Oleh: Nurcholis
Suarapalu.com, Jakarta- Penolakan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) juga dideklarasikan belasan Organisasi Massa (Ormas) Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI). Karena dinilai mengandung ‘racun’ dan merusak moral.
“Penolakan ini didasarkan oleh keprihatinan kami bahwa materi dalam RUU tersebut dapat merusak sendi-sendi moral bangsa dan tatanan keluarga Indonesia,” tegas Ketua MOI KH Drs Muhammad Siddiq usai seminar “Bahaya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)” di kantor Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Kamis (28/03).
MOI melakukan deklarasi penolakan atas RUU P-KS untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Deklarasi penolakan RUU P-KS dilakukan setelah diskusi dalam seminar yang “Bahaya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” yang dihadiri dua pembicara, yakni advokat PAHAM Indonesia cabang DKI Jakarta, Helmi Al Djufri dan Dr Wido Supraha, Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Dr Wido mengatakan, RUU yang sedang menjadi polemik di masyarakat ini sarat dengan ‘racun’. Demikian ia mengistilahkan.
Menurutnya, pendekatan RUU P-KS ini dibangun di atas konsep jenis kelamin dan gender. Ia menyebut contoh dalam halaman 12 naskah akademik RUU P-KS, dimana menyebutkan dua konsep yang meliputi perbedaan atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan: konsep jenis kelamin dan gender.
“Perbedaan karakterisik biologis dan reproduksi tersebut, ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-kontruksi, yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan. Sedangkan konsep gender merupakan bentukan atau konstruksi sosial, yaitu suatu konsep yang berkembang dalam masyarakat, yang berawal dari pembedaan posisi dan peran laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari interpretasi atas karakter biologis di atas.”
“Terlihat jelas, konsep gender adalah ciptaan manusia, bukan dibawa sejak lahir. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan,”ujarnya.
Berdasarkan pemahaman ini, kata Wido, kemudian dibangun konstruksi relasi kuasa, bahwa ada ketimpangan antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya pemaksaan yang akan melahirkan kekerasan.
“Menurut mereka yang paling berhak atas integritas tubuhnya adalah pemilik tubuhnya sendiri, bukan masyarakat. Dapat dipahami kemudian mengapa dalam aksi-aksi gerakan feminis radikal di Barat banyak yang melakukan aksi bertelanjang dada, hanya untuk menegaskan penguasaan penuh pada tubuh mereka tanpa adanya satu orang pun yang berhak memprotesnya,” tambahnya.
Sementara itu, Presidium MOI menjelaskan, penolakan ini didasarkan kekhawatiram materi RUU ini merusak sendir moralitas.
“Penolakan ini didasarkan oleh keprihatinan kami bahwa materi dalam RUU tersebut dapat merusak sendi-sendi moral bangsa dan tatanan keluarga Indonesia,” ujar Ketua Presidium MOI Mohammad Siddik saat membacakan deklarasi di gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Kamis (28/3).
MOI adalah perkumpulan ormas Islam yang terdiri dari Syarikat Islam, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Persatuan Islam (PERSIS), Hidayatullah, Mathla’ul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti), Al Jam’iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Ummat Islam (PUI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Wahdah Islamiyah, dan Ikatan Da’ Indonesia (IKADI).*
sumber: suarapalu.com