PHPU

indopos.co.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengimbau agar tidak ada aksi massa saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). “Ya tunggu sajalah putusan lembaga pengadilan ya,” ujar Hamdan melalui siaran pers, Sabtu (22/6/2019).

Jika tetap ada kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa, ia berharap agar aksi dilaksanakan secara damai dan teratur. Terkait adanya rencana PA 212 yang akan melakukan aksi halalbihalal pada saat pembacaan putusan MK, ia meminta agar aksi tersebut tidak dilakukan. “Halalbihalal di rumah sajalah untuk apa juga halalbihalal di lapangan,” kata ketua umum Syarikat Islam itu.

Ia meminta semua pihak menghormati diskusi negara. MK telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik dari pihak pemohon, termohon, dan terkait. Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan yang jadwalnya akan diumumkan kemudian. Sementara itu di media sosial, ramai ajakan untuk melakukan Aksi Super Damai di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai 26 hingga 28 Juni 2019.

sumber: indopos.co.id

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengimbau kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi massa saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk mengurungkan niatnya.

“Ya tunggu sajalah putusan lembaga pengadilan ya,” kata Hamdan melalui siaran pers, Sabtu.

Ia menambahkan bahwa jika tetap ada kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa, ia berharap agar aksi dilakukan secara damai dan teratur.

Terkait adanya rencana PA 212 yang akan melakukan aksi halalbihalal pada saat pembacaan putusan MK, ia meminta agar aksi tersebut tidak dilakukan.

“Halalbihalal di rumah sajalah untuk apa juga halalbihalal di lapangan,” kata Hamdan yang juga Ketua Umum Syarikat Islam ini.

Ia meminta semua pihak menghormati diskusi negara.

MK telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik dari pihak pemohon, termohon, dan terkait. Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan yang jadwalnya akan diumumkan kemudian.

Sementara itu di media sosial, ramai ajakan untuk melakukan Aksi Super Damai di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga berasal dari pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Dalam ajakan itu, massa disebutkan berkumpul di MK mulai 26 hingga 28 Juni 2019.

Aksi disebut digelar untuk halalbihalal sekaligus menyambut kemenangan Prabowo – Sandiaga dalam Pilpres 2019.

sumber: antaranews.com

TRIBUNNEWSBOGOR.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, meminta semua pihak agar menunggu hakim konstitusi memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden.

Menurut dia, MK telah mendapatkan wewenang untuk memutuskan perkara itu.

Rencananya, hakim konstitusi akan memutuskan perkara PHPU Presiden-Wakil Presiden, pada Jumat (28/6/2019).

“Ya tunggu saja putusan pengadilan ya, karena itu lembaga negara yang diberikan konstitusi untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini,” kata Hamdan Zoelva, Jumat (21/6/2019).

Majelis Hakim Konstitusi telah menyelesaikan agenda pemeriksaan perkara PHPU Presiden-Wakil Presiden.

Agenda pemeriksaan perkara itu dimulai pada Rabu (19/6/2019) sampai Jumat (21/6/2019).

Setelah itu, hakim konstitusi akan melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

RPH akan dimulai pada Senin (24/6/2019). RPH merupakan tahapan terakhir sebelum pembacaan putusan.

Selama tahapan itu berlangsung sampai pembacaan putusan, Hamdan Zoelva, meminta semua pihak agar menahan diri dan mematuhi proses persidangan di MK.

“Begini jadi biasakan diri hidup bernegara dengan menghormati diskusi-diskusi negara,” kata Hamdan.

Apabila terjadi aksi unjuk rasa selama periode itu, dia menegaskan, supaya proses penyampaian pendapat itu dilakukan secara damai dan tidak berujung aksi kekerasan.

“Ada kepuasan melakukan unjuk rasa, boleh hanya saja diperlakukan dengan damai, dengan teratur. Dengan demikian negara kita menjadi dewasa,” tambahnya.

sumber: bogor.tribunnews.com

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, putusan hakim atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres sangat tergantung bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan. Hakim MK, kata dia, tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan asumsi atau khayalan, tetapi bukti-bukti yang disampaikan para pihak untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya.

“Yang menjadi pertimbangan pokok MK adalah masalah bukti. Itu masalah bukti menjadi sangat penting karena putusan itu, hakim mengeluarkan keputusan itu ada pertanggungjawabannya,” ujar Hamdan, kepada Beritasatu.com,  di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Hakim konstitusi, kata dia, harus memutuskan putusan dengan benar berdasarkan alat bukti dan fakta dalam persidangan. Menurut dia, setiap putusan mempunyai rasio logisnya, rasio yuridisnya dan prinsip-prinsip keadilan.

“Jadi hukum, bukti, rasa keadilan itu harus dalam satu kesatuan yang utuh. Itulah yang menjadi pertimbangan pokok dalam putusan MK. Nah dalam kaitan dengan pemilu, pada umumnya bukti-bukti menjadi sangat menentukan, karena kasus pemilu itu sangat spesifik, jadi tidak semata-semata pelanggaran hukum,” terang dia.

Hamdan mengatakan, MK bisa memutuskan apa saja terkait sengketa pemilu. Meskipun, kata dia, UU Pemilu dan UU MK memberikan batasan kewenangan MK hanya mengadili dan memutuskan sengketa hasil pemilu. Bahkan, kata dia, MK bisa memutuskan pelanggaran administrasi, etika dan sengketa proses pemilu.

“Boleh tidak pengadilan (MK) mengadili juga pelanggaran proses? Boleh. Dalam hal tadi saya katakan apabila institusi-institusi dalam proses ini (KPU, Bawaslu, Sentra Gakumdu, PTUN, DKPP) abai, tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” tutur dia.

Namun, jika KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu dan PTUN telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka MK akan fokus pada tugasnya mengadili sengketa hasil pemilu. Dalam konteks ini, MK memastikan hal-hal tersebut dari fakta persidangan dan bukti-bukti dari para pihak yang berperkara.

Terkait selisih suara, lanjut Hamdan, MK akan mencermati apakah selisih hasil yang dimohonkan pemohon berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilu. Jika selisih suaranya tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu, maka MK tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

“Kalau ada pelanggaran, nanti tetap akan ditulis atau dicantumkan dalam putusan supaya publik tahu ada pelanggaran. Tetapi pelanggarannya signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu,” pungkas dia.

sumber: beritasatu.com

Jakarta,Realitarakyat.com.- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva memprediksi lembaga yang pernah dipimpinnya itu bakal menerima banyak permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Hamdan menegaskan, pertarungan sengketa Pemilu di MK merupakan pertarungan bukti, bukan cerita dugaan kecurangan.

“Itulah pertarungan di MK, masalah bukti, bukan masalah cerita atau hitung2an konsep,” kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Hamdan mengatakan, berdasarkan kewenangannya, MK menangani permohonan sengketa hasil pemilu, terutama saat penghitungan suara. Biasanya, kata Hamdan terdapat perbedaan selisih perhitungan antara pihak penggugat dengan KPU sebagai tergugat. Untuk itu, Hamdan mengatakan peserta pemilu harus mempersiapkan dan memperkuat bukti-bukti sejak di TPS.

Dengan sistem manual yang dipergunakan dalam Pemilu di Indonesia, bukti yang paling menentukan dalam sengketa di MK adalah kertas suara yang sudah ditandatangani plano dan bukti rekapitulasi di TPS.

“Di sini yang penting pembuktian. KPU bisa salah asal pembuktian penggugat benar,” kata Hamdan Zoelva

Ketua Umum DPP Syarikat Islam ini memprediksi MK tetap akan dibanjiri permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2019. Apalagi, Pemilu tahun ini untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres digelar serentak. Meskipun dalam Undang-undang Pemilu yang baru, kewenangan Bawaslu lebih besar dalam menangani pelanggaran.

“Kalau Bawaslu bekerja dengan baik menyelesaikan masalah dalam proses, itu akan mengurangi sengketa ke MK. Biasanya pengalaman kami di MK, walau sudah diproses di Bawaslu tetap saja akhirnya dibawa ke MK. Itu akan terulang,” kata Hamdan Zoelva

Pemilu 2014 lalu, MK menangani 914 perkara PHPU. Dari jumlah itu, MK mengabulkan 21 permohonan. Hamdan memprediksi jumlah permohonan yang diajukan ke MK tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014 lalu. Meski demikian, Hamdan meyakini sembilan Hakim Konstitusi yang saat ini bertugas mampu menangani seluruh perkara PHPU.

“Insya allah saya percaya mereka kan orang-orang terpilih, negarawan. Kita berikan kepercayaan kepada mereka,” ujar Hamdan Zoelva.

Dikatakan, perkara PHPU yang memakan waktu banyak adalah sengketa Pileg. Namun, sengketa Pilpres yang paling besar bebannya. Untuk itu dalam menangani sengketa Pilpres, MK harus transparan dalam proses dan tidak boleh sedikitpun dalam perkataannya hakim MK itu memihak.

“Perilaku, kata-katanya harus memperlihatkan bahwa mereka netral, imparsial. Itu yang akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa lembaga peradilan itu bisa dipercaya,” tambah Hamdan Zoelva.(Taupik)

sumber: realitarakyat.com

VIDEO: Hamdan Zoelva: MK akan profesional terhadap PHPU

sumber: youtube.com/watch?v=rHKufv2npKs