TWK KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, rekomendasi Komnas HAM maupun Ombudsman Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK itu sah-sah saja. Putusan MK berada di wilayah normatif dan tataran konstitusi yang membenarkan atas regulasi yang mengatur TWK tersebut konstitusional.

“Penafsirannya bisa diuji oleh beberapa lembaga yang mengawasi kebijakan publik, yang menyangkut hak-hak warga negara, maka analisis yang diberikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman itu juga sah-sah saja, karena tatarannya praktis, yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi,” jelas Hamdan dalam diskusi daring yang disiarkan kanal Youtube, Salam Radio Channel, Jumat (3/9).

Dalam putusan nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan, proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hamdan menuturkan, MK tidak jauh membahas mengenai implementasi atau tataran praktis dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan konstitusional.

Menurut Hamdan, putusan MK tersebut memang menyisakan masalah yang terjadi dalam tataran praktis. Putusan MK itu tidak menjawab apakah peraturan KPK yang mengharuskan TWK berimplikasi pada status pegawai lolos/tidak lolos atau statusnya otomatis beralih menjadi ASN.

“Ini masih menimbulkan perdebatan, karena (MK) tatarannya yang masih normatif konstitusional,” kata dia.

Menurut Hamdan, praktik pandangan MK selama ini tetap menegaskan bahwa substansi tidak boleh diabaikan dengan hal bersifat prosedur. Sebab, substansi yang merupakan hak asasi dasar menjadi hal pokok yang harus dilindungi.

Dia melanjutkan, hak-hak dasar yang harus dilindungi itu tidak boleh dibatasi prosedur. Sementara, pembatasan hak dan kebebasan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain harus diatur melalui Undang-Undang sesuai amanat UUD 1945.

Hamdan mengaku, cenderung menyetujui alasan yang disampaikan oleh empat orang hakim konstitusi yang mengajukan alasan berbeda (concurring opinion), yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, dalam putusan nomor 34/PUU-XIX/2021 tsrsebut. Menurutnya, pertimbangan keempat hakim telah menegaskan perlindungan hak harus diutamakan daripada prosedur yang justru menghilangkan perlindungan hak warga.

Hamdan menjelaskan, putusan MK bersifat normatif yang dapat ditafsirkan macam-macam dalam dunia praktik. Namun, dia menegaskan, ukurannya kembali kepada tanggung jawab negara yang harus memberikan, menjamin, dan melindungi hak asasi dari setiap warga negara, termasuk dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Sebenarnya tafsiran terhadap putusan MK harus dipahami dalam konteks hak asasi secara umum itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia,” jelas Hamdan.

KPK sampaikan keberatannya atas temuan proses TWK yang dinilai maladministrasi oleh Ombudsman. – (Republika)

sumber: republika.co.id

RAGAM INDONESIA-Sejumlah pihah menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan  tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

Menyikapi hal ini, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi¸ Dr. Hamdan Zoelva menyebut putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan mengikat.

Dirinya menilai putusan MK No 34/PUU-XIX/2021 ini mengunci kemungkinan pegawai KPK diloloskan sebagai ASN karena MK menilai tindakan KPK sebagai lembaga yang melakukan tes sudah konsitusional. “Ini memberikan kata akhir dari perdebatan,” kata Hamdan Zoelva dikutip dari antaranews.com, Jumat, 3 September 2021.

Hamdan Zoelva menuturkan, putusan kedua MK tersebut sebenarnya menguatkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 karena memang tidak boleh seseorang yang sudah dapat hak dalam hal ini telah menjadi ASN lalu dirugikan haknya oleh aturan baru meski aturan baru tersebut dikeluarkan dengan benar. “Kalau seperti itu, hukum jadi tidak pasti dan tidak adil,” kata Hamdan Zoelva.

Menurut Zoelva, putusan MK ini menyisakan masalah yang terjadi dalam tataran praktis, apakah secara otomatis dampak dari peraturan KPK yang mengharuskan adanya TWK menimbulkan implikasi ada yang lolos dan tidak lolos atau walau ada TWK tetapi secara otomatis semuanya jadi ASN?

“Ini masih menimbulkan perdebatan karena MK dalam tataran yang masih normatif konsitusional,” ucap Hamdan.

Hamdan cenderung menyetujui alasan yang disampaikan oleh empat orang hakim konstitusi yang mengajukan alasan berbeda (concurring opinion). Hamdan menekankan bahwa hal terpenting adalah lembaga negara merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus mendengar suara rakyat.

“Kalau tidak mendengar suara rakyat, artinya negara memang konstitusional tetapi tidak demokratis, negara konstitusional demokratis artinya organ negara harus mendengar denyut nadi rakyatnya itulah negara rule of law, kalau tidak mendengar namanya rule by law,” demikian Hamdan.***

sumber: ragamindonesia.pikiran-rakyat.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengatakan putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan mengikat. Meski begitu, Hamdan mengatakan putusan MK menyisakan masalah yang terjadi dalam tataran praktis.

“Bagi saya putusan MK No 34/PUU-XIX/2021 ini mengunci kemungkinan pegawai KPK diloloskan sebagai ASN karena MK menilai tindakan KPK sebagai lembaga yang melakukan tes sudah konsitusional, ini memberikan kata akhir dari perdebatan,” kata Hamdan Zoelva di kanal YouTube “Salam Radio Channel”, Jumat (3/9).

Seperti diketahui, MK pada hari Selasa (31/8) menolak gugatan uji materi yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia. Dalam putusan uji materi Nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

“Putusan kedua ini sebenarnya menguatkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 karena memang tidak boleh seseorang yang sudah dapat hak dalam hal ini telah menjadi ASN lalu dirugikan haknya oleh aturan baru meski aturan baru tersebut dikeluarkan dengan benar. Kalau seperti itu, hukum jadi tidak pasti dan tidak adil,” katanya.

Namun, Hamdan mengakui bahwa putusan MK itu berada pada tataran yang kabur dan normatif. Menurutnya, putusan MK ini menyisakan masalah yang terjadi dalam tataran praktis, apakah secara otomatis dampak dari peraturan KPK yang mengharuskan adanya TWK menimbulkan implikasi ada yang lolos dan tidak lolos atau walau ada TWK tetapi secara otomatis semuanya jadi ASN?

“Ini masih menimbulkan perdebatan karena MK dalam tataran yang masih normatif konsitusional,” ucap Hamdan.

Hamdan cenderung menyetujui alasan yang disampaikan oleh empat orang hakim konstitusi yang mengajukan alasan berbeda (concurring opinion), yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.

Menurut keempat hakim konstitusi dan sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat” agar tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.

Hamdan menekankan bahwa hal terpenting adalah lembaga negara merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus mendengar suara rakyat. “Kalau tidak mendengar suara rakyat, artinya negara memang konstitusional tetapi tidak demokratis, negara konstitusional demokratis artinya organ negara harus mendengar denyut nadi rakyatnya itulah negara rule of law, kalau tidak mendengar namanya rule by law,” kata Hamdan yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfiziah Syarikat Islam.

Uji materi tersebut timbul tidak lepas dari pelaksanaan TWK di KPK yang berlangsung pada bulanMaret sampai dengan April 2021 yang diikuti 1.351 orang pegawai. Namun, sebanyak 1.271 orang lolos, kemudian dilantik sebagai ASN.

Setelah KPK berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara, diputuskan dari 75 orang pegawai yang tidak lolos TWK, ada 24 orang yang yang dapat dibina, artinya ada 51 orang pegawai yang akan diberhentikan. Dari 24 orang tersebut, sebanyak 18 orang telah mengikuti pelatihan bela negara dan akan menyusul dilantik sebagai ASN. Artinya, sebanyak 57 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 November 2021.

sumber: republika.co.id

Bisnis.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah findal dan mengikat. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva putusan MK No 34/PUU-XIX/2021 ini mengunci kemungkinan pegawai KPK diloloskan sebagai ASN karena MK menilai tindakan KPK sebagai lembaga yang melakukan tes sudah konsitusional. “Ini memberikan kata akhir dari perdebatan,” kata Hamdan Zoelva dilansir dari Antara, Jumat (3/9/2021). Baca Juga : Hakim MK Beda Pendapat Soal TWK, Seharusnya Novel Cs Diangkat Jadi ASN Hamdan memaparkan bahwa putusan kedua ini sebenarnya menguatkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 karena memang tidak boleh seseorang yang sudah dapat hak dalam hal ini telah menjadi ASN lalu dirugikan haknya oleh aturan baru meski aturan baru tersebut dikeluarkan dengan benar. “Kalau seperti itu, hukum jadi tidak pasti dan tidak adil,” katanya. Meski demikian, Hamdan mengakui bahwa putusan MK itu berada pada tataran yang kabur dan normatif.

Menurut dia, putusan MK ini menyisakan masalah yang terjadi dalam tataran praktis, apakah secara otomatis dampak dari peraturan KPK yang mengharuskan adanya TWK menimbulkan implikasi ada yang lolos dan tidak lolos atau walau ada TWK tetapi secara otomatis semuanya jadi ASN. “Ini masih menimbulkan perdebatan karena MK dalam tataran yang masih normatif konsitusional,” ucap Hamdan ketika tampil dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Ketok Palu MK untuk TWK KPK” yang dipandu Titi Anggraini. Hamdan cenderung menyetujui alasan yang disampaikan oleh empat orang hakim konstitusi yang mengajukan alasan berbeda (concurring opinion), yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. Menurut keempat hakim konstitusi dan sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru.   Hamdan menekankan bahwa hal terpenting adalah lembaga negara merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus mendengar suara rakyat. “Kalau tidak mendengar suara rakyat, artinya negara memang konstitusional tetapi tidak demokratis, negara konstitusional demokratis artinya organ negara harus mendengar denyut nadi rakyatnya itulah negara rule of law, kalau tidak mendengar namanya rule by law,” tukas Hamdan. Seperti diketahui, dalam putusan uji materi Nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Author: Newswire
Editor : Edi Suwiknyo

sumber: kabar24.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai, telah membatasi hak asasi manusia (HAM). Padahal, dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pembatasan hak dan kebebasan hanya melalui Undang-Undang (UU), bukan dengan peraturan di bawahnya.

“Peraturan KPK itu sebenarnya sudah membatasi hak yang menurut Undang-Undang Dasar pembatasan hak asasi manusia itu harus dengan Undang-Undang,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, dalam acara Kajian Islam dan Konstitusi secara daring, Jumat (3/9).

Dia menjelaskan, hak dan kebebasan dapat dibatasi semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban umum, memenuhi nilai adil, moral, dan agama dalam masyarakat yang demokratis. Dalam UUD 1945 ditegaskan, pembatasan hak pun hanya dapat dilakukan melalui ketentuan dalam UU.

Hamdan mengatakan, dalam putusan nomor 70/PUU-XVII/2019, MK juga sudah menegaskan, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Pertimbangannya, karena para pegawai tersebut telah memperoleh hak sebelumnya dengan benar melalui serangkaian proses rekrutmen dan seleksi.

“Kemudian ke luar, aturan baru yang memberikan pembatasan-pembatasan dan persyaratan baru, menurut hukum ini tidak boleh karena ada perlakuan yang berbeda yang merugikan seseorang yang sudah memperoleh hak sebelumnya dengan benar,” ucap Hamdan.

Dia menyebutkan, dalam prinsip hukum, tidak boleh seseorang yang sudah mendapatkan hak secara benar menurut hukum dirugikan oleh aturan yang baru, meskipun aturan tersebut sudah diterbitkan secara benar. Sebab, hal ini menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum.

Namun, dalam putusan nomor 34/PUU-XIX/2021, kata Hamdan, MK membenarkan adanya pembatasan hak melalui peraturan KPK. Sebab, MK berpendapat, segala peraturan yang dibuat oleh KPK untuk menindaklanjuti UU Nomor 19 Tahun 2019 terkait proses alih status pegawai KPK itu sah-sah saja, sepanjang mematuhi ketentuan perundang-undangan.

“Bagi saya putusan MK nomor 34 ini mengunci kemungkinan pegawai KPK ini dloloskan dalam ASN. Karena itu, tindakan lembaga KPK yang mengeluarkan peraturan dan melakukan tes dan menentukan lolos tidak lolos adalah sudah konstitusional menurut MK,” tutur Hamdan.

Sementara itu, Hamdan mengaku berada di pihak empat orang hakim MK yang memberikan alasan berbeda (concurring opinion) dalam putusan uji materi mengenai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN itu. Seharusnya, kata dia, para pegawai KPK otomatis menjadi ASN.

sumber: republika.co.id