebut. “Penolakan dan gugatan itu menunjukkan hasil kerja legislasi DPR buruk kualitasnya,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Katadata.co.id, Rabu (7/10). Lucius menilai hal itu tak lepas dari proses pembahasan dan penyusunan UU yang buruk, seperti kurang mengakomodasi suara masyarakat. Ia mencontohkan aspirasi kelompok buruh agar pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law Cipta Kerja tetap mengacu kepada UU Ketenagakerjaan, tapi pemerintah dan DPR tak mengakomodasinya. Padahal buruh juga terkait langsung dengan beleid itu. Sehingga, kata Lucius, pertemuan dengan elemen masyarakat yang termasuk dalam proses rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkesan seperti formalitas belaka. Demi menggugurkan kewajiban dan tata tertib penyusunan UU, bukan benar-benar mendengarkan aspirasi mereka. Lucius juga menyoroti waktu pembahasan yang cenderung dikebut. Misalnya UU MK yang hanya dibahas dalam waktu tujuh hari kerja mulai 24-31 Agustus 2020. Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) juga dilakukan panitia kerja (panja) secara tertutup pada 26-29 Agustus 2020. “Rancangan-rancangan itu kan masih kontroversial, tapi dikebut. Rupanya pembahasan kilat tidak menunjukkan DPR semakin rajin dan produktif, tapi justru semakin mengabdi pada kepentingan elite,” kata Lucius. Perlakuan berbeda, kata Lucius, justru terhadap RUU yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi aspirasi publik. Ia mencontohkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Sistem Kesehatan Nasional yang justru dikeluarkan dari prolegnas 2020. Padahal keduanya saat ini mendesak disahkan. “Saya kira kualitas UU yang dihasilkan DPR periode ini memang sangat kontroversial,” kata Lucius. Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kinerja Tahun Pertama DPR Bertabur UU Kontroversial – Analisis Data Katadata” , https://katadata.co.id/0/analisisdata/5f83c42c16e87/kinerja-tahun-pertama-dpr-bertabur-uu-kontroversial
Penulis: Muhammad Ahsan Ridhoi

sumber: katadata.co.id

Jakarta, CNBC Indonesia – Sidang perdana permohonan uji formil (Judicial Review) atas Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar kemarin Rabu, (07/10/2020). Namun sayangnya sidang tidak berjalan sesuai rencana.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) absen dari sidang. Pihak pemerintah dihadiri oleh sejumlah pejabat sebagai perwakilan. Namun sayangnya pihak pemerintah menyampaikan ketidaksiapannya untuk menyampaikan keterangannya pada sidang perdana ini dan meminta tambahan waktu kepada Majelis Hakim.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin membenarkan ketidaksiapan pemerintah dan mengajukan permohonan waktu. Pihaknya beralasan, pemerintah masih butuh waktu untuk berkoordinasi menyiapkan jawaban, termasuk berkoordinasi dengan DPR RI.

“Dalam sidang uji formil/materil UU No. 3 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, benar pihak pemerintah telah mengajukan permohonan penundaan sidang kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan penundaan disebabkan karena pihak pemerintah masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi terkait penyiapan jawaban, termasuk dengan pihak DPR RI,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (08/10/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah perkara dalam uji formil yang diajukan cukup banyak dan persidangan dilakukan pada saat yang sama. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan waktu tambahan.

“Terlebih jumlah perkara pengujian formil/materil yang diajukan oleh para pihak cukup banyak, dan persidangan dilakukan pada saat yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, Ahmad Redi, salah satu tim kuasa hukum pemohon, mengatakan sidang perdana ini digelar Rabu siang pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pemerintah, DPR, dan DPD. Karena pemerintah meminta tambahan waktu, akhirnya sidang ditunda menjadi 21 Oktober 2020 mendatang.

“Agendanya mendengar keterangan Pemerintah, DPR, dan DPD. DPR dan DPD tidak hadir, sedangkan pemerintah belum siap menyampaikan keterangan di MK. Pemerintah minta diberi waktu tambahan. Akhirnya, (sidang) ditunda jadi 21 Oktober 2020,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Rabu (07/10/2020).

Menurut Redi, pihak MK sudah bersurat kepada semua pihak, baik pemohon maupun pemerintah pada 24 September 2020 lalu. Artinya, ada kurun waktu dua minggu untuk pemerintah menyiapkan keterangannya.

“Padahal MK sudah menyurati para pihak, baik pemohon maupun pemerintah pada 24 September 2020. Artinya, ada waktu dua minggu bagi pemerintah untuk menyiapkan keterangannya. Tapi karena tak siap memberikan keterangan gugatan UU Minerba di MK, pemerintah minta tambahan waktu,” sesalnya.

Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan sebagai salah satu pemohon uji formil ini mengatakan uji formil ini perlu karena pihaknya sebagai pemerintah daerah merasa tidak pernah diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan Undang-Undang ini. Pun demikian dengan DPD.

“Intinya kami dari pemerintah daerah mengajukan uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini perlu urusan sumber daya alam ini sangat-sangat sensitif,” ungkapnya saat ditemui di Gedung MK, Jumat, (10/7/2020).

Menurutnya ada satu pasal yang membuat kreativitas pemerintah daerah akan sangat terkekang. Saat ini Bangka Belitung sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Lebih lanjut ia mengatakan jika sudah melakukan perubahan transformasi untuk daerah sendiri kaitannya dengan tata ruang juga harus dilakukan perubahan.

“Saya ambil contoh pasal 35 mengenai tata ruang, tata ruang itu kata-katanya pemerintah daerah menjamin tidak merubah tata ruangnya untuk pertambangan. Waktu kita mengesahkan Perda RZWP-3-K tata ruang laut karena di laut pun ada pertambangan sehingga konflik dengan masyarakat nelayan konflik dengan masyarakat pesisir sangat tinggi menyusun Perda itu pun butuh waktu 4 tahun, terlebih lagi ketika kami mempunyai visi dan misi mentransformasikan mining ke tourism,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada 10 Juli sejumlah pihak mengajukan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 ke MK. Adapun pihak-pihak yang menjadi penggugat UU Minerba tersebut antara lain:

1. Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung
2. Alirman Sori, Ketua PPUU DPD RI
3. Tamsil Linrung, anggota DPD RI
4. Hamdan Zoelva, Perkumpulan Serikat Islam
5. Marwan Batubara, Indonesia Resources Studies (IRESS)
6. Budi Santoso, IMW
7. Ilham Rifki Nurfajar, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan
8. M. Andrean Saefudin, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.

sumber: cnbcindonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia – Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan pada Mei 2020 sudah digugat oleh sejumlah pihak pada pertengahan Juli lalu ke Mahkamah Konstisusi (MK). Sudah sebulan sejak dokumen gugatan dimasukkan, sudah sampai mana ya prosesnya sekarang?

Ahmad Redi, salah satu tim pengacara penggugat, mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu panggilan sidang kedua.

Dia menyebutkan bahwa sidang pertama sudah digelar pada 23 Juli lalu berupa pemeriksaaan pendahuluan. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini majelis melakukan pengecekan pada berkas-berkas pemohon, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

“Kami diberi waktu 14 hari sejak 23 Juli sidang pertama. (Berkas-berkas) sudah kami perbaiki, lalu kami sudah memasukkan (berkas) kembali pada 5 Agustus. Kami sekarang menunggu panggilan sidang kedua,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Kamis, (13/08/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa MK meminta agar pemohon memperkuat legal standing, seperti posisi pemohon dalam gugatan ini, apakah mewakili lembaga atau perorangan.

Setelah perbaikan berkas dimasukkan pada 5 Agustus, kemungkinan pihaknya akan menunggu 7-14 hari untuk masuk ke sidang kedua ini. Pada sidang kedua pihak MK akan mengonfirmasi perbaikan berkas tersebut. Setelah sidang kedua, baru akan digelar dengan peserta sidang lengkap, yakni dari pihak pemohon, DPR, dan pemerintah.

“Kami harap tidak lama-lama, jadi sidang dengan formasi lengkap dengan DPR dan pemerintah bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Lebih anjut, Redi bilang MK meminta untuk memperjelas status beberapa pemohon dalam gugatan ini, apakah mewakili lembaga atau perorangan.

Seperti diketahui, salah satu pihak pemohon ada yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sehingga MK meminta kejelasan dari pemohon ini apakah mewakili lembaga DPD atau perorangan. Pasalnya, tidak bisa sembarang disebut mewakili DPD secara kelembagaan. Untuk bisa disebut mewakili DPD, pemohon gugatan harus berasal dari pihak ketua dan wakilnya.

“Kalau mewakili DPD kan harusnya ketua dan wakil ketua DPD RI. Mereka kan hanya ketua alat kelengkapan saja, ketua perencanaan UU DPD, nah MK meminta diperjelas legal standing-nya (kekuatan hukumnya). Apakah mereka ini betul mewakili DPD RI? Ya sudah, kami perbaiki,” kata Redi.

Selain dari DPD, ada juga pemohon yang juga merupakan pejabat publik, tepatnya Gubernur Bangka Belitung. Dia mengatakan, pemohon dari pihak Gubernur Bangka Belitung akhirnya juga mewakili perorangan. Pasalnya, untuk mewakili pemerintah provinsi harus ada persetujuan dari pihak DPRD.

“Iya (gubernur) mewakili perorangan,” ujar Redi.

Ia mengatakan, pihaknya telah memperbaiki dokumen yang diminta MK tersebut dan telah dimasukkan ke MK pada 5 Agustus lalu. Kini pihaknya tengah menunggu panggilan sidang kedua yang kemungkinan akan berlangsung 7-14 hari setelah pihaknya memasukkan perbaikan dokumen itu.

Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang turut hadir di MK mengatakan uji formil ini perlu karena pihaknya sebagai pemerintah daerah merasa tidak pernah diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan Undang-Undang ini. Pun demikian dengan DPD.

“Intinya kami dari pemerintah daerah mengajukan uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini perlu urusan sumber daya alam ini sangat-sangat sensitif,” ungkapnya saat ditemui di Gedung MK, Jumat, (10/7/2020).

Menurutnya ada satu pasal yang membuat kreativitas pemerintah daerah akan sangat terkekang. Saat ini Bangka Belitung sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Lebih lanjut ia mengatakan jika sudah melakukan perubahan transformasi untuk daerah sendiri kaitannya dengan tata ruang juga harus dilakukan perubahan.

“Saya ambil contoh pasal 35 mengenai tata ruang, tata ruang itu kata-katanya pemerintah daerah menjamin tidak merubah tata ruangnya untuk pertambangan. Waktu kita mengesahkan Perda RZWP-3-K tata ruang laut karena di laut pun ada pertambangan sehingga konflik dengan masyarakat nelayan konflik dengan masyarakat pesisir sangat tinggi menyusun Perda itu pun butuh waktu 4 tahun, terlebih lagi ketika kami mempunyai visi dan misi mentransformasikan mining ke tourism,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada 10 Juli sejumlah pihak mengajukan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 ke MK. Adapun pihak-pihak yang menjadi penggugat UU Minerba tersebut antara lain:

1. Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung
2. Alirman Sori, Ketua PPUU DPD RI
3. Tamsil Linrung, anggota DPD RI
4. Hamdan Zoelva, Perkumpulan Serikat Islam
5. Marwan Batubara, Indonesia Resources Studies (IRESS)
6. Budi Santoso, IMW
7. Ilham Rifki Nurfajar, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan
8. M. Andrean Saefudin, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.

sumber: cnbcindonesia.com

•  Kritikan terhadap UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) baru terus mengalir. Berbagai kalangan di berbagai daerah protes dan mengkritik aturan hukum yang dinilai merugikan, termasuk dari Jawa Tengah. Mereka pun ramai-ramai mengajukan gugatan terhadap UU ini.
•  DPR, dan pemerintah memandang dalam RUU itu peran BUMN menguat, misal, wilayah pertambangan bekas izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat sebagai WIUPK dengan penawaran prioritas kepada BUMN.
•  Cornelius Gea dari LBH Semarang mengatakan, kalau melihat muatan-muatan dalam UU Minerba ini, benar-benar berusaha menghilangkan prasyarat untuk manusia dan alam buat lanjut hidup.
•  Sedikitnya, ada 10 permasalahan pertambangan di Indonesia, yakni, lingkungan, keadilan pusat dan daerah, kepatuhan pembayaran royalti (iuran produksi) dari pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Juga korupsi, pascatambang, konflik lahan, kewajiban pelaporan reguler pelaku usaha dan pemerintah daerah, pengawasan, renegosiasi kontrak, dan perizinan.

Indonesia punya UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru ketuk palu Mei lalu. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat pandangan akhir mewakili presiden menyatakan, RUU Minerba memuat beberapa poin penting.

Mengutip situs resmi DPR, dan pemerintah memandang dalam RUU itu peran BUMN menguat, misal, wilayah pertambangan bekas izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat sebagai WIUPK dengan penawaran prioritas kepada BUMN.

Pemerintah menjamin perpanjangan pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan penerimaan negara. RUU Minerba dikatakan memuat aturan tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian dalam negeri.

Dalam RUU Minerba itu, DPR dan pemerintah sepakat soal divestasi saham. Pemegang IUP dan IUPK dengan saham asing dalam operasi produksi wajib divestasi 51%. Kondisi ini, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melonggarkan hambatan investasi di Indonesia.

RUU Minerba itu juga disebutkan memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup, yang memuat sanksi tegas berupa sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tak reklamasi pascatambang.

Pemerintah pun segera menerbitkan UU Minerba ini yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020.

Sejak awal, pembahasan RUU ini menuai protes berbagai kalangan. Usai ketuk palu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan perorangan mengajukan uji material UU Minerba baru ini.

Data diperoleh dari situs Mahkamah Konstitusi yang terakses pada Senin, 27 Juli menyebutkan sejumlah nama. Mereka antara lain Helvis dan Mohammad Kholid Syeirazi, mendaftarkan uji materi pada Senin, 20 Juli. Pemerintah Kepulauan Bangka yang diwakili Erzaldi Rosman, mendaftar pada 14 Juli.

Pada 10 Juli Alirman Sori, Tamsil Linrung, Erzaldi Rosman Djohan, dan Syarikat Islam diwakili Hamdan Zoelva, Marwan Batubara, Nidu Santoso, Ilham Rifki, Nurfajar, M Andrean Saefudin. Pada tanggal sama, 10 Juli, Kurniawan juga mendaftarkan pengujian. Pada 8 Juli Asosiasi Advokat Konstitusi diwakili Bahrul Ilmi Yakup, Dhabi K Gumayra. Pada 12 Mei, Dimas Zakaria, Charly Alhady, Danang Faturrachman Dwicahyo juag daftarkan gugatan.

Berbagai organisasi, akademisi dan elemen masyarakat sipil juga menyampaikan keprihatinan atas UU Minerba baru ini.

Demi investor

Cornelius Gea dari LBH Semarang mengatakan, kalau melihat muatan-muatan dalam UU Minerba ini, benar-benar berusaha menghilangkan prasyarat untuk manusia dan alam buat lanjut hidup. “Sangat terasa dari berbagai macam ketentuan ini, bagaimana pemerintah sangat memanjakan investor,” katanya Juli lalu saat dihubungi Mongabay.

Dalam UU Minerba baru ini, katanya, pemerintah terlihat ingin melayani investor. “Jadi pemerintah terlihat dalam UU Minerba itu bahwa investor bagian yang mereka layani. Mulai dari lahinya UU ini, hingga menjamin perpanjangan izin-izin tambang sebelumnya.”

Dari penelusuran, proses penyusunan revisi sudah jalan sejak 2015 dan jadi program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019. Pada 5 Juni, Presiden Joko Widodo menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU ini. Pada 2020, RUU Minerba masuk prolegnas dan sah.

“Proses pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah-red) Minerba secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020,” kata Sugeng Suparwoto, sebagaimana dikutip dari situs DPR, saat bersamaan Indonesia dan dunia mulai dilanda pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Dia susah membayangkan, Indonesia 10, 20 tahun ke depan setelah UU Minerba ini berjalan. “Dengan melihat semua wilayah bisa dicaplok jadi kawasan tambang. Misal, Pasal 1, pemerintah melihat ruang hanya dari apa yang ada di dalamnya. Tapi tidak memikirkan siapa yang ada di atasnya.”

Sisi lain, katanya, banyak kasus bagaimana proyek pertambangan memperparah bencana dan krisis lingkungan. Manusia, satwa, dan tumbuhan jadi korban baik langsung maupun tidak.

Cornel menyebut, contoh penambangan di Jawa Tengah yang memicu disharmoni lingkungan seperti penambangan material untuk industri semen di Kendeng, juga galian C di berbagai wilayah.

“Dengan UU Minerba lama saja sebenarnya pengawasan terhadap tambang ini sangat buruk. Partisipasi masyarakat juga seringkali dihambat dalam rencana-rencana pertambangan seperti ini.” Dia khawatir, pertambangan di Jateng, bakal makin parah dengan UU baru ini.

Persoalan tambang

Cornel menyampaikan sedikitnya ada 10 permasalahan pertambangan di Indonesia, yakni, lingkungan, keadilan pusat dan daerah, kepatuhan pembayaran royalti (iuran produksi) dari pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Juga korupsi, pascatambang, konflik lahan, kewajiban pelaporan reguler pelaku usaha dan pemerintah daerah, pengawasan, renegosiasi kontrak, dan perizinan.

“Banyak negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia paradigma pembangunan menegasikan lingkungan dan hak asasi manusia. Jadi, kita membangun saja terus, kita bangun sekencang-kencangnya dulu baru nanti ketika sudah sukses masalah-masalah itu dibenerin satu-satu,” kata Cornel dalam diskusi daring soal Dampak Pengesahan UU Minerba.

Pada rezim UU Minerba lama, katanya, mengutip data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), sedikitnya ada 71 konflik pertambangan periode 2014-2019. Sejumlah konflik itu terjadi di lahan seluas 925,148 hektar, setara dua kali luas Brunei Darussalam. Ada 33 kasus kriminalisasi terhadap upaya menolak izin usaha pertambangan.

“Ada sekitar delapan pasal dipakai untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang. Belum lagi serangan-serangan sering juga dilakukan baik fisik maupn nonfisik.”

Kemudian, ada 3.092 lubang tambang batubara masih menganga dan berisi air beracun mengandung logam berat berbahaya.

Banyak korban jiwa di lubang tambang. Ada ratusan kasus banjir akibat aktivitas tambang, ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terdampak PLTU.

Konteks Jawa Tengah, dalam catatan Cornel, provinsi ini jadi terbesar mengonsumsi batubara di Indonesia. Setidaknya, ada lima PLTU di Jawa Tengah termasuk PLTU Batang yang bakal beroperasi.

Cornel menemukan, sedikitnya ada enam kelemahan UU Minerba baru, yaitu, cacat formil, semua ruang bisa jadi wilayah hukum pertambangan, dan sentralisasi kekuasaan. Kemudian, menghilangkan pengawasan kepentingan umum atau pekerja tambang, penghapusan sejumlah sanksi, dan jaminan perpanjangan.

Mila Karmilah, dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dihubungi Mongabay berpendapat, tata ruang dalam konteks UU Minerba tereduksi karena banyak kegiatan melanggar tata ruang dan terus dilanggengkan.

“Sebenarnya, rencana tata ruang, hirarki dari nasional, provinsi, kabupaten kota, semua itu bergandengan dengan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis-red). Artinya, harus mengkaji itu sebelum pembangunan termasuk penambangan. Sayangnya, tata ruang ini hanya dilihat sebagai business as usual, tidak pernah diterapkan dengan baik,” katanya.

Andai semua orang patuh rencana tata ruang, katanya, kasus-kasus seperti bencana longsor, banjir, bisa dikurangi.

Seperti kata Cornel, akhirnya UU Minerba baru ini sebagai kehadiran “hantu” yang menggerogoti syarat-syarat kehidupan berkelanjutan.

Menurut dia, UU Minerba merupakan produk hukum yang lahir dari negara yang tak merdeka. Negara hanya jadi operator untuk kepentingan modal.

Keterangan foto utama:   Lokasi PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

sumber: mongabay.co.id

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ada yang menarik dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU Minerba yang digelar Kamis, (23/7) lalu. MK menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dilansir dari kompas.com, ada tiga perkara yang disidangkan secara bersama-sama, salah satunya perkara yang dimohonkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini pemohon mengajukan gugatan secara formil. Ada sejumlah aspek yang dipersoalkan, salah satunya mengenai pembentukan RUU yang begitu kilat dan tak melibatkan partisipasi publik.

“Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan,” kata salah seorang Kuasa Hukum pemohon, Wahyu Nugroho, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Kamis.

“Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan lebih dari 80 persen materi perubahan, namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun stakeholder,” tuturnya.

Menurut pemohon, RUU Minerba dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak tepat. Pembahasan dan pengesahan RUU ini berlangsung ketika pandemi Covid-19. Selama pandemi, publik terhalang menyampaikan aspirasinya karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan masyarakat tetap tinggal di rumah untuk menghindari penularan virus.

Seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas

Momen itulah yang justru dimanfaatkan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Lantaran seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas, pemohon curiga RUU ini merupakan RUU yang “dipesan” dari korporasi besar.

“Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi sangat kuat karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya,” ucap Wahyu.

“Pembahasan RUU Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena berorientasi ‘yang penting selesai sesuai pesanan’,” katanya lagi. Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba) pada pertengahan Mei silam.

Rencana pengesahan RUU itu sempat mendapat protes keras dari masyarakat, yang salah satunya disampaikan melalui aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI akhir September 2019. Hingga saat ini, setidaknya ada 3 gugatan terhadap UU Minerba yang telah dimohonkan di MK. Salah satu gugatan dimohonkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, anggota DPD Tamsil Linrung.

Kemudian, Hamdan Zoelva dari Perkumpulan Serikat Islam, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies/IRESS, Budi Santoso dari Indonesia Mining Watch/IMW), Ilham Rifki Nurfajar dari Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan, dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia M Andrean Saefudin. Dalam sidang yang digelar Kamis (23/7/2020) hari ini, MK juga menggelar perkara pengujian yang dimohonkan Asosiasi Advokat Konstitusi dan pemohon perseorangan bernama Kurniawan.(aka)

sumber: nusadaily.com

Penulis Fitria Chusna Farisa | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba), Kamis (23/7/2020). Ada tiga perkara yang disidangkan secara bersama-sama, salah satunya perkara yang dimohonkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan kawan-kawan. Dalam perkara ini pemohon mengajukan gugatan secara formil. Ada sejumlah aspek yang dipersoalkan, salah satunya mengenai pembentukan RUU yang begitu kilat dan tak melibatkan partisipasi publik.

“Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan,” kata salah seorang Kuasa Hukum pemohon, Wahyu nugroho, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Kamis. “Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan lebih dari 80 persen materi perubahan, namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun stakeholder,” tuturnya. Menurut pemohon, RUU Minerba dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak tepat. Pembahasan dan pengesahan RUU ini berlangsung ketika pandemi Covid-19. Selama pandemi, publik terhalang menyampaikan aspirasinya karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan masyarakat tetap tinggal di rumah untuk menghindari penularan virus.

Momen itulah yang justru dimanfaatkan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Lantaran seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas, pemohon curiga RUU ini merupakan RUU yang “dipesan” dari korporasi besar. “Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi sangat kuat karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya,” ucap Wahyu. “Pembahasan RUU Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena berorientasi ‘yang penting selesai sesuai pesanan’,” katanya lagi. Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada pertengahan Mei silam. Rencana pengesahan RUU itu sempat mendapat protes keras dari masyarakat, yang salah satunya disampaikan melalui aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI akhir September 2019. Hingga saat ini, setidaknya ada 3 gugatan terhadap UU Minerba yang telah dimohonkan di MK. Salah satu gugatan dimohonkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, anggota DPD Tamsil Linrung.

Kemudian, Hamdan Zoelva dari Perkumpulan Serikat Islam, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies/IRESS, Budi Santoso dari Indonesia Mining Watch/IMW), Ilham Rifki Nurfajar dari Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan, dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia M Andrean Saefudin. Dalam sidang yang digelar Kamis (23/7/2020) hari ini, MK juga menggelar perkara pengujian yang dimohonkan Asosiasi Advokat Konstitusi dan pemohon perseorangan bernama Kurniawan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar”, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/20162731/di-sidang-mk-pemohon-sebut-uu-minerba-sebagai-pesanan-korporasi-besar?page=all.
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Krisiandi
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Krisiandi

sumber: kompas.com

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu sekaligus untuk 3 perkara yang ajukan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) dan perseorangan bernama Kurniawan.

Kemudian Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, anggota DPD RI Alirman Sori dan Tamsil Linrung, Hamdan Zoelva, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Ilham Rifki Nurfajar dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Andrean Saefudin.

AAK mengajukan uji materi terhadap Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Minerba yang dinilai berlawanan dengan nilai desentralisasi serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5) UUD NRI 1945.

Menurut AAK, pasal itu juga berkonflik dengan norma dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Sementara Kurniawan serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dkk mengajukan uji formil terhadap UU Minerba.

Pemohon mendalilkan seluruh pembahasan RUU Minerba dilakukan melalui rapat kerja dan rapat panitia kerja secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR.

Padahal UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata tertib DPR menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka dan bisa tertutup hanya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.

Selain itu, pemohon menyebut hingga masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir, belum dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba. Kemudian saat dilanjutkan DPR periode 2019-2024, sebanyak 938 DIM dan lebih dari 80 persen materi perubahan hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu.

Baca juga: Gubernur Babel gugat Undang-Undang Minerba
Baca juga: UU Minerba digugat lagi ke MK

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

sumber:  antaranews.com