SI Madura

Tjokroaminoto, Pimpinan Pusat Sarekat Islam (SI), bertandang ke Duko, Sumenep, Madura, 15 Desember 1916.

Kedatangan sang guru Sukarno tersebut untuk meninjau persoalan garam di Madura nan memicu ketegangan.

Hasil investigasi Haji Syadzili, Pimpinan SI Sampang, Madura, bersama Hasan bin Semit memutuskan biang keladi sengkarut masalah garam tak lain pemerintah Belanda karena mematok harga jual garam terlalu murah.

Para petani dan produsen tentu merugi. Mereka pun berkonsolidasi melakukan aksi besar-besaran. Konsolidasi nan dihadiri langsung Tjokroamnito melahirkan petisi.

“Pemerintah selaku pemegang monopoli garam, harus menaikkan harga dari 10 menjadi 25 gulden tiap koyang (satu koyang 30 pikul atau setara 1.825 Kg),” sebagaimana dikutp Kuntowijoyo pada Agama Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913-1920.

Petisi itu ternyata bergulir deras dan merembet ke persoalan-persoalan teknis. Laporan kecurangan timbangan agen pemerintah, protes besarnya biaya pembersihan kotoran dan perbaikan tambak garam, pun menjadi rentetan tuntutan.

Selagi para petani terus melancarkan aksi, Tjokroaminoto selaku pucuk Pimpinan SI, bersama Haji Syadzili dan tokoh-tokoh SI Madura, melakukan audiensi dengan Gubernur Jendral Hindia Belanda pada 1 Maret 1917.

Mereka membawa petisi tersebut sebagai pokok pembicaraan. “Masalah harga garam ditangani SI secara konstitusional,” tulis Kuntowijoyo.

Lain SI, lain pemerintah kolonial. Bukan membalas melalui jalur-jalur resmi, pemerintah malah berakrobat.

Melalui Direktur Zoutregie atau Jawatan Garam, pemerintah menghembuskan isu ke akar rumput bahwa Haji Syadzili hanya mewakili suara pemilik tambak garam, bukan petani dan pekerja.

Para petani termakan isu. Demi mementahkan isu tersebut, SI Madura membeberkan bukti betapa buruk kondisi kerja dan upah di pabrik garam milik pemerintah.

Di pabrik garam, “kondisi kerja begitu jelek sehingga anak-anak perempuan di bawah umur harus bekerja pada giliran malam dan harus menginap di barak-barak pabrik, tidur di lantai berdempet-dempet seperti ikan sardin,” tulis laporan Oetoesan Hindia, koran terbitan SI, edisi 28 September 1918.

Polemik dan tarik-menarik kepentingan garam di Madura menjadi isu besar hingga menjadi bahasan agenda pokok di sidang Volksraad (selaik DPR kini).

Abdul Muis, wakil SI di Volksraad cukup vokal. Perdabatan demi perdebatan terjadi. Dewan lantas merekomendasikan harga 15 gulden, dari tuntutan 25 gulden.

Kendati tidak berkabul penuh, mempertimbangkan perjuangan maksimal jalur konstitusional para pimpinan SI di pusat, “pemimpin-pemimpin SI di Madura secara implisit mendukung rekomendasi tersebut,” tulis Kuntowijoyo.

Meski rekomendasi Volksraad telah terbit, kenyataan di lapangan masih mengawang. Tak ada perubahan.

SI kembali berusaha mendorong perwujudan nyata keputusan itu. Serangkaian pertemuan kembali digelar. Sebanyak 448 pemilik tambak dari 23 desa dan pekerja mengaku mewakili 15.000 suara, berkumpul di Sampang, 5 Desember 1918.

Keesokan harinya, pertemuan sejenis diadakan di Sumenep. Lalu menjalar ke Pamekasan, dua hari kemudian.

Pertemuan maraton SI membuat gerah pemerintah Hindia Belanda. Mereka menawarkan jalan tengah dengan membentuk komisi bersama melibatkan semua unsur.

Komisi berisi 7 anggota. Terdiri dari 4 orang Belanda, dan 3 orang Bumiputera, termasuk Haji Syadzili. Ketua Komisi dipegang Direktur Jawatan Garam.

Bagi pemerintah, Syadzili merupakan unsur pemilik tanah, sedangkan dua anggota bumiputera lain mewakili pekerja dan dewan.

Tarik ulur perundingan garam di Komisi berlarut-larut. Imbasnya, Syadzili mendapat kritik pedas dari sesama anggota SI Sampang saat kongres tahunan SI, 1919.

Sosrodanukusumo menuduh Syadzili telah gagal membela hak-hak produsen garam.

“Politik garam bagi SI di Madura telah meminta korban, baik martabat maupun kepercayaan. Penundaan-penundaan dan ketidakpastian mengenai kenaikan itu agaknya telah menyebabkan erosi dalam keanggotaan SI,” tulis Kuntowijoyo.

Di samping itu, pada tingkat pemimpin telah timbul gesekan-gesekan. Hal ini, di antara alasan-alasan lain, menandai merosotnya SI di Madura pada 1920-an.

Harga garam menjadi 15 gulden tiap koyang, sebagaimana rekomendasi Volksraad pada 1918, baru terwujud pada 1923.

Apa boleh buat. Saat itu, asinnya harga garam sudah terlanjur membuat kepercayaan petani garam terhadap SI Madura berkarat. (*)

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com

Sarekat Islam (SI), menurut Sartono Kartodirdjo dalam buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru jili II: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme merupakan organisasi pertama dalam sejarah Indonesia (saat itu masih Hindia Belanda) yang mampu memobilisasi massa secara besar-besaran baik di kota maupun desa. Mobilisasi tersebut menimbulkan pergolakan yang mengganggu stabilitas kekuasaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah kolonial berusaha membatasi kekuatan SI dengan jalan hanya mengizinkan SI lokal.

       Delegasi SI sebagai upaya mendapatkan izin, menemui gubernur jenderal Idenburg pada 29 Maret 1913. Sebagai tokoh politik etis Idenburg menaruh simpati kepada SI. Akan tetapi banyak orang Belanda terutama pemilik perusahaan besar dengan banyak buruh merasa khawatir dengan perkembangan SI yang semakin besar.

     Idenburg memainkan strateginya. Sembari menunda keputusan tentang status hukum SI dia memacu aparat pemerintah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai SI. Maka pada 30 Juni 1913 pemerintah memutuskan mengakui SI tidak sebagai satu kesatuan melainkan hanya setiap cabangnya secara terpisah. Pemerintah berdalih SI yang sangat besar akan mustahil dikendalikan oleh suatu pengurus pusat. Parakitri T Sibolon dalam bukunya Menjadi Indonesia menyatakan alasan sebenarnya adalah ketakutan. Pemerintah berusaha agar dapat mengendalikan SI.

       SI dengan terpaksa menerima keputusan pemerintah. Maka setiap “cabang” SI dialihkan menjadi SI “lokal”. Sebagai upaya memilihara kerja sama antar SI lokal dibentuklah pengurus pusat baru yang terkenal dengan nama Centrale Sarekat Islam (CSI). Meski berusaha dibendung oleh pemerintah kolonial SI sampai batas-batas tertentu mampu berkembang.

       SI lokal tumbuh di berbagai tempat layaknya cendawan di musim penghujan. Madura adalah salah satu daerah di luar Jawa tempat SI pernah berkembang. Kuntowijoyo dalam bukunya Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940 secara lengkap mengulas perkembangan SI Madura sejak awal berdiri hingga keruntuhannya.

       Madura secara geografis sangat dekat dengan Jawa. Namun demikian memilki kebudayaan yang berlainan dengan Jawa. Menurut Kuntowijoyo ada kaitan yang kuat antara masyarakat Madura dengan ekologinya yang didominasi tegal. Berbeda dengan Jawa yang cenderung ke sawah. Pemerintah kolonial sendiri beranggapan bahwa tidak mungkin timbul gerakan sosial di Madura. Pandangan tersebut muncul akibat keengganan masyarakat yang mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan pemerintah kolonial sehingga muncul asumsi bahwa solidaritas sosial masyarakat telah menurun. Maka kehadiran dan perkembangan SI di Madura merupakan sebuah kejutan.

       SI Madura pertama kali lahir pada tahun 1913 di Sampang. Bukan sebuah kebetulan jika Sampang menjadi tempat bermulanya organisasi pergerakan di Madura. Pada masa tersebut Sampang merupakan kota dagang yang makmur. Para pedagang pribumi memiliki pengaruh dominan dalam masyarakat manakala pengaruh tradisi bangsawan tidak terlalu menonjol.

          Pendiri SI pertama di Madura adalah Mas Gondosasmito alias Haji Syadzili. Mulanya Haji Syadzili adalah seorang mantri guru di sekolah umum pemerintah, namun dipecat sekembalinya dari menunaikan ibadah haji. Haji Syadzili kemudian mengadu nasib sebagai pedagang beras setelah belajar bisnis dari istrinya yang merupakan seorang perempuan pedagang yang sukses.

       Haji Syadzili tertarik dengan SI. Dia bersama temannya Pak Munah pergi ke Surabaya untuk menjadi anggota SI. Mereka sementara waktu tinggal bersama Tjokroaminoto untuk belajar ideologi SI. Sekembalinya ke Sampang mereka berdua dengan mudah mengumpulkan 64 orang yang bersedia menjadi anggota SI. Jauh melebihi jumlah minimal untuk satu cabang yaitu 25 orang. Pada April 1913 tiga orang perwakilan CSI yang dipimpin Kyai Mansur datang ke Madura untuk membentuk cabang dan mengambil sumpah para anggota.

       Reaksi keras terhadap SI justru muncul dari para pejabat pribumi. Sementara Residen Madura awalnya tidak menunjukkan permusuhan dengan SI. Meski demikian semakin nampak Belanda di Madura tidak senang dengan pertumbuhan pesat SI. Keberadaan SI Madura bagaimana pun tidak luput dari peran penasihat Masalah Bumi Putra G.A.J Hazeu. Dia berjasa mendorong pemerintah kolonial memberi kesempatan SI untuk berkembang di Madura. Pemerintah akhirnya memberikan pengesahan kepada lima cabang SI di Sampang, Sumenep, Pamekasan, Duko dan Bangkalan pada 3 April 1915.

       SI Madura mengklaim berhasil menggerakkan kemajuan penduduk. Sebuah laporan dalam surat kabar Pantjaran Warta edisi 4 Juni 1917 menyatakan kesadaran agama meningkat sejak berdirinya SI. SI juga memberikan pengaruh terhadap pendidikan umum serta bangkitnya kesadaran berorganisasi. Semangat SI mendorong berdirinya Persarekatan Guru Hindia Belanda (PGHB) Madura di Sumenep pada 30 April 1913.

       Para pemimpin SI Madura juga berhasil mendapat posisi di pentas nasional.  Pada tahun 1916 Haji Syadzili diangkat sebagai salah satu penasihat agama SI oleh Kongres Nasional Pertama SI di Bandung. Sedangkan Sayid Hasan bin Semit diangkat sebagai ahli keuangan dalam SI. SI Madura mencapai puncak aktivitasnya pada tahun 1918.

       Memasuki tahun 1919 SI Madura mulai menunjukkan penurunan. Haji Syadzili mengeluhkan anggota SI Madura menurun dari 46.000 menjadi tinggal sedikit, meskipun kenyataannya setiap rapat dihadiri 400 orang. Salah satu sebab kemunduran adalah SI Madura berbicara bertele-tele dari satu tema ke tema yang lain tanpa tujuan politik yang jelas.

      Tejadi pula konflik antar generasi yang menyebabkan di SI Sumenep terjadi pergeseran jabatan presiden dari Haji Zainal Arifin ke R.A. Condrosisworo seorang bangsawan yang masih saudara bupati berkuasa. Keruntuhan SI Madura semakin kentara pada 1921. Semakin sering terjadi rapat dibatalkan karena tidak seorang pun anggota yang hadir. Berhentinya surat kabar terbitan SI Oetoesan Hindia dan jatuhnya Tjokroaminoto menjadi pukulan terakhir. SI Madura perlahan lenyap dan menjadi tidak dikenal.

       Residen Madura, yang menyaksikan kematian SI kembali pada pendapat lamanya, bahwa orang Madura tidak matang berpolitik. Namun menurut Kuntowijoyo pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Bagaimana pun SI Madura adalah prestasi luar biasa. Orang Madura untuk pertama kalinya membuktikan diri mampu bekerja sama mengatasi individualisme dan parokialisme mereka. Kesadaran berorganisasi dan berpolitik telah hadir. Madura telah mengalami perubahan besar dan tidak lagi bisa disamakan dengan Madura sebelum kehadiran SI.

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com