perisai

Opsinews.id – Carut marut bantuan sosial (Bansos) ditengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) pada sejumlah daerah mendapatkan kecaman keras dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.

Hal tersebut terlihat dari puluhan spanduk yang dibentangkan oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) yang isinya meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menganti Menteri Sosial RI yang tersebar di titik strategis Jakarta.

Seperti yang ditemui oleh awak media di jalan proklamasi, terdapat dua spanduk yang bertuliskan copot menteri sosial Juliari P Batubara karena gagal mengelola bansos pandemi Covid-19 dan spanduk yang bertuliskan Ganti & Adili Juliari P Batubara Karena Melanggar Aturan PSBB, Maklumat Kapolri dan Intruksi Presiden.

Mengenai spanduk tersebut dibenarkan oleh Ketua umum SEMMI Jakarta Pusat, Senanantha, saat dikonfirmasi melalui telepon. Mahasiswa Universitas Nadhatul Ulama Indonesia (UNUSIA) ini mengatakan penyebaran puluhan spanduk yang dilakukan SEMMI dan PERISAI sebagai penyampaian aspirasi dimuka umum yang telah diatur dalam undang-undang no 9 tahun 1998.

“Kami menduga Menteri sosial bapak Juliari P. Batubara tidak mampu dalam membantu Presiden RI dalam penanganan percepatan virus corona. Hal itu dibuktikan dengan carut marutnya penyaluran bansos yang dapat kita temui disejumlah daerah Indonesia. Bukan hanya ibu kota Jakarta, padahal anggaran bansos Covid19 senilai 110 triliun,” kata Sena kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Sena melanjutkan sejumlah masalah bantuan sosial yang dikelola kementerian sosial diantaranya, terdapat penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, data penerima bansos yang tumpang tindih hingga dugaan penyelewengan bansos Covid-19.

“BPK RI mempunyai temuan terhadap penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Untuk itu, kami mendukung secepatnya bapak Presiden Jokowi melakukan pergantian menteri sosial agar penyelesaian penanganan percepatan pandemi Covid19 bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sena mengungkapkan spanduk yang tersebar dibeberapa titik Jakarta, dapat dilihat, sekitar Jl Widya Chandra IV No 18, Jakarta Selatan, Taman Pandang Istana Negara, Jl Diponegoro Jakarta Pusat, Jl Salemba raya Jakarta Pusat, Jalan Haji R. Rasuna Said, Kuningan didepan kantor DPP KNPI, Lampu merah matraman, Jakarta Timur, dan Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

sumber: opsinews.id

Prioritas Terdampak
Save kelompok Rentan Ekonomi.

sumber: instagram.com/str.jojo

RadarKotaNews, Jakarta – Setelah melakukan aksi demonstrasi yang pertama, Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) kembali melakukan aksi demonstrasi di Apartemen Green Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (26/11).

“Kami kembali lagi kesini dikarenakan aksi kami yang pertama belum mendapat tanggapan dari pihak manajemen Apartemen Green Pramuka,” ujar Amay selaku Koordinator Aksi.

Amay menjelaskan bahwa Apartemen Green Pramuka disinyalir sebagai sarangnya maksiat. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan data yang kami terima menemukan beberapa kejadian yang pada aksi pertama lalu kami sudah jelaskan,” tuturnya.

Amay juga menyampaikan bahwasanya aksi yang kedua kalinya jika tidak ditanggapi, maka berikutnya akan melakukan aksi berupa konferensi pers yang menyikapi surat rekomendasi sidak secara berkala kepada gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya. “Jika dalam kurun waktu 7 hari 24 jam jika tidak ada tanggapan maka kami akan turun secara gerilya,” tegasnya.

Menurut Amay, persoalan yang terjadi di apartemen seperti banyaknya anak muda yang tertangkap sedang melakukan pelanggaran hukum dan kejadian maraknya prostitusi, narkoba serta pembunuhan, akan mengakibatkan efek samping bagi pemuda yang akan merusak generasi bangsa.

Sementara, orator lain, Sena, berujar dengan banyaknya kasus di Apartemen Green Pramuka, maka Apartemen Green Pramuka sudah selayaknya untuk ditutup, dan jangan sampai pendapatan yang masuk ke kas pemerintah provinsi berasal dari uang yang ditengarai banyak pelanggaran hukum didalamnya.

“Oleh sebab itu, kami bertindak menyelenggarakan aksi karena kami tidak menginginkan pendapatan pemerintah dari barang haram dan dugaan berikutnya adalah banyaknya terjadi pelanggaran hukum di apartemen tersebut, namun hanya dianggap hal sepele. Sehingga berdasarkan hasil kajian kami serta data yang kami terima adanya kongkalikong antara pihak apartemen dan instansi yang bersangkutan,” jelas Sena.

Hal ini merupakan ancaman yang harus dilawan secara bersama dan tegas sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bangsa ini. Selain itu, kami juga menuntut Pemprov DKI Jakarta segera cabut izin operasional apartemen Green Pramuka City yang diduga menyimpan prostitusi dan kejahatan-kejahatan lain di dalamnya.

Kemudian, pemprov juga diharapkan segera tangkap dan adili manajemen Green Pramuka City. “Stop bina praktik-praktik prostitusi yang melanggar norma dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, dan praktik yang lainnya seperti transaksi narkoba yang menyebabkan rusaknya moralitas kepada generasi bangsa”.

Kami dari Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) menagih janji Gubernur DKI, Anies Baswedan ketika berkampanye dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur tahun 2017 lalu tentang memerangi korupsi dan prostitusi di DKI Jakarta. Sekalipun langit runtuh. Hukum harus tetap ditegakkan. Ujar Amar orator berikutnya.(Adrian)

sumber: radarkotanews.com

RadarKotaNews – Massa dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Anggota Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) yang tergabung dalam Keluarga Besar Pemuda dan Mahasiswa NKRI berunjuk rasa di depan Gedung DPP Perindo di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019) sore.

Aksi tersebut digelar terkait penangkapan terhadap Ketua DPD Perindo Sorong, Sayang Mandabayan yang diduga membawa bendera bintang kejora dengan ukuran 12×25 sentimeter sebanyak 1.500 lembar dan spanduk serta kaos yang dianggap memuat konten provokatif.

Oleh karena itu, massa juga menuntut Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas tindakan penghasutan yang diduga dilakukan oleh Sayang Mandabayan.

Sementara, Anggota Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) Chairul Umam  mengatakan, alasan pihaknya mendesak Hary Tanoe meminta maaf, karena ruang gerak politik seluruh pengurus, anggota, dan kader organisasi pastinya menjadi sebuah representasi dari kebijakan politik partai tersebut.

“Kami mendesak Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum Perindo untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakan penghasutan yang dapat merusak persatuan dalam berbangsa dan bernegara oleh Ketua DPD Perindo Sorong, Sayang Mandabayan,” tegas Chairul

Ia juga meminta Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Hary Tanoe atas adanya dugaan keterkaitan kerusuhan Papua dengan Partai Perindo. “Kasus ini harus diusut tuntas,” tegas Chairul.

Tak hanya itu, Chairul juga meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menolak keterlibatan Partai Perindo dalam penyusunan maupun memasukan kader atau pengurus dan rekomendasi Perindo di dalam kabinet kerja 2019-2024. “Serta mencoret Perindo dari Koalisi Indonesia Kerja,” ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Yaser Hatim mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan mosi tidak percaya kepada Partai Perindo.

“Karena Partai Perindo yang seharusnya menjaga Persatuan Indonesia sebagaimana singkatan dan filosofi partainya ternyata hari ini Partai Perindo terbukti melakukan gerakan pemecah belah bangsa,” ucap Yaser.

Lebih lanjut, Yaser mengungkapkan, pihaknya bakal menyambangi Mabes Polri pada Jumat (6/9/2019) besok guna melakukan audiensi dengan Polri untuk mendesak agar kasus ini diusut tuntas.
“Kami minta semua pihak termasuk Polri mengusut kasus ini,” paparnya.

Sebelumnya, pada hari Senin (2/9/2019), Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong Sayang Mandabayan ditangkap di Bandara Rendani Manokwari lantaran kedapatan membawa 1.500 bendera Bintang Kejora berukuran kecil. Polisi juga menyita spanduk dan kaos yang dianggap memuat konten provokatif.

sumber: radarkotanews.com

Pertahanan Ideologi Syarikat Islam ( PERISAI ) Melakukan Aksi Dan Menyerahkan Laporan Terkait Aktivitas Yang Merusak Moral Di Club Malam Apollo & Club Yang Berada Di Wilayah Dki Jakarta Oleh Karena Itu Perisai Menuntut Gubernur Dki Jakarta Untuk Menutup Tempat Tersebut Karena Tempat Berkumpulnya Kaum Para Gay / LGBT.

Menurut Kordinator Aksi M.Happy, Apollo Bar & Lounge Di Nilai Melanggar Pergub No.18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Selain Itu M.Happy Berharap Gubernur Dki Jakarta Untuk Mencopot Kepala Dinas Pariwisata Yang Melakukan Pembiaran Terhadap Aktivitas Yang Menjijikkan Di Apollo Bar & Lounge, Dan Berharap Manajemen Bellagio Mall Tidak Memperpanjang Kontrak Penyewaan Tempat Operasi Club Malam Tersebut.

Selain Aksi M.Happy Menyerahkan Laporan Hasil Kajian Dan Aktivitas Apollo Club & Lounge Yang Di Terima Salah Satu Staff Gubernur Dki Jakarta, Besar Harapan Hasil Laporan Tersebut Segera Di Terima Oleh Bapak Anies Baswedan Selaku Gubernur Dki Jakarta Dan Mengintruksikan Jajarannya Untuk Menyelidiki Laporan Dari PERISAI, Senada Dengan Ucapan Beliau Pada Kamis 29.03.2018 Di Balai Kota.

Kami PERISAI Tidak Ingin Masyarakat Jakarta Rusak Moral Dan Adab Nya Akibat Pembiaran Dan Di Sediakan Tempat Berkumpul Para Kaum Gay / LGBT, Kami Tidak Benci Orangnya Tapi LGBT Adalah Penyakit Yang Harus Di Obati Bukan Malah Di Fasilitasi, “Ujar M.Happy.

sumber: redaksijakarta.com

JAKARTA – Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam organisasi serumpun syarikat Islam yaitu Perisai (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) menggeruduk Mall Bellagio Jakarta Selatan Jumat 26/07/2019.

PERISAI meminta pihak Mall Bellagio untuk tidak memperpanjang penyewaan tempat hiburan mall apollo dikarenakan meresahkan dan membuat masyarakat terjangkit penyakit sosial.

Passalnya Hak TDUP yang dikeluarkan izin dari pemerintahan diduga disalah gunakan fungsi dan kewajibannya menjadi tempat Hiburan Malam (THM). Dalam aksi-aksi sebelumnya Perisai mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Walikota Jakarta Selatan untuk menutup salah satu hiburan malam di Jakarta Selatan.

Koordinator lapangan aksi, M Happy, mengatakan bahwa pihaknya dari Perisai mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) salah satu hiburan malam di karena disinyalir sebagai tempat berkumpulnya para kaum yang suka sesama jenis atau be-sexual/LGBT.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Selatan untuk memerintahkan Sudin Pariwisata untuk mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tempat hiburan Apollo Bar & Lounge Club tersebut,” tandas Happy

Menurutnya, permintaan ini dinilai tempat hiburan malam ini telah melanggar Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Selain itu, massa juga minta management mall belagio bertanggungjawab untuk tidak memperpanjang kontrak penyewaan hiburan Apollo Bar & Louge Club karena diduga membuat masyarakat menjadi terpengaruh menjadi kaum sodom/gay.

Happy katakan, kita sebagai warga Jakarta tidak ingin kota Jakarta khususnya daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi seperti kota Sodom yang di azab oleh Allah SWT.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan, “Pokoknya kalau Anda menemukan laporkan, kita akan melakukan penyelidikan,” tegas Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018) lalu.

“Kami ingin menghadirkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi. Kami tidak ingin Jakarta kompromis terhadap praktik yang tidak sesuai dengan Perda,” tandasnya mengikuti ucapan Anies.

Itu adalah penggalan kalimat yang keluar dari mulut Gunernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 14 November 2017. Anies juga berjanji kepada para tokoh lintas agama yang hadir untuk tidak berkompromi terhadap perbuatan asusila dan perbuatan melanggar moral. (*)

sumber: redaksijakarta.com

JAKARTA – Belasan warga yang tergabung dalam organisasi serumpun syarikat Islam yaitu Perisai (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Walikota Jarta Selatan untuk menutup salah satu hiburan malam di Jakarta Selatan.

Menurut, koordinator lapangan aksi, Jojo, mengatakan bahwa pihaknya dari Perisai mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) salah satu hiburan malam di karena disinyalir  sebagai tempat berkumpulnya para kaum yang suka sesama jenis atau be-sexual/LGBT.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Selatan untuk memerintahkan Sudin Pariwisata untuk mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tempat hiburan Aplolo Bar & Lounge Club tersebut,” tegas Jojo di lokasi unjuk rasa depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Menurutnya, permintaan ini dinilai temat hiburan malam ini telah melanggar Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Selain itu, massa juga minta mencopot Kepala Dinas Pariwisata Edy Junaedi, karena telah melakukan pembiaran terhadap tempat hiburan malam tersebut, karena dapat merusak moral masyarakat DKI Jakarta karena disinyalir tempat perkumpulan gay tersebut.

Selain itu mereka juga menyuarakan agar petugas terkait cepat melakukan penyelidikan terkait indikasi penyuapan dalam terbitnya ijin usaha hiburan lama tersebut.

Mereka juga minta Gubenur  memberikan sanksi kepada orang-orang di Dinas Pariwisata Jakarta yang telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Pergub No. 18 Tahun 2018.

Dia katakan, kita sebagai warga Jakarta tidak ingin kota Jakarta khususnya daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi seperti kota Sodom yang di azab oleh Allah SWT.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan, “Pokoknya kalau Anda menemukan laporkan, kita akan melakukan penyelidikan,” tegas Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018) lalu.

“Kami ingin menghadirkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi. Kami tidak ingin Jakarta kompromis terhadap praktik yang tidak sesuai dengan Perda,” tandasnya mengikuti ucapan Anies.

Itu adalah penggalan kalimat yang keluar dari mulut Gunernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 14 November 2017. Anies juga berjanji kepada para tokoh lintas agama yang hadir untuk tidak berkompromi terhadap perbuatan asusila dan perbuatan melanggar moral.

“Kita lihat adanya tempat hiburan malam yang disinyalir sebagai tempat berkumpulnya kamu gay (homo),” ungkapnya.

Jika memang Anies adalah seorang yang tegas dan amanah dalam memimpin DKI Jakarta maka seharusnya dia tidak hanya diam dalam penegakan aturan dan merealisasikan mimpi dan angannya dalam “Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi,”tandasnya. (wandi/win)

sumber: redaksijakarta.com