Saldi Isra

Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Hamdan Zoelva mengaku tak terkejut dengan terpilihnya Saldi Isra sebagai hakim MK yang baru untuk menggantikan Patrialis Akbat yang terjerat kasus dugaan suap. Menurut Hamdan, Saldi merupakan orang yang paling pas di antara para calon lainnya.

“Saya sudah menduga sejak awal. Memang Pak Saldi Isra yang paling pas di situ di antara calon-calon yang ada,” kata Hamdan kepada detikcom, Sabtu (8/4/2017).

Hamdan menyebut Saldi sering ikut dalam kegiatan MK seperti menjadi ahli maupun pengenalan MK, seminar dan lainnya. Menurut Hamdan, Saldi sudah sangat paham dengan MK terutama putusan-putusan yang pernah dikeluarkan oleh MK.

“Pak Saldi ini kan sudah lama di lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagai ahli ataupun diminta Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengenalan MK, kegiatan seminar, kemudian banyak kegiatan lain yang dilakukan MK dan melibatkan salah satunya yang sering adalah Pak Saldi,” ucapnya.

“Jadi Pak Saldi sudah sangat paham tentang MK, dan saya yakin sudah sangat paham tentang berbagai putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh MK selama ini sehingga ada kesinambungan dari putusan-putusan Mahkamah Konsitusi ke depannya,” sambung Hamdan.

Secara pribadi, Hamdan mengaku sudah lama kenal dengan Saldi. Dia pun tak ragu menyebut Saldi sebagai orang yang bersih dan tepat untuk kondisi MK saat ini.

“Sebelum saya di Mahkamah Konstitusi saya sudah kenal dekat dengan beliau. Pak saldi ini punya pengetahuan luas tentang hukum tata negara dan tentang ilmu hukum secara umum, cukup memahami hukum itu tertutama hukum tata negara dan itu memang keahliannya, karena guru besarnya dalam bidang hukum tata negara. Saya yakin Pak Saldi clear. Pak Saldi ini clear urusan itu, saya yakin sangat clear sekali. Artinya memang orang yang cocok untuk saat sekarang ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Saldi yang memperoleh Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2004 dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hakim MK yang baru. Terpilihnya Saldi dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Seleksi Hakim MK Harjono.

“Iya, sudah, Pak Saldi. Iya (Presiden memilih Pak Saldi),” kata Harjono saat dikonfirmasi detikcom.
(HSF/bag)

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai terpilihnya Saldi Isra mengisi posisi yang ditinggalkan Patrialis Akbar adalah keputusan tepat. Ia meyakini Saldi bisa mengembalikan MK pada tradisi diskusi dan perdebatan saat pembuatan keputusan perkara.

“Dengan masuknya Pak Saldi, saya kira akan lebih dinamis, karena Pak Saldi ini yang termasuk banyak yang mengamati dan banyak mempelajari putusan MK,” kata Hamdan di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin 10 April 2017.

Hamdan menilai MK perlu diperkuat untuk menjaga dan menegakkan kembali wibawa lembaga tersebut. Ini berkaitan dengan dua kasus berturut-turut pascapenangkapan Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terakhir, timbul persoalan bocornya dokumen putusan yang mengganggu wibawa MK dan mempengaruhi kepercayaan publik. “Apa yang harus dilakukan MK sebenarnya sederhana, memperbaiki masalah internal, dan membangun kembali integritasnya,” kata Hamdan.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, setali tiga uang. Menurut Jimly, Saldi adalah orang yang pas menggantikan Patrialis Patrialis. “Saya berharap, mudah-mudahan ini memperkuat MK dan mengembalikan kepercayaan publik,” kata Jimly.

Jimly menilai Saldi adalah orang yang bergelut dalam studi soal konstitusi sejak muda. “Ini orang adalah orang yang bergelut pada masalah-masalah ketatanegaraan sepanjang hidupnya,” kata dia.

Saldi adalah hakim konstitusi yang dipilih Presiden Joko Widodo. Saldi terpilih dari tiga nama yang diajukan panitia seleksi yang diketuai Harjono. Saldi dijadwalkan akan dilantik Presiden pada Selasa besok.

ARKHELAUS W.

sumber: nasional.tempo.co

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kabar tentang dipilihnya Saldi Isra Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Oleh Presiden Jokowi, mendapatkan Apresiasi yang tinggi dari Para Mantan Pendahulu Hakim Konstitusi.

Sebagaimana yang telah dikonfimasi Harjono Ketua Panitia Seleksi Hakim MK Hariono, “Iya, sudah, Pak Saldi. Iya (Presiden memilih Pak Saldi),” (8/4/17).

Saldi Isra Sendiri, pada tahun 2004 memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award, sebuah penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.

Saldi Isra terpilih sebagai Hakim MK yang baru menggantikan Patrialis Akbar yang dipecat secara tidak hormat. Patrialis Akbar yang ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie bersyukur atas kabar dipilihnya Saldi Isra sebagai hakim MK yang baru oleh Presiden Joko Widodo.

“Alhamdulillah. Bagus ya, dia orang yang tepat, Saya berharap semoga bisa memperkuat budaya ilmiah di internal Mahkamah Konstitusi,” ” kata Jimly Sabtu (8/4/2017).

Apresiasi juga datang dari Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Hamdan Zoelva.

“Saya sudah menduga sejak awal. Memang Pak Saldi Isra yang paling pas di situ di antara calon-calon yang ada,” kata Hamdan, Sabtu (8/4/2017).

Hamdan menyebut Saldi adalah orang yang sudah sangat mengerti seluk beluk MK, Hamdan pun tak ragu tuk menyebut saldi sebagai orang yang bersih dan tepat.

“Pak Saldi ini kan sudah lama di lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagai ahli ataupun diminta Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengenalan MK, kegiatan seminar, kemudian banyak kegiatan lain yang dilakukan MK dan melibatkan salah satunya yang sering adalah Pak Saldi,” ucapnya.

“Jadi Pak Saldi sudah sangat paham tentang MK, dan saya yakin sudah sangat paham tentang berbagai putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh MK selama ini sehingga ada kesinambungan dari putusan-putusan Mahkamah Konsitusi ke depannya,” sambung Hamdan.

“Sebelum saya di Mahkamah Konstitusi saya sudah kenal dekat dengan beliau. Pak saldi ini punya pengetahuan luas tentang hukum tata negara dan tentang ilmu hukum secara umum, cukup memahami hukum itu tertutama hukum tata negara dan itu memang keahliannya, karena guru besarnya dalam bidang hukum tata negara. Saya yakin Pak Saldi clear. Pak Saldi ini clear urusan itu, saya yakin sangat clear sekali. Artinya memang orang yang cocok untuk saat sekarang ini,” ujarnya.

Mahfud MD juga mengapresiasi dipilihnya Saldi Isra sebagai Hakim MK, Mahfud yang juga Mantan Ketua MK merasa bersyukur dan menilai bahwa Saldi Isra adalah Vitamin baru bagi MK yang sedang sakit.

“Turut bersyukur atas terpilihnya Prof. Saldi Isra sbg Hakim MK yang baru. Ada vitamin baru bagi MK utk menyembuhkan dirinya lagi. Amiiin” cuit Mahfud MD via akun twitternya @mohmahfudmd

Cuitan tersebut kemudian dikomentari banyak netizen diantaranya oleh akun @ramradjab “kan prof sendiri yg bilang, memasuki sistem hukum kita, malaikat bisa berubah jadi setan”

Yang kemudian dibalas oleh Mahfud “Saya kan bilang “bisa” bukan “pasti”. Jd ada yg kuat Iman meski banyak yg terjerembab jd koruptor. Sy prcaya & berdoa Saldi trmsuk yg kuat”. (SD)

sumber: suaradewan.com

Tanggal 7 Maret 2017 lalu Kantor Berita Politik RMOL menaikkan tulisan Penulis dengan judul “99,99 Persen Prof. Saldi Gantikan Patrialis Sebagai Hakim Dan Ketua MK Berikutnya”. Dan hari ini Presiden Joko Widodo memilih Prof. Dr. Saldi Isra sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Dr. Patrialis Akbar, mewakili unsur pemerintah. Guru Besar Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang kelahiran Solok, Sumatera Barat tersebut dipilih Presiden dari tiga nama yang diajukan oleh Panitia Seleksi Hakim MK yang dipimpin Prof. Dr. Harjono.

Dr. Harjono sebelumnya adalah Anggota Pansel Hakim MK yang dipimpin Prof. Dr. Saldi Isra untuk mencari pengganti Hakim MK saat itu, Yang Mulia Hakim Dr. Hamdan Zoelva, yang habis masa jabatannya 7 Januari 2015 lalu. Hasil seleksi saat itu membawa Mantan Hakim MK periode pertama (2003-2008), Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali kembali menjabat sebagai Hakim MK untuk periode 2015-2020. Kalau pada periode 2003-2008 Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palaguna sebagai Hakim MK dari unsur DPR, maka periode 2015-2020 ini dari unsur pemerintah.

Prof. Saldi dan Palaguna adalah Dua Hakim MK pilihan Presiden dari sembilan Hakim MK yang akan menyidangkan sengketa Pemilu serentak 2019 nanti (Pileg dan Pilpres), jika ada sengketa. Satu lagi Hakim MK dari unsur pemerintah adalah Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Maria Farida Indrati yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 19 Agustus 2018 yang akan datang dan tidak bisa dipilih lagi karena sudah dua periode, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur Hakim MK hanya bisa menjabat dua periode. Artinya Presiden Jokowi akan memilih satu lagi Hakim MK sebelum 19 Agustus 2017.

Hakim MK Unsur MA dan Unsur DPR

Jika tidak ada hal luar biasa, tiga Hakim MK dari unsur Mahkamah Agung (MA) tidak akan berganti sebelum Pemilu serentak 2019. Ketiganya akan berakhir masa jabatannya setelah Pemilu serentak 2019, yaitu Wakil Ketua MK, Yang Mulia Hakim Dr. Anwar Usman (6-4-2021), Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo (7-1-2020), dan Yang Mulia Hakim Dr. Manahan M.P. Sitompul (28-4-2020)

Sementara kondisi sebaliknya terjadi pada tiga Hakim MK dari unsur DPR yang seluruhnya habis masa jabatannya sebelum Pemilu serentak 2019, bahkan dua Hakim diantaranya habis masa jabatannya hanya beberapa bulan menjelang Pemilu serentak 2019, yaitu Ketua MK saat ini, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat (1-4-2018), Yang Mulia Hakim Dr. Wahidin Adams (21-3-2019), dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Aswanto (21-3-2019). Ketiganya baru satu periode sebagai Hakim MK sehingga masih memungkinkan dipilih kembali.

Komposisi Hakim MK dan Sengketa Pemilu Serentak

Tidak bisa dipungkiri, posisi Hakim MK sangat strategis jika dikaitkan dengan kontestasi Pemilu, khususnya Pemilu serentak 2019. Dalam sejarahnya, belum pernah Pilpres langsung yang tidak berujung sengketa di MK, apalagi pemilu legislatif.

Hakim MK adalah negarawan yang harus independen dan tidak bisa dipengaruhi. Mempengaruhi Hakim MK sehingga terganggu kemerdekaannya adalah perbuatan pidana. Namun berjibaku mencari Hakim MK yang aliran ideologi hukumnya dan alur pemikirannya sama atau setidaknya banyak bersesuaian dengan politisi tidaklah dilarang sama sekali.

Presiden adalah politisi dan DPR juga politisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden memiliki pertimbangan strategis dan politis dalam memilih tiga Hakim MK dari unsur pemerintah, dan itu sah-sah saja. Mana mungkin pertimbangan strategis dan politis bisa dinihilkan dari pejabat jabatan politik seperti Presiden dalam memilih Hakim MK yang harus diisi negarawan sekalipun.

DPR apalagi, nuansa politis akan lebih terasa. Ditambah lagi bahwa pemilihan Hakim MK unsur DPR dilakukan di tahun Pemilu (2018 dan 2019), maka akan semakin memperkental suasana politis pemilihan. Prediksi penulis, Presiden dan kekuatan politik yang ada di DPR akan saling tarik menarik dalam menentukan pengganti Hakim MK dari unsur DPR. Presiden dan partai berkuasa nampaknya akan berusaha memastikan setidaknya ada lima Hakim MK yang memiliki banyak irisan dengan mereka, dan kekuatan politik lainpun akan melakukan itu. Pertarungan akan semakin menarik karena kursi kabinet relatif tidak memiliki daya penekan lagi saat itu.

Prof. Dr. Saldi Calon Kuat Ketua MK?

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, masa jabatan Ketua MK terpilih adalah selama dua tahun enam bulan. Itu artinya, Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat akan habis masa jabatannya pada tanggal 12 Juli 2017, tiga bulan kedepan, karena beliau terpilih sebagai Ketua MK pada tanggal 12 Januari 2015 lalu.

Siapapun yang terpilih dalam pemilihan Ketua MK Juli 2017 nanti akan memiliki kewenangan sangat strategis terkait kontestasi Pilkada serentak 2018 yang melibatkan separo provinsi (17 provinsi dari 34 provinsi), yaitu provinsi dengan populasi besar yang jika dijumlah mencapai hampir 2/3 jumlah penduduk Indonesia (Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Sumut, Sumsel, Lampung, Kaltim, Sulsel, Papua dan lain-lain). Ketua MK terpilih akan sangat berperan dalam menentukan panel 3 Hakim MK yang akan memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada serentak 2018 tersebut.

Ketua MK terpilih Juli nanti juga memiliki kewenangan untuk menentukan panel Hakim MK untuk memeriksa sengketa PHPU pemilihan Anggota DPR dan DPRD 2019. Dan Ketua MK terpilih Juli nanti adalah Yang Mulia Hakim MK yang akan memegang palu dan mengendalikan persidangan Perselisihan Pilpres 2019.

Melihat nilai strategis posisi Ketua MK dari sudut pandang politik tersebut, maka pemilihan Ketua MK pada Juli nanti tidak bisa tidak akan merupakan pertarungan awal politik menuju Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Dan nyatanya MK sedang dililit masalah saat ini, mulai dari kasus korupsi sampai kasus pencurian dokumen PHPU Pilkada. Kepemimpinan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat sedang banyak dirundung ujian. Jika terjadi pergantian Ketua MK dalam waktu dekat nampaknya tidak akan mengundang gejolak dan respon negatif dari masyarakat.

Dugaan penulis, mengingat reputasi akademik, integritas, dan moralitas Prof. Dr. Saldi Isra, ditambah mengingat kedekatan beliau dengan Istana dan partai-partai pemerintah, Prof. Dr. Saldi Isra akan didorong dan terpilih sebagai Ketua MK periode Juli 2017-Januari 2020.

Hakim Konstitusi Negarawan Petugas Konstitusi

Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga didunia. Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara besar dan menjadi negara yang akan menginspirasi dunia di masa depan, menjadi negara pemimpin dunia membangun peradaban yang lebih beradab dan berkeadilan di masa depan. Sebagaimana sudah ditekadkan Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia 2010 silam sebagai “Tekad Suci Untuk Indonesia”.

Hakim MK adalah pengawal konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi. Hakim MK dinyatakan oleh konstitusi sebagai penafsir tunggal UUD 1945. Hakim MK diberi wewenang untuk memutus Judisal Review UU terhadap konstitusi untuk memastikan seluruh UU harus bersesuaian dengan UUD 1945. Hakim MK adalah orang yang akan memutus bersalah tidaknya Presiden secara hukum dalam proses pemakzulan atas dakwaan oleh DPR sebagai lembaga politik. Hakim MK adalah orang yang secara merdeka akan memutus pembubaran parpol dengan pertimbangan hukum atas usulan dari Presiden sebagai lembaga politik.

Fungsi, Tugas, Kewenangan yang demikian strategis bagi perjalanan negara bangsa Indonesia ke depan dan nilai strategis bagi kepentingan publik banyak, maka tidak ada pilihan lain selain bahwa seluruh Yang Mulia Hakim MK, terlepas dari unsur mana yang memilihnya untuk menjadi Hakim MK, haruslah mengedepankan dan membawakan diri sebagai Negarawan sejati. Melepaskan segala bentuk hutang budi. Fokus bekerja hanya dan hanya sebagai Petugas Konstitusi.

Terlepas dari semuan kepentingan yang mencoba mendagradasi kenegarawanan Hakim MK, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim MK selalu mengingat bahwa Yang Mulia Hakim MK terpilih adalah semata karena kapasitas keilmuan, integritas dan moralitas pribadi, semata karena adanya jiwa kenegarawan dalam dirinya. Tidak lain selain dari alasan itu. Sudah sepatutnya sembilan Yang Mulia Hakim MK melupakan seluruh proses keterpilihannya dan hanya mengingat bahwa dia adalah Yang Mulia Hakim MK, Petugas Konstitusi.

Sebagai penutup, besar kecilnya Indonesia dalam konstelasi dunia pada masa yang akan datang sangat bergantung, salah satunya, pada kemampuan Yang Mulia Hakim MK untuk membawakan diri sebagai negarawan sejati dan petugas konstitusi, dan kemampuan Yang Mulia Hakim MK memasukan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Indonesia ke dalam putusannya sebagai putusan bernilai sumber inspirasi bagi dunia.

Semoga segera terwujud Indonesia sumber inspirasi dan pemimpin dunia, Allahumma Amien. [***]

Penulis adalah Redaktur Khusus Kantor Berita Politik RMOL, Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode), dan Ketua Panpel Tekad Suci untuk Indonesia.

sumber: rmol.co

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Panitia Seleksi (Pansel) hakim konstitusi mengajukan dua nama sebagai pengganti Hamdan Zoelva sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dua nama yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu adalah I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri.

I Dewa Palgunadi adalah dosen hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, pernah menjadi hakim konstitusi di MK dari jalur DPR periode 2003-2008. Sedangkan Yuliandri adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, satu almamater dengan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi MK Prof Saldi Isra.

“Kami tidak langsung memutuskan dua nama, tapi melalui diskusi apakah kriteria yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Jadi kami mencari atas dasar kebutuhan itu dan tiga kriteria yang kita tetapkan, ” kata Saldi Isra di Jakarta, Senin (5/1/2015) seperti dikutip situs setkab.

Saldi Isra menegaskan, tiga kriteria yang ditetapkan dalam menilai calon hakim MK adalah integritas, kapabilitas, dan independensi. Selanjutnya Presiden Jokowi akan mempertimbangkan kedua nama tersebut dan menetapkan satu nama dalam Keppres. “Presiden Jokowi akan melantik satu di antara dua nama yang diajukan oleh Pansel itu sebagai hakim MK di Istana Negara,” tutur Saldi yang juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.

Dengan terpilihnya I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri sebagai calon hakim MK yang diajukan kepada Presiden Jokowi, maka pupus sudah harapan tiga calon hakim konstitusi lainnya yang mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu Imam Anshori Saleh, Aidul Fitriaciada Azhari, dan Indra Perwira. Imam yang mantan anggota Komisi I DPR itu saat ini menjadi anggota Komisi Yudisial (KY). (b/yn)

sumber: teropongsenayan.com