RMco.id Rakyat Merdeka – Kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara sudah final. Namun masih saja ada kelompok tertentu yang mempertentangkannya dengan agama.
Pandangan ini mengemuka dalam diskusi virtual “Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara, Falsafah Hidup, Dan Ideologi Negara” dan Rilis Buku Hamka Haq “Asas Kehidupan Berbangsa & Bernegara: Jejak Pemikiran Soekarno”, Selasa (18/8).
Hadir sebagai pembicara; Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Menkopolhukam Mahfud MD, Presidium Majelis Nasional KAHMI Hamdan Zoelva, dan dimoderatori Direktur Pengkajian Materi BPIP Muhammad Sabri.
Dalam pidato pembuka, Mega menyoroti sejumlah kelompok yang masih membenturkan Pancasila dengan agama.
“Dalam usia 75 tahun kemerdekaan Indonesia, masih ada pihak yang mempertentangkan prinsip bernegara kita. Agama dengan negara, agama dengan Pancasila, bahkan mengotak-atik ideologi negara,” kata Presiden RI ke-5 ini.
Berita Terkait : Bukan Hafalan, Pancasila Butuh Kearifan Lokal
Mega tak menyebut secara spesifik kelompok yang dimaksud. Padahal, menurutnya, Bung Karno merumuskan Pancasila berdasarkan kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat, termasuk agama.
“Bung Karno tak pernah mengklaim sebagai pencipta Pancasila. Tapi beliau menggalinya dari nilai yang sudah hidup lestari dalam kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia,” kata Mega. “Kehidupan berketuhanan yang rukun dan damai antar sesama pemeluk agama merupakan bagian penting dari budaya bangsa Indonesia,” sambungnya.
Mega menegaskan, Pancasila sudah mendapat persetujuan dari para pendiri bangsa lain secara aklamasi. Hal tersebut diamini oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
“Saya sering katakan, Bung Karno dalam rumusan dasar ideologi negara adalah orang yang terkemuka. Mau bicara apapun Pancasila itu ya lahir dan digali oleh Bung Karno,” tandas Mahfud.
Kaum politik konvensional selalu membagi dua aliran. Politik Islam dan Sekuler. Lalu, Bung Karno dianggap penganut politik sekuler. “Bagi saya, Bung Karno pada dasarnya santri. Salat 5 waktu, puasa, dan naik haji itu Bung Karno jagonya,” ceplos Mahfud.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berpandangan, paham sosialis Bung Karno dengan sosialis komunisme cukup jauh berbeda. “Sosialisme Indonesia adalah yang berketuhanan, berperikemanusiaan, yang gandrung akan persatuan nasional. Bukan pertentangan kelas,” kata Basarah.
“Bung Karno menginginkan Indonesia jadi bangsa religius. Jangankan sekuler, komunis, tidak menjadi bangsa religius saja Bung Karno tidak ingin,” tegasnya.
Alhasil, nilai-nilai luhur Pancasila harus tetap dilestarikan di tengah masyarakat. Salah satu cara menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, mendukung RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR.
“Dalam konteks kelembagaan, untuk menjaga kontinuitas pelestarian pancasila di Indonesia itu legal standing baru pakai Perpres (Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP). Jadi kurang kuat,” ungkap Yudian.
“Pancasila ini ideologi bangsa, jangan sampai terabaikan. Karena di perjalanan 30 tahun terakhir ini, Pancasila terpinggirkan,” imbuhnya.
Adapun Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva berpendapat, demokrasi politik harus dibangun dengan demokrasi ekonomi.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan sosio demokrasi yang dikaitkan dengan sila keempat dan kelima,” ungkap Hamdan.
“Ketika politik yang kita jalankan tanpa penguatan demokrasi ekonomi, itu demokrasi yang tidak adil. Melahirkan pengukuhan orang yang menguasai ekonomi di kelompok itu saja,” sambungnya.
Untuk masa depan yang lebih baik, Hamdan berharap segera ada revisi kebijakan ekonomi-politik. “Coba kita menganakemaskan koperasi, ekonomi yang berkeadilan. Contoh Negara Skandinavia, hidupnya luar biasa. Itu negara kaya raya yang ketimpangan ekonomi kecil. Kenapa? Karena itu negara sosialis sama dengan Pancasila kita,” ulasnya. [GO]
sumber: rmco.id