PW SEMMI Sumbar mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional
sumber: instagram.com/semmi_sumbar
Padang, suarasi.com – Menyikapi pro kontra terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sumatera Barat melakukan diskusi publik dengan tema ‘Membedah Revisi UU KPK’ di Sekretariat Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun, Padang, Kamis (19/9).
Dalam diskusi yang bekerjasama dengan PW PII Sumatera Barat, PW SEMMI Sumatera Barat dan Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI KORKOM) Universitas Andalas, yang menghadirkan pemateri pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Dr. Khairul Fahmi dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas yang juga Wakil Dekan I FISIP, Dr. Aidinil Zetra, melahirkan sikap resmi terkait polemik Revisi UU KPK.
Menurut Ketua Umum PW SEMMI Sumatera Barat, Afrifan Eldo Yura, PW SEMMI Sumatera Barat menyatakan sikap bahwa revisi UU KPK telah memperlemah kpk, baik secara kelembagaan maupun secara kewenangan.
Adapun beberapa hal terkait sikap dari PW SEMMI Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
- Menabrak syarat formal pembentukan/perubahan UU secara formil. Perubahan UU KPK melanggar UU Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2.Status kelembagaan KPK dinyatakan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (pasal 3)
a. Menyatakan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif adalah salah secara teoritik, karena konsep pembagian kekuasaan negara tidak lagi berdasarkan teori trias politika (Montesquieu) yang menempatkan lembaga negara independen terpisah dari cabang kekuasaan lainya.
b. Bagaimana KPK bisa disebut indpenden dan benas pengaruh kekuasaan lain, sementara
-KPK diawasai oleh dewan pengawas (Dewas) yang dibentuk dan diangkat oleh presiden.
-Pimpinan KPK mesti dievaluasi kinerja tiap tahun oleh Dewas, dan hasil kerja Dewas dilaporkan kepada Presiden dan DPR
-KPK tidak bisa mengangkat penyelidik sendiri, melainkan harus berasal dari polisi, jaksa atau instansi pemerintah. - Masalah kewenangan KPK
a. Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas(pasal 12B) Dewas dapat memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan(pasal 37B ayat 1. Sedangkan standar Dewas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sama sekali tidak di atur. Sehingga sangat potensial terjadi penyalahgunaan tihas Dewas yang bertanggung jawab kepada Presiden. - Keberadaan dewan pengawas
a. Dewan bertugas melakukan evakuasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. (Pasal 37B ayat 1 huruf f) Dewas KPK akan menjadi lembaga superkuat yang mengendalikan atau mengontrol KPK, sementara Dewas adalah ‘orangnya’ presiden.
b. Ketua dan anggota Dewas diangkat dan ditetapkan melalui pembentukan pansel oleh presiden (pasal 37E) nama nama calon Dewas disampaikan Presiden kepada DPR untuk dikonsultasikan. Ini menjadi langkah awal Presiden dan DPR untuk mengontrol KPK, sehingga akhirnya politiklah yang akan mengendalikan KPK
c. Untuk pertama kali Dewas akan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK 2019-2023 (pasal 69A) hasilnya KPK akan sepenuhnya berada dibawah kontrol orang-orang yang ditunjuk Presiden.
“Kami mengakui memang KPK belum lah sempurna, harus ada pembenahan di tubuh KPK. KPK memang butuh dikritik karena karena KPK bukan lembaga anti kritik,” tambah pria yang akrab disapa Eldo ini.
Tetapi, lanjut Eldo, masih dalam muatan besar memperbaiki bukan melemahkan lembaga negara. “Saya mengajak organisasi kepemudaan di Sumatea Barat untuk berdiskusi dan dialog bersama orang yang memahami bidang hukum tata negara dan politik. Agar sikap organisasi masih relevan dengan perjuangan dan cita cita awal berdiri,” tutup Eldo.
sumber: suarasi.com
Sumatera Barat. Menyikapi pro kontra terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sumatera Barat melakukan diskusi publik yang bertajuk “Membedah Revisi UU KPK” di Sekretariat Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun, Padang, Kamis (19/9/2019).
Dalam diskusi yang bekerjasama dengan PW PII Sumatera Barat, PW SEMMI Sumatera Barat dan Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI KORKOM) Universitas Andalas, yang menghadirkan pemateri pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Dr. Khairul Fahmi dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas yang juga Wakil Dekan I FISIP, Dr. Aidinil Zetra, melahirkan sikap resmi terkait polemik Revisi UU KPK.
Menurut Ketua Umum PW SEMMI Sumatera Barat, Afrifan Eldo Yura, PW SEMMI Sumatera Barat, “Revisi UU KPK telah memperlemah KPK, baik secara kelembagaan maupun secara kewenangan”. Ungkapnya.
Adapun beberapa hal terkait sikap dari PW SEMMI Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
1. Menabrak syarat formal pembentukan/perubahan UU secara formil. Perubahan UU KPK melanggar UU Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Status kelembagaan KPK dinyatakan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
a. Menyatakan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif adalah salah secara teoritik, karena konsep pembagian kekuasaan negara tidak lagi berdasarkan Teori Trias Politica (Montesquieu) yang menempatkan lembaga negara independen terpisah dari cabang kekuasaan lainya.
b. Bagaimana KPK bisa disebut indpenden dan bebas pengaruh kekuasaan lain, sementara KPK diawasai oleh dewan pengawas (Dewas) yang dibentuk dan diangkat oleh presiden, Pimpinan KPK mesti dievaluasi kinerja tiap tahun oleh Dewan Pengawas dan hasil kerja Dewan Pengawas dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI, selanjutnya KPK tidak bisa mengangkat penyelidik sendiri, melainkan harus berasal dari polisi, jaksa atau instansi pemerintah.
3. Masalah kewenangan KPK
a. Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Pasal 12B) Dewan Pengawas dapat memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan (Pasal 37B ayat 1. Sedangkan standar Dewan Pengawas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sama sekali tidak di atur. Sehingga sangat potensial terjadi penyalahgunaan Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Keberadaan Dewan Pengawas
a. Dewan Pengawas bertugas melakukan evakuasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. (Pasal 37B ayat 1 huruf f) Dewan Pengawas KPK akan menjadi lembaga superkuat yang mengendalikan atau mengontrol KPK, sementara Dewan Pengawas adalah ‘orangnya’ Presiden.
b. Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan melalui pembentukan panitia seleksi oleh Presiden (Pasal 37E) nama-nama calon Dewan pengawas disampaikan Presiden kepada DPR untuk dikonsultasikan. Ini menjadi langkah awal Presiden dan DPR untuk mengontrol KPK, sehingga akhirnya politiklah yang akan mengendalikan KPK.
c. Untuk pertama kali Dewan Pengawas akan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan KPK 2019-2023 (Pasal 69A) hasilnya KPK akan sepenuhnya berada dibawah kontrol orang-orang yang ditunjuk Presiden.
“Kami mengakui memang KPK belum lah sempurna, harus ada pembenahan di tubuh KPK. KPK memang butuh dikritik karena karena KPK bukan lembaga anti kritik”. Tambah pria yang akrab disapa Eldo ini.
Tetapi, lanjut Eldo, masih dalam muatan besar memperbaiki bukan melemahkan lembaga negara. “Saya mengajak organisasi kepemudaan di Sumatera Barat untuk berdiskusi dan dialog bersama orang yang memahami bidang hukum tata negara dan politik. Agar sikap organisasi masih relevan dengan perjuangan dan cita-cita awal berdiri”. Tutup Eldo.
(Ikiw).
sumber: redaksibogor.com
Diskusi Publik: Membedah Revisi KPK
sumber: instagram.com/semmi_sumbar
PW SEMMI SUMBAR Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 H… Semoga Kita Bisa Menjadi Insan Yang Memahami Arti Pengorbanan Sesungguhnya
sumber: instagram.com/semmi_sumbar
Banyak orang hebat Minangkabau lahir dari organisasi Syarikat Islam, Sebagai organisasi pendobrak nasioalisme umat yang pertama.. Kita semua mesti ikut andil dalam membesarkanya.
kaderisasi SEMMI harus hidup..
#SEMMIKuat
#SIJaya
Ket Gambar : 3 dari 6 orang digambar adalah putra minang, Agus Salim, Tan Malaka, Abdul Moeis. ada banyak sebenarnya kebesaran tokoh minang yg berasal dari SI.
Admin hanya masukan tiga dulu.. BILLAHIFISABILILHAQ
sumber: instagram.com/semmi_sumbar
*SEMMI Proundly Present*
Kompetisi Desain logo Milad SEMMI ke-63
2 April 1956 – 2 April 2019
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengadakan Kompetisi bagi seluruh Masyarakat Indonesia untuk membuat logo Milad SEMMI Ke-63. Ayo ikuti dan menangkan hadiah menarik dan uang tunai.
Cara :
•Follow ig @pb_semmi
Upload di IG dan tag ig PB SEMMI
•Gunakan Hastag #63TahunKontribusiUntukNegeri
•Berikan Caption Makna Desain Logo
• Cantumkan Email Masing-masing
Tanggal pengiriman sampai tanggal 30 Maret
Pemenang di umumkan tanggal 1 April
Desain Terbaik yang terpilih akan mendapatkan Doorprize dan Uang Tunai.
(Bagi Seluruh Peserta Mendapatkan E-Sertifikat)
Dewan Juri :
Hamdan Zoelva
(Ketua LT Syarikat Islam)
Bintang WS
(Ketua Umum PB SEMMI)
________________________________________
#SerikatMahasiswaMusliminIndonesia
#semmi
#pbsemmi
#pbsemmiofficial
#mediasemmi
#infosemmi
sumber: instagram.com/semmi_sumbar
Terorisme Adalah Musuh Semua Agama.
sumber: instagram.com/semmi_sumbar
Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sumatera Barat resmi dilantik pada Jum’at (20/7). Mengambil tempat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, PW SEMMI Sumatera Barat diketuai oleh Afrifan Eldo Yura sebagai Ketua Umum bersama beberapa orang pengurus lainnya.
Dalam sambutannya, Afrifan Eldo Yura atau dipanggil Eldo mengatakan SEMMI merupakan organisasi mahasiswa yang termasuk sudah lama berdiri di Indonesia, namun sekarang sedang mengalami mati suri, termasuk di Sumatera Barat. “Padahal kalau kita lihat sejarahnya, SEMMI merupakan organisasi kemahasiswaan dibawah Serikat Islam yang prakarsai oleh HOS Cokroaminoto dan H Agus Salim,” tegasnya.
Eldo menambahkan kalau SEMMI merupakan tempat berhimpun dari seluruh organisasi yang menjadikan HOS Cokraminoto sebagai guru bangsa. “Dalam struktur SEMMI terdiri atas HMI, PII, IMM, PMII, bahkan GMNI pun bisa masuk dalam SEMMI tentu sebelumnya melalui proses perkaderan SEMMI dan Baiat Syarikat Islam. Dikarenakan sama-sama kita ketahui Presiden Pertama Repbulik Indonesia, Bung Karno merupakan salah seorang murid dari HOS Cokroaminoto yang dengan ideologi Nasionalisme nya bisa menjadi cikal bakal kelahiran GMNI,”tegasnya.
Sementara itu, Zaldi Heriawan selaku Pimpinan Serikat Islam (SI) Sumatera Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Syarikat Islam dan SEMMI tidak dapat dipisahkan karena SEMMI merupakan organisasi sayap dari Syarikat Islam. “Saya berterima kasih kepada SEMMI yang dapat menjadi lokomotif gerakan kemahasiswaan dalam bingkai gerakan yang dibuat oleh Syarikat Islam,” tegasnya.
Dalam pelantikan PW SEMMI dihadiri oleh kelompok Cipayung Plus Sumatera Barat serta beberapa Presiden Mahasiswa dari kampus-kampus yang tersebar di kota Padang, seperti UNP, UNAND dan STKIP.
Pada posisi terpisah Bintang Wahyu Saputra mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur, Kapolda dan seluruh muspida Sumatera Barat yang membantu kegiatan pelantikan SEMMI Sumbar berjalan dengan baik.
“Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh keluarga Syarikat Islam Sumatera Barat yang telah hadir dan membantu kegiatan pelantikan, permohonan maaf sebesar besarnya saya tidak bisa hadir dalam pelantikan SEMMI SUMBAR dikarenakan ada hal mendesak diJakarta yang tidak bisa saya tinggalkan oleh karnanya Pelantikan dan Baiat dilakukan oleh ketua bidang antar lembaga PB SEMMI siang tadi” ucap bintang disekre PB SEMMI jl matraman no 2, Menteng, Jakarta Pusat.