KIBLAT.NET, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menegaskan, maraknya pemimpin yang kerap mengumbar janji, namun begitu mudah mengingkarinya disebabkan oleh sistem demokrasi yang berlaku saat ini.
“Persoalan janji pemimpin itu muncul pada pemerintahan dengan sistem demokrasi seperti ini,” kata Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH saat menjadi pembicara di acara Diskusi Publik Pra Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia Ke-5, di Kantor MUI Pusat Jakarta, Kamis (04/06).
Hamdan menjelaskan bahwa sebelum diberlakukannya pemilihan secara langsung, dulunya pemimpin dipilih oleh lembaga perwakilan. Dengan sistem ini yang terjadi adalah maraknya praktik suap calon pemimpin di daerah kepada anggota DPRD setempat.
Kemudian, pemilihan diubah dengan pemilihan langsung. Tujuannya, agar dapat menghilangkan praktik politik transaksional antara dewan dan kepala daerah. Namun, yang terjadi adalah para calon pemimpin semakin banyak mengumbar janji, dan justru aksi suap langsung diarahkan kepada rakyat yang akan memilih langsung kepala daerahnya.
Menurut Hamdan, praktik demokrasi ini telah menuai kegagalan di berbagai negara yang baru menerapkannya. Negara-negara yang gagal menjalankan sistem buatan Barat ini kebanyakan berada di wilayah Asia dan Afrika. Namun, pada kenyataannya proses penerapan itu masih saja dilakukan.
“Apakah proses itu sukses atau menemui ajalnya kita tidak tahu sistem yang kita gunakan ini,” ungkap Hamdan.
Janji pemimpin kepada rakyat akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam Ijtima’ Ulama ke-5 di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal. Acara yang akan dihadiri ulama fatwa dari seluruh Indonesia itu akan berlangsung mulai tanggal 7-10 Juni mendatang.
Reporter : Imam S.
Editor: Fajar Shadiq
sumber: kiblat.net