Sengketa Pilpres

TRIBUNNEWSBOGOR.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, meminta semua pihak agar… tautan saluran berita Saluran berita hiburan: https://123link.dieumoila.site/i6Eueu Saluran intelijen politik: https://123link.carpartsviet31.site/Xbzm Saluran berita olahraga: https://123link.dieumoila.site/hTnQFN0 #Hamdan #Zoelva #Soal #Sengketa #Pilpres #Percayakan #Pada #MK #Memutus #Perkara #Tribunnews #Bogor

DEMOKRASI – Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden 2019 di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Sidang tersebut sebagai tindak lanjut dari pengaduan kubu Prabowo-Sandi ke lembaga penjaga konstitusi tersebut pada Jumat (24/5).

MK terdiri atas sembilan Hakim Agung yang akan menjadi pengadil dalam sidang sengketa hasil pemilu baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

Berikut adalah profil sembilan hakim konstitusi yang akan mengadili dan memutus sengketa Pemilu 2019.

Anwar Usman

Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat pada 31 Desember 1956 ini mengawali karirnya sebagai guru honorer pada 1975.

Kemudian pada 1984 Anwar menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Dari situ Anwar Kemudian mengikuti tes calon hakim dan diterima sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat.

Anwar juga pernah menjabat sebagai Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 – 2003 yang kemudian berlanjut dengan pengangkatannya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 – 2006. Lalu pada 2005, dirinya diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2006-2011.

Pada 2011 Anwar resmi menjadi hakim konstitusi setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Anwar kemudian terpilih sebagai Ketua MK pada April 2018 menggantikan Arief Hidayat.

Aswanto

Guru besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin ini terbilang sering bersentuhan dengan MK meskipun belum menjadi hakim konstitusi. Aswanto kerap diminta menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan MK.

Aswanto juga pernah dipercaya MK menjadi satu dari tiga anggota panitia seleksi Dewan Etik MK, bersama dengan Laica Marzuki dan Slamet Effendi Yusuf, untuk memilih tiga nama anggota Dewan Etik MK yang kini telah resmi bertugas.

Aswanto kemudian memutuskan untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi, setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap sejumlah sengketa Pemilukada.

Arief Hidayat

Arief sebelumnya merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang kemudian memberanikan diri mendaftar sebagai hakim konstitusi melalui jalur DPR. Pada 1 April 2013 Arief Hidayat dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, Arief menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

Setelah dua tahun menjadi hakim konstitusi, Arief mendapatkan kepercayaan dengan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MK periode 2014-2017 menggantikan posisi Hamdan Zoelva.

Kemudian pada 2017, Arief kembali dipilih sebagai Ketua MK hingga 2018 karena masa jabatannya sebagai hakim konstitusi telah usai. Namun DPR akhirnya memutuskan memilih Arief untuk kembali menjabat sebagai hakim konstitusi.

Wahiduddin Adams

Sosok yang dikenal dengan panggilan Wahid ini pernah mengenyam ilmu Peradilan Islam, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jakarta.

Setelah meraih gelar doktor pada 2005, Wahid sempat mengambil program S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah demi meraih gelar SH (sarjana hukum).

Wahid adalah sosok yang gemar berorganisasi. Dia sempat aktif sebagai Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sejumlah organisasi lainnya

Sebelum menjadi hakim konstitusi, Wahid menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Wahid mendaftar sebagai hakim konstitusi melalui jalur Seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR.

I Dewa Gede Palguna

Cita-cita Palguna remaja adalah menjadi seorang tentara, tepatnya penerbang pesawat tempur Angkatan Udara. Sayangnya, Palguna muda gagal dalam seleksi administrasi.

Mahasiswa Teladan tahun 1986 ini pernah ditawari menjadi diplomat, namun pada akhirnya dia memutuskan menjadi dosen. Profesi sebagai akademisi dan keaktifannya menulis kemudian mengantarkan Palguna menjadi anggota MPR RI Periode 1999- 2004 sebagai utusan daerah.

Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda pada saat itu.

Suhartoyo

Pada awalnya Suhartoyo berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik memberi berkah tersendiri karena ia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi Mahasiswa Ilmu Hukum.

Pada awalnya Suhartoyo tertarik untuk menjadi seorang jaksa, bukan menjadi seorang hakim. Namun akhirnya dia ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim. Dia pun memulai karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Dia juga dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).

Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, pria kelahiran Sleman ini mengucap sumpah di hadapan Presiden.

Manahan M.P. Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

Karier hakim Manahan dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 1986, selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Pada tahun 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada tahun 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi Hakim Tinggi PT Manado tahun 2010, diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2. Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S2 untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

Pada 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal pada tahap akhir fit and proper test di DPR. Di tahun yang sama, Manahan dipanggil oleh MA untuk fit and proper test menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi dan berhasil sehingga ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Presiden Joko Widodo resmi melantik Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2017 – 2022. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 tersebut berhasil menyisihkan dua nama calon hakim lainnya yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh panitia seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 April 2017 lalu.

Selain Saldi, Pansel Hakim MK saat itu juga menyerahkan dua nama lainnya, yakni dosen Universitas Nusa Cendana (NTT) Bernard L Tanya dan mantan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Wicipto Setiadi.

Sebagai akademisi, Saldi mengabdi pada Universitas Andalas hampir 22 tahun lamanya sambil menuntaskan pendidikan pascasarjana yang ia tuntaskan dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia (2001).

Kemudian pada 2009, ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus Cum Laude. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Di sela kegiatannya sebagai pengajar, Saldi dikenal aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional. Ribuan karyanya yang ia tulis sejak masih duduk di bangku mahasiswa membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat.

Dia pun dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Tak hanya itu, Saldi juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air.

Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia. Wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi melalui jalur pemerintah. Sebelumnya, Enny menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sedari menginjak bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia bertekad untuk menjadi seorang sarjana hukum. Wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini pun rela merantau dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Dia pun merampungkan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum pada 1981 silam.

Enny pun terlibat aktif dalam organisasi yang terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara. Sebut saja, Parliament Watch yang ia bentuk bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998 silam.

sumber: demokrasi.co.id

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menilai bukti link berita masih relevan diajukan dalam sengketa Pilpres di MK. Hanya saja, kata Hamdan, link berita itu harus disertai bukti penguat lainnya.

“Itu sangat tergantung nanti, bukti-bukti berita dan lain sebagainya kan merupakan petunjuk yang bisa dirangkaikan satu bukti yang utuh. Oleh karena itu, ini tidak bisa kita nilai, di luar sidang,” kata Hamdan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Hamdan menjelaskan, pemohon bisa memberikan satu bukti utuh atau memberikan pandangan adanya kecurangan melalui berita itu. Namun, link berita itu tidak bisa berdiri sendiri menjadi bukti. “Kalau satu kesatuan yang utuh, ya, bisa saja,” kata dia.

Yang terpenting, kata Hamdan, dalam proses pembuktikan link berita harus ada keterkaitan dengan petunjuk lainnya. Dengan begitu, hakim bisa melihat kekuatan bukti yang diajukan oleh pemohon. Namun, Hamdan mengingatkan, hakim punya kewenangan tersendiri menilai bukti yang diajukan dalam sebuah kasus. (jpnn)

sumber: fajar.co.id

Jelang persidangan pertama sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6), banyak yang menunggu apakah hasil akhirnya nanti akan mengubah hasil penetapan suara KPU pada 21 Mei lalu.

Tim hukum Prabowo-Sandi menjabarkan tuduhan kecurangan Pilpres yang disebut Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) itu, dalam 183 halaman gugatan termasuk versi perubahannya.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelvan, menjelaskan logika MK menangani sengketa Pilpres. Kata kuncinya kata Hamdan, MK hanya memproses sengketa hasil Pilpres, bukan sengketa administrasi atau proses.

“Yang menjadi bagian MK adalah sengketa hasil pemilu. Maksudnya apa? Sengketa hasil itu kalau jaman dulu hanyalah sengketa perolehan suara. Ini suara menurut catatan C1 saya punya suara ada 10 juta tapi di situ cuma 5 juta. Itu sengketa, itu murni sengketa kalkulator,” ujar Hamdan di D’Cost VIP, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Dalam menangani sengketa itu, Hamdan menjelaskan, harus memenuhi dua unsur yang harus dibuktikan dalam persidangan, yaitu perolehan suara dan bukti pelanggaran. UU Pemilu sudah menjelaskan sengketa pilpres itu jika mempengaruhi hasil.

Hamdan mencontohkan, jika selisih suara kedua kandidat capres 15 juta dengan asumsi tiap TPS 300 orang, maka harus dibuktikan di 50 ribu TPS benar ada kecurangan yang harus dijelaskan bagaimana kecurangan itu terjadi.

“Pertanyaannya, bagaimana membuktikan? Enggak usah 50 ribu, 20 ribu TPS saja kalau ada kecurangan. Nah, ini masalahnya ketika ada selisih suara itu sangat tinggi. Dalam hal pembuktian misalnya hanya menampilkan video 1.000 TPS. 1.000 sampai 50 ribu itu menjadi jauh, bumi dan langit,” paparnya.

“Jadi ini rasionalnya gitu. Kalau misalnya terbukti di 1.000 TPS (ada kecurangan), itu 1.000 kali 300 itu 3.000.000. Jadi 3 juta terbukti betul TSM 3 juta. Apakah diulangi? Ya tidak diulangi, selisihnya 15 juta,” imbuh Hamdan.

Di pilpres 2019, selisih suara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf adalah 16.957.123 suara. Artinya, tim Prabowo-Sandi harus membuktikan ada kecurangan dengan selisih sebanyak hampir 17 juta tersebut secara konkret.

Karena itu, Hamdan menjelaskan kata kunci berikutnya yang harus diperhatikan adalah ‘signifikan’. Artinya kecurangan memang bisa saja terjadi, tapi tidak signifikan mempengaruhi hasil Pilpres.

“Inilah sering kali orang salah paham mengenai keputusan di Pilkada. Saya bilang ada pelanggaran tapi tidak signifikan. Pelanggaran 5 TPS untuk mengejar suara 5 digit tidak signifikan,” tambahnya.

Karena itulah ia meminta agar pemohon –dalam hal ini Prabowo-Sandi– memahami keputusan di MK dalam menangani sengketa ini. Sebenarnya, kata Hamdan, logika MK sederhana yaitu membuktikan ada tidaknya kecurangan yang diajukan.

“Jadi kepastian hukum harus diulangi? Ya. Apakah akan mempengaruhi suara? Apakah jadi pemenang? Kan enggak bisa. Jadi begitulah cara berpikir masalah perkara pemilu ini. Jadi sangat sederhana, tidak rumit. Tapi karena politik jadi ramai,” tandasnya.

jpnn.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan MK bisa mengadili sengketa pilpres yang sifatnya administrasi.

Menurut Hamdan, hal itu dilakukan apabila pemohon sudah mengajukan gugatan ke instansi terkait.

Hamdan menyadari ada beberapa institusi yang bisa memproses sengketa dalam pemilu. Seperti DKPP dan Bawaslu yang mengadili soal etik serta pidana, kemudian PTUN yang memproses soal administrasi dan MK soal hasil Pemilu.

“Selama proses pemilu itu dalam hal pelanggaran administrasi maka diselesaikan dalam proses, bisa oleh Bawaslu dan bisa lanjut ke PTUN dan bahkan bisa sampai ke MK,” katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/6)

MK, kata Hamdan, punya wewenang memproses kesalahan administrasi asalkan gugatan Prabowo – Sandi selaku pelapor tidak digubris di Bawaslu ataupun PTUN. “Maka itu adalah pintu masuk MK boleh menilai lagi kasus pelanggaran yang administratif itu,” jelas dia.

Meski begitu, Hamdan mengaku tidak ingin mengomentari kasus sengketa Pilpres antara Prabowo – Sandi dengan KPU di MK. Dia menilai proses di MK biarlah menjadi wilayahnya para hakim.

“Karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan bagaimana hukum acaranya yang sekarang ini. Kalau hukum acara yang dulu ada proses perbaikan kalau hukum acara yang ini, saya tidak melihat ada perbaikan,” tandas dia.

sumber: radarmalang.id

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sengitnya perebutan kursi RI 1 pada Pilpres 2014 ini, yang berdampak pada aksi saling klaim kemenangan oleh kubu pasangan nomor urut 1 dan 2 yang hanya didasarkan pada hasil quick count (hitung cepat) lembaga survei semata, agaknya membuat Mahkamah Konstitusi (MK) merasa “ngeri-ngeri sedap”.

Bahkan Ketua MK Hamdan Zoelva berharap, hasil Pilpres 2014 tidak sampai ke lembaganya.

“Saya berharap tidak sampai di sinilah. Cukup sampai di KPU dan semua menerima dengan baik sebagai bentuk demokrasi,” kata Hamdan kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).

Namun demikian mantan anggota DPR RI ini mengatakan, kalau pun akhirnya perkara itu diajukan juga ke MK, pihaknya siap menangani.

“Siap atau tidak siap, harus selalu mempersiapkan diri karena kemungkinan itu selalu ada,” katanya.

Hamdan mengaku MK tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi kemungkinan itu, karena penanganan gugatan perkara Pilpres sama dengan lebih dari 900 perkara sengketa hasil Pileg 2014 yang telah ditangani.

“Kami akan meneliti secermat mungkin permohonan yang ada kalau itu masuk,” imbuhnya.

Seperti diketahui, lembaga survei yang berafiliasi dengan kedua pasangan kandidat memang berbeda, seperti SMRC dan CSIS yang mendukung pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK misalnya, memperlihatkan hasil memenangkan pasangan ini. Sementara lembaga survei yang mendukung pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta, seperti LSN (Lembaga Suara Nasional) dan Puskaptis, memenangkan pasangan ini.

Konyolnya lagi, meski baru versi QC, kedua pasangan ini telah mengumumkan kemenangannya. Bahkan Jokowi mengumumkannya langsung kepada ribuan pendukungnya di Tugu Proklamasi.

Presiden SBY telah meminta kedua pasangan agar menahan diri hingga pengumuman resmi KPU pada 22 Juli mendatang. (man)

sumber: citraindonesia.com

JAKARTA (Pos Kota) – Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea dihadirkan pihak pemohon dan termohon dalam kasus sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/8) siang. Melalui video conference dari Universitas Cendrawasih, Papua, kapolres menyampaikan permasalahan pilpres kepada hakim MK.

Majelis MK pimpinan Hamdan Zoelva menanyakan perihal tidak sampainya logistik pemilu sesuai keterangan saksi dari kubu Prabowo-Hatta di wilahah Mafia Barat dan Mafia Timur, Kabupaten Dogiyai.

Kapolres menjelaskan, pada 7 Juli ia memerintahkan pergeseran pasukan bawa logistik ke Dogiayi dipimpin Wakapolres. Rombongan berangkat pukul 08.15 WIT pakai satu truk dan 25 penumpang naik Kijang dan Fortuner. “Sampai di Dogiyai pukul 16.00 WIT, wakapolres lapor sudah selamat dan logistik sementara di Polsek Dogiyai.”

Ia menyuruh menyerahkan logistik kepada KPU Dogiyai, namun ditunggu sampai malam yang hadir hanya satu orang yakni Ketua KPU Dogiyai, Didimus Dogomo. Tetapi Didimus tidak mau menerima logistik pemilu.

Akhirnya, untuk 3 distrik yaitu Mapia Tengah, Mapia Barat dan Mapia Induk diambil oleh PPD (panita penyelenggara dsitrik) didampingi perwira pengendali. Kemudian tiba dan disimpan di distrik Mapia Induk 9 Juli.

5 Distrik lainnya didistribusikan pada pagi hari bersama PPD dan perwira pengendali. Namun belakangan baru diketahui di Mapia Tengah dan Mapia Barat logistik tidak sampai. “Kesepakatan penyelenggara dan warga Mapia Tengah dan Mapia Barat mereka pencoblosan di Mapia Induk,” katanya.

Hal inilah yang akhirnya dipermasalahkan kubu Prabowo-Hatta hingga MK memerlukan keterangan dari Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea. (tiyo)

Foto: Togar Hutapea memberikan keterangan melalui video Conference. (tiyo)

sumber: poskotanews.com

Sidang sengketa Pilpres 2014 yang dimulai 6 Agustus 2014 lalu adalah pertarungan serius antar para pihak, setidaknya pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selaku Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon. Tidak hanya serius, sidang sengketa pilpres juga berpotensi berlangsung panas. Namun, di hari ketiga, sidang lanjutan sengketa pilpres justru diwarnai tawa.

Adalah Novela Nalifa, seorang saksi mandat dari kubu Prabowo-Hatta yang berhasil mengubah suasana persidangan serius menjadi ‘cair’. Dengan nada suara khas meninggi, jawaban-jawaban Novela ketika menjawab pertanyaan dari majelis hakim ataupun kuasa hukum Pihak Terkait seringkali mengundang tawa dan senyum.

Berbatik khas Papua, Novela tampil penuh percaya diri di persidangan yang dipimpin Hamdan Zoelva. Wanita asal Kampung Awaputu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Papua ini membeberkan kisah kecurangan yang dia ketahui. Novela mengatakan tidak ada pemungutan suara di kampungnya ketika Pilpres digelar 9 Juli lalu.

Hal ini terungkap ketika Hamdan menanyakan pelaksanaan Pilpres di Kampung Awaputu. “Tidak ada pemilihan di kampung kami Awaputu, tidak ada TPS,” kata Novela.

Hamdan kembali bertanya, “Lalu Pilpres  9 Juli 2014 Pilpres dimana?” Novela menjawab pelaksanaan Pilpres terjadi di kampung lain. Namun, dirinya enggan menceritakan kondisi pelaksanaan pilpres di kampung lain.

“Kalau kampung lain saya tidak tahu, Bapak bisa ke penyelenggara pemilu,” jawabnya dengan nada keras yang terkesan emosional. Tetapi, jawaban ketus itu justru mengundang tawa pengunjung sidang. Hamdan sendiri hanya bisa senyum-senyum seolah memahami watak orang Papua.

Saat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menanyakan suasana pemungutan suara di distrik saat itu. Novela menjawab, “Jangan tanya ke saya karena saya juga masyarakat, tanyanya ke penyelenggara pemilu!” cetusnya.

Mendengar jawaban itu, Patrialis menanggapi santai. “Nggak apa-apa saya suka gaya-gaya Anda seperti ini. Lanjutkan terus ya. Ini gaya Kartini masa kini,” ujar Patrialis sambil tersenyum. Novela pun membalas dengan senyuman. 

Suasana lucu terjadi saat Hakim Kontitusi Arief Hidayat menanyakan berapa jarak antara kampungnya dengan Distrik Paniai Timur. Novela menjawab, 300 kilometer secara spontan. Sontak, jawaban itu langsung membuat Arief menunjukkan ekspresi tak percaya. Sadar akan kesalahannya, Novela langsung buru-buru meralat keterangannya.”Eeh 300 meter. Saya manusia Pak, pasti punya salah nggak apa-apa,” tutur Novela sambil tersenyum.

Arief kembali mencoba bertanya apakah Novela sebagai saksi mandat distrik mengetahui ada kegiatan lain di distrik lainnya dengan jarak yang tak terlalu jauh itu. “Saya tidak mau bicara kampung lain. Saya maunya di kampung saya sendiri,” katanya dengan suara ketus. Merasa tak sanggup melanjutkan pertanyaan, Arief memutuskan untuk tidak bertanya lagi. “Kalau saya lanjutkan bisa ‘kacau’ ini,” gerutuhnya celetuknya sambil tertawa.

Tak hanya hakim, kuasa hukum Termohon (KPU) dan Pihak Terkait mendapat perlakuan yang sama. “Tadi saksi sampaikan tidak ada pencoblosan di kampung Awaputu. Apakah saksi melapor ke Panwas?” tanya Koordinator Tim Hukum KPU, Ali Nurdin.

Novella yang berdiri dengan nada suara yang tinggi dan emosional, menjawab, “Melapor kemana? Panwas saja tidak ada di tempat.” Setelah itu, Ali Nurdin pun mengurungkan niatnya untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada yang bersangkutan.

Demikin pula saat kuasa hukum Pihak Terkait (Jokowi-JK), Taufik Basari, mengajukan pertanyaan. Novela menolak menjawab pertanyaan yang dia anggap tidak perlu dan cenderung mencari-cari kesalahannya. “Ah Bapak jangan tanya macam-macam, intinya saja. Cari-cari kesalahan saya saja,” ucap Novela dengan suara keras dengan logat khas Papua yang kemudian disambut tawa seisi sidang.

Hamdan kemudian menengahi bahwa pertanyaan pihak terkait sudah tidak relevan diajukan kepada Novela sebagai saksi. “Iya, itu memang tidak relevan Pak,” timpal Novela yang disambut tawa pengunjung.

Hamdan mengatakan kebanyakan orang Papua yang bermukim di pegunungan terkadang bersuara lantang kalau berinteraksi satu sama lain. Kebiasaan tersebut sepertinya terbawa dalam pergaulan hingga ke ruang sidang ini.

“Kalau di Papua itu memang suaranya keras itu biasa, terlebih ini bicaranya pake microphone, jadi jangan terlalu keras,” potong Hamdan saat mengingatkan keterangan Novela sambil senyum-senyum.

Meski begitu, harus diakui peristiwa tersebut justru membuat suasana sidang menjadi cair dan tidak tegang, sehingga pengunjung sidang termasuk awak media yang mengikuti jalannya persidangan merasa terhibur. Kontras dengan suasana persidangan sengketa pilpres sebelumnya yang terlihat serius.

sumber: hukumonline.com

Hari Ini, Sidang Perdana Sengketa Pilpres Hamdan Zoelva: MK Tidak Dapat Ditekan

sumber: youtube.com/watch?v=NlQS2aJCV30