SEMMI Bogor

BOGOR – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Bogor yang di kenal masif dalam gerakan sosial dan kemanusiaan berhadap Disnaker lebih jeli lagi dalam mengamati problematika yang di alami buruh di Kabupaten Bogor.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Ketua Bidang Sosial dan Politik, M. Julian, pria yang akrab di sapa Julian ini menuturkan bahwa potensi bahaya bagi pekerja wanita yang terkena kerja Shift akan sangat tinggi resiko nya bila kita kaji secara mendalam, dimana mereka harus bekerja berangkat atau pulang pada malam hari.

“Kami telah mengkaji dan melakukan survei ke beberapa pekerja wanita di Kabupaten Bogor, dan ketika kami mintai keterangan sebenarnya mereka merasa keberatan jika harus berangkat malam, atau pulang kerja hingga larut malam sebagaimana yang di terapkan beberapa perusahaan di Kabupaten Bogor ini, dan kami menilai hal ini juga rawan akan sebuah tindak pidana dan kekerasan di jalan jika memang tempat kerja nya jauh dari lokasi rumah kediamannya” ujar Mahasiswa di salah satu Universitas di Bogor ini.

Terlebih di masa Pandemi dimana mayoritas tindak kejahatan di dasari pada persoalan ekonomi, Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Salman Al Farisi juga menuturkan ke Khawatiran yang sama, pria yang akrab di sapa Salman ini menuturkan

“Pemerintah terkhusus Disnaker, harus jeli dalam melihat persoalan ini. Jangan sampai ada narasi membuat kebijakan setelah jatuh korban dari para pekerja/buruh wanita, karena di masa Pandemi kita ketahui bersama kejahatan seperti rampok, jambret, begal, dsb, sangat riskan mengincar kaum wanita yang keluar bekerja maupun pulang kerja pada malam hari, maka alangkah baiknya Disnaker memberi aturan bersama dengan ibu Bupati, untuk membatasi jam kerja buruh wanita pada malam hari, atau meniadakan sift yang mengharuskan pekerja wanita pulang dan berangkat kerja pada malam hari, karena sangat riskan dan berbahaya bagi keselamatan mereka” ucapnya.

Tentu ini merupakan masukan yang sangat baik demi menjaga kesalamatan para pekerja wanita, yang tak jarang menjadi incaran pada pelaku tindak kejahatan di jalanan pada malam hari. (Red)

Paparan.net | Bogor Kab – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Bogor, baru saja menyelenggarakan Rakoorcab (Rapat Koordinasi Cabang) yang di helat di kantor DPRD Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman. Minggu, (07/03/21)

Acara ini dihadiri pengurus Cabang, dan juga dewan Pembina SEMMI Kabupaten Bogor.

Mohammad Miftahuzzaman selaku Ketua Umum mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, S.Si.

“Terimakasih dengan rasa hormat kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini, InsyaAllah ini awal yang baik bagi kita semua, saling bersinergi, bahu membahu dalam menjadi Agen kontrol Sosial bagi pemerintah” tuturnya.

Lebih lanjut ketika ditanya subtansi dalam kegiatan Rakoor ini, Kabid OKK, Iksan Ahadin menuturkan Pastinya banyak hal yang menjadi pembahasan utama, diantaranya Progres dan program pengkaderan, tapi tetap yang masih menjadi Atensi adalah terkait Akuisisi Kebermanfaatan kami sebagai Mahasiswa sekaligus Kader muda Syarikat Islam, dalam memperjuangkan kemaslahatan Umat di setiap sendi kehidupan bermasyarakat. tutupnya saat ditanyai di depan ruang serba guna DPRD Kabupaten Bogor.

Tentu hal ini menjadi point penting yang harus di sadari dan selalu siap di emban oleh setiap Insan Mahasiswa di Indonesia. Tutupnya (Raf)

POJOKBOGOR.com— Sejumlah aktivis Bogor menanggapi keterlibatan beberapa jenderal polisi dengan koruptor Djoko Tjandra yang status DPO. Salah satunya menerbitkan surat jalan.

Aktivis ini tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pemuda (FOKAMP) Bogor, Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) Cabang Bogor, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kemudian Karang Taruna Kabupaten Bogor.

Mereka menanggapi beberapa petinggi polri yang meloloskan terpidana kasus tindak pidana korupsi terkait pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp940 miliar, Djoko Tjandra, dengan menerbitkan surat jalan.

Rizqi Fathul Hakim, Ketua Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bidang Kajian Strategis & Kebijakan Publik mengungkapkan polri adalah salah satu lembaga strategis yang menjadi tumpuan atau harapan masyarakat atas tegaknya hukum di Indonesia.

“Khusus dalam kasus Pelarian Buronan Djoko Tjandra yang diduga melibatkan petinggi Polri ini, tentunya kami sangat menyayangkan,” jelasnya.

“Namun di sisi lain, kami mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri dalam menyikapi kasus ini”, ungkapnya.

Menurut pria yang akrab disapa Rizqi ini, Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz dan Kabareskrim Polri di bawah komando Komjen Pol Listyo Sigit, memberikan warna cerah dalam proses penegakan hukum di tanah air.

“Jendral Idham dan Listyo Sigit memberikan warna baru dalam proses tegaknya demokrasi di Republik ini,” jelasnya.

“Sikap tegas dan tidak pandang bulu dalam kasus Djoko Tjandra yang melibatkan oknum Polri ini tentu memberikan ketenangan bagi kami selaku aktivis. Beliau Tipikal Jenderal Muda yang tegas dan berani. Dan untuk persoalan ini, kami sepenuhnya percaya dengan kinerja beliau”, tegasnya.

Di sisi lain, Padillah Pambudi, Ketua INSPIRA Bogor memberikan pandangan lain dalam kasus Djoko Tjandra ini.

Pria yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Bogor ini menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan sejumlah oknum Polri dan sejumlah oknum penegak hukum lainnya dalam ‘melindungi’ Buronan Bank Bali Djoko Tjandra, menjadi ‘hot topic’ di kalangan aktivis dan mahasiswa.

“Kabareskrim Polri saat ini menurut kami cukup tegas dan berani. Salah satu acuan kecil bagi kami tentu keberanian Kabareskrim mencopot jabatan teman satu angkatannya yang diduga terlibat. Dan selain itu, beberapa pasal yang disangkakan kepada oknum Polri tersebut bagi kami cukuplah adil”, tandasnya.

Disisi lain Muhammad Adi Kurnia, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berpendapat bahwa,

“Bagaimanapun Polri saat ini harus tetap menjaga netralitasnya. Menurutnya Keadilan di tubuh Polri itu sendiri harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh”.

Sementara Gusti Argani, Ketua Umum FOKAMP Bogor mengatakan, “Kapolri dan Kabareskrim Polri saat ini telah menunjukkan kelasnya di mata Publik Indonesia. Tegas, berani dan Demokratis. Di mata hukum semua warga negara adalah sama. Siapapun yang bersalah harus dihukum setegasnya mungkin”.

“Khusus dalam kasus Djoko Tjandra yang merugikan Negara hampir 1 Triliun ini, secepatnya mungkin harus dituntaskan. Dan sejumlah oknum penegak hukum yang diduga terlibat membantu pelarian buronan Djoko Tjandra ini musti diadili,” tuturnya.

Fungsionaris Karang Taruna Kabupaten Bogor, Lazuardy M Pirossy menambahkan, publik tentu berharap penuh kepada Bareskrim Polri untuk melakukan bersih-bersih dilingkungan Polri.

“Saya kira ini hal yang penting karena tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Tri Brata akan meningkat berkali lipat jika penuntasan kasus Djoko Tjandra bisa cepat dilakukan,” katanya.

“Kami mendukung langkah Bareskrim Polri untuk menindak oknum-oknum yang mencoreng wajah Kepolisian,” tutupnya.

(adi/pojokbogor)