MerahPutih.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyoroti tindakan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menolak menandatangani surat izin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama unsur penegak hukum.
Ketua bidang pemuda dan olahraga PB SEMMI, Silmi mengatakan, penolakan itu membuat publik curiga. Menurutnya, dengan penolakan dari Azis Syamsuddin patut menduga pimpinan DPR tak konsisten dalam upaya penegakan hukum.
“Penolakan RDP membahas kasus Djoko Tjandra membuat masyrakat bingung akan kepastian proses hukum skandal Djoko Tjandra. Jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra,” jelas dia.
Ia mengakui, alasan Azis Syamsuddin tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi III dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif. Hal ini karena melanggar tata tertib DPR.
Pasalnya, dalam Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I Tata Tertib (Tatib) DPR dinyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Namun, kasus Djoko Tjandra ini sudah mempermalukan hukum di Indonesia. Sehingga pengusutannya tak bisa ditunda lagi.
“Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan, karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam katagori urgent” jelasnya.
Silmi mendesak penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang membantu Djoko Tjandra ke Indonesia selain dari intitusi Polri. Baik di internal aparat maupun eksternal.
“Semua mesti dikupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia,” tutup Silmi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan kelapangan ke mitra kerjanya Kepolisian,Kejaksaan dan Kemenkumhan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kasus dokumen berupa surat jalan Djoko Tjandra. Ia meminta semua pihak tak berdebat masalah administrasi.
“Karena saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja,” tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7).
Azis menjelaskan berdasarkanTatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.
Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang. (Knu)
sumber: merahputih.com