PSII

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Bubarnya PSII

PARTAI Sarekat Islam Indonesia (PSII) merupakan suatu partai politik yang berlandaskan agama dan memperoleh pengaruh besar di Sumatera Selatan (Palembang).

Pada tahun 1933 dilaksanakan Kongres Partai Sarekat Islam Indonesia, yang diantaranya membicarakan penghapusan undang-undang perkawinan bagi orang Islam, adanya usaha-usaha memajukan kaum tani dengan menyerahkan tanah-tanah erfpacht serta tidak memperpanjang tanah erfpacht yang sudah diberikan, mengambil kembali tanahtanah erfpacht yang belum diusahakan, serta mendirikan perkumpulan kaum tani supaya dapat mendirikan perusahaan perusahaan secara bersama.

Berbagai aksi PSII tersebut justru mendapat sambutan dari masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Setelah tahun 1930-an, partai-partai yang menganut azas non kooperatif umumnya mulai membubarkan diri dan selanjutnya muncul partai dengan nama baru yang menganut azas kooperasi.

Kembalinya Dr. Sukiman dari Negeri Belanda menyebabkan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) mengalami perpecahan kembali, yaitu antara pihak HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim dengan pihak Dr. Sukiman dan Suryopranoto akibatnya Dr. Sukiman dan Suryopranoto dipecat dari PSII dan selanjutnya mereka mendirikan partai baru yang dinamakan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1932.

Cabang PII mulai berdiri di Palembang pada tahun 1936, dengan tokoh-tokohnya antara lain: KH. Cikwan, KH. Mansyur Ashari, Rahman Thalib, M. Yayah, M Hawit, Raden lbahim dan A. Karim. Partai Islam Indonesia ini berazas kooperasi, karena itu partai baru ini dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam Palembangraad. KH. Cikwan merupakan wakil Partai Islam Indonesia di dalam Palembangraad.

Kemudian pada tahun 1936 di Kota Palembang berdiri sebuah parpol baru yaitu PARINDRA dengan para tokohnya antara lain Dr. Maas, Salam Astrokusumo, MJ. Suud, RM. Akib dan Azhari. Sebagai partai politik yang berazaskan kooperasi PARINDRAjuga mempunyai wakil di dalam Palembangraad. Organisasi ini dipimpin oleh dr. M. Isa, mempunyai beberapa cabang dengan anggota kurang lebih 2.100 orang.

Beberapa orang tokoh politik bekas anggota Partindo dan PNI baru seperti M. Tohir, Nungtjik AR, Samidin dan AS Sumadi kemudian mendirikan Gerindo di Kota Palembang pada selama pertengahan tahun 1937.

Menjelang perang Pasifik, Gerindo mempunyai + 25 cabang dengan jumlah anggota + 4.000 orang. Sebagai organisasi kooperasi Gerindo mengirimkan wakil-wakilnya ke Gemeente Raad Palembang yaitu AS. Sumadi, M. Tahir, dan Mgs. Jalauddin. M. Tohir juga merupakan wakil Gerindo dalam Palembang Raad.

Di dewan-dewan marga Gerindo juga mendudukkan wakil-wakilnya. Selanjutnya pada tanggal 1 dan 2 Agustus 1939 Gerindo menyelenggarakan kongres yang ke-2 di Kota Palembang di gedung bioskop Orange dengan pembicara: KH. Mansyur Azhari.

Berbeda dengan sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda lebih bersikap. Ternyata hal itu antara lain disebabkan oleh adanya perubahan situasi dunia yang cukup genting. Pemerintah kolonial Belanda cukup sibuk dengan situasi perang di Eropa dan adanya bahaya “Perang Pasifik” yang hampir saja pecah.

Dengan berbagai kesibukan tersebut tentu saja Belanda tidak dapat lagi bersikap keras terhadap aksi-aksi yang dilancarkan oleh partai-partai politik.
Tentu saja kaum pergerakan di Palembang tidak menyia-nyiakan peluang baik tersebut. Antara tahun 1940 dan 1941 banyak partai-partai politik yang mengajukan tuntutan-tuntatan.

Antara lain Indonesia Berparlemen, perubahan pemerintah bahkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai tuntutan dari kaum pergerakan (kaum nasionalis) tersebut tentu saja belum dapat direalisasi karena situasi dunia sedang genting dalam menghadapi “Perang Pasifik”. ***

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
5. Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, Basilius Triharyanto, September – 2009
6. http://www.konstituante.net/id/profile/PSII_pangku_bin_oemar›.
7. Jeroen Peeters , Kaum tuo-kaum mudo: perubahan religius di Palembang, 1821-1842, INIS, 1997
8. Ryllian Chandra Alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, KARET PALEMBANG: Perseteruan Pusat dan Daerah Tahun 1950-an
9. https://palpres.com/2020/05/15/depresi-besar-dunia-malaise-dan-berkah-bagi-daerah-uluan-palembang-tahun-1929-1939/

sumber: palpres.com

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

PSII Hadapi Krisis Malaise di Palembang

DEPRESI besar dunia yang disebut Krisis Malaise adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan.

Krisis Malaise akhirnya berdampak pada merosotnya perekonomian di Hindia Belanda, termasuk Palembang. Padahal sebelum Krisis Malaise, pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda sedang mengalami kenaikan secara siginifikan.

Dalam menghadapi Krisis Malaise, PSII berperan sebagai wadah yang menyalurkan aspirasi rakyat dengan menghimpun orang-orang yang terkena dampak Malaise.

Seperti yang dikutip dalam surat kabar Pertja Selatan tahun 1931 yang memuat berita tentang pembentukan Partai Syarikat Islam Indonesia di Pasar 16 Ilir, Palembang, yang terdiri dari pedagang (kecil), pegawai (negeri), dan karyawan (industri minyak) yang dipecat, yang semua menderita akibat Krisis Malaise.

PSII juga membentuk koperasi Centraal Pendjualan Pembelian Kupon Karet (CPKR) yang merupakan salah satu program kerjanya.

Pada tahun 1930 pembentukan koperasi terus dilakukan. PSII memfasilitasi para petani dengan mendirikan koperasi Centraal Pembelian Karet Rakyat (CPKR).

Koperasi tersebut dapat berkembang pesat, dengan demikian CPKR tidak hanya berfungsi sebagai pranata ekonomi bagi petani karet melainkan juga menjadi sarana menggalang massa pengikut PSII di setiap cabang.

CPKR secara perlahan perekonomian Palembang mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jamaah Haji yang berangkat dari Palembang sekitar tahun 1930- an.

Selain itu berdirinya CPKR memberikan sumbangan kepada pendidikan, yaitu mulai didirikannya sekolah-sekolah HIS dan MULO swasta yang justru berasal dari kelompok Islam modernis, PSII.

Secara luas berdampak pada bidang pendidikan dan CPKR yang didirikan PSII mampu menarik perhatian rakyat, sehingga secara tidak langsung menambah jumlah anggota PSII.

Apalagi di tahun 1950, Palembang adalah salah satu pusat ekonomi yang paling penting di Indonesia.

Perkembangan ekonomi Palembang pada periode ini mempengaruhi perubahan struktural selanjutnya, terutama dalam kebijakan ekspor karet di Indonesia pasca kemerdekaan.

Setidaknya ada dua hal yang mendasari perubahan tersebut. Pertama, produksi karet yang berasal dari perkebunan rakyat melebihi hasil karet yang berasal dari perkebunan karet perusahaan. Lebih dari setengah dari total produk karet nasional berasal dari perkebunan karet milik rakyat.

Dengan demikian, daerah-daerah yang didominasi oleh perkebunan rakyat seperti Palembang dan area sekitarnya tumbuh sebagai kontributor utama bagi perekonomian nasional.

Namun, karena tidak seperti perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, pemerintah tidak bisa mendapatkan data statistik yang komprehensif atau survei produksi dari perkebunan milik rakyat sehingga tidak terawasi.

Kondisi demikian menjadi kesempatan bagi aktivitas penyelundupan yang nantinya berimplikasi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga politik. Kedua, volume arus perdagangan karet antara Palembang dan Singapura yang mengalami peningkatan.

Produksi karet Sumatera Selatan yang selama perang dan revolusi mengalami kehancuran kemudian dapat segera pulih dengan kembali dibangunnya pabrik pengolahan karet.

Meskipun demikian, pabrik-pabrik yang baru tersebut tidak menghasilkan lembaran-lembaran karet halus seperti produksi sebelum pecah perang. Ekspor yang berasal dari Palembang baik melalui jalur resmi ataupun penyelundupan karet biasanya masih berbentuk lembaran mentah, berbeda dengan 29 masa kolonial di mana hasil olahan sudah berbentuk lembaran halus yang lebih mudah diolah oleh industri berbahan baku karet.

Hasil produk olahan karet yang kurang sempurna ini menjadi keuntungan bagi industri pengolahan karet di Singapura yang dapat mengolah karet menjadi lembaran halus.

Industri pengolahan karet di Singapura yang pernah mengalami kemunduran pada 1930-an akibat dibangunnya pabrik-pabrik pengolahan karet dengan teknologi serupa di Palembang, pada dekade 1950-an ini mampu bangkit kembali.

Para pemilik industri pengolahan karet di Singapura berani membeli karet dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini tentu saja semakin meningkatkan aktivitas ekspor dan penyelundupan dari Palembang ke Singapura.

Pada saat itu, menyelundupkan karet menjadi salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan bagi para pedagang di Palembang. Jalur perdagangan Palembang sebagian besar bersandar pada relasi perdagangannya dengan Singapura yang saat itu peran ekonominya semakin kuat di kawasan Asia Tenggara.

Upaya selanjutnya yaitu PSII mengadakan penyelidikan melalui angket tentang pengangguran, penghidupan, beban rakyat, kekurangan pangan yang menyebar, kemiskinan, keamanan dan kesehatan rakyat.

Hasil penyelidikan dibicarakan dalam kongres kilat yang diadakan pada tanggal 30 Juli – 4 Agustus 1935.

Namun keputusan itu tidak dapat diterapkan karena faktor politik pemerintah kolonial disamping persoalan internal organisasi PSII sendiri. ***

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
5. Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, Basilius Triharyanto, September – 2009
6. http://www.konstituante.net/id/profile/PSII_pangku_bin_oemar›.
7. Jeroen Peeters , Kaum tuo-kaum mudo: perubahan religius di Palembang, 1821-1842, INIS, 1997
8. Ryllian Chandra Alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, KARET PALEMBANG: Perseteruan Pusat dan Daerah Tahun 1950-an
9. https://palpres.com/2020/05/15/depresi-besar-dunia-malaise-dan-berkah-bagi-daerah-uluan-palembang-tahun-1929-1939/

sumber: palpres.com

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Struktur Organisasi dan Program Kerja

STRUKTUR Struktur pimpinan pusat Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Dewan Partai, bertugas sebagai badan pembuat aturan, dan (2) Lajnah Tandfidziyah sebagai badan yang menjalankan penetapan-penetapan partai yang terdiri dari direktur departemen (Urusan Umum, Keuangan, Ibadat, Pengajar, Perburuhan, Pertanian, Pergerakan Wanita, dan Pergerakan Pemuda).

Sedangkan Program Jangka Panjang disebut sebagai “Program Tandhim” menggambarkan langkah-langkah operasional yang secara terus-menerus hendak dilaksanakan partai dalam rangka mencapai cita-cita kemasyarakatan sebagaimana yang tertuang di dalam Program Asas.

Program tersebut mencakup dua hal utama, yaitu sandaran atau landasan perjuangan partai dan kebijakan pokok mengenai berbagai usaha organisasi.

Landasan perjuangan terdiri dari tiga prinsip (Trilogi) yaitu berdasarkan pada ‘sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah.

Program Asas dan Program Tandhim mencerminkan jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam pada permulaan abad ke-20. Sesudah Indonesia merdeka kedua program itu tetap dipertahankan tanpa perubahan, dan tetap berlaku sebagai program induk organisasi

Secara terperinci program dalam bidang agama termaktub dalam “Tafsir Program Tandhim” sebagai berikut: (1) Meluruskan prikehidupan umat Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, (2) Meluruskan pemikiran yang salah tentang Islam, (3) Mencegah perpecahan sesama umat Islam dan perselisihan dalam masalah khilafiyah, (4) Menggiatkan amal salih dan ibadah, (5) Mencegah adanya intervensi orang lain (bukan orang Islam) dalam urusan agama Islam, dan (6) Memajukan sekolah-sekolah Islam.

Program Asas berisi pokok-pokok pikiran tentang ideologi perjuangan partai yang merupakan pedoman bagi aktivis PSII dalam melakukan gerakan organisasi. Program ini berintikan enam langkah, yaitu: (1) persatuan umat Islam, (2) kemerdekaan umat, (3) sifat negara dan pemerintahan, (4) penghidupan ekonomi, (5) keadaan derajat manusia didalam pergaulan hidup bersama dan di dalam hukum, (6) dan kemerdekaan yang sejati.

Anggaran Dasar Sarekat Islam (SI) sesudah menjadi PSII menetapkan ada tujuh sumber keuangan partai yang bisa digali. Ketujuh sumber itu adalah: (1) Uang pangkal atau biasa juga disebut uang antree; (2) Uang iuran dan kontribusi; (3) Infaq; (4) Sadaqah; (5) Zakat dan fitrah; (6) Wakaf dan lain-lain pemasukan yang sah dan halal; dan (7) PSII menerapkan sistem pungutan beras parelek (segenggam beras yang diambil dari jatah beras yang akan dimasak untuk keperluan makan sehari-hari).

Usaha yang dilakukan PSII dalam bidang ekonomi diantaranya mendirikan beberapa Departemen Ekonomi dan Perdagangan.

Melalui Departemen ini sekitar tahun 1929-1930 PSII membentuk koperasi dengan motto dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

PSII menganjurkan rakyat meningkatkan produksi pangan dan sandang dengan perluasan pertanian dan penanaman kapas demi kepentingan pertenunan. PSII banyak mengadakan rapat propaganda pada bulan Maret, dengan tema anti-imperialisme, melancarkan kritik pada pemerintah kolonial tentang banyaknya jumlah pengangguran, beratnya pajak dan lain-lain.

Partai juga menyusun program dalam bidang agraria pada tahun 1933. Program Agraria mengemukakan segala penderitaan yang disebabkan oleh penyewa tanah dan praktek agraria lain oleh pihak Belanda di Indonesia dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Terutama penolakan pemerintah terhadap permintaan rakyat untuk mengolah tanahtanah baru. Program tersebut menyarankan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang memburuk dari rakyat dengan mengadakan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut:
(1) Membuka tanah-tanah baru kecuali bagian yang diperlukan untuk kepentingan hutan, (2) Penyetopan pemberian hak-hak konsesi tanah, dan (3) Distribusi tanah-tanah yang perjanjiannya tidak dipenuhi seluruhnya oleh si penyewa .

P.S.I.I. juga telah berhasil mendirikan banyak koperasi karet yang berpusat di Kota Palembang dengan nama: (C)entral (P)embelian Karet.

Demikian pula telah mendirikan apa yang dinamakannya “Darulmashrif” semacam bank dan “Chizanatullah” (semacam fonds atau dana ), untuk kepentingan para anggota. ***

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
5. Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, Basilius Triharyanto, September – 2009
6. http://www.konstituante.net/id/profile/PSII_pangku_bin_oemar›.

sumber: palpres.com

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Insiden Tertembaknya Bupati d/p Residen Palembang

SEBELUMNYA berbagai aksi PSII tersebut juga mendapat sambutan dari masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya.

Selanjutnya PSII cabang Palembang meminta kepada Ketua Umum PSII untuk menunjuk A. S Mattjik sebagai anggota Kujnah Tanfidyah yang ditempatkan di Palembang dengan tugas memberi bimbingan kepada cabang-cabang PSII di daerah Sumatera Selatan dan membentuk cabang-cabang baru.

Abdul Mattjik sebelumnya telah banyak mengadakan perjalanan keliling ke seluruh pelosok Karesidenan Palembang sampai ke marga-marga dan dusun-dusun.

Bahkan sampai ke daerah Bangka dan Lampung. Di beberapa daerah Abdul Saleh (A.S) Mattjik menyelenggarakan ceramah-ceramah untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat guna mencapai kemerdekaan. Berbagai kegiatan Abdul Mattjik tersebut selalu dicurigai PID dan dianggap menghasut rakyat untuk menentang pemerintah, sehingga tidak jarang Abdul Mattjik ditahan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah setempat.

Untuk mencegah meluasnya pengaruh PSII di kalangan masyarakat pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1933 menyatakan bahwa PSII sebagai organisasi terlarang bagi para pegawai negeri (ambtenaaren) dan ada pula larangan untuk berkumpul atau rapat.

Setelah dikeluarkannya Vergadee Verbod (larangan berkumpul) PSII mengalihkan perjuangan melalui jalur pendidikan.

Melihat kegiatan PSII di Jawa yang semakin memperbanyak pendirian sekolah-sekolah, maka cabang-cabang PSII di daerah Palembang pun mulai membuka sekolah-sekolah baru.

Satu sekolah Partai Sarekat Islam di Palembang yang mengalami kemajuan cukup baik dan diterima oleh masyarakat adalah Pendidikan Islam Air Itam yang lokasinya di Dusun Air Itam Marga Pemukal (onderafdeeling Musi Ilir) yang didirikan oleh H.A. Hamid.

Sekolah-sekolah Islam di Dusun Air Itam makin meluas ke daerah-daerah sekitarnya, bahkan sampai ke Lematang Ulu. Sampai dengan tahun 1940 di daerah Air Itam telah muncul 10 buah sekolah PSII.

Melihat perkembangannya yang cukup pesat tersebut, maka pemerintah kolonial Belanda mencurigai dan mengawasi pendidikan Islam di Air Itam terse but.

Bahkan sebagai tandingan pemerintah kolonial Belanda mendirikan Schakel school pada tahun 1941 di daerah Air Itam.

Dengan adanya berbagai peraturan dari pemerintah kolonial Belanda, hilanglah kesempatan untuk hidup dan bergerak bagi partai-partai politik yang menganut azas non kooperatif.

Setelah tahun 1930-an, partai-partai yang menganut azas non kooperatif umumnya mulai membubarkan diri dan selanjutnya muncul dengan nama baru yang menganut azas kooperasi.

Sebagai partai dan organisasi P.S.I.I. pun sempat atas perintah militer Jepang (di zaman penjajahan Jepang) dibekukan.

Meskipun begitu antara para pemimpinnya masih juga dapat mengadakan hubungan dan pertemuan secara diam-diam .

Pada saat itulah organisasi P.S.I.I., sebagaimana juga lainnya, menderita kelumpuhan hebat. Segala usaha yang sedang bergerak maju menjadi hancur. Koperasi karet yang tadinya bergerak, kini terpaksa ditutup.

Pada akhir tahun 1942 di Air Itam terjadi suatu peristiwa penembakan. rombongan Pemerintah Militer Jepang yang sedang mengadakan peninjauan menggunakan perahu tiba-tiba mendapat serangan tembakan yang tidak diketahui dari mana datangnya.

A .Nadjamuddin (Bupati d/p Residen Palembang ) yang ikut seperahu dengan rombongan tersebut terkena peluru. Tidak lama setelah itu, lalu dilakukan penangkapan secara besar-besaran dikalangan pemimpin dan anggota P.S.I.I. Diantaranya A.S. Mattjik dan Hamzah Kuntjit beserta ratusan orang anggota P.S.I.I. dipenjarakan, disiksa dan dianiaya, sehingga akibatnya tidak kurang dari 95 orang antaranya mati teraniaya.

Demikianlah antara lain penderitaan yang dialami oleh P.S.I.I. di zaman Jepang. Sejak zaman Indonesia Merdeka, baru pada pertengahan tahun 1948, organisasi P.S.I.I. dibangunkan kembali.

Sebelum itu P.S.I.I tergabung dalam Masyumi. Pembangunan P.S.I.I. dimulai dengan penyusunan pimpinan Daerahnya di Lubuklinggau.

Diantara nama pemimpinnya adalah A.S. Mattjik, Hi. Zainuri, Suhardjo, dan lain-lain.

Setelah pemulihan kembali Pemerintah R.I. dikota Palembang, baru sejak tahun 1950 organisasi P.S.I.I. seutuhnya dibangunkan diseluruh daerah, dengan pimpinan daerahnya yang baru pula termasuk Pangku dan A.S. Mattjik yang berkedudukan di Palembang.

Disamping itu, patut pula dicatat disini, bahwa untuk anggota wanita dari Partai ini, tersedia organisasi “Wanita P.S.I.I.” dan untuk pemuda ada “P.M.I.” dan untuk kepanduan ada “SIAP”. ***

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
5. Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, Basilius Triharyanto, September – 2009
6. http://www.konstituante.net/id/profile/PSII_pangku_bin_oemar›.

sumber: palpres.com

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Mendapat Dukungan Masyarakat

KEPEMIMPINAN PSII semakin bermutu ketika sejumlah bekas aktivis mahasiswa tamatan Timur Tengah pulang kembali ke Palembang sekitar pergantian tahun 1929-1930 untuk bergabung dengan partai ini. Mereka umumnya bekerja sebagai guru sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar luas sampai daerah pedalaman.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), organisasi tempat berkumpulnya kaum terpelajar yang dibentuk atas prakarsa KH. Ahmad Azhari yang pulang dari Kairo sekitar akhir 1929, merupakan think~ tank pergerakan mereka.

Ahmad Azhari menikah dengan salah seorang anak Haji Akil dan dipercayakan memimpin sekolah Muhammadiyah Al-Hidayah di 4 Ulu Kota Palembang. Dalam kepengurusan PPI, K.H. Ahmad Azhari duduk sebagai sekretaris dan dibantu M. Yahya, bekas tokoh PNI yang bergabung dengan PSII namun pindah lagi ke Partindo.

Ketua PPI adalah KH. Cik Wan dan wakilnya adalah K.H. Manshur Azhari, yang juga tamatan Timur Tengah.

Sementara Bendahara PPI dipegang oleh Rahman Thalib, seorang pedagang dari Palembang yang duduk sebagai salah satu pengurus koperasi sekolah Al-Hidayah di 4 Ulu. PPI memiliki sekitar 11 anak cabang yang tersebar di berbagai sekolah agama daerah pedalaman. Pimpinan dan gum guru sekolah sebagian besar tamatan Timur Tengah.

Organisasi ini bertindak sebagai juru bicara kelompok Islam modernis yang bernaung di dalam Committe Akan Perlindoengan Agama Islam yang terbentuk beberapa tahun sebelumnya.

Komite tersebut dibentuk untuk menghadapi kelompok penghulu, sebagian di antaranya juga tamatan Timur Tengah dan didukung penuh pemerintah kolonial.

Pertentangan antara Kaum Muda (Islam reformis) dan Kaum Tua (Islam ortodoks) tidak hanya sekadar perbedaan pandangan dan isu “khilafiyah”, tetapi juga soal bagaimana merekrut massa pengikut

Di samping itu juga terlihat dalam sikap mereka ketika berhadapan dengan kekuasaan kolonial, yang pertama cenderung kontra sedangkan yang kedua cenderung pro.

Dalam spektrum politik demikian, PII sebagai organ PSII masuk dalam kelompok modernis (Kaum Muda) yang mengambil jarak dan anti-kolonial.

Melalui sekolah-sekolah agama yang tersebar hingga daerah pedalaman. dan kontak dengan sesama anggota partai serta media massa, jaringan pergerakan anti-kolonial menemukan bentuknya yang baru. Bahkan seorang guru agama dari pedalaman mencoba menyikapi perubahan zaman dengan “nasionalisme keagamaan dan mengirimkan surat terbuka kepada Koran Pertja Selatan, dengan kalimat-kalimat:

….lni zaman memang zaman modern telah bertoekar-toekar. Itoe boekan heran karena Toehan telah menoendjoekkan kekayaan yang doeloe2 yang tidak gampang dicari dan tidak gampang didapat sekarang telah gampang dan moerah, segala macam benda apa djoega Doeloenya selagi zaman nenek2 kita hal agama Islam djika akan bergoeroe sama orang pandai amat soesah. Djika soedah ada akan mempeladjari ilmoe jang penting misalnya dengan djalan resiah [rahasia] atau siapa jang lebih soenggoeh2 pada goeroenya, baroe diberitahoe lebih oleh si goeroe. Tetapi zaman sekarang Alhamdulillah tidaklah lagi yang begitoe dengan moedah sadja dimesdjid2, disoeraoe2, dan sampai ditembok2 djoega soedah main toendjoek sadja ilmoe apa yang beloem mengerti, karena memangnya begitoe sebahagian jg telah mengerti ilmoe itoe tidak boleh disimpan dalam dada sendiri katanya….

… Demikian di Oeloean Palembang yang doeloenya masih dalam kegelapan perkara agama, sekarang moelai bertindak madjoe, dalam satoe2 podjok soedah terdiri beberapa boeah sekolah agama yang didirikan oleh bangsa Islam…

AS. Matcik, tokoh PSII yang belum lama tiba dari Cirebon pada awal 1933 mengawali kegiatan partai dengan mengunjungi sekolah-sekolah agama di pedalaman Palembang.

Peluang semakin terbuka lebar ketika gempa bumi menggoncang kawasan Danau Ranau ( kini di Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan Perbatasan Lampung Barat) pada 25 Juni 1933.

Bencana alam itu menelan korban sekitar 130 jiwa, 247 orang luka berat dan cidera ringan serta ratusan rumah hancur.

Kalangan PSII Kota Palembang “memanfaatkan” peristiwa itu dengan memberi berbagai macam bentuk bantuan bagi korban sambil melancarkan propaganda anti-pemerintah kolonial Belanda.

AS. Matcik dan beberapa koleganya dari Kota Palembang mengirimkan pertolongan dibantu tenaga-tenaga sukarelawan Sarikat Islam Afdeeling Panda (SIAP) Kota Palembang, yang kemudian bergabung dengan PSII lokal yang berpusat di sekolah agama Al-Irsyad, Muara Dua (berdiri sekitar tahun 1926).

Propaganda PSII yang cukup mengena saat itu adalah “… daripada mengharapkan bantuan dari penguasa kolonial. lebih baik menerima santunan ikhlas dari PSII, baik secara materi maupun rohani…”

PSII tampaknya mampu menjadi “Juru Penolong”. Sekitar 75 persen rumah yang hancur dapat dibangun kembali. Sebelum itu mereka mengumpulkan para penduduk yang tertimpa bencana. Mereka memberikan bantuan uang dan makanan-minuman sekadarnya.

Di samping itu mereka berceramah agama kepada setiap penduduk yang dilanda musibah untuk tetap sabar dan selalu ingat Tuhan yang menguji hambanya dengan berbagai cobaan, dan mengirimkan pesan bahwa dalam menghadapi persoalan bersama seperti sekarang, orang harus bersatu, tolong-menolong dan seterusnya…

Propagandis PSII lokal memang sigap mengangkat isu peduli rakyat dengan nada serupa seperti diperjuangkan SI masa silam.

Mereka juga menyinggung adatheffingen (penghapusan beban adat) seperti pajak dan kerja rodi. Isu tersebut dimunculkan kembali dan mereka menjanjikan penduduk akan terbebas dari pajak jika bergabung dengan PSII. Hanya dengan membayar £25 kepada PSII maka Gunung Seminung sebuah gunung yang berbatasan dengan daerah Lampung Selatan dan Kabupaten OKU Selatan (Sumatera Selatan) akan diserahkan kepada penduduk Ranau.

“Siapa pun boleh menggarap ladang di gunung itu berapa pun luasnya, tanpa perlu lagi membayar pajak,” demikian salah satu ajakan propagandis PSII.

Pesan tersebut tampaknya cukup mengena karena selama ini setiap penduduk yang membuka ladang baru diharuskan membayar pajak kepada pemerintah. Mereka tidak akan dikenakan pajak oleh PSII, kecuali uang pendaftaran untuk menjadi anggota. Uang itu nantinya dipakai untuk mengundang dua tokoh PSII pusat, H. Agus Salim dan Tjokroaminoto, yang akan meresmikan Gunung Seminung menjadi “Gunung PSII”.

Pengaruh Sarekat Islam di perdesaan zaman sebelumnya sedemikian besar sehingga dapat membuat “desa-desa SI” sekarang meningkat dengan menjadikan Gunung Seminung sebagai “Gunung PSII.” Tak pelak propaganda semacam itu membuat warga kampung berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota PSII setempat. Hiruk pikuk pendaftaran konon sempat membuat penduduk yang bukan anggota PSII menjadi panik. Propaganda “unik” seperti itu juga dapat ditemukan di daerah Banyuasin, Ogan, Komering, dan Rawas. Antara bulan Februari sampai Agustus 1933, misalnya, PSII lokal melakukan propaganda di Marga Muara Talang, Banyuasin.

Salah seorang propagandis adalah Naning bin Haji Mohammad yang mencoba meyakinkan penduduk dengan pernyataannya yang menggoda bahwa tidak lama lagi kekuasaan Belanda akan lenyap dan siapapun yang bergabung dengan PSII tidak perlu lagi membayar belasting dan heerendiensten. ***

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
5. Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, Basilius Triharyanto, September – 2009
6. http://www.konstituante.net/id/profile/PSII_pangku_bin_oemar›.

sumber: palpres.com

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

PSII dalam Surat Kabar Pertja Selatan

KOMENTAR kritis lewat surat kabar Pertja Selatan terhadap kelompok Arab yang pernah merebak pada pertengahan 1929 mulai mereda di penghujung 1929.

Namun Bratanata kembali membuat “ulah.” Bersama beberapa kolega PSII dia menyiasati aksi demonstrasi besar-besaran ditujukan kepada kelompok Cina, Asal-muasal aksi bulan Mei 1931 itu berasal dari luar daerah Palembang.

Adalah surat kabar Hoa Kiao terbitan Cirebon yang pada awal Mei 1931 memuat sebuah tulisan yang dianggap menghina Nabi Muhammad.

Reaksi tidak hanya muncul di kalangan kelompok Islam setempat, melainkan juga merebak di tempat atau daerah-daerah lain.

Di Palembang khususnya, para pemimpin pergerakan Islam yang besar seperti PSII mendorong massa untuk turun ke jalan.

Dengan memanfaatkan momentum krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda, Bratanata mengerahkan sekitar 10.000 orang demonstran melalui dewan Committe Al-Islam.

Demonstrasi yang berlangsung sekitar pertengahan Mei 1931 itu menyuarakan pembelaan umat Islam terhadap pemberitaan surat kabar Cina yang menghina agama Islam.

Sikap anti-Cina di Palembang semakin mudah disulut karena dominasi ekonomi kelompok Cina dianggap duri dalam daging oleh sebagian kaum usahawan, utamanya yang beraiiliasi dengan pergerakan politik Islam.

Untuk meredam meluasnya sentimen anti-Cina, persatuan masyarakat Cina Palembang Tiong Hwa Tjong Siang dan beberapa gabungan perusahaan besar Cina seperti The Chinese Rubber Association segera menunjukkan “dukungan” dan “simpati” terhadap kegiatan-kegiatan Committe Al-Islam.

Aksi anti-Cina kelompok Islam tersebut konon amat mengesankan, setidaknya bila dilihat dari segi jumlah peserta demonstran.

Aksi itu dianggap terbesar dari aksi demonstrasi yang pernah terjadi. Terlebih lagi gebrakan awal tahun 1930-an itu secara tidak langsung turut membangkitkan kembali semangat pergerakan yang sedang terbengkalai, yang kebetulan bersamaan waktunya dengan krisis ekonomi akibat depresi.

Kemampuan mengerahkan massa dalam jumlah yang sangat besar kelihatannya memberi keyakinan baru di sebagian kalangan pergerakan dan PSII khususnya bahwa mereka masih memiliki massa pengikut.

Bratanata sekali lagi membuat kejutan pada penghujung bulan Desember 1932. Di muka ratusan orang pengikut PSII, Bratanata menyampaikan sebuah pidato yang amat menyentuh sanubari setiap pendengar:

… Terimalah salam dari seorang yang sengsara, seorang sebangsa yang tidak merdeka, seorang diantara bangsa yang menoeroet katanya directeur B.B. bisa hidoep dengan seringgit sen sehari. Kita katakan sengsara, karena barang siapa melihat sendiri keadaan rakyat yang cilaka ini disebelah loearnya dari kota ini, maka tidak ada yang akan menyalahkan perkataan saya ini. Berpuluh-puluh penduduk dari Talang Batoetoe baru-baru ini mesti dibawa dari tempatnya ke Palembang, akan dimasukkan dalam hotel tikoes, karena tidak membayar pajak. Coba bayangkan sendiri, bagaimana sengsaranya mereka itu, berjalan siang malam, dengan tidak diberikan apa-apa untuk permakanan atau minum…”

Pidato yang boleh dikatakan merupakan tanda kebangkitan kembali kaum pergerakan pada awal tahun 1930-an itu tidak dapat berpanjang-panjang karena segera dihentikan oleh polisi yang mengawasi pertemuan.

Rapat dibubarkan dan Bratanata ditangkap serta dikirim ke penjara; karier politiknya di daerah Palembang tertutup untuk selama-lamanya.

Namun sikap keras penguasa kolonial tidak mampu menyurutkan radikalisme politik Islam di Palembang yang justru semakin mengental untuk kembali secara terbuka menyerang kebijakan kolonial.

Kepemimpinan pergerakan berangsur-angsur beralih ke tangan tokoh-tokoh asal Palembang. Posisi Bratanata dan AJ. Patty masing-masing digantikan oleh AS. Matcik dan Samidin.

Matcik adalah pemuda Palembang asal pedalaman Uluan dan seperti Samidin memiliki pengalaman pergerakan di Jawa. Perbedaan di antara keduanya hanyalah dari segi “senioritas” dalam lingkaran pergerakan.

Samidin mengasuh PNI Palembang sejak awal berdiri, sedangkan Matcik merupakan pendatang baru di dalam lingkaran kaum pergerakan Palembang zaman itu. Meski demikian Matcik mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan dunia kaum pergerakan. Dia menjalin hubungan dengan keluarga Haji Akil dan Haji Mustafa Nangtjik bin Haji Mohammad Akil, putra Haji Akil. Keluarga pedagang besar asal Palembang pemilik perusahaan keluarga Firma Haji Akil yang bergerak dalam usaha perkapalan dan karet serta barang impor Singapura itu dikenal dekat dengan kaum pergerakan.

Markas mereka yang terletak di 4 Seberang Ulu Palembang dan sebuah sekolah agama milik keluarga Haji Akil merupakan pusat gerakan “reformis” Islam sejak awal tahun 1930an.

PSII tampil sebagai juru bicara kelompok Islam modernis. Hal itu dianggap sebagai jalan terbaik mengingat tindakan represif pemerintah terhadap partai-partai politik sejak Pemberontakan 1926-1927.

Selain itu Surat Kabar Pertja Selatan sempat menurunkan berita “Seorang Lagi Anggota PSII Air Itam Djadi Korban 153 bis” (Pertja Selatan, 5, 6,7.9,10 September 1940/ I V/Penoetoep).

Teks berita ini mengenai anggota PSII Air Itam yang dituduh merongrong dan mengusik kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, juga mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Tuduhannya adalah mengeluarkan pernyataan, seperti parlemen, berubah raja, ganti raja, tidak beraja Belanda.Kali ini, anggota yang diancam atas tuduhan itu adalah Hijab bin Napsin. Umurnya 26 tahun dan tinggal di dusun Tanding Marga, Marga Penukal. Sejak 4 Juni 1940, ia telah dijebloskan ke penjara sebelum diadili di muka pengadilan.

Koran ini mendukung reaksi penolakan yang dituduhkan dari Hijab Bin Napsin. Apalagi pemilik Pertja Selatan Kiagus Mohammad Adjir pertengahan tahun 1930 an sampai 1940 dia mendukung pergerakan PSII.

Di luar redaksi dan bisnis surat kabar Pertja Selatan, Adjir terlibat dalam aksi-aksi pendanaan dan kontributor logistik yang dihormati dan disegani oleh kaum pergerakan PSII. Ia turut mendanai kongres-kongres partai baik yang diadakan di kota dan daerah Palembang maupun di luar Sumatra. Selain itu, ia juga membantu pencctakan propaganda Partai PSII melalui drukkerij Meru, seperti buku, brosur, pamflet, dan kartu anggota.

Aktivitas Adjir tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak kentara. Ia menggunakan pembantu kepcrcayaannya untuk memberikan dana kepada aktivis-aktivis yang jelas-jelas membutuhkannya. Aktivitas masalah pendanaan atau perbincangan dapur logistik tidak dilakukan di kantor Pertja Selatan maupun di drukkerij Meru. Komunikasi dilakukan dengan pesan-pesan pendek melalui mediator. Cara ini dipakai untuk menghindari kecurigaan para pembesar kolonial yang suka memantau atau berkunjung ke kantornya dan terutama polisi-polisi kolonial dan Dinas Intelijen Belanda (PID), yang sering berkeliaran di sekitar kantor Meroe dan Pertja Selatan.

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
5. Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan, Basilius Triharyanto, September – 2009

sumber: palpres.com

Oleh Dudy Oskandar (Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

SAREKAT Islam merupakan organisasi massa yang mampu menarik banyak perhatian rakyat pada masa pergerakan nasional.
Pada mulanya Sarekat Islam merupakan sebuah perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Dalam rangka memperluas pengaruhnya di kalangan masyarakat Indonesia maka kata “dagang” pada Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI).

Sebagai organisasi massa pertama di Indonesia, pengaruh SI sangat terasa dalam politik Indonesia. Sehingga mampu menarik perhatian orang-orang Sosialis kiri. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekuasaan yang besar adalah melakukan infiltrasi terhadap SI dengan cara mempengaruhi tokoh SI.

Sehingga tahun 1921 dilakukan disiplin partai dengan mengeluarkan orang-orang SI yang terpengaruh paham Komunis .
Selanjutnya SI Putih menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan tahun 1930 PSI berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Meskipun tadinya Sarekat Islam (SI) merupakan momok yang besar dan menyebabkan keganasan pihak Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kaum pergerakan di Palembang , juga menimbulkan kelemahan dalam kalangan pendukung ideologi Islam di Palembang disebabkan adanya kecurangan administratip yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin, akan tetapi hal ini tidaklah dapat mengikis perkembangan ideologi tersebut, dari jiwa umat Islam didaerah ini.

Beberapa orang dari bekas pemimpin P.N.I. lama, diantaranya M. Yahya dan Topa dengan dibantu oleh Sarman Surianataatmadja, R. Sabri, dengan alasan yang prinsipil meneruskan cita-cita Sarekat Islam yang kini sudah menjelma menjadi P.S.I dan akhirnya menjadi P.S.I.I. Kemudian M. Yahya dan kawan-kawan akhirnya meninggalkan P.S.I.I. dan menetap di Partindo, sampai partai ini bubar.

Sebenarnya tidaklah begitu sulit untuk mengembangkan P.S.I.I. di Palembang, karena benih-benihnya sudah tersebar diseluruh daerah. Tinggal mengorganisirnya saja lagi. Disamping tenaga pemimpin P. S. I. I. tersebut diatas, juga terdapat beberapa tenaga lagi yang turut aktip menyumbangkan pikiran dan usahanya untuk kebesaran partai ini. Diantaranya disebut nama : R. Bratanata, Ja’cub P.T.T., R. Hasan dan lain.-lain.

Sebelumnya, bencana yang menimpa secara beruntun selepas Pemberontakan 1926-1927 menyebabkan frustrasi yang amat besar di kalangan kaum pergerakan, termasuk di Palembang. Penguasa kolonial semakin represif dan telah cukup banyak di antara mereka yang “didigulkan” (dibuang ke Digul) yang di mata kaum pergerakan zaman itu sama dengan dikirim ke neraka ciptaan Belanda).

Gerakan politik yang terang-terangan menentang kebijakan kolonial dirasakan tidak lagi efektif. Kebanyakan kaum pergerakan mulai berpaling pada gerakan bawah-tanah. Mereka mencoba memadukan kegiatan politik yang “tertutup” dengan usaha dagang dan pendidikan yang “terbuka”.

Antara tahun 1933 – 1937, merupakan masa kosong. Tidak satu gerakan politik pun yang menonjolkan dirinya. Kesepian gerakan partai ini dipergunakan oleh P.S.I.I. sebagai suatu kesempatan memperluas pengaruh dan gerakannya. Begitulah dalam waktu yang singkat saja, P.S.I.I. telah dapat mencapai angka 500 untuk jumlah cabangnya dengan anggota teras tidak kurang dari 25.000 orang, tersebar diseluruh Sumatera Selatan, termasuk Jambi.

Partai ini terus-menerus bersikap nonkoperatip terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Partai ini tidak terpengaruh dengan langkah baru, misalnya saja langkah dan siasat baru yang bertiup dari Jawa yang mengemukakan politik koperatip dalam batas kemungkinan dengan Pemerintah Jajahan.
Oleh sikap dan pendiriannya yang tidak tedeng aling itu maka banyak sekali diantara pemimpin dan malahan anggota partai yang mengalami penderitaan besar akibat tindakan dari pihak yang berkuasa.

Dapat dikatakan, bahwa pintu penjara buat kaum P.S.I.I. menjadi hal biasa saja. Demikian pula hukuman lainnya. Gerakan partai terutamanya ditujukan untuk mengangkat nasib dan penghidupan rakyat. Misalnya saja mengadakan pembelaan mengenai pajak. Juga mengenai soal perkawinan yang banyak dipersulit oleh hukum adat yang berlaku didaerah-daerah yang berlain-lainan bentuknya.

Tidak sampai disitu saja. Juga sikap pertentangan yang dilahirkan oleh pegawai B.B., Pasirah dan Krio”, sehingga akibatnya tidaklah heran bahwa Pemerintah Belanda kemudian menggunakan hukum adat di Marga tersebut untuk memberangus pemimpin rakyat, yang terbanyak diantaranya ialah dari kalangan P.S.I.I.

Banyak peristiwa hebat yang dialami dalam sejarah pertumbuhan P.S.I.I. Peristiwa yang terkenal dengan sebutan “Peristiwa Rantau Alae” yang dengan secara langsung tersangkut H.O.S. Tjokroaminoto ditahun 1933, begitu pula peristiwa Seminung Muara Dua dan peristiwa Air Itam Musi Ilir.

Pada saat itu Partai ini telah mendapat tenaga baru kader P.S.I.I. daerah Palembang yang datang dari Cirebon, ialah A.S. Mattjik. Pada tahun 1940, disaat bangsa Indonesia sibuk dengan tuntutan “Indonesia berparlemen”, P.S.I.I. mengadakan kongresnya yang ke-25 dikota Palembang.

Selain sibuk menghadapi soal politik yang selalu mengancam dirinya itu, PSII. juga aktip berjuang dilapangan pendidikan. Hampir segenap cabangnya mendirikan sekolah, yang dalam sistim pengajarannya mengutamakan dua macam pendidikan: agama dan pengetahuan umum. Disamping itu tidak pula dapat dilupakan, bahwa perguruan tersebut, dengan sendirinya menjadi tempat pendidikan kader partai. *””

Sumber:

1. Maya Yunita Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Alian Sair, Hudaidah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri , Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam menghadapi krisis malaise di Palembang tahun 1930-1940.
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
4. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001

sumber: palpres.com