UU Cipta Kerja

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai perbaikan Undang-undang Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) harus terlebih dulu merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Pasalnya, UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law yang selama ini tidak dikenal dalam UU 12/2011. Menurut Hamdan, putusan MK itu dapat diartikan bahwa prosedur pembentukan omnibus law harus diatur dalam UU P3.

“Sehingga pada saat yang sama, kalau pemerintah dan DPR hendak mempergunakan metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja dengan campur sari yang begitu banyak, maka dia harus mengubah dulu UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar dia memiliki standar yang pasti, baku,” kata Hamdan dalam sebuah webinar yang dikutip Selasa (30/11).

Menurut Hamdan, putusan MK itu juga memberikan pesan penting bahwa DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang tidak bisa lagi sembarangan menggunakan metode omnibus law.

Lebih lanjut, dampak putusan MK ini memang mengharuskan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun untuk menyempurnakan berbagai aspek prosedur, metode, ketelitian, serta asas-asas pembentukan perundang-undangan.

“Yang paling berat adalah pemenuhan asas pada cara dan metode yg pasti baku dan standar, ini lah yang tentukan perubahan terlebih dahulu dalam UU PPP, karena distate secara khusus, omnibus law campur sari yang sangat luas itu mengandung problem yuridis,” ujarnya.

Menurut dia, Omnibus Law Cipta Kerja yang menyatukan 78 UU sekaligus itu tidak memiliki kesatuan yang jelas. Padahal, sebuah UU itu, mulai dari filosofi hingga akhir, mestinya memiliki kesatuan yang utuh.

“Ketika dicampur demikian banyak itu runtunnya bisa hilang. Karena banyak sekali titipan-titipan pasar yang sebenarnya tidak berkaitan dengan filosofi dasarnya. Ini lah saya kira menjadi perhatian khusus dari MK,” ujar dia.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti menilai bahwa perbaikan UU Cipta Kerja tidak bisa hanya dengan merevisi UU PPP. Menurut dia, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu.

“Tidak cukup dengan hanya mengubah UU 12/2011. Itu (perbaikan UU Cipta Kerja) diperintahkan oleh MK karena metode omnibus itu, yang banyak diberikan contoh oleh ahli itu adalah metode omnibus yang hanya satu bidang, kalau ini kan kompleks, sampai dengan 78 UU,” ujar Susi dalam acara yang sama.

Menurut dia, kalaupun akan diatur metode omnibus dalam UU 12/2011, maka yg diatur adalah bagaimana ruang lingkupnya, dan metodenya tidak bisa dibiarkan secara liar.

“Metode itu tidak bisa dianggap remeh, maka kalau Indonesia mau pakai metode omnibus, apakah metode omnibusnya itu kita biarkan semua? Jangan sampai kemudian liar, pilihannya apakah membatasi ruang lingkup penggunaan metode omnibus, atau membiarkan secara terbuka, atau lagi-lagi jalan tengah,” jelasnya.

Di sisi lain, menurut Susi, memasukan metode omnibus ke dalam UU PPP juga tidak berarti persoalan dalam UU Cipta Kerja selesai. Pasalnya, pembentuk UU juga harus menjawab pertanyaan atau merespons pertimbangan dari MK.

“Ini UU baru, UU revisi, atau UU pencabutan? Itu kan ada di UU 12/2011, mereka harus tunduk pada standar-standar itu,” kata Susi.

“Jadi jangan sampai kemudian perbaikan dengan memasukan metode omnibus, kemudian akan digunakan sebagai justifikasi bahwa UU Cipta Kerja tidak ada masalah,” ucapnya menambahkan.

MK sebelumnya menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Namun, Mahkamah memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menyikapi hal ini, Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menyatakan revisi UU 12/2011 merupakan jalan terbaik untuk mengadopsi metode penyusunan regulasi dengan model omnibus law.

sumber: cnnindonesia.com

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua DPR Puan Maharani akan mengupayakan perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) lewat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Ia berkata, perbaikan UU Ciptaker perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, agar UU Ciptaker tidak menjadi inkonstitusional secara permanen.

“[Kami] akan mengupayakan hal tersebut akan masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/11).

Sebelumnya, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional jika tidak diperbaiki dalam dua tahun. Mahkamah juga menetapkan UU Ciptaker tetap berlaku selama masa perbaikan dilakukan.

Merespons itu, Jokowi berjanji akan segera melaksanakan putusan MK soal perbaikan UU Ciptaker.

“Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, MK, Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

Terpisah, Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan bahwa revisi UU Cipta Kerja harus dimulai dari awal, bukan sekadar melalui revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) sebagai payung hukumnya.

“Jadi bukan hanya sekadar proses pembentukannya saja yang kemudian diberikan payung, tapi substansi mesti diperbaiki,” kata dia, di kompleks parlemen, Selasa (30/11).

“Dia harus disepakati dalam Prolegnas, kesepakatan pemerintah dan DPR,” tambahnya.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3, rangkaian proses pembentukan perundangan pada intinya mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Akan tetapi, Bukhori menyebut perbaikan kemungkinan akan dilakukan hanya terhadap sejumlah pasal. Cara itu menurut dia merupakan jalan terbaik.

“Kalau kemudian dipandang hanya proses formilnya saja, sehingga penyelesaiannya oleh pemerintah maupun DPR hanya memasukkan satu pasal di UU 12/11 [P3], saya kira itu tetap menyisakan masalah yang sangat fundamental,” ucap Bukhori.

Senada, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengklaim pihaknya memiliki semangat yang sama dengan Jokowi terkait perbaikan UU Ciptaker.

“Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama,” kata dia, Selasa (30/11).

Sementara itu, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan sejumlah aturan turunan UU Cipta Kerja, seperti Peraturan Presiden (PP), masih bisa berjalan meski tak bisa diterapkan untuk kebijakan yang bersifat strategis.

“Artinya yang pertama terhadap PP yang sudah ada yang sudah berjalan, itu bisa dijalankan terus. Hanya tidak boleh yang hal-hal strategis,” ujar Hamdan dalam sebuah webinar yang dikutip Selasa (30/11).

Di sisi lain, Hamdan menyebut UU Cipta Kerja tak bisa dibatalkan begitu saja karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru.

“Kalau dinyatakan serta merta tidak berlaku, memang dampaknya sangat luas dan banyak sekali perdebatan dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru,” jelas Hamdan.

(mts/dmi/thr/arh)

sumber: cnnindonesia.com

maiwanews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, yakni harus diperbaiki dalam 2 tahun. Jika tidak, maka UU tersebut otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Menanggapi putusan tersebut, Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva menilai putusan MK itu bermakna strategis karena akan berpengaruh terhadap proses pembentukan undang-undang ke depannya.

Hamdan menjelaskan, putusan seperti itu pertama kali terjadi dalam sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU.

Oleh karena itu kata Hamdan, ke depan, dirinya mengimbau pemerintah dan DPR agar tidak lagi membuat undang-undang dengan metode omnibus law. Pasalnya kata dia, dalam UU Cipta Kerja bersinggungan dengan regulasi lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

“Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode omnibus law campur sari seperti UU Cipta Kerja. Karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Sabtu (27/11).

Hamdan meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak lagi membahas RUU tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius terutama untuk UU Cipta Kerja. Padahal kata dia, pemerintah tak dapat mengambil kebijakan dengan undang-undang tersebut.

Karena itu tambahnya, bisa dipahami jika MK memutuskan membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat dan UU Cipta Kerja berlaku sementara. Karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku sambungnya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

sumber: berita.maiwanews.com

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai putusan MK sudah tepat terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Putusan itu diambil agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hamdan berpendapat, sekalipun MK memutus untuk membatalkan sepenuhnya UU Ciptaker, hal itu tak otomatis memberlakukan undang-undang lama. Menurut dia, pemberlakuan undang-undang lama jika UU Ciptaker dibatalkan, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Ada banyak problematik yang akan timbul, jika hanya membatalkan UU CK (Cipta Kerja). Karena dengan pembatalan itu, tidak otomatis UU lama berlaku,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/11).

Menurut Hamdan, sekalipun UU lama diberlakukan, ia justru mempertanyakan segala produk hukum atau UU lain yang masuk paket aturan hukum dalam UU Ciptaker.

Ia menilai, hal itu problematika, sebab MK tak bisa sepenuhnya memuat secara utuh dalam putusannya. Oleh karena itu, kata Hamdan, pemberlakuan UU lama jika UU Cipktaker dibatalkan, hanya bisa dilakukan dengan proses pembentukan atau revisi UU baru.

“Oleh karena itu, menjadi sangat tepat diserahkan kepada pembentukan UU, sekaligus menata kembali dengan revisi UU yang akan datang,” katanya.

UU Nomor 11 Tahun 2020 Ciptaker disebut sebagai UU sapu jagat atau Omnibus karena memuat berbagai produk hukum lain dalam satu paket undang-undang. Di dalamnya, UU Ciptaker antara lain memuat soal investasi, ketenagakerjaan, pengadaan tanah, hingga pengembangan riset.

Omnibus Law yang disahkan pada 5 November 2020 ini menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. UU itu kemudian digugat oleh kelompok buruh.

Hasil gugatan, MK menyatakan permohonan uji formil nomor:91/PUU-XVIII/2020, UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki proses pembuatan UU a quo dalam waktu dua tahun.

UU tersebut secara otomatis akan tidak berlaku permanen jika dalam waktu dua tahun tidak kunjung diperbaiki. Sebagai gantinya, demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum, UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah harus dinyatakan berlaku kembali.

sumber: cnnindonesia.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan, putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bermakna strategis. Pasalnya, putusan tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang ke depannya.

“Putusan tersebut bermakna sangat strategis bagi proses pembentukan UU ke depan. Putusan inilah pertama sekali dalam sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU,” ujar Hamdan lewat keterangannya, Sabtu (27/11).

Ke depan, ia mengimbau pemerintah dan DPR tidak membuat undang-undang dengan metode omnibus law. Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja bersinggungan dengan regulasi lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

“Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode omnibus law campur sari seperti UU Cipta Kerja. Karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Hamdan.

Pemerintah dan DPR juga dimintanya untuk tidak lagi membahas RUU tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius. Terutama untuk UU Cipta Kerja, semantara waktu pemerintah tak dapat mengambil kebijakan dengan undang-undang tersebut.

“Bisa dipahami MK memutuskan membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat dan UU Cipta Kerja berlaku sementara, karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru,” ujar Hamdan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya mengatakan, pihaknya bersama pemerintah berencana menggelar rapat kerja (raker) pada 6 Desember mendatang. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MK tersebut.

“Kita akan raker nanti bersama pemerintah tanggal 6 Desember untuk membahas beberapa pokok-pokok, menyimak, mencermati keputusan MK,” ujar Willy di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/11).

Salah satu hasil raker tersebut akan berpotensi membentuk tim kerja bersama antara DPR dan pemerintah dalam perbaikan UU Cipta Kerja. Baleg dalam fungsi pengawasannya juga mengingatkan pemerintah untuk tidak dulu membuat aturan turunannya hingga perbaikan selesai.

“Jadi DPR tentu akan menjadikan ini catatan, jadi teman-teman ini suatu hal yang wajar saja. Kenapa? karena ini pengalaman pertama kita dalam membuat undang-undang berupa omnibus law,” ujar Willy.

sumber: republika.co.id

Perbesar

sumber: kumparan.com

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11), telah membacakan putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan ini diucapkan.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman, membacakan putusan.

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) mengapresiasi MK yang memutuskan Uu Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, YLBHI menyindir putusan MK terkesan menggantung.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan putusan MK ini sebagai jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap MK. Putusan ini menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, dan hanya mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian.

“Putusan ini adalah putusan kompromi,” kata Asfinawati dalam keterangannya kepada Republika, Jumat (26/11).

Sindiran yang dialamatkan Asfinawati terhadap putusan MK atas UU Cipta Kerja bukan tanpa dasar. Putusan MK soal UU Cipta Kerja terkesan menggantung karena memberi kesempatan Pemerintah DPR untuk perbaikan.

“Meskipun menyatakan bertentangan dengan UUD, tetapi MK memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK,” ujar Asfinawati.

Oleh karena itu, Asfinawati menganggap putusan MK malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan empat dari sembilan hakim menyatakan dissenting opinion dalam arti berpendapat UU Cipta Kerja sesuai dengan Konstitusi.

“Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti,” tutur Asfinawati.

Selain itu, Asfinawati mengingatkan hakim MK untuk bersikap tegas dalam menghadapi mereka yang berkepentingan atas UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja lebih pantas dibatalkan saja secara keseluruhan.

“Seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan ‘Batal” saja, sehingga tidak membuat bingung dan mentoleransi pelanggaran,” ucap Asfinawati.

Di sisi lain, Asfinawati mengungkapkan berbagai kelompok masyarakat se-Indonesia pernah berunjuk rasa menentang UU Cipta Kerja sebelum putusan MK ini keluar. Hanya saja, Pemerintah bergeming pada saat itu.

“Pemerintah dan DPR harus menyadari kesalahan, bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan perundang dan tidak mengulangi, karena kekeliruan seperti ini juga dilakukan di UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya  baik secara prosedur maupun isi,” kata Asfinawati.

Senada dengan Asfinawati, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK atas UU Cipta Kerja terkesan membingungkan. Ia heran mengapa produk hukum yang lahir dari proses yang inkonstitusional malah dibenarkan.

Bivitri menilai, putusan MK ini yang seperti “jalan tengah” atas UU Cipta Kerja. Analisis ini berdasarkan amar putusan dan adanya empat dari sembilan hakim yang berbeda pendapat.

“Dan jalan tengah ini sesungguhnya menimbulkan kebingungan karena putusan ini mengatakan bahwa sebuah proses legislasi inkonstitusional,” kata Bivitri dalam keterangannya usai dikonfirmasi Republika, Jumat (26/11).

Bivitri memandang sebenarnya sebuah produk yang dihasilkan dari proses yang inkonstitusional ini juga inkonstitusional. Sehingga, sudah sewajarnya UU Cipta Kerja tidak berlaku karena dibuat melalui proses yang inkonstitusional.

“Tetapi putusan ini membedakan antara proses dan hasil. Sehingga yang dinyatakan inkonstitusional hanya prosesnya, tetapi UU nya tetap konstitusional dan berlaku,” ujar Bivitri.

Selain itu, Bivitri menganggap MK tak bisa menolak lagi permohonan uji formil UU Cipta Kerja karena segala cacat formil yang didalilkan para pemohon cukup sederhana untuk dibuktikan di persidangan. Bahkan cukup kasat mata bagi publik, seperti tidak adanya naskah akhir sebelum persetujuan.

Bivitri menganalisis putusan MK ini juga cenderung mengakomodir kepentingan politik.

“Namun di sisi lainnya, bila melihat rekam jejak MK, kita juga bisa melihat bagaimana MK selalu melakukan pertimbangan politik, tidak hanya hukum. Karena itulah, jalan keluarnya adalah conditionally unconstitutional atau putusan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun,” ucap Bivitri.

Di sisi lain, Bivitri menganggap putusan ini patut diapresiasi hanya karena MK mengkonfirmasi buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja. Ia khawatir hal serupa bisa saja terjadi di kemudian hari bila tak ada putusan ini.

“Bila tidak ada putusan ini, maka praktik buruk ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang,” tutur Bivitri.

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022. Foto: Republika/Abdan Syakura – (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

sumber: republika.co.id

PR DEPOK – Belum lama ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memberikan apresiasi kepada lembaga yang pernah dipimpinnya.

Apresiasi ini disampaikan Hamdan Zoelva setelah MK memutuskan untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat.

Cuitan Hamdan Zoelva. Twitter @hamdanzoelva

“1. Saya sangat apresiasi atas Putusan MK yang membatalkan secara bersyarat UU CK. Putusan tsb bermakna sangat strategis bagi proses pembentukan UU ke depan,” kata Hamdan Zoleva melalui akun Twitter @hamdanzoelva sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.

Hamdan Zoelva menambahkan bahwa ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil.

“Putusan inilah pertama sekali dlm sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hamdan Zoelva berharap agar pemerintah dan DPR tidak lagi membahasan suatu RUU tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius.

“2. Ke depan, Pemerintah dan DPR tidak boleh lagi membahas suatu RUU  yang menyangkut kepentingan strategis bangsa dengan sambil lalu, tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius,” tuturnya.

Hamdan Zoelva kemudian memberikan saran agar Pemerintah dan DPR tidak lagi melakukan pembentukan UU menggunakan metode Omnibus Law.

Sebab metode tersebut dikatakan Hamdan Zoelva bisa melahirkan UU yang tidak fokus.

“Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU CK, karena metode demikian melahirkan UU yg tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum”

“4. Pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan implementasi UU CK yang baru dan tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis dalam melalsanakan peraturan yang ada krn UU CK pada dasarnya sdh batal,” ujarnya.

Terakhir, Hamdan Zoelva memahami bahwa UU Cipta Kerja dibatalkan secara bersyarat sebab akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru jika dinyatakan tidak berlaku.

Baca Juga: 14 Titik Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini Jumat, 26 November 2021

“5. Bisa dipahami MK memutuskan membatalkan UU CK secara bersyarat, dan UU CK berlaku sementara, karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru,” katanya.

Sebelumnya, MK memberikan arahan agar pembentuk UU Cipta Kerja melakukan perbaikan dalam jangka paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan oleh MK.

Jika pembentuk UU Cipta Kerja tidak melakukan perbaikan, maka UU ini akan menjadi inkonstitusional secara permanen.***

sumber: depok.pikiran-rakyat.com

RM.id  Rakyat Merdeka – Sebelum sampai ke tangan Presiden Jokowi, bola panas UU Cipta Kerja sudah dioper DPR ke Sekretariat Negara (Setneg). Di pundak Mensesneg, Pratikno, kini suara para buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat lain, dipertaruhkan. Apa mungkin Pak Pratik bisikin Pak Jokowi untuk mengabulkan suara rakyat yang kontra, atau tetap mendorong Pak Jokowi segera menandatangani UU tersebut?

Naskah final UU Ciptaker itu bersampul putih dan dilapisi plastik mika transparan. Naskah itu ditenteng Sekjen DPR Indra Iskandar ketika tiba di Setneg, sekitar pukul 2.20 siang, kemarin. Sejenak, Indra memamerkan naskah setebal 812 halaman itu, ke awak media. Tapi, tak ada komentar sepatah kata pun dari mulut Indra, yang saat itu tertutup masker hitam.

Ia hanya mengangguk ketika ditanya wartawan apakah hadir sendiri saat menyerahkan naskah final itu. Kemudian, berlalu masuk.

Setelah sekitar 2 jam, Indra keluar. Ia mengaku diterima Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg, Lydia Silvanna Djaman. Kok bisa lama banget? “Sambil dilihat-lihat isinya. Jadi, prinsipnya nggak ada masalah,” jawab Indra, kepada wartawan.

Ia memastikan, ketebalan naskah UU Cipta Kerja yang dikirim ke Kemensetneg tak berubah lagi. Final, 812 halaman. “Seperti yang disampaikan Pimpinan DPR kemarin 812, nggak ada yang berubah,” lanjutnya.

Bagaimana perjalanan naskah ini selanjutnya? Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Margarito Kamis menceritakan, setelah naskah UU masuk ke Setneg, memang sudah tidak ada prosedur lain. Naskah itu tinggal menunggu sikap Presiden, mau meneken atau tidak. Jika pun Presiden tidak mau meneken, UU itu akan otomatis berlaku setelah 30 hari dikirim DPR.

Meski begitu, Margarito menyarankan agar Presiden dan juga Mensesneg, mengkaji secara detail UU tersebut. Terutama mengenai tuntutan buruh, yang sebagian menolak UU tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjelaskan, naskah UU Cipta Kerja yang masuk ke Setneg tidak mungkin lagi ada perubahan. “Kan Presiden sudah memberikan surat mandat kepada menterinya untuk memberikan persetujuan dan (mengikuti Sidang) Paripurna,” kata Hamdan, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal adanya perubahan halaman dan koreksi naskah UU setelah Sidang Paripurna, juga bukan masalah. “Sepanjang koreksi typo (salah ketik) itu nggak masalah. Itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi, kalau menyangkut substansi, nggak bisa. (Paripurna) itu kan putusan akhir,” jelasnya.

Kendati demikian, kata dia, masih ada peluang untuk mengoreksi UU itu dengan mengeluarkan Perppu. Alasan yang bisa digunakan adalah keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan. Sebab, cakupan UU Ciptaker beberapa di antaranya bersinggungan dengan domain DPD. “Menurut UUD pasal 22D ayat 2 dan 3, substansi itu pembahasannya harus melibatkan DPD,” lanjut Hamdan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjabat sebagai anggota DPD, Jimly Asshiddiqie, juga memandang naskah UU yang sudah diserahkan DPR tidak bisa diutak-atik lagi. Karena itu, ia menyarankan agar pihak-pihak yang masih keberatan dengan UU Ciptaker untuk mengajukan judicial review ke MK.

“Gini, ajukan aja ke MK. Biar dinilai MK. Jangan dinilai publik. Yang penting ajukan permohonan, nggak usah demo lagi,” saran Ketua MK pertama itu, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Jika kemudian UU ini dibatalkan MK, karena cacat formil, pemerintah dan DPR tak perlu kecewa. “Tahun depan, mulai sidang lagi,” saran Jimly.

Menurutnya, proses di MK itu penting, baik formil maupun materil. Agar publik tenang. “Demo ini bisa bikin emosi. Kejengkelan itu alihkan ke ruang sidang,” pungkasnya. [SAR]

sumber: rm.id