IBC, RANTAU PRAPAT – Mengingat banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan sakit pasca pemungutan suara pada Pemilu 2019 alangkah baiknya jika sistem pemilihan umum kedepan dipisah antara pemilihan serentak nasional dengan pemilihan serentak daerah
“Sampai Jum’at, 26 April 2019, jumlah korban jiwa akibat kelelahan dan menanggung beban yang berat dalam proses penghitungan suara yang mencapai 225 orang. Ditambah ratusan orang lainnya yang sakit, alangkah baiknya jika sistem pemilihan umum kedepan dipisah antara pemilihan serentak nasional dengan pemilihan serentak daerah,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva, saat menjadi narasumber dalam acara Silaturrahmi Dialog Kebangsaan dengan tema “Problematika Pemilu 2019 dalam Perspektif Hukum Positif” di Restoran Keraton, Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Sumatera Utara, Jum’at (26/4/2019).
Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini menambahkan harus ada pemisahan antara pemilu nasional dan daerah.
“Tujuannnya adalah untuk fokus kampanye daerah dan nasional. Kalau seragam ya kepentingan nasional semua, padahal kepentingan daerah berbeda-beda,” tutur Hamdan.
Menurut Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tersebut kita perlu ubah Undang-Undang dan sistem pemilihan umum dalam rangka perbaikan. Sekarang ini sistem demokrasi mengalami pembusukan dengan implikasi yang luar biasa. Korupsi tidak akan berhenti dan KPK akan terus menangkap pejabat korup jika sistem ini tidak diganti. Salah satu yang harus diubah adalah dari sistem proporsional terbuka yang menjadikan pemilu liberal kepada proporsional tertutup.
“Sistem proporsional tertutup memberikan ruang diskresi di partai politik untuk memberikan kesempatan pada kader terbaik menjadi anggota dewan. Selain itu, dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya tinggal mencoblos partai politik saja. Namun, sebelum sistem proporsional tertutup dilakukan, partai politik harus melakukan transparansi, nah transparansi dan pengawasan ketat hanya bisa dilaksanakan jika pendanaan partai politik dibiayai oleh negara,” ujar Hamdan.
Ia menambahkan dengan sistem proporsional terbuka sekarang ini terbukti, pemilu sekarang menjadi sangat rumit.
“Seharusnya pemilu membuat masyarakat lebih enjoy dan partai politik pun lebih enjoy. Namun, dapat kita lihat sekarang terjadi kerumitan dalam pemilu, juga kerumitan bagi petugas di KPPS sampai tingkat PPK dalam melakukan rekapitulasi,” kata Hamdan lagi. Disamping itu, lanjut Hamdan, pergantian sistem juga dapat mengurangi ketegangan dan mengurangi tingkat stres atau tekanan batin petugas dilapangan.
“Pergantian sistem juga dapat mengurangi ketegangan dan mengurangi tingkat stres petugas di lapangan.” pungkasnya.
Dalam acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Al Washliyah, Unversitas Al Washliyah dan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Labuhanbatu, juga dihadiri oleh Sabar Abdil selaku Presidium MD KAHMI Labuhanbatu beserta senior KAHMI, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah Amran Arifin, MD KAHMI Medan Bustami Manurung, Ketua KPU Labuhanbatu Adi Wahyudi, Komisioner Badan Pengawas Pemilu kabupaten Labuhanbatu, serta kader dan alumni HMI se-kabupaten Labuhanbatu.
Penulis : Fikri FH
Editor : YES
sumber: indonesiaberita.com