Jakarta – Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dituntut lima tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan karena menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar untuk mempengaruhi putusan perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Buton tahun 2011.
“Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap Samsu Umar berupa penjara selama 5 tahun ditambah dengan pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/9).
Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pemilu,” kata jaksa Kiki.
JPU KPK tidak menuntut pencabutan hak politik terhadap Samsu seperti yang biasa dituntut KPK, meski Samsu dinilai sudah melakukan perbuatan berulang.
Samsu Umar dinilai terbukti memberi uang sejumlah Rp1 miliar kepada hakim yaitu M Akil Mochtar selaku hakim konstitusi pada MK dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara MK Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilukada di Kabupaten Buton Tahun 2011.
Samsu adalah peserta pemilukada sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan La Bakry sebagai calon Wakil Bupati Buton, Sulawesi Tenggara. Pilkada itu diikuti 9 pasangan calon bupati dan wakil bupati lain. Berdasarkan hasil penghitungan suara, KPU Buton menetapkan pasangan nomor 3 yaitu Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo sebagai pemenang pada 10 Agustus 2011.
Atas penetapan KPU Buton itu, Samsu keberatan dan melakukan rapat di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 12 Agustus 2011 bersama dengan Laode Muhammad Agus Mukmin, aktivis LSM Ikatan Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara Abu Umayah, dan pegawai MK yang bertugas sebagai juru panggil Dian Farizka.
MK pada 26 Agustus 2011 menetapkan susunan hakim panel MK untuk 3 permohonan keberatan itu adalah Akil Mochtar sebagai ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota.
Berdasarkan putusan sela pleno hakim MK, pada 19 Mei 2012 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Buton yang diikuti oleh 7 pasang calon bupati dan hasil rekapitulasinya KPU Buton menetapkan Samsu Umar dan La Bakry sebagai pasangan yang memperoleh suara sah terbanyak.
Atas penetapan Samsu dan La Bakry sebagai pasangan yang memperoleh suara sah terbanyak, pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo balik mengajukan permohonan keberatan ke MK.
Pada 16 Juli 2012, Samsu dihubungi oleh pengacara Arbab Paproeka yang mengajak bertemu di Musro, Hotel Borobudur Jakarta, dan Arbab menyampaikan bahwa Akil juga hadir di ruangan tersebut dan pada saat itu Samsu melihat Akil namun tidak sempat berbincang-bincang dengannya.
Pada malam harinya setelah pertemuan di Hotel Borobudur, Samsu menerima telepon dari Arbab Paproeka yang menyampaikan adanya permintaan dari Akil Mochtar agar Samsu menyediakan uang sebesar Rp5 miliar terkait putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Buton yang dikirim ke CV Ratu Samagat.
Uang dikirim pada 18 Juli 2012 sebesar Rp1 miliar dengan cara pemindahbukuan dari rekening Samsu ke rekening atas nama CV Ratu Samagat dengan berita tertulis “pembayaran DP batu bara”.
Pada 24 Juli 2012, majelis hakim MK memutuskan amar “menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012” yaitu tetap memenangkan Samsu dan Bakry sebagai pemenang pemilukada.
“Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Akil Mochtar melalui CV Ratu Samagat dengan berita transfer yang disamarkan seolah-olah ada transaksi jual beli batu bara antara terdakwa dan CV Ratu Samagat. Padahal transaksi jual beli batu bara tersebut tidak pernah ada, dengan demikian pemberian uang telah diklasifikasi sebagai perbuatan memberi sesuatu,” ujar jaksa Kiki.
Atas tuntutan itu, Samsu akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada pekan depan.
sumber: beritasatu.com