PT Jakarta Propertindo

Senin (13/09/21) Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan kunjungan kerja ke Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bapak Hamdan Zoelva beserta jajarannya. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau berbagai sarana di JIEPP yang meliputi Tribun Utama, Field of Play, Horse Stable dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan visitasi juga didampingi oleh tim dari equinara yang berperan dalam memberikan informasi serta edukasi mengenai perawatan serta pola manajemen kesehatan seluruh kuda yang terdapat di Jakarta International Equestrian Park Pulomas.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (japr(Perseroda) tidak akan mengganggu penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E.

“Tidak, insya Allah tidak akan ada masalah. Pembangunan jalan terus, kegiatan Formula E jalan terus,” ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Riza menjelaskan, semua kegiatan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tetap akan berlangsung meski sekarang perusahaan tersebut dipimpin oleh Widi Amanasto yang menggantikan Dwi Wahyu Daryoto.

Riza juga menegaskan bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Jakpro akan berlangsung dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski dengan nakhoda yang baru.

“Jadi, pergantian satu pimpinan itu suatu yang biasa, untuk penyegaran dan lain-lain, tidak ada hal yang luar biasa,” katanya.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menerima susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru pada Kamis (26/8) yang merupakan hasil keputusan para pemegang saham pada sehari sebelumnya.

Dalam susunan yang baru itu, PT Jakpro kini dipimpin oleh Direktur Bisnis Telkom Property Widi Amanasto, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto yang menjabat Dirut sejak pertengahan 2018.

Kemudian pemegang saham juga mengangkat Gunung Kartiko sebagai Direktur Pegembangan Bisnis Jakpro menggantikan Moh. Hanief Arie Setianto yang menjabat sejak akhir 2018 yang lalu. Sebelumnya Gunung Kartiko adalah Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.

Selain itu, terdapat pula perubahan struktur di jajaran Komisaris Jakpro.

Pemegang saham menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori sebagai komisaris Jakpro yang baru menggantikan Hadi Prabowo.

Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi:
Dewan Komisaris Jakpro
Komisaris Utama: Hamdan Zoelva
Komisaris: M. Hudori
Komisaris: Yusmada Faizal
Komisaris: Nurmansjah Lubis

Direksi Jakpro
Direktur Utama: Widi Amanasto
Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna
Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko
Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman
Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy

PT Jakpro sendiri diketahui bertanggung jawab pada beberapa mega proyek di Ibu Kota seperti Jakarta International Stadium (JIS), ITF Sunter, hingga ajang balapan Formula E.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

sumber: antaranews.com

Jakarta (ANTARA) – Menjelang penghujung Agustus 2021, ada yang baru di PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini punya nakhoda baru.

Pemegang saham pada rapatnya pada 25 Agustus 2021 memutuskan untuk resmi menunjuk Widi Amanasto sebagai Direktur Utama BUMD DKI Jakarta itu, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto.

Penunjukan sosok Widi Amanasto per tanggal 26 Agustus ini sebagai orang nomor satu di Jakro bukan hal yang asal-asalan karena yang digantikannya adalah Dwi Wahyu Daryoto.

Dwi adalah sosok yang bertanggung jawab pada beberapa mega proyek di Ibu Kota seperti Jakarta International Stadium (JIS), ITF Sunter, hingga ajang balapan Formula E.

Berdasarkan data dari PT Jakpro, yang diterima di Jakarta, Jumat, Widi Amanasto sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Telkom Property sejak September 2019.

Juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Citra Sari Makmur pada 2015 hingga 2018.

Sebagai Direksi PT Telkom Property, Widi ikut berperan dalam ekspansi dan transformasi bisnis Telkom Property.

Telkom Property dikenal publik sebagai perusahaan yang memberikan layanan dan pengalaman properti digital dan berkelanjutan kelas dunia kepada pelanggan dan itu tampaknya yang sangat dibutuhkan Jakpro saat ini dan ke depan.

Terlebih, Jakpro sebagai salah satu BUMD di Jakarta terus bertransformasi menjadi perusahaan terdepan dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan untuk mewujudkan kota layak huni (livable city) di Jakarta.

Ekonomi digital
Agaknya sosok orang nomor satu di Jakro ini punya rekam jejak tersendiri di bidang ekonomi digital.

Tengok saja, data juga menyebutkan, Widi menempuh jenjang pendidikan terakhir di S3 Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti (2018) yang berfokus membahas disertasi tentang digital ekonomi.

Tak hanya itu, Widi juga pernah berada di jurusan S2 Data Communication Engineering di Lincoln University, Inggris (1998) dan S1 Teknologi industri Universitas Trisakti (1989).

Jika dilihat dari pendidikannya, ia merupakan ahli di bidang pemasaran, pengembangan bisnis, investasi serta teknologi digital.

Tak ayal, sepak terjangnya di bidang akademik diketahui pernah berkecimpung dalam diklat jabatan dan fungsional, karya tulis ilmiah seperti buku dan jurnal internasional dan pembicara di forum nasional maupun internasional.

Widi juga aktif di beberapa organisasi profesi, di antaranya sempat menjadi ketua bidang strategis serta dewan profesi dan asosiasi di Masyarakat Telematika (2012-sekarang), Ketua di Forum Konvergensi TIK (2011-2013) dan Lead Asesor di TOPMS Telkom Group (2019).

Selain itu, Widi juga menggeluti organisasi non formal, seperti menjadi Ketua Umum MASTEL Golf Club (2016-sekarang), Advisory Board FEB Universitas Trisakti (2020-sekarang) dan Asesor KPKU Forum Ekselen BUMN (2019).

Ekspansi bisnis
Jika melihat latar belakang dan pengalaman Widi, agaknya perseroan berharap agar ini bisa menjadi modal dan peluru bagi Jakro untuk ekspansi bisnis ke depan.

Bahkan, jika ditengok ke belakang, Widi pun berprestasi di lingkungan BUMN.

Sepanjang perjalanan hidupnya, sedikitnya lima penghargaan ia peroleh, yakni pembicara seminar digitalisasi layanan keuangan dalam rangka mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan di tingkat kampus (2017), Indonesia’s Sustainable Development Goals; increasing Green Productivity and Economic Growth (2017), Kolokium Internasional: Pengaruh TIK Terhadap Perekonomian di tingkat internasional (2017), Inovasi Produk PT Telkom (1999) dan Lead Asesor TOPMS Telkom Group (2019).

Jadi, sosok berprestasi itu, rasanya klop dengan ikon Jakpro selama ini.

Jakpro pada beberapa tahun terakhir, memang terus berinovasi untuk lebih efektif, efisien dan transparan di setiap proyek yang dikerjakan.

Hal itu tentu saja, termasuk soal pemantauan “real time” hingga sistem Building Information Modeling (BIM) yang akan mendokumentasikan secara digital dari proses perencanaan, eksekusi, hingga pemeliharaan.

Dengan berkembangnya teknologi, Jakpro meyakini bahwa mereka merupakan pelopor BUMD pertama yang menggunakan BIM atau salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan Construction).

Sistem itu diyakini mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model tiga dimensi.

Akhirnya publik Jakarta pun berharap, dengan berbagai transformasi di Jakpro, maka ini menjadi modal tersendiri bagi sang nakhoda baru untuk tumbuh dan berkembang lagi.

“Dengan berbagai transformasi yang sudah dilakukan Jakpro, diharapkan dapat menjadi modal kuat Dirut baru kami (Widi Amanasto) untuk mengembangkan dan ekspansi bisnis,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Jakpro Nadia Diposanjoyo.

Nadia mewakili seluruh insan perusahaan mengapresiasi segala jasa, tenaga, pengabdian dan sumbangsih pikiran yang telah diberikan kepada Direksi dan Komisaris Jakpro selama masa jabatannya berlangsung.

Selain itu, Nadia juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah dalam membangun Jakarta kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru bergabung.

Harapannya, dengan komposisi manajemen baru itu, Jakpro dapat tinggal landas setelah berbagai transformasi sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir, baik itu transformasi dari sisi pengelolaan yang menjadikan Jakpro menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam membangun Jakarta.

Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi:
Dewan Komisaris Jakpro
Komisaris Utama: Hamdan Zoelva
Komisaris: M. Hudori
Komisaris: Yusmada Faizal
Komisaris: Nurmansjah Lubis

Direksi Jakpro
Direktur Utama: Widi Amanasto
Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna
Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko
Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman
Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy

Oleh Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

sumber: antaranews.com

Jakarta (ANTARA) – Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD DKI Jakarta itu pada Rabu (25/8). Hasilnya, tulis siaran pers PT Jakpro di Jakarta, Kamis, Direktur Bisnis Telkom Property Widi Amanasto menjabat sebagai Direktur Utama Jakpro, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto yang menjabat sejak pertengahan 2018.

Kemudian pemegang saham juga mengangkat Gunung Kartiko sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro menggantikan Moh. Hanief Arie Setianto yang menjabat sejak akhir 2018.

Sebelumnya Gunung Kartiko adalah Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.

Selain itu, terdapat pula perubahan struktur di jajaran Komisaris Jakpro.

Pemegang saham menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori sebagai komisaris Jakpro yang baru menggantikan Hadi Prabowo.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Jakpro Nadia Diposanjoyo mewakili seluruh insan perusahaan mengapresiasi segala jasa, tenaga, pengabdian dan sumbangsih pikiran yang telah diberikan kepada Direksi dan Komisaris Jakpro selama masa jabatannya berlangsung.

Selain itu, Nadia juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah dalam membangun Jakarta kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru bergabung.

Harapannya, dengan komposisi manajemen baru itu, Jakpro dapat tinggal landas setelah berbagai transformasi sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir, baik itu transformasi dari sisi pengelolaan yang menjadikan Jakpro menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam membangun Jakarta.

Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi:
Dewan Komisaris Jakpro
Komisaris Utama: Hamdan Zoelva
Komisaris: M. Hudori
Komisaris: Yusmada Faizal
Komisaris: Nurmansjah Lubis

Direksi Jakpro
Direktur Utama: Widi Amanasto
Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna
Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko
Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman
Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

sumber: antaranews.com

Suara.com – Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana meminta agar direksi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) mampu mengelolah perusahaan secara mandiri dan tidak bergantung pada penyuntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Justin mengatakan, dengan kehadiran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamda Zoelva sebagai Komisaris Utama (Komut) yang baru, diharapkan dapat memperketat sistem pengawasan dan meningkatkan kinerja Direksi PT Jakpro.

“Dengan diangkatnya Pak Hamdan sebagai Komut, diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja direksi. Jadilah perusahaan daerah yang produktif dan mandiri dalam membangun kapitalisasinya, bukannya malah menjadi BUMD manja, pelanggan suntikan PMD,” kata dia Rabu (23/06/2021).

Menurut Justin, PT Jakpro tidak sepatutnya mencatat kinerja keuangan merugi jika para direksi bekerja dengan baik, sebab perusahaan Jakpro ditopang dengan aset yang begitu besar.

Tapi nyatanya kinerja PT Jakpro dalam dua tahun terakhir membukukan kerugian ratusan miliar. Hal ini disinyalir direksi Jakpro tidak mampu memaksimalkan produktivitas sejumlah aset yang dikelola. Pada akhirnya PT Jakpro selalu mengajukan PMD.

“Jakpro itu aset tanahnya di mana-mana. Sebagai contoh, 3 pulau reklamasi yang kuasa pengelolaannya dibawah Jakpro, sudah tiga tahun tidak terkelola dengan baik. Sehingga, terkesan konyol kalau Jakpro merugi, bahkan masih harus disuntik-suntik,” tuturnya.

Sebagaimana yang telah dikatakan, kinerja keuangan PT Jakpro pada tahun 2020 mencatat rugi bersih sebesar Rp347.69 miliar, angka tersebut melonjak dari kinerja tahun 2019 yang mengalami rugi bersih sebesar Rp13.87 miliar.

Sementara dengan kondisi demikian, PT Jakpro diketahui tengah mengajukan PMD sebesar Rp5,9 triliun dalam bentuk inbreng lahan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) Jakarta International Stadium (JIS).

Sementara sebelumnya mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendesak DPRD DKI Jakarta agar menolak usulan PMD tersebut. Menurut Ferdinand, tidak pantas PT Jakpro diberikan PMD tanpa ada evaluasi terlebih dahulu terhadap jajaran direksi.

“Perusahaan merugi malah mau disuntik tanpa ada pembenahan terlebih dahulu. Tentu tidak pantas. Harusnya jajaran Direksi Jakpro diganti terlebih dahulu,” kata Ferdinand.

sumber: suara.com

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung Sekretaris Perusahaan Jakpro, Nadia Diposanjoyo saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta.

“Beliau aktif sejak kemarin,” singkat Nadia kepada redaksi, Selasa (22/6).

Nadia mengatakan, Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta telah mengumumkan penunjukkan Hamdan Zoelva sebagai Komisaris Utama Jakpro.

Selain menjadi Ketua MK periode 2013-2015, Hamdan Zoelva juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Susunan Dewan Komisaris Jakpro:

Komisaris Utama: Hamdan Zoelva

Komisaris: Daryanto

Komisaris: Hadi Prabowo

Komisaris: Yusmada Faizal

Komisaris: Nurmansjah Lubis

Susunan Direksi Jakpro:

Direktur Utama: Dwi Wahyu Daryoto

Direktur Keuangan: Yuliantina Wangsawiguna

Direktur Pengembangan Bisnis: Hanief Arie Setianto

Direktur SDM dan Umum: M Taufiqurrachman

Direktur Pengelolaan Aset: M Aprindy.

sumber: rmoldkijakarta.id

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat  mantan Ketua Mahkamah Konstruksi (MK) Hamdan Zoelva sebagai Komisaris Utama (Komut) pada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau PT Jakpro.

Sekretaris Perusahaan PT Jakpro, Nadia Diposanjoyo menyampaikan, pengangkatan Hamdan Zoelva tersebut merujuk pada hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP) pada 15 Juni 2021.

“Hal tersebut diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 2021,” kata Nadia Diposanjoyo ditulis Selasa (22/6/2021).

Sayangnya, dalam hal ini, Hamdan belum memberikan tanggapan saat dihubungi media terkait jabatan barunya sebagai Komut PT Jakpro.

Adapun PT Jakpro sendiri belakangan tengah menjadi sorotan publik terkait kinerja keuangan yang memburuk dan usulan penyuntikan modal melalui skema Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp5,9 triliun.

Pada saat rapat paripurna, Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim mempertanyakan motif dibalik pengajuan PMD untuk pengembangan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) tersebut.

Ia khawatir pengajuan anggaran Rp5,9 triliun tersebut hanya sebagai bentuk politik anggaran tanpa berorientasi pada Good Corporate Governance (GCG).

Pasalnya, penyertaan modal berupa inbreng lahan  sebagaimana yang direncanakan, diperkirakan malah akan menambah beban keuangan perusahaan dari aspek perpajakan dan penyusutan nilai.

“APBD yang berasal dari rakyat jangan direkayasa untuk alasan pengelolaan JIS. PMD dengan nilai yang sangat signifikan tersebut, tentunya akan meningkatkan beban penyusutan dalam jumlah yang sangat signifikan serta berbagai konsekuensi perpajakan yang akan ditanggung oleh PT Jakarta Propertindo,” katanya.

Sementara mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendesak DPRD DKI Jakarta agar menolak PMD tersebut, hal ini dirasa tidak tepat saat PT Jakpro sedang “tidak baik-baik saja” ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang buruk, tidak layak mendapat suntikan dana dari APBD.

“Kepada DPRD DKI Jakarta agar menolak usulan PMD Rp5,9 triliun tersebut. Internal Jakpro harus dilakukan pembenahan. Jajaran management Jakpro perlu diganti,” katanya.

Sebagaimana yang telah dikatakan, kinerja keuangan PT Jakpro pada tahun 2020 mencatat rugi bersih sebesar Rp347.69 miliar, angka tersebut melonjak dari kinerja tahun 2019 yang mengalami rugi bersih sebesar Rp13.87 miliar.

Sementara dengan kondisi demikian, Gubernur DKI Jakarta telah mengajukan perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2018, yang mana dalam perubahan tersebut terdapat usulan anggaran PMD kepada PT Jakpro sebesar Rp5,9 triliun dalam bentuk inbreng lahan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) JIS.

sumber: suara.com

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menjadi Komisaris Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

“Hal tersebut diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 2021,” kata Sekretaris Perusahaan Jakpro, Nadia Diposanjoyo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Nadia mengatakan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta pun telah mengumumkan penunjukkan Hamdan Zoelva sebagai Komisaris Utama Jakpro.

Selain menjadi Ketua MK periode 2013-2015, Hamdan Zoelva juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di parlemen, Hamdan Zoelva dipercaya mengemban jabatan sebagai sekretaris fraksi dan memegang salah satu posisi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II Bidang Hukum dan Politik.

Sebagai pimpinan Komisi II DPR RI Hamdan banyak terlibat langsung merumuskan berbagai kebijakan penting dan strategis untuk negara, termasuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Pria kelahiran Bima NTB pada 22 Juni 1962 itu juga aktif menjadi pengajar pada beberapa perguruan tinggi dan konsultan hukum serta mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam.

Bahkan, peraih magister dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajara itu cukup aktif pada berbagai kegiatan sosial, seperti menjadi Deputy Chairman ASEAN Moeslim Youth Sekretariat dari 2002 hingga saat ini dan Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Berikut susunan Dewan Komisaris Jakpro:
Komisaris Utama : Hamdan Zoelva
Komisaris : Daryanto
Komisaris : Hadi Prabowo
Komisaris : Yusmada Faizal
Komisaris : Nurmansjah Lubis

Susunan Direksi Jakpro:
Direktur Utama : Dwi Wahyu Daryoto
Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna
Direktur Pengembangan Bisnis : Hanief Arie Setianto
Direktur SDM dan Umum : M Taufiqurrachman
Direktur Pengelolaan Aset : M Aprindy

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

sumber: antaranews.com

Abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menjadi Komisaris Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

“Hal tersebut diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 2021,” kata Sekretaris Perusahaan Jakpro, Nadia Diposanjoyo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Nadia mengatakan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta pun telah mengumumkan penunjukkan Hamdan Zoelva sebagai Komisaris Utama Jakpro.Selain menjadi Ketua MK periode 2013-2015, Hamdan Zoelva juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di parlemen, Hamdan Zoelva dipercaya mengemban jabatan sebagai sekretaris fraksi dan memegang salah satu posisi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II Bidang Hukum dan Politik.

Sebagai pimpinan Komisi II DPR RI Hamdan banyak terlibat langsung merumuskan berbagai kebijakan penting dan strategis untuk negara, termasuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Pria kelahiran Bima NTB pada 22 Juni 1962 itu juga aktif menjadi pengajar pada beberapa perguruan tinggi dan konsultan hukum serta mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam.

Bahkan, peraih magister dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajara itu cukup aktif pada berbagai kegiatan sosial, seperti menjadi Deputy Chairman ASEAN Moeslim Youth Sekretariat dari 2002 hingga saat ini dan Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

sumber: abadikini.com