Tag:

Tirto Adhi Soerjo

Profil Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional Keturunan Ningrat hingga Kakek Buyut Penyanyi Ibu Kota

by admin February 9, 2021

TRIBUNNEWS.COM – Selasa, 9 Februari 2021 diperingati sebagai Hari Pers Nasional atau HPN.

Tak lekang dalam ingatan, sejarah pers khususnya di Indonesia tidak asing dengan sosok Tirto Adhi Soerjo.

Ia yang dikenal sebagai Bapak Pers Nasional ini merupakan pionir persuratkabaran dan kewartawanan Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Tirto adalah keturunan ningrat juga bangsawan setelah mempersunting seorang purti bernama Prinses Fatimah.

Pahlawan Nasional bernama lengkap Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo ini pun diketahui sebagai kakek buyut penyanyi senior ibu kota.

Sosok Bapak Pers Nasional

Mengutip dari TribunnewsWiki.com, Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo adalah seorang pahlawan nasional yang dikenal juga sebagai Bapak Pers Nasional.

Tirto Adhi Soerjo juga memiliki andil besar dalam dunia pergerakan perjuangan Indonesia.

Hal tersebut terlihat dalam kiprahnya sebagai salah seorang pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1911 di Bogor.

SDI kemudian berubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI) setelah Tjokroaminoto masuk atas ajakan H Samanhudi yang juga salah seorang pendiri SDI.

SI kemudian menjelma menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda (saat ini Indonesia) pada masa itu.

Kisah perjuangan Tirto Adhi Soerjo diangkat oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Pulau Buru dan Sang Pemula.

Dalam Tetralogi Pulau Buru, Pramoedya membentuk tokoh rekaan bernama Minke yang disebut-sebut sebagai manifestasi dari Tirto Adhi Soero.

Meski banyak kemiripan antara tokoh Minke dengan Tirto Adhi Soerjo, namun keduanya tidak sepenuhnya identik.

Pramoedya juga menegaskan bahwa novel-novelnya tetap harus dibaca sebagai karya fiksi, bukan sebagai buku sejarah.

Karena itu, tokoh utama dalam Tetralogi Pulau Buru bukanlah Tirto Adhi Soerjo, melainkan Minke yang merupakan seorang tokoh fiksi bersumberkan sejarah.

Belum diketahui pasti tanggal lahir Tirto Adhi Soerjo.

Raden Mas Priatman, putra sulung Tirto Adhi Soerjo mengatakan ayahnya lahir di Blora, Jawa Tengah pada 1975, begitu juga dengan yang tertulis di nisannya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blender, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Namun Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa hal tersebut tidak tepat.

Sumber lain, Tirto Adhi Soerjo dilahirkan di Blora pada 1880 dari keluarga ningrat.

Ayahnya, Raden Ngabehi Moehammad Chan Tirtodhipoero adalah seorang petugas pajak, sedangkan kakeknya Raden Mas Tumenggung Tirtonoto adalah seorang Bupati Bojonegoro.

Sementara dari pihak nenek, Tirto Adhi Soerjo mewarisi darah Mangkunegara I, alias Pangeran Sambernyawa dari Surakarta.

Tirto Adhi Soerjo terkenal kurang dekat dengan ayah dan ibunya, ia hanya beberapa tahun saja tinggal bersama mereka di Blora.

Masa kecil Tirto Adhi Soerjo dihabiskan berpindah-pindah ke tempat kerabatnya yang lain.

Tirto Adhi Soerjo pernah tinggal bersama kakek dan neneknya di Bojonegoro, sepupunya, RMA Brotodiningrat yang merupakan Bupati Madiun, juga bersama kakaknya, Raden Mas Tirto Adhi Koesoemo yang merupakan Jaksa Kepala di Rembang.

Tirto Adhi Soerjo diketahui memiliki seorang istri bernama Prinses Fatimah, seorang putri Raja Bacan.

Mereka bertemu ketika Tirto Adhi Soerjo diasingkan ke Bacan, Halmahera dan menikah pada 1905.

Karena pernikahan itu, Tirto Adhi Soerjo mendapatkan kembali hak-haknya sebagai seorang bangsawan dengan gelar Prins van Batjan.

Tirto Adhi Soerjo diketahui memiliki seorang anak bernama Raden Mas Priatman.

Tirto Adhi Soerjo meninggal dunia dalam keadaan sunyi dan keterpurukan lantaran mengalami depresi akut akibat perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadapnya.

Sebelum meninggal, Tirto Adhi Soerjo sempat menderita sakit selama bertahun-tahun.

Riwayat Pendidikan

Masih dari TribunnewsWiki.com, Tirto Adhi Soerjo mengawali pendidikan formalnya di sebuah sekolah dasar di Rembang, Jawa Tengah.

Setelah menuntaskan pendidikan dasarnya di Rembang, Tirto Adhi Soerjo kemudian merantau ke Batavia (sekarang Jakarta) untuk melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS).

Lulus dari HBS, Tirto Adhi Soerjo diterima di sekolah dokter bumiputra, yakni School tot Opleiding van Inlandsche Artshen (STOVIA), di Batavia.

Sebagai putra dari kalangan ningrat, sebenarnya Tirto Adhi Soerjo bisa dengan mudah menatap masa depan yang cerah jika mau menjadi abdi pemerintah.

Namun, ia menolak masuk pangreh praja.

Tirto Adhi Soerjo kala itu rupanya sedang tertarik mencicipi dunia kedokteran.

Hanya saja, ia tak sempat menamatkan sekolah dokternya lantaran jatuh cinta dengan dunia tulis-menulis.

Tirto mulai menulis sejak awal masuk STOVIA dengan mengirimkan tulisan ke berbagai surat kabar terkemuka saat itu, sebut saja Bintang Betawi, Chabar Hindia Olanda, Pewarta Priangan, Bromartani, juga Pembrita Betawi.

Namun sumber lain mengatakan bahwa Tirto Adhi Soerjo dikeluarkan dari STOVIA karena kedapatan mengeluarkan resep yang belum menjadi kewenangannya.

Resep itu ditujukan untuk seorang Tionghoa miskin.

Riwayat Karier

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sejak masih sekolah di STOVIA, Tirto Adhi Soerjo sudah aktif menulis untuk beberapa media.

Ketika bekerja di Pawarta Priangan, Tirto Adhi Soerjo sempat menetap di Bandung sebelum akhirnya dia pindah lagi ke Batavia karena surat kabar itu bangkrut.

Tirto Adhi Soerjo kemudian bergabung dengan Pembrita Betawi sebagai redaktur, di sana kariernya melesat cepat.

Pada 1901, Tirto Adhi Soerjo sudah menjadi redaktur kepala, kemudian setahun berselang ia sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi.

Semasa bekerja di sana, Tirto Adhi Soerjo belajar dari Karel Wijbrands, seorang jurnalis senior, pemimpin redaksi Niews van den Dag.

Tirto Adhi Soerjo mendapat bimbingan tentang bagaimana mengelola sebuah penerbitan dan ditunjukkan jalan supaya kelak bisa memiliki terbitan sendiri.

Wijbrands juga menyarankan kepada Tirto Adhi Soerjo agar mempelajari hukum untuk mengetahui batas-batas kekuasaan pemerintah kolonial, beserta hak dan kewajibannya.

Lebih lanjut, Tirto Adhi Soerjo juga diajari tentang harga diri menurut standar Eropa dan teknik menghantam kolonial, bukan pemerintah yang diserang, tetapi aparatnya lantaran hasilnya sama saja.

Tirto Adhi Soerjo juga diminta mendalami tata pemerintahan supaya lebih jeli dalam menilai kekuasaan.

Sementara untuk mengenal bangsa bumiputera yang mayoritas Muslim, Tirto Adhi Soerjo diminta mendalami ajaran Islam berikut hukum-hukumnya.

Berkat saran Wijbrands, Tirto Adhi Soerjo kemudian menerbitkan Soenda Berita, sebuah surat kabar pertama di Indonesia yang diterbitkan, dikelola, dan dimodali sendiri oleh orang bumiputra.

Soenda Berita yang diluncurkan 7 Februari 1903 menjadi tonggak sejarah pers nasional.

Surat kabar ini merupakan embrio yang menjdi pretaruhan sekaligus petunjuk pertama ke mana arah ayun kecendekiaan Tirto Adhi Soerjo dalam menyuluh bangsanya secara nasional.

Untuk menarik minat dan menyadarkan pembaca yang memang ditujukan kepada rakyat kebanyakan, Soenda Berita disematkan “Kepoenjaan kami pribumi” oleh Tirto.

Sayangnya, Soenda Berita lantas mengalami krisis finansial.

Antara 1905-1906, Tirto Adhi Soerjo melakukan perjalanan panjang ke luar Jawa untuk menggalang dana, namun justru berdampak fatal terhadap korannya tersebut.

Soenda Berita seperti kehilangan induk dan akhirnya berhenti terbit.

Tirto Adhi Soerjo kemudian meluncurkan Medan Priaji pada 1 Januari 1907 yang terbit mingguan.

Selain sebagai penggagas, Tirto Adhi Soerjo juga bertindak selaku editor sekaligus administrator.

Medan Prijaji juga memperoleh bantuan dana dari para bangsawan dan saudagar lokal.

Pada 10 Desember 1908, NV Javasche Boekhandel en Drukkerij en Handel in Schrijfbohoeften “Medan Prijaji” resmi berbadan hukum.

NV (Naamloze Vennootschap atau perseroan terbatas alias PT) ini tidak hanya menerbitkan Medan Prijaji, melainkan juga beberapa media lainnya, termasuk Soeloeh Keadilan.

Dua media itu berhasil menjadikan Tirto Adhi Soerjo sebagai orang Indonesia pertama yang menyuluh rasa kesadaran berbangsa bumiputra melalui media.

Dalam konteks ini, ia memperkenalkan apa yang sekarang disebut sebagai jurnalisme advokasi.

Tak jarang, Tirto membela kaum tertindas lewat surat kabarnya.

Di dunia pergerakan, Tirto Adhi Soerjo juga sangat progresif.

Pada 1905, bersama Wahidin Soediro Hoesodo, tokoh sekolah dokter STOVIA, Tirto Adhi Soerjo menggagas perhimpunan yang melahirkan Sarekat Prijaji pada 1906.

Sayangnya belum genap setahun Sarekat Prijaji sudah tersendat-sendat kerana masalah dana.

Tirto Adhi Soerjo kemudian bergabung dengan Budi Utomo Cabang Bandung.

Namun hal itu tidak bertahan lama, Tirto Adhi Soerjo menilai Budi Utomo hanya akan mengangkat kaum priyayi Jawa.

Tirto Adhi Soerjo juga mengklaim bahwa Sarekat Prijaji lebih maju dalam wawasan nasionalismenya daripada Boedi Oetomo, yang mana tidak memperhitungkan perbedaan bangsa-bangsa di dalamnya.

Tirto Adhi Soerjo kemudian mendeklarasikan organisasi baru bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor pada 5 April 1909.

Ia berpikiran, bila ingin memajukan kaum “terprentah” hendaknya jangan bergantung kepada golongan ningrat atau orang-orang pemerintahan, melainkan bergerak bersama orang-orang bebas, yakni pedagang.

Tirto Adhi Soerjo kemudian berkolaborasi dengan Haji Samanhoedi, pemimpin perkumpulan Rekso Roemekso di Solo yang mewadahi para pedagang batik, pegawai rendah Kasunanan, hingga orang-orang petugas keamanan.

Rekso Roemekso yang diujung tanduk karena terancam dibubarkan pemerintah kolonial, akhirnya dibantu oleh Tirto Adhi Soerjo menjadi SDI cabang solo yang memiliki badan hukum.

Bahkan Tirto turut merumuskan dan menandatangani anggaran dasar SDI cabang Solo pada November 1911.

Keaktifannya di bidang jurnalistik masih ditandai dengan kepengurusannya menjadi kolomnis di 14 surat kabar antara lain, Pembrita Betawi, Soenda Berita, Medan Prijaji, Soeloeh Keadilan, Poetri Hindia, Sarotomo, Soeara B.O.W., Soara Spoor dan Tram Soearaurna.

Karena tulisan-tulisan di medianya yang begitu lantang melawan pemerintah kolonial Belanda, Tirto Adhi Soerjo kemudian dikriminalisasi, ia dijerat delik pers dan diajukan ke meja hijau.

Medan Prijaji diberedel, di penghujung 1912, Tirto Adhi Soerjo kemudian diasingkan ke Maluku.

Sepulang dari pembuangan dan kembali ke Batavia, pengaruhnya sudah melemah, harta dan asetnya ludes disita negara, teman-temannya pun beranjak menjauh.

Selepas masa pengasingan, jejak pena Tirto Adhi Soerjo seolah dimusnahkan oleh pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda yang terus menerus memata-matainya secara intensif.

SDI cabang Bogor yang diprakarsainya pun ikut terbengkalai.

Di sisi lain, SDI cabang Solo yang dikomandoi oleh Haji Samanhoedi jauh lebih berkembang pesat dan lebih dikenal daripada SDI milik Tirto Adhi Soerjo.

Haji Samanhoedi merangkul Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin SDI cabang Surabaya, untuk membesarkan SDI bersama-sama.

Inilah yang di kemudian hari menjadi cikal bakal organisasi Sarekat Islam, organisasi massa terbesar di Indonesia.

Tirto sendiri akibat gerak geriknya selalu diawasi dan dibatasi oleh penguasa kolonial, kesehatan fisik dan mentalnya pun menurun drastis.

Bahkan ia nyaris kehilangan ingatan dan akal sehat yang disebabkan penderitaan fisik dan batik yang menyerang dari segala sisi.

Ia akhirnya harus menyerah pada ajal dalam kesepiannya pada 7 Desember 1918 di usia 38 tahun.

55 tahun kemudian, pemerintah menetapkannya sebagai Bapak Pers Nasional.

Akhirnya Tirto Adhi Soerjo memperoleh gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra Adipradana pada 10 November 2006.

Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Tirto Adhi Soerjo melalui SK Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006.

Kakek Buyut Penyanyi Senior

Sementara diberitakan Tribun Kaltim, Tirto Adhi Soerjo merupakan kakek buyut penyanyi senior Indonesia.

Tirto memiliki cicit seorang penyanyi perempuan.

Dewi Yull dan Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo.

Mantan Istri Ray Sahetapy ini merupakan cicit dari R.M. Tirto Adhisoerjo.

R.M. Tirto Adhisoerjo merupakan tokoh kebangkitan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pers Nasional.

(Tribunnews.com/TribunnewsWIKI/Widi Hermawan/TribunKaltim/Rita Noor Shobah)

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Muhammad Renald Shiftanto

sumber: tribunnews.com

February 9, 2021 0 comment 17 views

Berita Umum

Peran Besar Tirto Adhi Soerjo dalam Sejarah Pergerakan Nasional

by admin December 8, 2018

tirto.id – Sepanjang tahun 1906, Wahidin Soediro Hoesodo berkeliling Jawa. Dokter bumiputra lulusan STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) ini menghadap para bangsawan lokal dalam upaya membentuk suatu perhimpunan modern. Ternyata, di tahun yang sama, Tirto Adhi Soerjo juga melakukan langkah sejarah serupa dengan tujuan yang hampir mirip pula.

Tirto kala itu baru saja pulang dari luar Jawa untuk menggalang dana guna membiayai penerbitan surat kabarnya. Sama seperti Wahidin, Tirto—yang juga berasal dari kalangan bangsawan Jawa—menemui kaum ningrat dan para saudagar kaya. Ia menyampaikan gagasan perlunya membentuk perhimpunan untuk memajukan “bangsa yang terprentah” yang selama ini hidup dalam kungkungan kolonial.

Hanya butuh beberapa bulan setelah itu, Tirto Adhi Soerjo mendeklarasikan berdirinya Sarekat Prijaji (SP). Sementara Wahidin dan para aktivis dari STOVIA lainnya baru mencetuskan Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908.

Sarekat Prijaji vs Boedi Oetomo

Beberapa bangsawan bumiputra yang ditemui Tirto Adhi Soerjo dan diajak berembuk mengenai rencana pendirian Sarekat Prijaji antara lain Raden Mas Prawirodiningrat (Jaksa Kepala Batavia), Taidji’in Moehadjilin (Komandan Distrik Tanah Abang), Tamrin Mohammad Tabrie (Komandan Distrik Mangga Besar), Bachram (Komandan Distrik Penjaringan), dan lainnya.

Dikutip dari Karya-Karya Lengkap Tirto Adhi Soerjo: Pers Pergerakan dan Kebangsaan (2008) yang disusun Muhidin M. Dahlan dan Iswara N. Raditya, bukti bahwa Sarekat Prijaji telah dibentuk pada 1906 muncul dalam surat edaran yang dimuat koran-koran berbahasa Melayu di Hindia Belanda.

Diumumkan, telah berdiri perhimpunan yang mewadahi kaum priyayi pribumi untuk memajukan anak negeri dengan membentuk lembaga dana pendidikan atau studiefonds. Disebutkan pula, SP berpusat di Betawi dan akan segera dibentuk cabang-cabangnya di berbagai daerah (hlm. 44).

“Dari itulah kami sangat berharap teman-teman priyayi dan orang-orang bangsawan serta pun yang kebiasaan suka membantu kabulnya niat ini, oleh tidak saja memperanggotakan dirinya pada perhimpunan ini, juga mengajak sobat-handainya menjadi anggota dan berdaya-upaya supaya perhimpunan ini membesarkan kasnya,” tutup surat edaran itu.

Namun, perkembangan SP tak seperti yang diharapkan. Belum lama berdiri, organisasi ini sudah ditinggal dua petingginya, yakni R.M. Prawirodiningrat dan Taidji’in Moehadjilin, yang wafat. Ditambah lagi, saat itu Tirto Adhi Soerjo tampaknya juga sedang sangat sibuk mengurus perusahaan medianya.

Ketika Sarekat Prijaji mulai senyap hingga akhirnya nyaris tak terdengar lagi, Boedi Oetomo dicetuskan di STOVIA Batavia pada 20 Mei 1908. Beberapa pengurus Sarekat Prijaji pun memutuskan bergabung dengan Wahidin Soedirohoesodo, Dr. Soetomo, dan lain-lainnya; tak terkecuali Tirto Adhi Soerjo yang tercatat sebagai anggota BO cabang Bandung.

Tirto menyambut gembira kelahiran BO. Antara SP dan BO tak beda jauh tipologinya: sama-sama perhimpunan yang beranggotakan para priyayi atau bangsawan kendati cakupan keanggotaan SP lebih luas tanpa dikenakan embel-embel eksklusivisme kedaerahan.

Namun, perlahan tapi pasti, relasi Tirto dengan BO memburuk. Diungkapkan Ahmat Adam dalam Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (2003), mengutip Medan Prijaji edisi 2 Mei 1910, Tirto mengajukan protes karena Dewan Pengurus BO tidak pernah mengirimkan laporan untuk diterbitkan di korannya.

Tirto merasa BO memboikot Medan Prijaji karena para petinggi perhimpunan ini iri dengan kesuksesan surat kabarnya tersebut. Adam menyimpulkan, ini barangkali ada benarnya lantaran Tirto sebelumnya juga pernah berselisih dengan orang-orang pusat BO (hlm. 100).

Polemik ini, dikutip dari Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo karya Darsjaf Rachman (1975), disebabkan karena rencana Dewan Pengurus BO menunjuk Ernest Douwes Dekker sebagai editor majalah terbitan perhimpunan itu (hlm. 60). Padahal, sebelumnya nama Tirto sempat disebut-sebut masuk kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut.

Douwes Dekker sendiri dekat dengan beberapa personil BO. Nantinya, pada 1912, pria berdarah campuran Jerman-Jawa kelahiran Pasuruan ini membentuk Indische Partij (IP) bersama dua mantan anggota BO, yakni Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) serta Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai.

Situasi yang tidak kondusif ini membuat Tirto Adhi Soerjo memutuskan keluar dari keanggotaan Boedi Oetomo.

SDI: Antara Tirto & Samanhoedi

Saat masih menjadi anggota Boedi Oetomo, Tirto Adhi Soerjo sebetulnya sudah membentuk perhimpunan lainnya, yakni Sarekat Dagang Islam (SDI). Tujuan organisasi ini adalah membantu kaum pedagang bumiputra untuk menghadapi persaingan dengan saudagar dari bangsa-bangsa lain.

Pramoedya Ananta Toer dalam Sang Pemula (2004) menyebutkan, rapat perdana untuk merencanakan SDI digelar pada 27 Maret 1909 di kediaman Tirto di Bogor (hlm. 153). Secara resmi, perhimpunan ini dideklarasikan tanggal 5 April 1909 serta memiliki dua kantor masing-masing di Bogor dan Betawi.

SDI yang digagas Tirto ini nantinya menaungi organisasi milik Haji Samanhoedi di Surakarta, hingga dibentuklah SDI cabang Solo yang kemudian oleh Tjokroaminoto diubah namanya menjadi SI.

Haji Samanhoedi adalah seorang saudagar batik berpengaruh di Solo dan memimpin perkumpulan bernama Rekso Roemekso. Perkumpulan ini, merupakan semacam laskar keamanan untuk menjaga keamanan kawasan industri batik itu sekaligus menghadapi dominasi kaum saudagar keturunan Tionghoa.

Akan tetapi, hingga awal 1911 itu, Rekso Roemekso belum memiliki badan hukum dan sewaktu-waktu bisa dibubarkan paksa oleh pemerintah kolonial lantaran dianggap sebagai organisasi ilegal.

Hingga kemudian Samanhoedi memperoleh informasi bahwa ada seorang bernama Tirto Adhi Soerjo yang dianggap bisa memberikan solusi atas persoalan ini. Lantas disepakati, Tirto akan merumuskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk Rekso Roemekso yang nantinya bakal diakui sebagai SDI cabang Surakarta.

Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997), mengungkapkan, Tirto Adhi Soerjo tiba di Solo pada akhir Januari atau awal Februari 1911 (hlm. 56).

Setelah Rekso Roemekso berganti wujud menjadi SDI, Samanhoedi meluaskan gerakan perhimpunannya itu. Selain menjadi benteng utama dari pedagang Tionghoa, SDI juga bertugas menghadang misi Kristenisasi. Maka itu, tulis Robert van Niel dalam Munculnya Elit Modern Indonesia (1984), Samanhoedi mengambil prakarsa untuk membentuk organisasi yang membawa manfaat sekaligus memberi perlindungan (hlm. 124).

Semakin besarnya jumlah anggota dan pengaruh SDI Solo membuat Samanhoedi ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Tirto. Dikutip dari Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil? (1985) karya A.P.E. Corver, Samanhoedi bahkan mengklaim bahwa terbentuknya SDI Solo adalah gagasan sendiri (hlm. 21). Inilah yang membuat relasinya dengan Tirto kian memburuk.

Hingga akhirnya, Samanhoedi dan Tirto benar-benar pecah kongsi. Sadar diri kurang cakap dalam mengelola organisasi, Samanhoedi kemudian menggaet sosok muda berbakat dari Surabaya, yaitu Tjokroaminoto, untuk mengurusi SDI Solo.

Tjokroaminoto lantas menyusun ulang AD/ART untuk menggantikan rumusan yang sebelumnya dibuat oleh Tirto. Tjokroaminoto bahkan berhasil meyakinkan Samanhoedi untuk mengganti nama SDI menjadi SI. Menghilangkan embel-embel “dagang”, menurut Tjokroaminoto, bisa memperluas pengaruh perhimpunan ini—sesuatu yang kelak terbukti.

Nantinya, Tjokroaminoto justru menyingkirkan Samanhoedi dan orang-orangnya, lalu memindahkan pusat SI ke Surabaya. Tjokroaminoto tampil sebagai pemimpin besar SI—dengan segenap dinamika yang menyertai perjalanan perhimpunan ini—sampai akhir hayatnya pada 1934.

Lantas, apa yang terjadi dengan Tirto Adhi Soerjo?

Saat Samanhoedi dan Tjokroaminoto sedang berkutat di Solo sekurun 1912-1913 itu, Tirto justru tengah diterpa berbagai masalah pelik. Salah satu yang paling fatal adalah kasus delik pers lantaran Tirto seringkali mengkritik ulah pejabat kolonial maupun pejabat pribumi melalui tulisan-tulisannya.

Pada Desember 1913, Tirto diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Maluku. Sekembalinya dari pengasingan, Tirto mengalami depresi parah hingga meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

Hidup Tirto Adhi Soerjo memang berakhir miris. Namun, ia telah mengguratkan jejak-langkah dan sumbangsih besar dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya di kancah jurnalistik, melainkan juga sebagai salah seorang pelopor pergerakan nasional yang pertama-tama. Sarekat Prijaji dan Sarekat Dagang Islam adalah buktinya.

==========

Dalam rangka satu abad meninggalnya Tirto Adhi Soerjo pada 7 Desember 1918, kami menayangkan serial khusus mengenai riwayat dan kehidupannya dalam dunia pers. Serial ini terdiri dari 4 artikel, ditayangkan setiap hari mulai Jumat (7/12/2018) hingga Senin (10/12/2018). Tulisan di atas merupakan artikel kedua.

Tirto Adhi Soerjo adalah pelopor pers modern yang digerakkan kaum bumiputra. Sebagai pengakuan atas peran besarnya, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada 2006. Nama dan perjuangannya juga memberi inspirasi bagi media ini, Tirto.id.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya

(tirto.id – Humaniora)

Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Ivan Aulia Ahsan

sumber: tirto.id

December 8, 2018 0 comment 13 views

Berita Umum

(Matinya) Orang Terpelajar

by admin June 5, 2015

Setelah membaca kembali himpunan catatan-catatan Ahmad Wahib dan Soe Hok Gie, saya sempat berpikir apa yang akan dilakukanya seandainya melihat kondisi orang-orang terpelajar (baca -mahasiswa) saat ini. Apakah mereka akan turun ke jalan mengkritik kelembaman sosial kampus sembari menulis di koran-koran? Apakah mereka akan jenuh, muak, serta sesak melihat petani selalu dilindas oleh kebijakan berjubah–pembangunan, pemerataan ekonomi, pelaksanaan Undang-undang–yang kini tengah terjadi di Rembang, Kulonprogo, Kebumen, Takalar, serta daerah-daerah di seluruh Indonesia? Atau, mereka justru tak mampu melakukan apa-apa, seperti yang dikhawatirkan Pramoedya Ananta Toer terhadap orang-orang terpelajar dalam sekuel romanya–Anak Semua Bangsa–ketika Minke melihat penindasan petani di Sidoarjo dan ia tak mampu melakukan apa-apa.

Lantas, orang-orang terpelajar kini menjadi ironis; hanya menunaikan ‘kuliah’ laksana sudah khitah dari Tuhan. Tak ada lagi gairah perlawanan dan antidot. Tahulah kita mengapa generasi Tirto Adhi Soerjo dan HOS Tjokroaminoto yang kemudian dilanjutkan generasi Sukarno-Hatta adalah generasi emas bangsa? Mereka tak tergantikan hingga kini karena pondasi mereka dibangun oleh kultur humanis dengan mengedepankan dialog untuk menjawab tantangan masa yang pelik dan ruwet. Mereka tidak didrop (SDP, Sekolah kepemimpinan, dll), mereka lahir dari kancah dialektika, mereka tidak pernah alpa untuk mengkritisi ketidakadilan.

Alih-alih menjadi agen perubahan dan berdiri di saf paling depan perjuangan rakyat, orang-orang terpelajar dengan medium perguruan tinggi justru mereproduksi kelas baru–kelas penindas. Setelah menaikkan dirinya sendiri ke posisi aktual kelas pertama dalam masyarakat, orang-orang terpelajar memproklamirkan dirinya sebagai kelas politik yang dominan. Merasa berbeda dengan petani, buruh, pedagang, hingga membuat mereka menjadi elitis. Jika seperti itu, jurang pemisah orang-orang terpelajar dengan masyarakat kelas bawah semakin tak terperikan.

Memang, menjadi orang terpelajar adalah jalan politis. Apakah kita akan membebaskan diri dari riuhnya masa suram, derita penindasan, atau menjadi kelas penindas?

Petaka Orang-orang Terpelajar

Krisis dan kritik terhadap orang terpelajar sebenarnya sudah jauh-jauh hari dingatkan oleh berbagai kalangan. Terutama dari tradisi Marxisme–salah satunya Chris Barker —yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah jalan “menuju sukses”. Barker mengatakan bahwa orang terpelajar mau mematuhi para guru dengan harapan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Paradigma yang dibangun oleh pendidikan –terkhusus di Indonesia.

Menjadi orang terpelajar, hari ini, kentara memang bukan ditujukan untuk kemuliaan, pencerahan kecerdasan, dan pendidikan politik jangka panjang. Menjadi mahasiswa hari ini, sepertinya hanya kesadaran akan pentingnya melengkapi kejenuhan hidup, tuntutan untuk mendapat gelar cum laude, maupun mengantarkan untuk mendapat kerja.

Ironi ini bermula dari lembamnya kultur dialektis masyarakat kampus. Senada dengan itu, Rektor UNY Rochmad Wahab dalam usulanya di Kedaulatan Rakyat medio Desember 2014, semakin memperburuk kultur dialektis kampus. Bagi Rochmad, orang terpelajar starata satu harus lulus empat tahun, jika tidak, drop out. Cita-cita mulia pendidikan direduksi menjadi sebatas hal instan –lama tidaknya lulus. Akibatnya, orang terpelajar yang mata dan hati seharusnya terbuka, tertimpa oleh beban berat merampungkan studi. Setelah keluar kampus, rakyat dikhianati dan ditindas; kebijakan yang dihasilkan tidak memihak petani, buruh, pedagang, dsb.

Dalam konteks ini kritik Pramoedya Ananta Toer dalam sekuel tetralogi buru terhadap paradoks orang terpelajar sangat tepat. Orang terpelajar cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin orang terpelajar akan menghamba kepada rakyat, jika kultur tempatnya belajar (kampus) sudah di-setting sedemikian rupa. Pendidikan dinilai sebagai loncatan menuju karier untuk menambang keuntungan finansial.

Bahaya jika pendidikan bergerak sekadar menghasilkan tenaga instan dan professional. Akibatnya produk yang dihasilkan tak beda dengan robot yang sudah di sistem. Keluwesan tuk mengabdi pada rakyat dipertanyakan. Walhasil, teknorat yang seharusnya independen menyikapi konflik malah condong membela korporasi. Jejak teknokrat UGM, ITB, maupun IPB bisa kita lihat berbaris rapi dari pegunungan Kendeng sampai Tanjung Benoa.

Predikat orang-rang terdidik sebagai agen perubahan sosial sudah semestinya bukan hanya slogan tanpa aksi. Pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar cita-cita yang tak kunjung selesai. Pola-pola pragmatis hanya akan mampu memenuhi kebutuhan instan. Datang ke kelas, tugas, lulus, lalu mendapatkan kerja. Pendidikan digalakan bukan untuk korporasi, bukan untuk pemerintahan. Pendidikan digalakan untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang utuh. Berintelektual dan memiliki moral kerakyatan, kemanusiaan, serta keadilan yang tinggi.

Kesempatan untuk bergerak kini sebenarnya terbuka lebar. Setelah kejatuhan Suharto, kran kebebasan dibuka selebar-lebarnya. Beberapa aktivitas legal draft sudah diupayakan tuk menekan munculnya aturan-aturan yang membelenggu orang-orang terdidik. Bekal tersebut sebenarnya mampu menjadi amunisi terpenting dalam setiap laju gerakan orang-orang terdidik.

Tampak dengan jelas jika orang-orang terdidik mampu berimprovisasi dengan rakyat, setiap kekuatan bisa digulingkan. Sejarah sudah merentangkan, bahwa orang-orang terdidik tak bisa bekerja sendiri. Gerakan yang dilakukan oleh orang-orang terdidik harus memiliki jaringan yang lebih terstruktur dengan kelompok-kelompok rakyat. Seperti kelompok tani, buruh, maupun kelompok pekerja lainya.

Lagi-lagi, jangan sampai orang-orang terdidik jatuh ke tangan bandit-bandit pemerintahan yang bersekutu dengan korporasi. Jika orang-orang terdidik jatuh ke tangan korporasi, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri semakin kentara.

Jalan Politis untuk Orang Terpelajar

Pada hakekatnya kedalaman rasa tjinta kita kepada kerdja, kepada perjuangan kaum buruh, kaum tani, dan seluruh rakyat pekerja lainya hanya bisa kita perdapat djika kita melakukan pengintegrasian setjara langsung.

–Pidato D.N Aidit dalam Konferensi Nasional Sastra dan Seni di Jakarta, 2 September 1964.

Jika pendidikan di perguruan tinggi ditujukan kepada rakyat (Aidit mengistilahkan ‘Rakyat’ adalah mereka yang terperintah, termarjinalkan, mereka yang memiliki akses terjauh terhadap kekuasaan). Maka sudah semestinya gerakan-gerakan orang terpelajar adalah praktek langsung terhadap perjuangan rakyat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN), memang ditujukan untuk kemuliaan. Namun realitasnya, KKN semakin membuat jarak antara orang-orang terpelajar dengan rakyat.

Program-program yang dijalankan orang terpelajar adalah bukti perbedaan kelas. Rakyat, yang seharunyaa dijadikan sebagai objek pengintegrasian diri oleh orang terpelajar, gagal. Karena rakyat tak dilibatkan dalam pembuatan program. Pun jika rakyat dilibatkan pembuatan program, sebagian besar muncul dari kepala orang terpelajar.

Pengintegrasian diri orang terpelajar dengan rakyat, berarti mengintegrasikan subjek dengan kecintaan maupun kebencian rakyat guna membebaskan diri dari belenggu kekuasaan. Entah kemiskinan, konflik sosial, maupun masalah yang tengah menghinggapi rakyat.

Dengan pengintegrasian diri, orang terpelajar akan merasakan secara mendalam arti sesungguhnya rakyat sebagai produk sejarah, pelaku sejarah, sampai kreator paling aktif. Orang terpelajar harus mampu melihat, apa yang menghalangi rakyat terhadap kemajuanya, kesejahteraannya, serta keadilan mana yang tak didapatkan oleh rakyat.

Setelah orang terpelajar melakukan integrasi dengan rakyat, semua masalah yang berkelindan di tengah rakyat dapat dilukiskan melalui program kerja. Dengan begitu, hakekat ‘Pengabdian Kepada Masyarakat’ benar, dan orang terpelajar bertindak dengan semestinya.

Untuk andil dalam setiap lini perjuangan rakyat, orang terpelajar wajib melakukan pengintegrasian dengan rakyat. Pengintegrasian diri antara orang terpelajar dengan rakyat hanya bisa dilakukan jika orang terpelajar mengetahui–apa yang merintangi kemajuan rakyat serta seperti apa tradisi rakyat yang harus ditelurkan melalui program kerja.

Prasetyo Wibowo

sumber: ekspresionline.com

June 5, 2015 0 comment 3 views

Load More Posts