Rekso Roemekso

tirto.id – Tahun baru 1911 bagi Haji Samanhoedi dipenuhi kecemasan. Ia resah lantaran laskar keamanan yang belum lama dibentuknya terancam dibubarkan paksa oleh aparat kolonial. Rekso Roemekso, nama perkumpulan itu, belum berbadan hukum sehingga bisa digolongkan sebagai ormas ilegal.

Hingga datanglah Djojomargoso, seorang pegawai kepatihan yang juga orang dekat Samanhoedi. Djojomargoso memberi tahu bahwa ia punya kenalan yang bisa mengusahakan agar Rekso Roemekso memperoleh legalitas. Wajah Samanhoedi mendadak cerah dan meminta koleganya untuk mengurus masalah ini.

Orang yang dimaksud Djojomargoso adalah Martodharsono, mantan jurnalis sekaligus redaktur Medan Prijaji, suratkabar yang dimiliki oleh seorang bangsawan bumiputera berdarah ningrat Solo bernama Tirto Adhi Soerjo. Nah, Tirtoadisoerjo ini, sosok luar biasa yang layak disebut sebagai Pemimpin di Segala Lini Massa, memimpin perhimpunan resmi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang telah berdiri di Bogor pada 1909.

Jadilah Martodharsono menghubungi mantan bos-nya yang tinggal di Batavia itu. Tirto setuju dan berjanji segera membuatkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk Rekso Roemekso yang nantinya akan diakui sebagai SDI cabang Solo. Bagi Tirto, permintaan itu menguntungkan lantaran bisa memperluas daya jangkau SDI yang memang sedang kembang-kempis.

Hari demi hari, Samanhoedi cemas menunggu kedatangan Tirto. Petugas kolonial sudah bolak-balik datang untuk menanyakan keabsahan Rekso Roemekso. Martodharsono yang kerap menghadapi pertanyaan itu selalu berkelit dengan menjawab bahwa Rekso Roemekso adalah biro SDI yang berpusat di Bogor dan akan segera disahkan.

Menurut catatan Takashi Shiraihi (1997:56) dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Tirto akhirnya tiba di Solo pada akhir Januari atau awal Februari 1911. Tokoh yang disebut-sebut sebagai sang pemula pers pribumi itu pun menetap sementara di Solo untuk merumuskan AD/ART Rekso Roemekso.

Tanggal 11 November 1911, Rekso Roemekso resmi beralih rupa menjadi SDI cabang Surakarta dengan AD/ART yang diteken langsung oleh Tirto Adhi Soerjo selaku ketua umum dewan pengurus pusatnya. Dikutip dari Shiraishi (2007:57), dalam AD/ART itu disebutkan tujuan SDI Solo yaitu:

“…. membuat anggota perkumpulan sebagai saudara satu sama lain, memperkuat solidaritas dan tolong menolong di antara umat Islam, dan mencoba mengangkat rakyat untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan raja melalui segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum negara dan pemerintahan.”

Mulanya, Rekso Roemekso adalah laskar keamanan yang beranggotakan mayoritas pedagang batik asal Laweyan, Solo. Tugas utama perkumpulan ini adalah menjaga keamanan di kawasan sentra produksi batik itu. Maka tidak heran jika sebagian anggota Rekso Roemekso adalah orang-orang sangar yang punya nyali tinggi, namanya juga penjaga keamanan.

Namun, Rekso Roemekso juga mengemban misi yang jauh lebih penting ketimbang sekadar sebagai perkumpulan ronda. Samanhoedi sengaja membentuk organisasi itu untuk melawan dominasi para pedagang keturunan Tionghoa di Solo yang bernaung pula di perhimpunan serupa bernama Kong Sing.

Akibat persaingan dagang, sering terjadi pertikaian antara anggota Kong Sing dengan Rekso Roemekso. Perkelahian itu bahkan kerap berlangsung di jalan-jalan kecil di Laweyan atau di wilayah Solo lainnya.

Tak hanya kontak fisik, aksi boikot massal terhadap perusahaan dan produk orang peranakan Cina juga sering dilakukan oleh massa pribumi di Solo, utamanya oleh anggota Rekso Roemekso yang menembus angka 35 ribu orang pada Agustus 1911.

A.P.E. Corver (1985:21) dalam Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil? menyebut Martodharsono adalah otak di balik gerakan-gerakan semi-radikal tersebut. Kelak, orang ini menjadi sasaran utama umat Islam dengan tudingan menistakan agama dan melecehkan Nabi Muhammad. 

Setelah Rekso Roemekso berganti wujud menjadi SDI, Samanhoedi meluaskan gerakan perhimpunannya itu. Selain menjadi benteng utama dari pedagang Tionghoa, SDI kini juga bertugas menghadang misi Kristenisasi. Untuk itu, Samanhoedi mengambil prakarsa untuk membentuk organisasi yang membawa manfaat dan memberi perlindungan (Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, 1984:124).

Semakin membesarnya jumlah anggota dan pengaruh SDI membuat Samanhoedi ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Tirto Adhi Soerjo. Samanhoedi bahkan mengklaim bahwa terbentuknya SDI Solo adalah gagasan dan proyeknya sendiri, inilah yang membuat relasinya dengan Tirto kian memburuk (Corver, 1985:233).

Hingga akhirnya, Samanhoedi dan Tirto benar-benar pecah kongsi. Sadar diri kurang cakap dalam mengelola organisasi, Samanhoedi kemudian merangkul pria muda berotak cemerlang bernama Oemar Said Tjokroaminoto. Tjokroaminoto yang saat itu bermukim di Surabaya dipanggil ke Solo untuk merumuskan ulang AD-ART rumusan Tirto Adhi Soerjo.

Kepada Samanhoedi, Tjokroaminoto menyarankan agar SDI berganti nama sekalian jika ingin benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang Tirto Adhi Soerjo. Tjokroaminoto mengusulkan agar SDI sedikit diubah menjadi Sarekat Islam (SI) saja. Menurutnya, kata “dagang” sangat membatasi ruang gerak perhimpunan tersebut.

Tjokroaminoto berpendapat, penghilangan kata “dagang” juga memebrikan dampak positif karena organisasi bisa mencakup seluruh wilayah dan tidak saja bergerak di sektor perdagangan, melainkan juga di ranah politik. Dan jelas, SI kemudian lebih intens di kancah politik ketimbang menangani urusan jual-beli.

AD/ART rumusan Tjokroaminoto tersebut selesai disusun pada 14 September 1912 dan segera dikirimkan kepada pemerintah di Batavia untuk mendapatkan pengakuan resmi (Van Niel, 1984:127). Sarekat Dagang Islam pun resmi punya nama baru: Sarekat Islam (SI).

Berkat kecakapan Tjokroaminoto, SI berkembang pesat, cabang-cabangnya bermunculan. Cabang pertama berdiri di Kudus pada September 1912. Sepanjang akhir 1912 hingga bulan-bulan awal tahun 1913, jejaring SI semakin menjalar. Hampir seluruh Jawa sudah ada cabang SI, termasuk Madiun, Ngawi, Ponorogo, Semarang, Yogyakarta, Batavia, Bogor, Purwakarta, dan lainnya.

Sukses Tjokroaminoto diraih berkat jaringan yang dimilikinya. Jawa Tengah dan Jawa Timur jelas telah dikuasainya bersama Samanhoedi. Untuk Yogyakarta, ia merangkul pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan.

Raden Goenawan, mantan tokoh Boedi Oetomo yang pernah bersama-sama Marthodarsono bekerja di Medan Prijaji, menjadi kepanjangan tangan Tjokroaminoto dengan merekrut ribuan anggota SI di Batavia dan seluruh pelosok Jawa Barat (Sartono Kartodirjo, Sarekat Islam Lokal, 1975:18).

Tjokroaminoto pada akhirnya mengambil-alih kendali SI dari Samanhoedi (Van Niel, 1984:150). Dalam Kongres SI ke-2 di Yogyakarta pada 19-20 April 1914, Samanhoedi benar-benar disingkirkan dari kepengurusan pusat SI dan hanya mengisi jabatan tanpa kewenangan sebagai ketua kehormatan (Pitut Soeharto & Zainoel Ihsan, Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, 1981:289).

Dari kongres ke kongres selanjutnya, Tjokroaminoto selalu terpilih sebagai orang nomor satu di SI. Percik-percik konflik internal pun mulai muncul yang berpuncak pada pecahnya SI menjadi dua: SI Putih dan SI Merah.

SI Merah yang dimotori oleh Semaoen dan kawan-kawan dari SI cabang Semarang inilah yang pada akhirnya nanti menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara SI Putih pimpinan Tjokroaminoto berganti nama yang lebih politis pada 1921 menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada 1929.

Sarekat Islam pernah menjadi perhimpunan sosial-politik yang memiliki jumlah massa terbesar di Indonesia. Kardiyat Wiharyanto (1996:26) dalam buku Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara mencatat, jumlah anggota SI pada 1919 bahkan menembus angka 2,5 juta orang.

Pencapaian tersebut terbilang luar biasa karena SI pada awalnya hanyalah sebuah laskar lokal penjaga keamanan, perkumpulan pedagang sekaligus peronda dari kelas menengah ke bawah yang ternyata bisa dengan mudah digerakkan atas nama harga diri kesukuan dan kehormatan agama.