Siti Zuhro

JAKARTA, AYOBOGOR.COM — Dinamika politik pascapemilu 2019 terus bergulir. Sejumlah pihak juga telah mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dihilangkan. Sejumlah nama dijagokan akan muncul ke pentas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro menyebut, nama-nama yang muncul nantinya akan banyak berasal dari kepala daerah yang menjabat saat ini. Suatu pola yang sebelumnya sudah ditempuh Joko Widodo (Jokowi) sebelum menjabat presiden.

“Tidak tertutup kemungkinan nama yang akan muncul dari kepala daerah adalah Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Anies Baswedan (DKI Jakarta) dan Nurdin Abdullah (Sulawesi Selatan),” ungkap Siti kepada Republika, Senin (14/10).

Tak hanya dari kalangan kepala daerah, Siti juga memperkirakan sejumlah tokoh nasional akan ikut mencuat pada 2024 mendatang. “Banyak lah, bisa jadi Pak Mahfud MD dan Hamdan Zoelva juga,” kata Siti menyebut kedua nama yang sama-sama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Namun, jelas Siti, semua nama itu akan muncul jika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold benar-benar dihilangkan. Atau setidaknya diturunkan besaran angkanya.

Presidential threshold diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana partai politik bisa mengusung pasangan capres dan cawapres jika memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional. Syarat ini telah dikritik sejumlah pihak, salah satunya oleh Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie.

“Kalau dihapuskan atau diturunkan, maka akan memungkinkan setiap partai yang ada di DPR bisa mengusung calon presiden. Di situ kontestasinya akan seru. Mulai banyak nama alternatif yang akan muncul,” papar Siti.

Siti menambahkan, prasyarat lain yang akan menentukan nama baru muncul pada 2024 mendatang adalah jika mekanisme pemilihan presiden tetap secara langsung.

“Kalau nanti yang milih MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara kan jadinya elitis pemilihannya,” kata peneliti senior LIPI itu.

Seperti diketahui, wacana untuk kembali menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengemuka akhir-akhir ini. Perubahan itu akan dimungkinkan jika partai-partai yang berada di parlemen saat ini sepakat melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Sejumlah nama yang disebutkan Siti tak terlepas dari dinamika politik akhir-akhir ini. Di mana sejumlah partai masih melakukan konsolidasi. Seperti Gerindra dan Demokrat yang dinilai banyak pihak akan segera bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024.

sumber: ayobogor.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dinamika politik pascapemilu 2019 terus bergulir. Sejumlah pihak juga telah mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dihilangkan. Sejumlah nama dijagokan akan muncul ke pentas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro menyebut, nama-nama yang muncul nantinya akan banyak berasal dari kepala daerah yang menjabat saat ini. Suatu pola yang sebelumnya sudah ditempuh Joko Widodo (Jokowi) sebelum menjabat presiden.

“Tidak tertutup kemungkinan nama yang akan muncul dari kepala daerah adalah Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Anies Baswedan (DKI Jakarta) dan Nurdin Abdullah (Sulawesi Selatan),” ungkap Siti kepada Republika, Senin (14/10).

Tak hanya dari kalangan kepala daerah, Siti juga memperkirakan sejumlah tokoh nasional akan ikut mencuat pada 2024 mendatang. “Banyak lah, bisa jadi Pak Mahfud MD dan Hamdan Zoelva juga,” kata Siti menyebut kedua nama yang sama-sama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Namun, jelas Siti, semua nama itu akan muncul jika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold benar-benar dihilangkan. Atau setidaknya diturunkan besaran angkanya.

Presidential threshold diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana partai politik bisa mengusung pasangan capres dan cawapres jika memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional. Syarat ini telah dikritik sejumlah pihak, salah satunya oleh Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie.

“Kalau dihapuskan atau diturunkan, maka akan memungkinkan setiap partai yang ada di DPR bisa mengusung calon presiden. Di situ kontestasinya akan seru. Mulai banyak nama alternatif yang akan muncul,” papar Siti.

Siti menambahkan, prasyarat lain yang akan menentukan nama baru muncul pada 2024 mendatang adalah jika mekanisme pemilihan presiden tetap secara langsung. “Kalau nanti yang milih MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara kan jadinya elitis pemilihannya,” kata peneliti senior LIPI itu.

Seperti diketahui, wacana untuk kembali menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengemuka akhir-akhir ini. Perubahan itu akan dimungkinkan jika partai-partai yang berada di parlemen saat ini sepakat melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Sejumlah nama yang disebutkan Siti tak terlepas dari dinamika politik akhir-akhir ini. Di mana sejumlah partai masih melakukan konsolidasi. Seperti Gerindra dan Demokrat yang dinilai banyak pihak akan segera bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024.

sumber: republika.co.id

Jakarta: Anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro mengimbau masyarakat legawa terhadap siapa pun pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal ini khususnya berlaku pada pemilihan presiden (pilpres).

“Kita berharap pemilu yang husnul khatimah, pemilu yang betul-betul memuliakan siapa pun yang menang, bukan pemilu khususnya pilpres yang menistakan siapa pun yang menang,” kata Siti di KAHMI Center, Senopati, Jakarta Selatan, Minggu, 21 April 2019.

Ia mengingatkan siapa pun pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung di kontestasi demokrasi tertinggi itu harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Pasalnya, pada akhirnya, pemenangnya adalah pilihan rakyat.

Dirinya mengharapkan pemilu kali ini berkualitas. Para kontestan pun diminta untuk bersikap kesatria dalam menerima hasil hitung riil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 22 Mei 2019.

“Biarlah Pak Jokowinya menang dengan kesatria, biarlah Pak Prabowo memang dengan kesatria,” tutur peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.

Di sisi lain, masyarakat juga harus ikut mengawal penghitungan yang sedang dilakukan KPU selama satu bulan ke depan. Dirinya mengutuk bila ada segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses ini.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Presidium Majelis Presidium KAHMI Hamdan Zoelva. Dia meminta seluruh warga untuk bersabar menunggu hasil akhir penghitungan suara KPU. Publik diharap mengawal penghitungan itu agar berlangsung jujur, adil serta berintegritas.

“KAHMI mengajak seluruh warga, para kontestan, tim kampanye serta simpatisan masing-masing untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kita jadikan pemilu ini sebagai momentum untuk kemajuan dan kejayaan bangsa,” kata Hamdan.

Untuk itu, KAHMI meminta seluruh penyelenggara pemilu dan aparat, yakni KPU, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian RI untuk menyelesaikan segala masalah pemilu dengan cepat, jujur, dan transparan. Mereka harus menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan bekerja secara profesional, berintegritas, dan tidak memihak.

“Hal yang terpenting bagaimana penyelenggara pemilu menjaga suara rakyat agar enggak disalahgunakan. Penyelenggara pemilu harus profesional, jujur, bekerja dengan amanah dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemilu,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Pemilu sudah berlangsung pada Rabu, 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, publik memilih secara bersamaan presiden serta wakilnya di DPR, DPRD, dan DPD.

Berdasarkan hitung cepat, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf diprediksi memenangkan Pilpres 2019. Jokowi-Ma’ruf meraih 54 persen suara, sedangkan rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 45 persen.

(OGI)

sumber: medcom.id