RadarKotaNews, Jakarta – Kalau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola dengan baik dan profesional, maka akan menjadi pilar pembangunan nasional
Demikian pendapat Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Basri Kinas Mappaseng, saat membuka acara seminar nasional yang digelar Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) bertajuk “BUMD Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional dan Sumber Pendapatan Asli Daerah” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Basri menambahkan dari sekitar 1097 BUMD di Indonesia, hampir 80 persennya merugi. Padahal, BUMD punya modal dasar yakni dana awal yang tersedia dari pemerintah daerah.
Ditempat yang sama, pengamat ekonomi yang juga Sekretaris Dewan Pakar DPP SI
Syahril Muhammad mengatakan jika BUMD di Jakarta merupakan ‘economy of the people Jakarta’.
“Peran masyarakat dalam ekonomi terhadap kemajuan BUMD sangat besar. BUMD adalah organisasi ekonomi yang berorientasi profit. Namun, hubungan dengan masyarakat masih kecil. Bagaimana ekonomi 0,5 persen bertumbuh jadi 50-60 persen bagi masyarakat,” ujar Ketua Majelis Nasional Korps Alumni HMI, tersebut.
Syahril menambahkan bahwa transaksi yang berlaku sekarang adalah transaksi angin. BUMD harus mentransfer seluruh sistem bagi masyarakat.
“APBD DKI sebesar 87 T. Sekarang bergeser, tidak hanya jasa nya saja. Seluruh aktivitas bisa dibayar. Lapangan kerja banyak. Sekarang adalah pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pemerataan, namun pemerataan pasti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, BUMD diharapkan untuk mencapai pemerataan tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, Syahril berkesimpulan belum bermanfaat jika BUMD belum jadi transfer ekonomi bagi masyarakat. Transfer ekonomi menuju transfer kesejahteraan dan kita datang menggunakan transaksi.
Sementara, Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Syarif Hidayatullah mengatakan dari 23 BUMD di Jakarta, dalam catatannya hanya 4 BUMD saja yang mendapatkan laba yang besar dalam setahun belakangan ini.
“Menurut saya, hanya Bank DKI, PT Pembangunan Ancol, Sarana Jaya dan PD Pasar Jaya saja yang mengalami peningkatan laba cukup besar tiap tahun. Dibalik itu semua, saya merekomendasikan PT Rantak yang mendapatkan subsidi harus dijual, karena kinerjanya tidak memuaskan,” jelasnya.
Dilain pihak, Anies Fauzan selaku pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menjelaskan bahwa BUMD diatur dalam PP 54/2017.
“Ada 2 tipe BUMD, pertaman, Berbadan hukum perseroan dan tunduk dalam UU PT. Kepemilikan modal terbagi atas saham setidak-tidaknya 51 persen oleh pemda. Lalu, kedua, Perusahaan Daerah (PD). Beda PD dengan PT adalah kalau PD modal nya murni dari pemda, kalau PT kepemilikan saham bisa diambil alih secara mayoritas oleh swasta,” katanya.
Ditahun 2020 ini, tambah Anis, BUMD di DKI Jakarta berhasil memperoleh laba sebesar 678 Milyar rupiah dengan total aset mencapai 74 Triliun rupiah dan sekarang sedang meminta penyetaraan modal sebesar 11 Triliiun rupiah.
“Namun, dari angka 11 Triliun tersebut, DPRD hanya bisa menyetujui sekitar 6 sampai 7 Triliun,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra mengatakan acara seminar nasional terselenggara berkat kerjasama dengan Bank DKI.
“Peningkatan dan rapihnya manajerial Bank DKI sudah terbukti saat Bank DKI menjadi penerima TOP BUMD 2019. Hal ini tentu patut dicontoh oleh BUMD lain diseluruh Indonesia, agar dapat mewujudkan BUMD sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional dan pendapatan daerah menuju Indonesia maju yang bahagia masyarakatnya,” jelasnya.(fy)
sumber: radarkotanews.com