Vaksinasi SEMMI Jakarta dihadiri Gubernur DKI, Anis Baswedan
sumber: facebook.com/mohammadtaufik.makarao.35
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menilai maraknya pasar malam dadakan seperti di kawasan Taman Sari Jakarta Barat, kawasan Mangga Dua, kawasan Pulo Gadung, dan di kawasan Percetakan Negara Johar Baru, dimasa penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) merupakan faktor dari kelalian yang dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta.
Muhammad Senantha menuturkan Arifin telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kasatpol PP yang mampu menegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) dalam mewujudkan ketertiban masyarakat ditengah pandemi Covid19.
“Pasar malam dadakan dan pusat perbelanjaan pakaian seperti tanah abang yang mengakibatkan terjadinya kerumunan masyarakat itukan diluar dari 11 sektor usaha yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta pada awal penerapan PSBB dilakukan, jadi gak boleh dibuka, lalu dimana satpol pp sebagai penegak perda”heran ketua umum SEMMI Jakarta Pusat saat membagikan paket sembako dari Bank DKI kepada anak yatim piatu dikawasan Johar Baru Jakarta Pusat. (21/5).
sena selanjutnya mengatakan akibat kelalaian dari Arifin dalam menegakan pergub dan perda, ibu kota negara terancam mendapatkan lonjakan signifikan setelah hari raya Iedul Fitri 1441 H, untuk itu ia mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengganti Kasatpol PP DKI Jakarta dengan yang lebih profesional, sigap dan cekatan.
“Dampak dari maraknya kerumunan masyarakat di pasar malam dan pusat perbelanjaan pakaian akan terlihat sehabis hari raya Iedul Fitri 1441 H, karena masa ingkubasi virus diketahui baru terlihat 5 sampai dengan 14 hari, ini akan jadi lonjakan signifikan dan perpanjangan PSBB di Jakarta akan sia sia jika pemerintah pusat dan daerah tidak cepat bertindak”tegasnya
Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota demi menekan penyebaran virus corona.
“PSBB diperpanjang hingga 4 Juni, mudah-mudahan ini jadi PSBB penghabisan,” ujar Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2020.
Penyemprotan Disinfektan Dan Berbagi Makanan Siap Saji dipermukiman padat penduduk dan pendapat masyarakat ekonomi kebawah, Jl. KH Naim 3 Rt07/Rw09 Keluarahan Cipete Utara Kebayoran baru Jakarta Selatan…
Jakarta 6 Mei 2020
JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta siap mengajukan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR.
Mereka menilai isi UU tersebut justru akan menyulitkan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Salah satunya mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas KPK.
“Kalau misalnya salah satu tersangka korupsi disadap, KPK harus meminta izin. Berati KPK sebagai penegak hukum yang independen, bakal dihapuskan,” kata Ketua Umum SEMMI Jakarta, Yasser Hatim, Kamis 19 September 2019.
Yasser juga mengkritik adanya ketentuan KPK bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidik (SP3).
“Penindakan korupsi kan bagaimana caranya mengembalikan uang negara. Kalau ada SP3 nanti bisa kongkalikong dong,” lanjut Yaser.
SEMMI juga mendukung rencana sejumlah pihak yang akan mengajukan gugatan uji materi atau judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan SEMMI juga berencana untuk ikut mengajukan gugatan. “Kami akam menyusunya bersama tim hukum,” kata Yaser.
(dam)
sumber: nasional.sindonews.com
Perkara buku merah yang melibatkan KPK dan kepolisian dikhawatirkan tak akan rampung.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPR RI resmi menunjuk Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, pengangkatan Firli sebagai pimpinan tertinggi lembaga antirasuah itu dinilai justru malah akan melemahkan kinerja KPK.
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Jakarta berpendapat jika penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri ditakutkan juga akan mengubur kasus-kasus besar yang tengah di tangani KPK. Semmi juga khawatir jika perkara buku merah yang melibatkan KPK dan kepolisian tidak akan rampung.
“Seperti kasus Buku Merah. Ketika pak Firli jadi Ketua KPK, apakah dia mampu mengungkapnya? Karena itu masalah ada di internal Polri sendiri,” kata Ketua Umum Semmi Jakarta Raya Yaser Hatim di Jakarta, Kamis (19/9).
Yaser kemudian menantang Firli Bahuri untuk segera mengungkap kasus tersebut. Dia mengatakan, hal itu dilakukan aebagai pembuktian kinerja Ketua KPK terpilih.
Kasus buku merah berwal dari hasil jaringan media investigasi mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.
Basuki adalah terpidana suap yang ditangani KPK. Dalam catatan buku merah itu tertulis nama Tito, sebagai pihak yang diduga ikut menerima uang Basuki. Ketika itu, Tito masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Disaat yang bersamaan, dia juga mengkritik revisi Undang-Undnag (UU) KPK yang telah disahkan di parlemen. Menurutnya, revisi itu merupakan langkah lainnya untuk melucuti KPK.
“Kalau misalnya salah satu tersangka korupsi disadap, KPK harus meminta izin. Berati KPK sebagai penegak hukum yang independen bakal dihapuskan,” katanya.
Yasser juga menyoroti banyaknya perwira kepolisian yang duduk di sejumlah posisi penting lembaga negara. Dia menduga ada dwifungsi Polri dalam beberapa waktu belakangan ini. Dia melihat jika dwifungsi Polri ini sengaja dilakukan untuk melemahkan KPK.
“Banyak lembaga negara yang ketuanya dari Polri. Seperti Kepala BIN, BULOG hingga KPK,” katanya.
Dia mengaku dalam waktu dekat, Semmi Jakarta akan segera menjalin hubungan dengan kelompok sipil lainnya terkait revisi UU KPK tersebut. Dia berencana bekerja sama dengna Indonesian Corruption Watch (ICW) dan YLBHI serta kelomlok lainnya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
sumber: republika.co.id
UNDANGAN: Santunan dan Pelantikan Pengurus SEMMI Jakarta Raya 2019-2021
Download Undangan: Undangan Organisasi Serumpun Syarikat Islam
JAKARTA- Proses regenerasi kepemimpinan sangat penting dijaga organisasi, khususnya Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang sudah lahir sejak April 1956,” Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) SEMMI Jakarta Raya di Kantor Operasional Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Jalan Talang Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).
Bintang menambahkan bahwa SEMMI Jakarta Raya terdiri dari 10 cabang di wilayah Jabodetabek. “Kami dari pengurus nasional berharap siapapun yang terpilih untuk dapat menggelorakan perkaderan, karena itu merupakan jantung dari organisasi. Selamat bermusyawarah SEMMI Jakarta, jaya selalu Syarikat Islam,” ujar Bintang di hadapan puluhan peserta Muswil SEMMI Jakarta Raya.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Idam Hayat, menjelaskan beruntungnya mahasiswa yang menjadi kader atau pengurus dari keluarga besar organisasi berlogo bintang bulan berlafadz tauhid.
“Adik adik yang saya banggakan, sebagai mahasiswa tentunya harus tetap menjaga sikap kritis dan intlektual serta menjaga moral, karena itulah yang membedakan kalian dengan masyarakat, kalian semua juga merupakan pewaris negara bangsa Indonesia kedepan. Silahkan bermusyawarah dengan pikiran yang sehat,”tegas Idham Hayat.
Terakhir, ketua panitia Muswil SEMMI Jakarta Raya, Jupri Nugroho menutup dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Wilayah Syarikat Islam DKI Jakarta Iksan, dan juga Dewan Pimpinan Pusat Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam yang diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi Chandra Halim beserta pengurus lainnya, seperti Yudi.
sumber: wartajambi.com
