Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Kamis, 17 September 2020, pukul 09.00 WIB, secara terbuka di Kampus Universitas Islam As-syafi’iyah Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, dan online melalui aplikasi zoom, Suhardi  (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Terbuka Doktor Ilmu Hukum dengan judul disertasi: “ASPEK HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BIDANG KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)”. Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, (Promotor); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam) (Co Promotor); Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua Penguji); Prof. Dr. Dailami Firdaus, SH, MBA(Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi As-syafi’iyah); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum; Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Lukman Daris, S.Pi, M.Pi (Pimpinan Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) Sulawesi Selatan; Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Menurut Promovendus  Kesehatan Seluruh Rakyat, merupakan amanat UUD 1945  dan Pancasila. Pasal 28-H Ayat 1 UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan menempati lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28-H Ayat 3 UUD 1945 : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 : Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sila Ke-5 Pancasila : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM diatur dalam (1)  Al-Qur’an, Surah An-Naziat (79), Ayat 37-41.  (2) Surah Al-Syam (91), Ayat 7-10. (3) Surah Al-Baqarah(2), Ayat 195. (4) Surah Al-Baqarah (2), Ayat 233. (5) Surah Al-Isra’ (17), Ayat 23-24. (6), Surah Al-Imran (3), Ayat 104. (7) Surah Al-Haqqah (69), Ayat 30-37. (8) Surah Al-Quraisy (106), Ayat 3-4.

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. PRA BPJS: (1) PT. JAMSOSTEK Penyelenggara Jamsos bagi Tenaga Kerja Swasta dan BUMN (UU No 3/1992) meliputi: JKK, JKM, JHT, JPK. (2) PT. ASKES. Penyelenggara Jaminan Kesehatan bagi PNS (PP Nomor 69/1991). (3) PT. TASPEN. Penyelenggara Program Dana Tabungan & Asurasi PNS (PP 26/1981), setelah BPJS masih berstatus BUMN namun tidak lagi menyelenggarakan Jaminan Sosial dasar. (4) PT. ASABRI. Penyelenggara Program Asuransi Sosial ABRI yaitu TNI/POLRI/PNS Kemenhan (PP 67/1991 perubahan atas PP 44/1971), setelah masih berstatus BUMN (tidak menyelenggarakan Jamsos dasar)

TRANSFORMASI PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU NO. 40/2004 dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  UU (24/2011). JENIS JAMINAN SOSIAL BPJS: BPJS KESEHATAN: Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.  BPJS KETENAGAKERJAAN Menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Lebih lanjut Promevensus menyatakan: Kondisi Jaminan Kesehatan Nasional Pra Badan Penyelengara Jaminan Sosial: – Belum ada kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. – Tingkat Kesehatan Masyarakat masih rendah Penyelenggara JKN tidak efektif dan efifien (lebih dari satu penyelenggara). – Cakupan layanan rendah (hanya 20% dari jumlah penduduk),  Pelayanan yang diberikan terbatas. – Manfaat yang diperoleh peserta terbatas. – Sistem pelayanan tidak terintegrasi dan bervariasi sehingga menimbulkan ketidak adilan sosial.- Status Penyelenggara JKN Badan Hukum BUMN Persero.

Selain itu juga menurut Promovendus: PERMASALAHAN BPJS KESEHATAN. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan: – Aktivasi kartu BPJS memerlukan tenggang waktu, padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tidak mungkin bisa ditunda. – Fasilitas kesehatan yang ditunjuk  BPJS Kesehatan terbatas dan tidak fleksibel, perserta hanya boleh memilih satu faskes yang telah bekerjasama.- Alur pelayanan BPJS Kesehatan relatif rumit karena harus berjenjang mulai dari FKTP (Puskesmas/Dokter Keluarga/Klinik Pratama) selanjutnya ke FKTL. – Tidak semua pengobatan yang ditanggung BPJS Kesehatan, padahal menurut UU 24/2011 Pasal 2 ; BPJS menyelenggarakan system jaminan social berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.- Pertanggungan BPJS Kesehatan hanya sebatas pengobatan tidak termsuk biaya pendampingan dan biaya ambulan, sehingga manfaat Jaminan Kesehatan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mampu.

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada empat permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu: (1) Bagaimana Aspek Hukum Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat? (2) Hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat? (3) Upaya-upaya yang harus dilakukan agar Badan Penyelenggara Jamianan Sosial  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Bagaimana konsep ideal penyelenggaraan Jamainan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori yang digunakan dalam Disertasi Promovendus adalah: TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE THEORY); TEORI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL; TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.

Menurut Promovendus, Negara RI menganut faham Negara Kesejahteraan (walvaarsaat). Prinsip Wefare State dalam UUD 1945 ditemukan dalam Pasa 34 Ayat (2-4). Jaminan Sosial juga dinyatakan dalam deklarasi PBB tentang HAM Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO No.102/1952. Putusan MK No. 007/PUU-III/2005 menyatakan bahwa pemikiran yang berkembang pada saat UUD 1945 disusun adalah pemikiran yang dikenal sebagai paham negara kesejahteraan (welfare state atau walvaart staat).  UUD 1945 tidak tidak mewajibkan negara utk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan SJSN. Jaminan sosial dapat dilakukan dengan sistem asuransi maupun bantuan sosial dari pemerintah, yang penting mencakup seluruh rakyat Indonesia.

Praktek Jaminan Sosial Bidang Kesehatan  sampai dengan tahun 2013 dilaksakan oleh PT. Jamsostek dan PT. Askes dan  sejak Bulan Januari 2014 Penyelenggara Jaminan Sosian Bidang Kesehatan adalah BPJS Kesehatan.  Praktek Penyelenggaraan Jamkes oleh BPJS : (1) Total Asset  BPJS  11, 98 T (2014) menjadi 12,69 T (2018) meningkat 6%. (2) Peserta BPJS 133,42 Juta (2014) menjadi 208,05 Juta (2018) meningkat 78,47%. (3) FKTP 18,43 ribu (2014) menjadi 23,30 ribu (2018) meningkat 26,4%. (4) FKRTL 1,68 rb (2014) menjadi 2,46 ribu (2018) meningkat 46%. (5) Pendapatan iuran BPJS 40,72 T (2014) menjadi 81,97 T (2018) meningkat 101,30%. (6) Beban Jamkes 42,66 T (2014) menjadi 94,3 T (2018) meningkat 121,05%. (7) Defisit 19,75% (121,05%-101,30%)

HAMBATAN PENYELENGGARAAN JAMSOS:  (1) Peraturan Pelaksanaan SJSN oleh BPJS Kesehatan masih kurang lengkap. (2) Kepesertaan BPJS mensyaratkan NIK pada waktu mendaftar. (3) Prinsip potabilitas belum optimal, peserta hanya bisa mendapat pelayanan 3 kali di FKTP di luar FKTP tempat mendaftar. (4) Belum ada regulasi detail tentang kriteria gawat darurat. Penjaminan BPJS dalam kasus gawat darurat di faskes yang tidak bekerjasama dg BPJS Kesehatan hanya mengacu kepada diagnose (5) Tingkat pendidikan dan taraf ekonomi peserta umumnya masih relatif rendah. (6) Sosialisasi masi relatif rendah. (7) Sarana dan prasarana pelayanan di faske masih terbatas. (8)Pembagian Jasa Medis di RS Pemerintah berpotensi merugikan tenaga medis. (9) Pengadaan obat-obatan melalui e-catalog, karena tidak semua obat ada di e-catalog. (10) Klasifikasi tarif INA-CBGs tdk mengakomodir Pasal 24 ayat (1) UU 40/4004 Ttg SJSN, bahwa penetapan tarif berdasarkan kesepakatan BPJS dg asosiasi faskes di wil. Ybs (11) Sistem rujukan diatur dari FKTP ke FKRTL sesuai wilayah administrasi. (12)  Pembagian Kelas Perawatan dan Besaran Iyuran BPJS belum mencerminkan azas keadilan dan konsep negara kesejahteraan.

UPAYA ATASI HAMBATAN PENYELENGGARAAN JAMSOS: (1) Melengkapi Peraturan Pelaksanaan SJSN oleh BPJS Kesehatan berbarengan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. (2) Peraturan BPJS No.1/2014 dan SE BPJS No.17/2016 telah diubah dengan Perpres No. 19/2016 yang tdk mensyaratkan NIK untuk mendaftar BPJS hanya cukup identitas. (3) Prinsip portabilitas, BPJS menyempurnakan  kebijakan  bahwa peserta yang bepergian dan memerlukan pelayan kes di tempat lain cukup melaporkan kepada kantor cab. BPJS terdekat. (4) Kriteria Gawat Darurat,  Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 12/2013, Permenkes 71/2013 dan SE Menkes No. HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif FKRTL Dalam Pelkes Tingakt Pertama dan Program Jamkes. (5) Tingkat pendidikan dan taraf ekonomi peserta masih rendah, pemerintah secara bertahap berupaya meningkatkan tingkat pendidikan dengan membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan melalui kebijakan Jamkesmas, Jamkesda, KIS, KIP. (6) Kurang sosialisasi, BPJS telah meningkat sosialisasi setiap kebijakan yang diambil dan aturan yang dibuat kepada masyarakat melalui berbagai media dan forum termasuk Forum Pemangku Kepentingan dengan melibatkan pemerintah daerah. (7) Sarana dan Prasarana Pelayanan di Faskes yang terbatas, Pemerintah telah menerbitkan Permenkes No. 3/2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. (8) Pembagian jasa medis di RS pemerintah , pemeintah telah menerbitkan Permenkes No. 21/2016 Ttg Penggunaan Dana Kapitasi JKN. (9) Pengadaan obat-obata telah disempurnakan dengan Permenkes No. 5/2019 Tentang Perencanaan pengadaan obat berdasarkan katalok elektronik.

Klasifikasi tarif INA CBGs, saat ini sedang disusun klasifikasi tarif. (10)  kerjasama BPJS, asosiasi rumah sakit dan organisasi profesi IDI  yang disebut Hospital Base Rate. (11) Sistem Rujukan, DJSN telah membuat kebijakan agar melakukan regionalisasi rujukan berdasarkan konsep jangkauan dan kemampuan faskes. (12) Pembagian Kelas Perawatan dan Besaran Iuran BPJS, sampai saat ini baik pemerintah maupun BPJS belum membuat kebijakan untuk mengatas masalah yang cendrung diskriminatif ini, dan sampai saat ini masih menuai pro dan kontra, apalagi dengan kebijakan kenaikan tarif BPJS belakangan ini.

KONSEP IDEAL PENYELENGGARAAN JAMINAN  KESEHATAN menurut Promovendus: (1) Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam UUD 1945, Pancasila. (2) Penyelenggaraan  SJSN, beradasarkan UU No. 40/2004. (3)  Yang diselenggarakan oleh BPJS berdasarkan UU No. 24/2011. (4) Dalam penyelenggaraan Jaminnan Sosial Kesehatan Berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan, Teori  Perubahan Sosial dan Teori Efektivitas Hukum: (1) UU; (2)Aparat/Pelaksana; (3)Sarana/Prasarana; (4) Masyarakat; (5) Budaya. (5) Dalam Penyelenggaraan JamSos Kesehatan terdapat Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaanya.  (6) Upaya-Upaya Yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang ada. (7) Penyelenggaraan JamSos Kesehatan untuk Masyarakat Sejahtera. (8)Idealnya hanya ada satu kelas tunggal dalam pelayanan kesehatan dengan tarif tunggal dengan biaya premi ditanggung pemerintah (bisa saja sharring budget dengan Pemprov dan Pemkab) untuk seluruh warga negara Indonesia, sesuai amanat UUD 1945 dan negara yang menganut paham  negara kesejahteraan.

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.  Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan kesimpulan, antar lain meliputi: (1) Aspek hukum BPJS Bidang Kesehatan dilihat dari Perspektif  UU No. 40/2004 Tentang SJSN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah memenuhi unsur yuridis formal. Baik badan hukum BPJS sendiri maupun penyelenggaraan SJSN Bidang Kesehatan, walaupun masih ada peraturan pendukung yang perlu disempurnakan sesuai dinamika kebijakan BPJS. (2) Praktek penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan, menunjukkan progres peningkatan yang signifikan, dengan kata lain Pemerintah melalui BPJS Kesehatan berhasil menyelenggarakan SJSN bidang kesehatan baik kuantitas peserta (menuju total coverage) maupun kualitas layanan  dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (3)  Terdapat 12 hambatan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Jamkes. Dari 12 hambatan itu, 10 hambatan berhasil diatasi tuntas dan atau dalam proses. (4) Bertitik tolak dari teori negara kesejahteraan (welfare state), teori perubahan sosial, teori efektifitas penegakan atau pelaksanaan hukum (law inforcement), keberadaan UU no. 40/2004 Ttg SJSN dan UU no. 24/2011 Ttg BPJS serta mencermati hambatan yang dihadapi, maka Konsep ideal penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan oleh BPJS adalah menetapkan kelas pelayanan dan tarif iuran tunggal, dengan iuran ditanggung oleh negara (bisa dilakukan, sharring budget pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten) bagi seluruh rakyat Indonesai.

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran: (1) Disarankan kepada Pemerintah melalui BPJS untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan agar menerapkan Kelas Pelayanan dan Tarif Iuran Tunggal dengan beban iuran ditanggung negara (bisa dilakukan Budget Sharring pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah) bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Disarankan pula agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional   bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan dapat terus menerus dicarikan solusi baik oleh pemerintah maupun BPJS seiring dinamika kebijakan yang diambil. (3) Disarankan  Konsep Ideal penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan dapat diterapkan secara utuh dan berkesinambungan.

sumber: ucm-si.ac.id

Selasa, 19 Mei 2020, pukul 09.00 WIB, secara online melalui aplikasi zoom, Suhardi (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Tertutup Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis dengan judul disertasi: “ASPEK HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BIDANG KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)”

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, (Promotor); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam) (Co Promotor); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum; Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Lukman Daris, S.Pi, M.Pi (Pimpinan Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) Sulawesi Selatan; Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada empat permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Aspek Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?
2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar Badan Penyelenggara Jamianan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagaimana konsep ideal penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan kesimpulan, antar lain meliputi:

1. Peserta SJSN oleh BPJS mengalami peningkatan menuju Total Coverage , dengan kata lain Pemerintah berhasil menyelenggarakan SJSN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
2. Pelayanan kesehatan bagi perserta BPJS sudah terlayani dengan baik secara berjenjang mulai dari FKTP
3. Masih banyak tunggakan peserta dan terjadi defisit antara iuran peserta dan biaya pelayanan kesehatan.

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

1. Membebaskan (Ditanggung Pemerintah) iuran BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pengaturan standar pelayanan
2. Membuat aturan yang memungkinkan orang mampu untuk mendapatkan fasilitas lebih dengan tambahan biaya.
3. Melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 24/2011 Tentang BPJS

Dari Hasil Ujian Tertutup diatas, Para Penguji Sepakat memberikan kesempatan kepada Promovendus untuk melanjutkan ketahap berikutnya yaitu Ujian Terbuka Disertasi Doktor, yang akan dilakukan setelah ada perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh Para Penguji

Ketua Umum/Pimpinan Pusat Syarikat Islam (Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH), Menghadiri Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

Rabu, 4 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, Advokat Soyono Sanjaya (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis dengan judul disertasi: “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP TANAH BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, antara lain: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH, MH (Promotor); Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH (Co Promotor); Prof. Dr. Martin Roestany, SH, MH; Prof. Dr. Erna Widjajanti, SH, MH; Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun terhadap Tanah Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun?
2. Bagaimanakah Penerapan terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan setelah berakhir haknya yang diatasnya berdiri Satuan Rumah Susun Atas Tanah Bersama?
3. Apahambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Tanah Bersama?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan hasil penelitian, antar lain meliputi:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas Tanah Bersama yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun hanya sebatas pada saat jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut belum berakhir, namun pada saat Hak Guna Bangunan tersebut berakhir jangka waktunya menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan SHGB terdaftar semula menggunakan nama Developer kemudian dilakukan jual beli rumah susun kepada para konsumen, namun SHGB tersebut masih tetap menggunakan nama Developer hingga masa SHGB tersebut akan berakhir. Temuan pertama dalam disertasi ini adalah bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang semula atas nama Developer harus beralih demi hukum kepada Pemilik satuan rumah susun yang diwakili oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) karena dengan dilakukannya proses jual beli atas satuan rumah susun, setiap pemilik atas satuan rumah susun memiliki hak atas tanah bersama sesuai nilai perbandingan proporsionalnya (NPP).
2. Bahwa Implementasi terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan setelah berakhir haknya yang diatasnya berdiri Satuan Rumah Susun Atas Tanah Bersama, yang terjadi selama ini adalah terbitnya beberapa Keputusan Pejabat berwenang yang berbeda-beda dalam memberikan Keputusan, yakni dengan subjek yang sama yaitu mengenai mengenai permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan, namun para Pejabat berwenang dengan Wilayah Hukum berbeda memberikan Keputusan yang berbeda, hal inilah kemudian menjadi rangkaian panjang perjalanan Gugatan para pemilik satuan rumah susun terhadap Developer, dan dapat disimpulkan hal ini terjadi kerena tidak adanya suatu regulasi yang mengatur secara tegas dan spesifik baik didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun maupun Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, dan begitupun dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah, mengenai peralihan hak atas tanah bersama ini belum ada peraturan yang pasti, sehingga didalam disertasi ini ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun perlu segera untuk diperbaharui dengan mengakomodir perihal proses peralihan hak atas tanah bersama yang demi hukum harus beralih kepada para pemilik satuan rumah susun yang diwakilioleh PPPRS, sehingga tidak ada lagi keputusan Pejabat yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Dengan demikian kepastian hukum yang kehendaki oleh para pemilik rumah susun jelas dan pasti diakomodir oleh Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Tanah Bersama adalah: Tidak adanya regulasi yang pasti menjadi faktor hambatan yang paling utama dalam rangka melindungi hak-hak para pemilik rumah susun. Kurangnya informasi kepada pihak ketiga dalam hal ini para pemilik rumah susun mengenai ketentuan-ketentuan hukum tentang status tanah Hak Guna Bangunan.

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

1. Segera melakukan perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dengan mencantumkan ketentuan mengenai Peralihan tanah bersama dari Developer kepada PPPRS beralih demi hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Malaysia bahwa tanah bersama yang semula atas nama Developer beralih secara otomatis kepada Management Corporation.
2. Bahwa untuk menghindari adanya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang selama ini dianggap selalu menjadi hambatan. Maka sebaiknya status HGB atas tanah Rumah Susun ditingkatkan menjadi HM (HakMilik), sehingga tidak diperlukan lagi perpanjangan HGB. Dengan ketentuan sebagai berikut:

• Menambah addendum ketentuanpasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum, dengan memasukan PPPRS (persatuan pemilik dan penghuni rumah susun) sebagai badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik (HM).
• Anggota PPPRS tersebut baik perorangan maupun badan hukum adalah orang atau badan hukum yang boleh memiliki Hak Milik atas tanah (bukan orang asing dan badan hukum yang dikecualikan oleh Peraturan tersebut di atas.)

3. Segera untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, mengingat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terhadap Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 belum juga dilakukan perubahan, didalam perubahan tersebut mencantumkan proses dan mekanisme Peralihan tanah bersama, agar kepastian hukum terhadap para pemilik satuan rumah susun atas tanah bersama mendapat kepastian hukum. Sebab jika hanya dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), hal ini dikhawatirkan akan terjadi peraturan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah.