Saputra Adhi Lesmana

RadarKotaNews, Jakarta – RUU Cipta Kerja yang menggabungkan antara 79 UU yang di satukan menjadi kerancuan, sebab hal ini membuat banyaknya pemerintah pusat untuk mengatur peraturan lain terkait dengan RUU Cipta Kerja (CK) tersebut, tentu nya akan memakan waktu dan terjadi kekosongan hukum dalam waktu lama

Demikian di sampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Saputra Adhi Lesmana dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (12/6/2020)

Akhirnya sambung Adhi, tidak ada hukum untuk mengatur jalan nya RUU CK tersebut, karena itu pemerintah seharusnya tidak membahas masalah RUU CK atau pun RUU lain nya, dan sebagai langkah pemerintah seharusnya mengurangi dan menanggulangi pandemi ini.

Selain itu, Adhi mengatakan, sebaiknya DPR pikirkan dulu nasib buruh di masa pandemi ini, karena banyak buruh yang terkena PHK dampak dari pandemi ini.

Adhi juga menilai, kekuasaan pemerintah pusat yang berlebihan adalah suatu kecacatan demokrasi yang sengaja dilakukan pemerintah untuk melakukan over power pada sistem pemerintahan.

Menurut Adhi jika pembahasan RUU CK masih di bahas maka mahasiswa dan buruh akan turun aksi, dan juga akan melakukan langkah-langkah pembahasan RUU tersebut untuk di bahas dan di ajukan ke judicial review di MK.(fy)

sumber: radarkotanews.com

RadarKotaNews, Jakarta – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), meminta Presiden RI Joko Widodo untuk turun tangan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani membuka dan mengusut pihak pihak yang diduga melindungi Nurhadi terduga kasus suap dan gratifikasi senilai total Rp 46 miliar dalam kurun waktu 2011-2016 lalu.

Mantan sekretaris mahkamah agung (MA), tersebut telah menjadi buronan KPK selama 110 hari dan akhirnya tertangkap bersama menantunya, Rezky Hebriyono, di sebuah rumah di kawasan Simprung, Jakarta Selatan pada Senin (1/6/2020) malam.

“Jika memang benar adanya pihak pihak yang diduga melindung buronan kasus korupsi, hal ini tentu tidak bisa kita tunda untuk mengusutnya, karena bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, untuk itu kami meminta Pak Jokowi turun tangan mengusut pelindung mantan sekretaris MA tersebut,” tegas Adhi

Adhi selanjutnya menuturkan berkaca dari kasus nurhadi, para buronan yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK, telah mendapatkan perlindungan dari pihak pihak yang berkepentingan sehingga pencariannya sulit untuk ditemukan, untuk itu, ia meminta KPK memberikan sanksi hukum yang lebih berat bagi siapapun yang melindungi siapapun yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.

“Sebagai pemberantas korupsi, tentu KPK harus mengusut sampai keakar akarnya, sesuai tage line dari lembaga anti rasuah yaitu berani itu hebat,” kata Sekretaris Jenderal PB SEMMI, Saputra Adhi Lesmana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).

Mahasiswa Universitas Bung Karno ini lebih lanjut, juga mengungkapkan keheranannya karena penangkapan nurhadi dipimpin oleh penyidik Novel Baswedan dan tidak diketahui oleh pimpinan KPK. ia menduga jika telah terjadi sesuatu yang telah di sembunyikan oleh lembaga anti korupsi tersebut.

“Ada yang aneh dalam penangkapan kali ini, tapi ya sudah, saya saat ini mendesak KPK untuk segera membuka siapa saja pihak pihak terduga yang menjadi pelindung Nurhadi dan meminta polri untuk menangkapnya secepat mungkin,” kata Adhi

Terakhir Adhi menegaskan organisasinya akan melakukan konsolidasi besar besaran dan aksi demonstrasi jika KPK tidak berani mengusut dan melakukan pemanggilan terhadap pihak pihak yang diduga melakukan perlindungan terhadap mantan sekretaris MA yang terjerat kasus suap dan gratifikasi.

“Kami akan menyuarakan aspirasi di didepan Istana Negara dan Gedung merah putih meminta Presiden RI dan Pimpinan KPK untuk mengusut dan memanggil para pihak terduga yang melindungi buronan KPK serta meminta pemerintah secepatnya menangkap Harun Masiku dan DPO lainnya, agar Indonesia bebas dari para koruptor,” tukasnya. (fy)

sumber: radarkotanews.com

RadarKotaNews, Jakarta – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta kementerian Pertahanan untuk membatalkan seluruh pembelian alutsista ditengah pandemi Covid-19 dan mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal tersebut di sampaikan Sekretaris Jenderal PB SEMMI, Saputra Adhi Lesmana, di sekretariatnya, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).

“Kami meminta pembelian sejumlah alutsista dibatalkan semua dan anggarannya di relokasi seperti intruksi presiden untuk penanganan pandemi Covid19, karena saat ini kita harus memfokuskan sektor kesehatan diatas semuanya,” tegasnya

Adhi mengatakan anggaran Kemenhan sebesar Rp131,2 trilun bisa digunakan untuk membeli APD, rapid test dan tambahan untuk social safety net atau memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sudah terdampak ekonominya.

“Tidak ada yang lebih penting dari pada nyawa manusia. Untuk itu, kami mendukung penuh langkah Presiden RI dalam melakukan relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, dan jika ada yang melanggar Inpres, kami minta untuk ditindak tegas, karena Inpres bukan sekedar aturan, ini adalah marwah Presiden RI,” jelasnya.

Adhi juga berharap relokasi dan realisasi anggaran terkait Covid-19 harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat dengan kondisi saat ini, ia tidak mau ada yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

“Pemerintah bisa membuat satu web khusus terkait transparansi anggaran yang digunakan dalam penanganan percepatan Covid-19, seperti Anggaran belanja barang ataupun bantuan kepada masyarakat. Hal itu akan menunjukkan bahwa pemerintah saat ini melaksanakan prinsip Pemerintahan terbuka, bersih dan terpercaya,” tutupnya.

Untuk diketahui, menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berencana membeli alutsista, diantaranya yang sempat ramai adalah pesawat tempur untuk pertahanan Indonesia. Hal itu sempat membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba-tiba menekan Indonesia agar membatalkan pembelian Super Flanker Sukhoi Su-35 dari Rusia, dan menawarkan F-35 Lightning II sebagai ganti Su-35 plus F-16 Viper sebagai pendampingnya buatan Amerika.(fy)

sumber: radarkotanews.com

Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta kementerian Pertahanan untuk membatalkan seluruh pembelian alutsista di tengah pandemi Covid-19 dan mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Kami meminta pembelian sejumlah alutsista dibatalkan semua dan anggarannya di relokasi seperti intruksi presiden untuk penanganan pandemi Covid-19, karena saat ini kita harus memfokuskan sektor kesehatan di atas semuanya,” tegas Sekretaris Jenderal PB SEMMI, Saputra Adhi Lesmana, di sekretariatnya, Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).

Adhi mengatakan anggaran Kemenhan sebesar Rp131,2 trilun bisa digunakan untuk membeli APD, rapid test dan tambahan untuk social safety net atau memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sedang terdampak ekonominya.

“Tidak ada yang lebih penting dari pada nyawa manusia. Untuk itu, kami mendukung penuh langkah Presiden RI dalam melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, dan jika ada yang melanggar Inpres, kami minta untuk ditindak tegas, karena Inpres bukan sekedar aturan, ini adalah marwah Presiden RI,” jelasnya.

Adhi juga berharap realokasi dan realisasi anggaran terkait Covid-19 harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat dengan kondisi saat ini, ia tidak mau ada yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

“Pemerintah bisa membuat satu web khusus terkait transparansi anggaran yang digunakan dalam penanganan percepatan Covid-19, seperti Anggaran belanja barang ataupun bantuan kepada masyarakat. Hal itu akan menunjukkan bahwa pemerintah saat ini melaksanakan prinsip Pemerintahan terbuka, bersih dan terpercaya,” tutupnya.

Untuk diketahui, menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berencana membeli alutsista, diantaranya yang sempat ramai adalah pesawat tempur untuk pertahanan Indonesia. Hal itu sempat membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba-tiba menekan Indonesia agar membatalkan pembelian Super Flanker Sukhoi Su-35 dari Rusia, dan menawarkan F-35 Lightning II sebagai ganti Su-35 plus F-16 Viper sebagai pendampingnya buatan Amerika. [REL]

sumber: inisiatifnews.com

RadarKotaNews, Jakarta – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyatakan sikap terhadap peristiwa yang terjadi saat ini, tidak sigap nya pemerintah pusat terkait penyebaran virus Covid-19 membuat lemah nya perputaran ekonomi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PB SEMMI M. Saputra Adhi Lesmana menilai kinerja Pemerintah yang seharusnya memberikan solusi – solusi terbaik nya dalam mencegah penyebaran virus Covid-19

Menurut Saputra (panggilan akrabnya) bahwa social distancing tidak lah tepat untuk memperlambat proses penyebaran Covid-19 di Indonesia, sebagai buktinya adalah 1.046 orang yang tertular oleh Covid-19.

“Saya rasa pemberlakuan social distancing harus di hentikan dan menggantikan nya dengan lock down selama 2 bulan ke depan untuk dapat menekan angka kenaikan penularan Covid-19″ kata Saputra kepada radarkotanews, Sabtu (28/3/2020)

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, hal tersebut berdampak terhadap ekonomi yang terus naik dengan mengikuti nilai tukar dollar yang meningkat tajam diatas Rp.16.000 per dolar, karena memang tidak ada nya proses ekonomi yang terjadi baik dari segi mikro maupun makro dan memang sudah menjadi kewajaran dalam kondisi wabah yang di derita oleh dunia Internasional.

Menurut Saputra, Covid-19 hanya membuka tabir, ketidaksiapan pemerintah dan resep yang salah dalam mengatasi resesi ekonomi membuat ekonomi makin bermasalah. Dalam paparan Pemerintah terkait antisipasi
dampak Covid-19 terhadap perekonomian, Omnibus Law Cipta Kerja dijadikan sebagai solusi jangka pendek.

“Ekonomi memang dapat di bangun kembali sejalan dengan waktu, tapi pemerintah seharusnya lebih memperhatikan ke tingkat penularan yang terjadi, sebab apabila hal itu cepat diantisipasi maka ekonomi pun cepat teratasi,”tegasnya.(fy)

sumber: radarkotanews.com

RadarKotaNews, Jakarta – Indonesia saat ini sedang di guncang oleh kabar dari presiden yang mendapat laporan dari Menteri Kesehatan tentang 2 orang di Indonesia positif virus Corona dilansir oleh situs www.suara.com

Terkait hal itu, Sekjen Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Saputra Adhi Lesmana mengatakan, masyarakat indonesia merasa cemas mendengar kabar dari Presiden RI dan terjadinya kegaduhan di Publik seperti harga masker naik dan masyarakat sibuk menyerbu pasar dagang untuk mengamankan kebutuhan nya terlebih dahulu karena khawatir virus Corona sudah menyebar di Indonesia.

1 hari kemudian, menurut Putra, media sosial diguncangkan oleh salah satu teman nya korban virus corona yang dimuat di akun twiter @banahoe dinyatakan bahwa teman tersebut belum di diagnosa positif virus Corona https://hot.grid.id

Hal tersebut membuat masyarakat seolah-olah dipermainkan oleh Menteri Kesehatan seharusnya menteri kesehatan mengecek dan memeriksa apakah benar positif atau negatif virus corona.

“Sebagai Menteri Kesehatan seharusnya memiliki elektabilitas yang tinggi, integritas yang sesuai dan kemampuan yang mumpuni pemberitaan tersebut sangat memberikan kegaduhan kontoversial di publik tentang warga Indonesia positif corona,” kata Putra, Rabu (4/3/2020)

Oleh karena itu, polemik ini harus segera di klarifikasi oleh Presiden RI terutama Menkes karena sudah menuai kegaduhan publik.

Menanggapi hal tersebut maka Sekjend PB SEMMI akan mengintruksikan kepada SEMMI Se-Indonesia untuk aksi didepan Istana dan memberikan pernyataan sikap kepada Presiden RI dan Menkes untuk bertanggung jawab atas kegaduhan publik tersebut.(fy)

sumber: radarkotanews.com

RadarKotaNews – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyikapi permasalahan aksi mahasiswa di depan Istana jum’at siang kemarin.

Ketua Bidang Hukum & HAM PB SEMMI, M. Saputra Adhi Lesmana yang biasa di sapa Putra ini menilai bahwa aksi tersebut di tunggangi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

“Mahasiswa memang harus dapat mengkritisi pemerintah, namun tak dapat di pungkiri bahwa mahasiswa tetap harus idealis dan jangan mau di tunggangi,”kata Putra saat konfrensi pers di Rumah kebangsaan hos cokroaminoto jalan Amir hamzah, Jakarta, Ahad (16/09)

Pasalnya, Aksi tersebut berujung terjadinya kerusuhan antara mahasiswa, yang mengakibatkan terpecahnya anak bangsa. Hal ini yang harus nya di hindari oleh kaum intelektual dan mahasiswa.

“Saya berharap mahasiswa bertindak cerdas, jangan pernah mau di pecah belah oleh politisi busuk saat ini, mahasiswa haruslah bertindak berdasarkan akal sehat dan idealismenya.”pesan Putra

Oleh karena itu Putra menegaskan, “Tindakan yang tidak etis ini seharusnya tidak dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan saya tegaskan sekali lagi mahasiswa jangan sampai masuk ke dalam politik praktis serta tetap berpihak pada akal sehatnya”.(fy)

sumber: radarkotanews.com