Syarikat Dagang Islam

Bogordaily.net – Seperti diketahui, Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas diperingati setiap tanggal 12 Juli setiap tahunnya.

Cikal bakal adanya Hari Koperasi Nasional di tanah air sejak abad ke-20. Sejarah Hari Koperasi Nasional ini berawal dari Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja Pada tahun 1896.

Harkopnas tahun 2021 menginjak perayaannya yang ke-74.

Dengan tema; ‘Transformasi Digital Koperasi Menuju Bisnis Modern yang Kuat dan Bermartabat’

Dengan tagline; ‘Digitalisasi Menuju Koperasi Modern’.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Dewan Koperasi Indonesia, keberadaan koperasi di Indonesia diawali tahun 1886, tepatnya 16 Desember 1886.

Pada waktu itu R. Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto, mendirikan Hulp en Spaarbank, sebuah lembaga dengan model koperasi kredit Reiffeisen itu dimaksudkan untuk menolong kaum priyai dari lintah darat.

Sejak saat itu, koperasi mulai digiatkan dan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Perkembangan koperasi sebagai gerakan rakyat mulai muncul tahun 1908.

Gerakan yang dimotori oleh Boedi Oetomo itu ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga.

Pada tahun 1913, Organisasi Syarikat Dagang Islam, membangkitkan kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil bumi putra.

Tahun 1927, kelompok Studie Club atau Persatuan Bangsa Indonesia yang membangkitkan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi rakyat dan nasionalisme.***

sumber: bogordaily.net

Ajaran Islam adalah ajaran yang univerdal dan konfrehensif. Dia adalah ajaran sebagai rahmatan lil’alamin, sebagaimana Rasulullah SAW juga diutus sebagai rahmatan lil’alamin, dan Al-Qur’an sebagai kitab bagi alam semesta ini.

Karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa Islam hanyalah inspirasi, tetapi bukan aspirasi. Dalam sejarah bangsa ini sejak prakemerdekaan hingga paskareformasi, Islam sudah menjadi inspirasi, aspirasi, dan solusi.

Demikian dipaparkan oleh Pendiri Al-Fahmu Institute Ustadz Dr H Fahmi Salim MA dalam khutbahnya di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Jumat (25/12), dan disiarkan secara live. Dalam khutbahnya, dia mengatakan, Indonesia yang menjadi tanah air dan tumpah darah kaum muslimin ini, terbukti bahwa Islam bukan hanya inspirasi bagi bangsa dan negara. Namun, Islam juga menjadi aspirasi dan sekaligus solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, Islam sebagai inspirasi, di mana Indonesia adalah negeri yang dibebaskan dari penjajahan kaum kuffar yang diperjuangkan para suyuhada dan ulama. Ajaran Islamlah yang menginspirasi bangsa ini untuk merdeka dari penjajahan asing, sejak abad 16, dengan meletusnya perang sabil berabad-abad di seluruh nusantara.

“Dengan inspirasi ajaran Islam, yaitu jihad di jalan Alah SWT, maka lahirlah resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, yang memantik seluruh perlawanan kaum santri, ulama, ummat Islam, di Surabaya untuk menghadang masuknya kembali Belanda ingin menjajah yang baru saja diproklamasikan,” katanya.

Kemudian, Islam juga yang menginsipireasi lahirnya negara bangsa melalui kesepakatan para founding fathers dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dilanjutkan pada 18 Agustus 1945, dan lahirnya dekrit presiden pada 1959 yang menyatakan, bahwa Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan dan menjadi ruh bagi Pancasila yang tidak bisa dipisahkan.

“Nasionalisme lahir di Indonesia karena dorongan dan spirit Islam,” kata Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Kedua, Islam sebagai aspirasi. Dia mengatakan, eksistensi ormas Islam yang lahir jauh sebelum Republik ini diproklamasikan, melahirkan aspirasi dan perjuangan ummat dari Islam agar menjadi ajaran dalam tatanan kehidupan keluarga, individu, berbangsa, dan bernegara. Lahirlah Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Ummat Islam, Alwasliyah, dan lainnya.

“Itu menunjukkan tumbuhnya aspirasi ummat agar ajaran Islam dilindungi dan diakomodasi oleh negara yang diperjuangkan oleh para ulama pejuang Islam serta komponen bangsa lainnya,” katanya.

Tak hanya ormas Islam, dengan hadirnya pula partai politik (parpol) Islam pada masa orde lama, orde baru, dan paskareformasi, menunjukkan bahwa aspirasi Islam sudah ada dan menjadi fakta sejarah dan fakta sosiologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia.

“Bahkan negara Indonesia mengakomodir aspirasi ummat Islam dengan lahirnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, UU Pengelolaan Dana Haji, UU Jaminan Halal, UU Perbankan Syariah, untuk menjadi solusi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bahkan lolosnya UU tersebut didukung oleh partai nasionalis,” katanya.

Maka jadilah ajaran Islam yang mayoritas penduduknya di Indonesia ini menjadi sumber inspirasi sekaligus asprirasi dan menjadi solusi dalam permasalahan kehidupan bangsa dan negara. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan bernegara. “Maka tidak tepat kalau ada oknum yang mengatakan bahwa agama cukup menjadi inspireasi saja,” katanya. (Aza)

sumber: indonesiainside.id

sumber: timesindonesia.co.id

Pandemi Covid-19 menenggelamkan berbagai isu penting lainnya yang dialami warga bangsa. Minggu, 12 Juli 2020, Indonesia merayakan ulang tahun ke-73 koperasi. Namun, tidak banyak media yang menulis tentang hari bersejarah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai jiwa dan semangat bangsa ini, yakni kegotongroyongan. Koperasi acap disebut sebagai sokoguru atau tiang penopang ekonomi bangsa.

Namum, dalam realita, peran koperasi masih minim. Koperasi belum menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Ada pertumbuhan yang cukup luas, tetapi kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih tertinggal dari perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT.

Sebagai badan hukum yang sesuai jiwa bangsa ini, koperasi sudah digemakan sejak awal kemerdekaan dan cikal bakalnya sudah muncul sejak abad ke-19.

Koperasi merupakan badan usaha penting bagi bangsa ini. Pertama, koperasi adalah badan usaha yang sesuai jiwa bangsa ini, yakni semangat gotong royong. Kedua, jauh sebelum kemerdekaan, koperasi sudah dikembangkan di Indonesia.

Koperasi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1896 saat Raden Aria Wiraatmadja, patih Purwokerto, Jateng, mendirikan koperasi kredit untuk pegawai negeri. Peran koperasi waktu itu mampu mengurangi kegiatan para lintah darat.

Pada 1908, Boedi Oetomo mengembangkan koperasi. Langkah itu dilanjutkan oleh Syarikat Dagang Islam tahun 1913. Kalangan pedagang tekstil bumiputra saat itu mengembangkan bisnis mereka lewat koperasi. Para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dipelopori Muhammad Hatta ikut memopulerkan koperasi di Tanah Air.

Koperasi di Indonesia pertama kali menggelar Kongres Gerakan Koperasi di Tasikmalaya, 12 Juli 1947. Dihadiri 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, kongres ini menjadi hari lahir koperasi yang diperingati setiap tahun.

Bagaimana koperasi di Indonesia saat ini? Koperasi di Indonesia cukup unggul dalam soal simpan pinjam. Namun, di bidang produksi dan distribusi barang dan jasa, koperasi kalah bersaing dengan PT. Padahal, di luar negeri, banyak koperasi yang sukses. Bukan saja di jalur produksi dan distribusi barang, melainkan juga di sektor jasa keuangan.

Di luar negeri, koperasi sudah menunjukkan peran yang signifikan. Seperti diberitakan Guardian, The International Co-operative Alliance, pada 2011 menerbitkan daftar 300 koperasi dengan pendapatan terbesar tahun 2010. Credit Agricole Group, koperasi di Prancis yang bergerak di bidang perbankan meraih pendapatan US$ 103,5 miliar atau setara Rp 1.550 triliun. Groupe Case D’Epargne, koperasi asal Prancis yang bergerak di bidang perbankan meraih pendapatan US$ 58,5 miliar di tahun yang sama.

Di Jepang ada Zen-Noh, koperasi yang bergerak di bidang agribisnis dan kehutanan dengan pendapatan US$ 57 miliar. Zenkyoren, koperasi di Jepang yang bergerak di bidang yang sama membukukan penjualan US$ 52,3 miliar.

Indonesia lebih mengenal Rabobank Group, koperasi yang bergerak di bidang perbankan dengan pendapatan US$ 43 miliar atau setara Rp 645 triliun pada tahun 2010. Di Jerman ada Edeka, koperasi yang menguasai 26% jaringan supermarket di Jerman.

Menurut The Monitor, pada 2014, omzet 300 koperasi terbesar di dunia mencapai US$ 2.164 triliun. Groupe Credit Argicole membukukan turnover US$ 70,9 miliar. Kaiser Permanente dari AS meraih penjualan US$ 67,4 miliar. Sekitar 41% dari penjualan 300 koperasi terbesar dunia dikontribusi sektor asuransi. Pangsa penjualan sektor pertanian 30%, perdagangan 19%, dan perbankan 6%.

Menurut online data system (ODS) Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, per 31 Desember 2019, jumlah koperasi aktif di Indonesia 123.048 unit. Dari jumlah itu, 35.761 unit telah memiliki sertifikat NIK dan 45.489 unit di antaranya melaporkan pelaksanaan rapat anggaran tahun (RAT) secara rutin. Omzet koperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 mencapai Rp 154,72 triliun dengan jumlah tenaga kerja 614.997 orang. Jumlah ini belum termasuk mereka yang bekerja di perusahaan milik koperasi. Omzet koperasi se-Indonesia ini hanya setara penjualan satu atau dua korporasi besar di Indonesia. Karena itu, peran koperasi harus diperkuat.

Presiden Jokowi pada Hari Koperasi tahun 2015 pernah melontarkan gagasan “mengkorporasikan” koperasi. Koperasi perlu mengimplementasikan nilai-nilai good corporate governance (GCG) yang selama ini diusung oleh korporasi. Nilai-nilai itu adalah transparansi, kejujuran, tangggung jawab, akuntabilitas, dan ekualitas.

Dengan menjalankan GCG, koperasi menjadi lebih profesional dan dapat menangkap peluang usaha serta bersaing dengan korporasi. Koperasi harus memiliki mekanisme yang memperpendek proses pengambilan keputusan.

Ada sejumlah koperasi di Indonesia yang sukses. Sebutlah Koperasi Baitul Qirads Baburayan Ekspor Kopi di Aceh, Koperasi Kopinkra Silungkang Pengrajin dan Ekspor Tenun di Sumbar, Koperasi Agro Niaga Jabung, Koperasi Peternakan dan Susu di daerah Pangalengan dan Malang, Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim yang memiliki perdagangan ritel, pujasera, serta pertokoan.

Di NTT ada Kopdit Pintu Air. Didirikan tahun 1995 di Kabupaten Sikka, Flores, koperasi ini memiliki 231.477 anggota dengan total aset Rp 1,2 triliun pada tahun 2019. Contoh lain adalah Kopdit Obor Mas yang merupakan salah satu pelopor koperasi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Memiliki 95.249 orang anggota, Obor Mas bertotal aset Rp 750 miliar.

Ada koperasi peternakan susu di Pangalengan dan Malang, serta Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) juga memiliki unit usaha yang menonjol. Kisel merupakan suatu prototipe koperasi modern. Koperasi ini bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk telekomunikasi, power engineering, dan jasa umum. Kisel berhasil menduduki peringkat ke-94 dari 300 koperasi besar dunia.

Sebagai badan hukum, koperasi acap dijadikan kedok investasi bodong. Para pihak yang tidak bertanggung jawab menipu masyarakat dengan kedok koperasi. Salah satunya adalah Indosurya. Koperasi ini memiliki tagihan Rp 13,8 triliun milik 5.271 anggota.

Cukup banyak kasus penipuan berkedok koperasi. Pengurus koperasi mengimingi-imingi return puluhan hingga ratusan persen setahun kepada anggota yang bersedia menyimpan dananya. Selain Indosurya, dalam lima tahun terakhir ada kasus Koperasi Pandawa Lima yang berkantor pusat di Depok.

Untuk mengatasi kasus penipuan berkedok perusahaan investasi dan koperasi, sejak 2016, Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI merupakan wadah koordinasi antarregulator, antarinstansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait untuk menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Kita menghargai langkah Kementerian Koperasi dan UKM untuk mewujudkan modernisasi koperasi. Pemerintah kini melakukan tiga hal, yakni pertama, mengembangkan model bisnis baru yang inovatif untuk digitalisasi koperasi. Kedua, fokus pada penguatan koperasi sektor riil. Ketiga, transformasi koperasi mahasiswa, pemuda, dan komunitas kreatif.

Kemajuan koperasi pada masa akan datang tidak terletak pada digitalisasi yang digunakan pada setiap proses, melainkan pada penerapan good governance atau tata kelola yang baik. Koperasi harus dikelola dengan lebih transparan, jujur, akuntabel, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi ekualitas. Tanpa tata kelola yang baik, asas kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi, dan gotong royong tak ada artinya. Koperasi sebagai sokoguru akan sekadar menjadi slogan.

sumber: beritasatu.com

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3361

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3368

MUDANEWS.COM, Jombang – Tema Silaturrahim Nasional “Kebangkitan Ekonomi Keumatan Berbasis Pesantren Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Indonesia Berdikari” ini lahir dari diskusi panjang di kalangan penggiat Gerakan Daulat Desa (GDD), Pimpinan Pusat Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3), dan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) di Jakarta, yang kemudian bekerja sama secara khusus dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur.

Betapa tidak, kebangkitan ekonomi keummatan, semakin hari dirasakan menjadi magnit penting dari arah perekonomian bangsa Indonesia masa depan, di tengah semakin merebaknya polarisasi ekonomi sekular-kapitalis dan ekonomi sosialis-komunis yang cenderung semakin mengkhawatirkan.

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa ekonomi sekular-kapitalis dan sosialis-komunis sangat tidak cocok dengan tujuan Indonesia merdeka, khususnya semangat sila ke- 5 Pancasila; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketidakcocokan yang menyebabkan, selama ini, dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, ekonomi keummatan cenderung terombang ambing sekedar menjadi barang dagangan politik belaka.

Jika ditelisik ke belakang, tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam era awal pergerakan kebangsaan di Indonesia, bahkan jauh hari sebelum kemerdekaan, berdirinya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905, diketahui menjadi fondasi berdirinya Gerakan Politik Syarikat Islam. Dari semangat membangun perekonomian ummat melalui Syarikat Dagang Islam inilah, para pendiri Nahdhatul Ulama (NU) yang pada akhirnya lahir tahun 1926, mendirikan Syarikatul Innan Nahdhatul Hujjan jauh hari sebelumnya, tepatnya pada tahun 1920. Artinya, embrio berdirinya NU tidak luput dari semangat kebangkitan ekonomi.

Di sisi lain, walaupun berperan sebagai lembaga pendidikan agama, Pondok Pesantren di Indonesia, acapkali menanamkan spirit melahirkan santri-santri yang mandiri ekonomi, sosial, dan budaya dengan semangat gotong royong. Spirit ini dinilai cenderung positif sebagai ikhtiar dalam mewujudkan cita Indonesia Berdikari.

Sejatinya, ekonomi keummatan merupakan solusi untuk mengatasi hajat hidup, hajat mandiri, dan hajat sejahtera rakyat Indonesia yang sebenarnya. Negara dan pemerintah menyebutnya sebagai ekonomi kerakyatan. Dua istilah yang kemudian dipandang sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Pada faktanya, pemerintah cenderung fokus membangun ekonomi kerakyatan dengan sungguh-sungguh. Lahirnya semangat “Membangun Indonesia dari Pinggir” dan “Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia dari Desa” dibuktikan dengan keberpihakan APBN dan distribusinya ke berbagai belahan desa di Indonesia.

Mengingat Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan saksi sejarah berdirinya NU di Indonesia, para penggiat kegiatan Silaturrahim Nasional, mempelajari dengan seksama betapa pesantren ini dapat dijadikan sebagai role model Pusat Pergerakan Ekonomi Keumatan Berbasis Pesantren, sebab, meskipun posisinya berada di Jawa Timur, namun wilayah pendampingannya ternyata sudah sampai ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Silaturrahim Nasional ini diisi dengan Dialog Solutif, dengan menghadirkan Bapak Ir. Mindo Sianipar (Anggota DPR RI Komisi IV). Ia adalah seorang penggiat Ekonomi Kerakyatan yang berpusat di Kabupaten Mojokerto sekitarnya melalui ragam kegiatan budi daya pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan yang sdh berpuluh puluh tahun lamanya menggerakkan ekonomi rakyat hampir diseluruh pelosok nusantara sebagai tugas yang diemban beliau dari partai politik beliau.

Selanjutnya, seyogyanya Bapak Saefullah Mashum, Ketua Umum JHQ-NU 2018-2023 dan Ketua Yayasan Gerakan Kebajikan Pancasila, yang secara khusus akan mendeskripsikan perkembangan pergerakan dan kebangkitan ekonomi ummat di lingkungan NU dan Pondok Pesantren hadir bersama kita, akan tetapi tugas mendadak beliau keArab Saudi membuat beliau tdk bs bersama sama dgn kita sembari memohon kemaafan dari kita semua. Dan yang teramat pentingnya, penyelenggara secara khusus juga menghadirkan KH Solahuddin Wahid (Gus Solah), sebagai Tokoh Senior di tubuh NU dan Pondok Pesantren di Indonesia sekaligus Pengasuh pondok pesantren Tebuireng.

Tujuan Silaturrahim Nasional ini, antara lain: pertama, membangun sinergitas dan membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam bingkai pengembangan ekonomi keummatan. Kedua, mendorong peran pemerintah dalam keberpihakan pengembangan ekonomi keummatan. Ketiga, memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia dimulai dari Desa dan Pesantren. Keempat, memperkuat peran desa untuk mengelola diri sendiri secara mandiri melalui penguatan aliran dana APBN ke Desa dan Pesantren di Indonesia.

Sejauh ini, tujuan di atas mencoba membingkai ragam problematika dan peluang dalam menatap Kebangkitan Ekonomi Keummatan Berbasis Pesantren Sebagai Ikhtiar dalam Mewujudkan Indonesia Berdikari di masa depan.

sumber: mudanews.com