TRIBUNJATIM.COM – Penyelenggaraan Pilpres 2019 ternyata memiliki kesamaan dengan Pilpres 2014 diantaranya dari sisi calon presiden yang maju bersaing dalam pemilihan dan adanya kecurangan dalam pilpres.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.
Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa susasana pilpres 2014 dan pilpres 2019 memang memiliki banyak kemiripan.
“Pertama pasangan calonnya, hanya dua, kalau pasangan calon hanya dua, memang terjadi suatu keterbelahan sosial antara pemlih 1 dan 2,” ujar Hamdan Zoelva dalam program Aiman KOMPAS TV, Selasa (21/5/2019).
“Juga kasus yang terungkap dan dikemukakan, ya sama.” tambahnya.
Bahkan Hamdan Zoelva tak menampik persoalan terkait pelaksanaan pilpres di Indonesia belum sepenuhnya berlangsung tanpa kecurangan. Menurut Hamdan Zoelva, kecurangan itu pasti ada.
“Ini bukan baru pertama MK menyidangkan perkara pilpres tapi sejak dari 2004, memang harus kita akui pemilu di Indonesia belum ada yang sepenuhnya sangat clear tanpa kecurangan sama sekali,” terangnya.
“Cuma intensitasnya sejauh mana dan sebesar apa itu yang menjadi pertimbangan,” imbuhnya.
Lantas dalam kesempatan tersebut, Hamdan Zoelva membeberkan kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilpres 2014.
Hamdan Zoelva menyatakan bahwa bukti kecurangan yang ada tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap suara.
“Di Papua terjadi di beberapa distrik kabupaten, masalahnya adalah tidak terlalu signifikansi pengaruhnya terhadap suara,” terangnya.
“Jadi MK itu berpikir hal-hal yang lebih besar. Kesalahan di satu TPS misalnya. Kalau bedanya 10 juta (selisih suara), ya kan tidak mungkin dibatalkan pemilunya,” kata Hamdan.
Tak hanya itu, Hamdan Zoelva menegaskan, bilamana ada kecurangan yang sudah direncanakan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) maka Mahkamah Konstitusi bisa saja membuat keputusan terkait hasil penghitungan suara.
Sempat sebelumnya kecurangan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Kotawaringin Barat.
Kala itu, Mahkamah Konstitusi membatalkan pemenang dari Pilkada Kotawaringin Barat.
Sehingga Hamdan Zoelva juga mengaku bahwa hal tersebut bisa saja terjadi kembali bila memang benar terjadi adanya kecurangan yang terstruktur, sestematis dan massif.
Namun, untuk melaporkan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi haruslah disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
“Siapa yang mendalilkan bahwa ada kecurangan secara TSM maka dia harus membuktikannya, itu bukan hal yang gampang,” kata Hamdan Zoelva.
Ya, menurut Hamdan Zoelva tidak mudah bagi pihak Prabowo-Sandiaga untuk menjelaskan pembuktian dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden 2019.
Pasalnya, selisih perolehan suara yang membedakan pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02, terpaut cukup jauh.
“Itu sangat sulit sekali, susah, dan tidak gampang,” ujar Hamdan.
Hamdan memperkirakan selisih suara di antara pasangan calon presiden nomor urut 01 dan calon presiden nomor urut 02 terpaut sekitar 10 juta suara.
Tak hanya itu, Hamdan menuturkan bahwa perolehan suara pada Pilpres 2019 dapat dikatakan hampir merata di seluruh Indonesia.
Adapun kesenjangan jumlah perolehan suara hanya terjadi di beberapa tempat.
Sehingga sangat sulit dilakukan pembuktian dugaan kecurangan.
“Jadi sebenarnya plus minus, dari sisi suara ya sama saja,” kata Hamdan.
Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konsititusi ini menyatakan dengan tegas bahwa menggungat perkara hasil pemilu di MK dengan banyaknya bukti tidak akan menjadi faktor utama dalam memenangkan gugatan, melainkan bagaimana bukti kecurangan tersebut memiliki relevansi dan signifikansi yang mampu mengubah hasil pemilu.
“Menang atau kalah itu bukan banyak-banyakan bukti, melainkan buktinya itu relevan atau enggak. Mau berapa banyak bukti pun kalau enggak relevan yang enggak akan dibaca,” ujar Hamdan dalam diskusi bertajuk “Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019” di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Bagaimanapun juga, Hamdan Zoelva menyarankan kepada pihak Prabowo-Sandiaga bila tidak mampu memberikan bukti yang kuat dan signifikan untuk mengubah hasil, maka sebaiknya pihak Prabowo-Sandiaga sebaiknya melangkahkan kaki ke Mahkamah Konstitusi agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
Pun Hamdan Zoelvan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima gugatan jika Prabowo-Sandiaga mampu mempengaruhi hasil pemilu.
Sayangnya, dengan selisih yang terpaut jauh memungkinkan menjadi sebuah hambatan bagi Prabowo-Sandi.
“Inilah problem yang dialami paslon (Prabowo-Sandi) karena selisihnya besar. Mereka harus bisa memiliki bukti yang signifikan, namun itu rumit.” imbuhnya.
sumber: tribunnews.com