UU Kekarantinaan Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan jerat pidana bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru bisa diterapkan jika ada bukti kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan.

Hal itu dikatakannya terkait proses hukum terhadap  kerumunan massa di acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11).

Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan dan panitia penyelenggara acara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan para saksi dipanggil lantaran ada dugaan tindak pidana dalam gelaran acara tersebut.

Hamdan menyebut Pasal 93 ini dapat dikenakan hanya jika sudah ada akibatnya lebih dulu.”Dugaan tindak pidana Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,” ucap Argo, beberapa waktu lalu.

“Cuma memang pasal pidananya itu harus ada akibatnya. Kalau enggak ada akibatnya, enggak bisa,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

“[Akibatnya] sehingga menimbulkan kedaruratan masyarakat. Menimbulkan kedaruratan masyarakat enggak [tindakannya]? Harus dibuktikan,” lanjut dia.

Pasal 93 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sendiri mengatur sanksi pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,” tulis pasal tersebut.

Pasal 9 Ayat (1) sendiri mengatur bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

“Karantina kesehatan itu ada karantina wilayah dan karantina di pintu masuk,” jelas Hamdan.

Selain itu, kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam Pasal 1.Bentuk kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur dalam Pasal 15 UU tersebut. Salah satu bentuknya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau ditandai penyebaran penyakit menular,” demikian bunyi pasal itu.

Infografis Daftar Sanksi Gubernur DKI untuk Pelanggar PSBB. (v)

“dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara,” lanjut pasal tersebut.

Hamdan mengatakan jeratan hukum pelanggar PSBB sesungguhnya juga diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait PSBB. Namun, sanksi pada UU Kekarantinaan Kesehatan jauh lebih kuat dan mengikat.

Diketahui, pasal pidana bisa termasuk delik formil atau delik materil. Perbedaannya ialah delik formil dikenakan tanpa perlu ada akibatnya, sementara delik materil masih memerlukan akibat dari suatu perbuatan sebelum bisa dikenakan.

(fey/arh)

sumber: cnnindonesia.com

VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya kebijakan darurat sipil dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Rencana pemerintah tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah pakar hukum dan tata negara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva, mengatakan pemerintah tidak perlu merujuk pada Undang-Undang Darurat Sipil atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana dalam melakukan lockdown. Tapi, cukup dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

“Dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat dapat menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat itulah dilakukan berbagai jenis karantina,” kata Hamdan lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 31 Maret 2020.

Untuk implementasi kedaruratan kesehatan masyarakat, kata dia, pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik karantina di pintu masuk, karantina wilayah atau pembatasan sosial dalam skala besar.

Menurut dia, sekarang ini semua seperti gamang menghadapi kondisi kritis. PP harus segera dikeluarkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi krisis dengan segera. Misalnya, pembatasan sosial dalam skala besar seperti libur sekolah, kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan kegiatan publik seharusnya ditetapkan oleh Menteri.

“Tetapi, Pemda melangkah lebih dahulu,” ujarnya.

Ia mengatakan karantina wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemerintah Daerah. Namun, masing-masing Pemerintah Daerah menghadapi masalah, karena demi melindungi warganya.

“Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman dan pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah. Kita juga harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khusus dari negara-negara tertentu. Tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia,” jelas dia.

Oleh karena itu, Hamdan mendesak pemerintah harus segera menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan.

“Pemerintah perlu mengundang semua konglomerat dan pengusaha besar untuk ikut membantu mengatasi masalah bangsa ini, terutama persediaan alat Kesehatan, APD serta ketersediaan pangan, sebagai bentuk sosial responsibility dari para konglomerat,” katanya.

Sementara mantan Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie mengatakan, hukum ada dua macam yakni dalam keadaan normal atau darurat. Menurut dia, masing-masing berlaku hukum berbeda.

“Dalam darurat perlu deklarasi agar berlaku hukum darurat, segala aturan bisa diterobos untuk atasi keadaan darurat. Yang diperlukan tindakan, bukan pengaturan. Kalau terpaksa mengatur, namanya perppu, bukan yang lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta untuk mempertegas kebijakan pembatasan aktivitas sosial. Bahkan, untuk memperkuat itu harus diiringi dengan kebijakan darurat sipil.

Pembatasan aktivitas sosial, saat ini sudah masif dilakukan terutama oleh aparat keamanan. Seperti membubarkan pesta-pesta yang mengumpulkan orang banyak, hingga aktivitas nongkrong di kafe yang kerap dilakukan sejumlah muda mudi.

“Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil,” jelas Presiden dalam rapat kabinet terbatas, Senin 30 Maret 2020.

Darurat sipil diberlakukan, mengingat virus corona kini sudah mewabah, menjadi pandemik global dan bahkan sudah menyebar ke banyak daerah. Pusat persebaran tidak lagi hanya Jakarta dan sekitarnya, tetapi sudah meluas hingga ke seluruh Jawa dan luar Jawa.

sumber: viva.co.id

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva meminta Pemerintah Pusat agar tidak memberlakukan Darurat Sipil dalam menangani wabah Covid-19 atau Virus Corona.

Menurut Hamdan, dalam melakukan lockdown, pemerintah tidak perlu merujuk pada UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan Bencana, tapi cukup dengan UU Kekarantinaan Kesehatan. ”Dengan UU Kekarantaniaan Kesehatan, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Berdasarkan kondisi KKM itulah dilakukan berbagai jenis karantina,” kata Hamdan, melalui Twitternya, kemarin, dikutip indopolitika.com.

Dikatakan sosok low profile itu, untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka implementasi, baik karantina di pintu masuk, karantina wilayah atau pembatasan sosial dalam skala besar.

“Sekarang ini semua seperti gamang menghadapi kondisi kritis. PP harus segera dikeluarkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menghadapi krisis dengan segera. Misalnya Pembatasan Sosial Dalam Sekala Besar melalui libur sekolah, kerja, pembatasan kegiatan keagaaman dan kegiatan publik lain seharusnya ditetapkan oleh Menteri, tetapi Pemda melangkah lebih dahulu,” jelasnya.

Lanjut Hamdan, karantina wilayah yang dilakukan daerah-daerah  menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda, tetapi masing-masing Pemda menghadapi masalah karena demi melindungi warganya. “Jika sudah ada PP,  bisa menjadi pedoman dan pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah,” bebernya.

“Juga harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khusus dari negara-negara tertentu. Tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih jauh, Hamdan menyarankan agar pemerintah segera menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat Kesehatan.

“Pemerintah perlu mengundang semua konglomerat dan pengusaha besar untuk ikut membantu mengatasi masalah bangsa ini, terutama persedian alat Kesehatan, APD serta ketersediaan pangan, sebagai bentuk sosial responsibility dari para konglomerat,” sarannya.

“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu Pemerintah menetapkan kondisi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) dan secara bersamaan keluarkan PP untuk implementasinya,” tutupnya.[asa]

sumber: indopolitika.com

MerahPutih.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu jauh kalau sampai memberlakukan Darurat Sipil untuk menangggulangi penyebaran virus COVID-19.

Hamdan menegaskan untuk melakukan lockdown sekalipun, pemerintah tidak perlu menggunakan UU Penanggulangan Bencana, apalagi memberlakukan Darurat Sipil, melainkan cukup UU Kekarantinaan.

“Dalam melakukan lockdown pemerintah tidak perlu merujuk pada UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan Bencana, tapi cukup dengan UU Kekarantinaan. Kesehatan,” kata Hamdan dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, lanjut Hamdan, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Berdasarkan kondisi KKM itulah dilakukan berbagai jenis karantina.

“Untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik Karantina di pintu masuk, Karantina Wilayah atau Pembatasan sosial dalam skala besar,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda. Tetapi setiap Pemda menghadapi masalah demi melindungi warganya masing. “Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman, dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah,” tegas dia.

Hamdan melanjutkan, bahwa Indonesia harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khususnya dari negara-negara tertentu. Tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia.

Di tingkat daerah, Hamdan juga menyarankan agar segera ditetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan.

“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu pemerintah menetapkan kondisi KKM dan secara bersamaan mengeluarkan PP untuk implementasinya,” tutup Ketua Syarikat Islam itu. (Knu)

sumber: merahputih.com

Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva meminta Pemerintah Pusat agar tidak memberlakukan Darurat Sipil dalam menangani wabah Covid-19 atau Virus Corona.

Untuk melakukan lockdown Pemerintah Pusat tidak harus memberlakukan UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan bencana, Akan tetapi cukup menerapkan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Hamdan, dengan UU Kekarantinaan Kesehatan itu Pemerintah Pusat dapat menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

“Untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik Karantina di Pintu Masuk, Karantina Wilayah atau Pembatasan sosial dalam skala besar,” kata Hamdan melalui akun twitternya, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Hamdan menilai bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerinta Daerah saat ini bingung menghadapi Virus Corona. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat diminta untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman menghadapi Covid-19.

Ia mencotohkan, misalnya pembatasan sosial dalam sekala besar meliburkan sekolah, kerja pembatasan kegiatan keagaaman dan kegiatan publik lainnya yang melibatkan banyak orang. Kebijakan itu seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian terkait, namun sayangnya pembatasan sosial itu telah lebih dulu dilakukan oleh Kepala Daerah.

“Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda, tetapi masing-masing Pemda menghadapi masalah karena demi melindungi warganya masing-masing. Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah,” ujarnya.

Dikatakan bahwa Covid-19 sangat sulit dihadapi jika Pemerintah tidak memberlakukan karantina. Kebijakan karantina harus segera diberlakukan agar bisa meminimalisir penyebaran Covid-19, namun harus tetap menjamin ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat Kesehatan.

“Kita juga harus segera menetapkan Karantina di pintu masuk, khusus dari negara-negara tertentu. tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia,” ujarnya.

“Pemerintah harus segera menetapkan Karantina Wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat2an dan alat Kesehatan,” sambungnya.

Selain itu, Hamdan juga menyarankan Pemerintah untuk mengundang para konglomerat dan pengusaha besar di Indonesia. Pemerintah harus meminta agar mereka mau membantu mengatasi persoalan Covid-19, terutama ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pangan.

“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu Pemeruintah menetapkan kondisi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) dan secara bersamaan keluarkan PP untuk implementasinya,” tandasnya.(*)

sumber: harianaceh.co.id

AKURAT.CO, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva meminta Pemerintah Pusat agar tidak memberlakukan Darurat Sipil dalam menangani wabah Covid-19 atau Virus Corona.

Untuk melakukan lockdown Pemerintah Pusat tidak harus memberlakukan UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan bencana, Akan tetapi cukup menerapkan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Hamdan, dengan UU Kekarantinaan Kesehatan itu Pemerintah Pusat dapat menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

“Untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik Karantina di Pintu Masuk, Karantina Wilayah atau Pembatasan sosial dalam skala besar,” kata Hamdan melalui akun twitternya, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Hamdan menilai bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerinta Daerah saat ini bingung menghadapi Virus Corona. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat diminta untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman menghadapi Covid-19.

Ia mencotohkan, misalnya pembatasan sosial dalam sekala besar meliburkan sekolah, kerja pembatasan kegiatan keagaaman dan kegiatan publik lainnya yang melibatkan banyak orang. Kebijakan itu seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian terkait, namun sayangnya pembatasan sosial itu telah lebih dulu dilakukan oleh Kepala Daerah.

“Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda, tetapi masing-masing Pemda menghadapi masalah karena demi melindungi warganya masing-masing. Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah,” ujarnya.

Dikatakan bahwa Covid-19 sangat sulit dihadapi jika Pemerintah tidak memberlakukan karantina. Kebijakan karantina harus segera diberlakukan agar bisa meminimalisir penyebaran Covid-19, namun harus tetap menjamin ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat Kesehatan.

“Kita juga harus segera menetapkan Karantina di pintu masuk, khusus dari negara-negara tertentu. tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia,” ujarnya.

“Pemerintah harus segera menetapkan Karantina Wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat2an dan alat Kesehatan,” sambungnya.

Selain itu, Hamdan juga menyarankan Pemerintah untuk mengundang para konglomerat dan pengusaha besar di Indonesia. Pemerintah harus meminta agar mereka mau membantu mengatasi persoalan Covid-19, terutama ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pangan.

“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu Pemeruintah menetapkan kondisi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) dan secara bersamaan keluarkan PP untuk implementasinya,” tandasnya

sumber: akurat.co