UU Kekarantinaan

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masuk dalam kekarantinaan kesehatan. Oleh karena itu, pelanggaran PSBB masuk dalam unsur Pasal 93 UU Kekarantinaan. “Hanya saja, Pasal 93 adalah delik materil yang harus dibuktikan adanya akibat, yaitu menimbulkan kedaruratan masyarakat,” cuit Hamdan lewat akun Twitternya @hamdanzoelva yang dipantau Kamis (19/11/2020).

Cuitan itu merupakan koreksi atas cuitan sebelumnya,  yang menyebut bahwa salah pasal jika PSBB dikenai atau diancam pasal 93 UU Kekarantinaan. Seperti diberitakan sebelumnya, Hamdan yang juga eks pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebut bahwa PSBB berbeda dengan karantina. Adapun yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina.

Seperti diketahui, wilayah DKI Jakarta berstatus PSBB transisi hingga 22 November 2020. Hamdan menyebut tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub. “Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” cuitnya kemarin. Polda Metro Jaya telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (17/11/2020). Dia diperiksa terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dipicu oleh sejumlah kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dan Rizieq Shihab di Ibu Kota sepekan terakhir, dalam masa PSBB transisi. “Saya tadi sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman,” kata Anies, Selasa (17/11/2020). Menurut Anies, seluruh jawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta yang ada.  Dia menegaskan tidak ada keterangan yang direkayasa untuk kepentingan tertentu. Anies diperiksa terkait dugaan pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman satu tahun penjara dan denda Rp100 juta. Polda Metro Jaya menyampaikan pemberitahuan kepada Anies untuk dimintau keterangan pada Minggu (15/11/2020) yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kepala Subdit Keamanan Negara (Kasubditkamneg) selaku penyidik Raindra Ramadhan Syah. Sejauh ini, ada 17 orang yang sudah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11/2020). Kala itu, FPI dan Rizieq menggelar peringatan Maulid Nabi SAWA dan pernikahan putrinya. Diperkirakan 7.000 massa hadir pada saat itu. Tidak Berlebihan Bukan hanya Anies yang diperiksa, Polda Metro Jaya juga berencana memeriksa Rizieq, rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW), satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat. Pihak KUA juga akan dimintai klarifikasi termasuk Satgas Covid-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir. Pemeriksaan Anies ini mengundang kontra dari sejumlah pihak, sebagian menganggap pemeriksaan itu berlebihan dan preseden buruk bagi pemerintah saat ini. “Jangan ada anggapan bahwa ada kriminalisasi dan sebagainya. Ini masih tahap klarifikasi dalam tahap penyelidikan, itu ujungnya menentukan ada atau tidak pidananya, ini masih jauh tahapannya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Rabu (18/11/2020). Tubagus juga mengatakan, bahwa undangan klarifikasi terhadap Anies Baswedan oleh penyidik kepolisian juga tidak berlebihan. “Tidak langsung orang diklarifikasi oleh kepolisian atau penyidik kemudian berpotensi menjadi tersangka, jadi berlebihannya di mana?” tambahnya.
Author: Muhammad Ismail
Editor : Nancy Junita

sumber: bisnis.com

FAJAR.CO.ID — Penyidik telah memeriksa Anies Baswedan pada Selasa (17/11/2020). Anies diperiksa kurang lebih 10 jam. Ia dicecar 33 pertanyaan.

Diduga ada pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Selain Anies, penyidik juga akan memeriksa Habib Rizieq, wali kota, camat, KUA, RT dan RW setempat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menilai, aparat tidak bisa menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk menjerat pelanggar PSBB.

“Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina,” jelas Hamdan Zoelva.

Ketua Umum DPP Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam ini menjelaskan, pelanggaran PSBB hanya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak diatur dalam UU Kekarantinaan, sehingga pelanggaran PSBB tidak bisa dipidana.

“Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub,” kata Hamdan.

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” tandas Hamdan. (PojokSatu)

sumber: fajar.co.id

telusur.co.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengoreksi pernyataannya sendiri mengenai kontroversi Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Jika sebelumnnya menyebut salah pasal, tapi tweet terbaru, Hamdan menyebutkan jika PSBB masuk Kekarantinaan.

“Koreksi atas tweet sebelumnya. PSBB termasuk kekarantinaan kesehatan,” ujar Hamdan Zoelva mengoreksi pernyataannya sendiri, Rabu.

Kata dia, pelanggaran PSBB masuk unsur Pasal 93. Hanya Pasal 93 adalah delik materil yang harus dibuktikan adanya akibat, yaitu menimbulkan keadaan kedaruratan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Umum Syarikat Islam ini menyebut jika karantina itu berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina.

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” tegas Hamdan Zoelva dalam akun media sosialnya, Rabu.

Ditegaskan Hamdan lagi, Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub (Peraturan Gubernur).

Kepolisian yang memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. [ham]

sumber: telusur.co.id

telusur.co.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meluruskan pernyataan Kepolisian yang memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan.

Menurutnya, karantina itu berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina.

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” tegas Hamdan Zoelva dalam akun media sosialnya @hamdanzoelva, Rabu.

Ditegaskan Hamdan lagi, Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub (Peraturan Gubernur).

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 November 2020 mengatakan memanggil Anies.

Argo juga menjelaskan jika seluruh pihak yang terlibat dalam acara pernikahan anaknya Habib Rizieq Shihab bakal diperiksa dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun.

Tak hanya Anies, Kepolisian RI bakal memanggil Rizieq Shihab terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan, yakni menggelar acara resepsi pernikahan putrinya dengan jumlah tamu undangan mencapai ribuan. [ham]

sumber: telusur.co.id

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan bahwa salah pasal jika pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikenai atau diancam pasal 93 UU Kekarantinaan.

Hamdan mengatakan hal  itu di akun Twitter @hamdanzoelva yang dipantau Rabu (18/11/2020).

Hamdan yang juga eks pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebut bahwa PSBB berbeda dengan karantina. Adapun yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina.

Seperti diketahui, wilayah DKI Jakarta berstatus PSBB transisi hingga 22 November 2020.

2. Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan.

— Hamdan Zoelva (@hamdanzoelva) November 17, 2020

Hamdan menyebut tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub.

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” cuitnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (17/11/2020). Dia diperiksa terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dipicu oleh sejumlah kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dan Rizieq Shihab di Ibu Kota sepekan terakhir, dalam masa PSBB transisi,

“Saya tadi sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman,” kata Anies, Selasa (17/11/2020).

Menurut Anies, seluruh jawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta yang ada.  Dia menegaskan tidak ada keterangan yang direkayasa untuk kepentingan tertentu.

“Tidak ditambah tidak dikurangi. Adapun detil isi pertanyaan klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan seusai kebutuhan,” tegasnya.

Anies Baswedan tiba sekitar pukul 10.00 WIB di Direktorat Kriminal Umum pada Polda Metro Jaya. Anies datang bersama sejumlah pengawalnya menggunakan kendaraan dinas.

Tim penyidik Polda Metro Jaya membutuhkan waktu hampir 10 jam untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies diperiksa terkait dugaan pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman satu tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Polda Metro Jaya menyampaikan pemberitahuan kepada Anies untuk dimintau keterangan pada Minggu (15/11/2020) yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kepala Subdit Keamanan Negara (Kasubditkamneg) selaku penyidik Raindra Ramadhan Syah.

sumber: kabar24.bisnis.com

sumber: cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dikenai Pasal 93 UU Kekarantinaan, menyusul dugaan pelanggaran PSBB saat acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab, putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Terkait hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva berpandangan jika karantina berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ”Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenakan pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina,” cuit Hamdan Zoelva melalui akun Twitter @hamdanzoelva.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI) menegaskan, penerapan Pasal 93 UU Kekarantinaan terhadap pelanggaran PSBB tidak tepat. ”Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU Kekarantinaan,” cuitnya lagi.

Sebab, UU Kekarantinaan tidak mengatur soal tindak pidana pelanggaran PSBB. ”Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU Kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam pergub,” kata Hamdan.

Seperti diketahui, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan beberapa pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam hukuman 1 tahun penjara atau denda Rp100 juta, lantaran diduga melanggar protokol kesehatan saat pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab (HRS).

Anies bersama dengan beberapa pihak lainnya bisa dijerat dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan,” kata Argo di Mabes Polri, Senin 16 November 2020.

sumber: nasional.sindonews.com

VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, turut menanggapi pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh aparat Polda Metro Jaya. Anies dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran PSBB dan tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hal itu buntut dari kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa saat pernikahan putri Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta pada Sabtu malam, 14 November 2020.

“Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina,” tulis Hamdan melalui akun Twitternya, @hamdanzoelva, dikutip VIVA pada Rabu, 18 November 2020.

Hamdan mengatakan di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Oleh karena itu, dia menilai salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU Kekarantinaan.

“Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU Kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub,” lanjutnya.

Anies datang ke Polda Metro Jaya dengan mengenakan seragam gubernur pada Selasa, 17 November 2020. Setelah diperiksa, dia mengucapkan syukur.

“Alhamdulillah, saya sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik,” kata Anies.

Anies dicecar oleh penyidik sebanyak 33 pertanyaan yang disampaikan menjadi laporan sepanjang 23 halaman. Menurut dia, semua pertanyaan sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ditambah dan tak dikurangi.

“Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai kebutuhan,” ujar Anies.

sumber: viva.co.id