Sekjend PB SEMMI

sumber: radarkotanews.com

sumber: facebook.com/p.adhi52

Faktual.Net, Jakarta – Tim Densus 88 Anti-teror Polri menangkap eks Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI), Munarman, pada Selasa, (27/04/2021) lalu

Munarman ditangkap di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono Munarman menjelaskan, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi perihal terorisme.

Gilang Purnama, Koordinator Banten Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Indonesia juga mengatakan elemen harus mahasiswa berpegang teguh menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai Pancasila, karena sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

“Maka dari itu tidak ada ruang sedikitpun untuk paham radikalisme. Dan saya dengan tegas mendukung penuh TNI-POLRI menangkap Munarman karena persoalan radikalisme,” tegasnya melalui kiriman video.

“Hal yang sama juga saya tegaskan, radikalisme perlu diberantas sampai akarnya, langkah dan sikap yang dilakukan oleh TNI-POLRI saya amini sudah tepat,” tegas Ginka.

TB A. Zulfikar Maulana, Presma Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (BEM UHAMKA), menanggapi Pancasila, UUD 1955, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus tetap menjadi 4 pilar kebangsaan yang harus dipertahankan.

“Dengan mempertahankan 4 Pilar Kebangsaan, niscaya kita akan kokoh dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, jangan sampai radikalisme menggerus semangat nasionalisme kita,” kata Fikar yang akrab disapa.

“Mendukung penuh tindakan TNI-POLRI menangkap Munarman untuk memberantas paham radikalisme,” tutup Putra. (Ril)

Editor: Dzul

sumber: faktual.net

JURNAL MEDAN – Sekjen Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) M Saputra Adhi Lesmana mengapresiasi sejumlah program yang dijalankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam 100 hari kerja sejak dilantik Presiden Jokowi 27 Januari 2021.

“Sejauh ini kinerjanya bagus, program yang dijalankan bisa dicek di berbagai media, tapi secara khusus saya mengapresiasi aplikasi online itu,” kata pria yang karib disapa Putra kepada awak media, Minggu 9 Mei 2021.

Seperti diketahui, diantara transformasi digital yang dilakukan Kapolri adalah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Penyidik Pengawal Negeri Sipil (e-PPNS) berbasis online.

Dengan aplikasi ini masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait sejauh mana hasil perkembangan perkara yang ditangani oleh Polri.Kemudian ada aplikasi Dumas Presisi yang merupakan sebuah aplikasi internal untuk memonitor pengaduan dari masyarakat. Dumas sudah dilaunching sejak Februari 2021.

“Kami sebagai mahasiswa tentu sangat mengapresiasi kehadiran aplikasi ini karena masa depan kan semuanya teknologi,” kata Putra.

Ke depannya Kapolri diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan mahasiswa yang terkoneksi dengan teknologi. Terlebih, sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengawali tugasnya dengan mengunjungi berbagai ormas di Tanah Air.

“Silaturahmi Kapolri ke NU, Muhammadiyah di awal-awal itu saya artikan sebagai perekat bangsa. Nah, sekarang silaturahmi terputus dengan pandemi Covid-19, tetapi tersambung dengan teknologi. Mungkin sinergi dengan mahasiswa bisa diperkuat lagi,” ujar dia.***

sumber: jurnalmedan.pikiran-rakyat.com

sumber: facebook.com/p.adhi52

sumber: facebook.com/p.adhi52

sumber: radarkotanews.com

Beliau aktivis PII, GPI dan juga salah seorang pengurus di Ormas pertama di Indonesia (Syarikat Islam). Beliau adalah orang saya kagumi dan juga saya hormati. Semoga beliau di tempatkan di tempat

nya dan di terima amal ibadah nya. Aamiiin

sumber: facebook.com/p.adhi52

RadarKotaNews, Jakarta – Menyoroti terkait hal yang di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa seakan ada tendensi politik terhadap pencetusan Omnibus law di Indonesia.

Dalam hal ini Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Saputra Adhi membantah hal tersebut “Bapak Menteri ATR Sofyan Djalil itu bicara pada rabu 22 April 2020, sementara pembicaraan RUU Omnibus law itu masuk prolegnas pada rabu 22 Januari 2020.”

Tentunya prolegnas ini bukan lah program yang masuk karena serta merta pada saat di sahkan sebagai program legislasi prioritas. Hal ini seharusnya sudah masuk di prolegnas sebelum terjadinya rapat paripurna pada 22 Januari 2020.

“Seharusnya kalau pun ada hal yang berwenang terkait hal ini adalah Bapak Airlangga Hartanto karena beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia,” kata Saputra Adhi. Jumat (9/10/2020)

Seakan menjadikan Bapak Sofyan Djalil sebagai kuda hitam, saya rasa sikap tak etis ini tidak bisa di bilang benar karena beliau tidak mengurusi permasalahan ekonomi di Indonesia.

“Saya harap Luhut Binsar Panjaitan menunjuk Airlangga Hartanto sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya hal ini dan saya meminta Luhut untuk tidak membuat kegaduhan setelah terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa hari ini yang berujung anarkisme,” tegasnya. (fy)

sumber: radarkotanews.com

Jakarta, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), meminta Presiden RI Joko Widodo untuk turun tangan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani membuka dan mengusut pihak-pihak yang diduga melindungi Nurhadi terduga kasus suap dan gratifikasi senilai total Rp 46 miliar dalam kurun waktu 2011-2016 lalu.

mantan sekretaris mahkamah agung (MA), tersebut telah menjadi buronan KPK selama 110 hari dan akhirnya tertangkap bersama menantunya, Rezky Hebriyono, di sebuah rumah di kawasan Simprung, Jakarta Selatan pada Senin (1/6/2020) malam.

“Jika memang benar adanya pihak pihak yang diduga melindung buronan kasus korupsi, hal ini tentu tidak bisa kita tunda untuk mengusutnya, karena bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, untuk itu kami meminta Pak Jokowi turun tangan mengusut pelindung mantan sekretaris MA tersebut” Kata Saputra Adhi Lesmana Sekretaris Jenderal PB SEMMI

Adhi selanjutnya menuturkan berkaca dari kasus nurhadi, para buronan yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK, telah mendapatkan perlindungan dari pihak pihak yang berkepentingan sehingga pencariannya sulit untuk ditemukan, untuk itu, ia meminta KPK memberikan sanksi hukum yang lebih berat bagi siapapun yang melindungi siapapun yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.

“Sebagai pemberantas korupsi, tentu KPK harus mengusut sampai keakar akarnya, sesuai tage line dari lembaga anti rasuah yaitu berani itu hebat”Tuturnya

Mahasiswa Universitas Bung Karno ini lebih lanjut, juga mengungkapkan keheranannya karena penangkapan nurhadi dipimpin oleh penyidik Novel Baswedan dan tidak diketahui oleh pimpinan KPK. ia menduga jika telah terjadi sesuatu yang telah di sembunyikan oleh lembaga anti korupsi tersebut.

“Ada yang aneh dalam penangkapan kali ini, tapi ya sudah, saya saat ini mendesak KPK untuk segera membuka siapa saja pihak pihak terduga yang menjadi pelindung nurhadi dan meminta polri untuk menangkapnya secepat mungkin”kata Adhi

Terakhir Adhi menegaskan organisasinya akan melakukan konsolidasi besar besaran dan aksi demonstrasi jika KPK tidak berani mengusut dan melakukan pemanggilan terhadap pihak pihak yang diduga melakukan perlindungan terhadap mantan sekretaris MA yang terjerat kasus suap dan gratifikasi.

“Kami akan menyuarakan aspirasi di didepan Istana Negara dan Gedung merah putih meminta Presiden RI dan Pimpinan KPK untuk mengusut dan memanggil para pihak terduga yang melindungi buronan KPK serta meminta pemerintah secepatnya menangkap harun masiku dan DPO lainnya, agar Indonesia bebas dari para koruptor”

sumber: lensamahasiswa.com