Merdeka.com – Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia, Hamdan Zoelva menghadiri undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka bersama pimpinan ormas lainnya. Dalam kesempatan ini, Hamdan meminta agar kasus penistaan agama Islam yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses cepat dan adil.
“Karena kalau tidak justru akan menambah persoalan baru dan bagi kami menunda-nunda masalah justru mengancam keamanan nasional kita,” ujar Hamdan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/11).
Menurut Hamdan, aksi unjuk rasa 4 November 2016 di depan Istana Merdeka merupakan reaksi umat Islam di Tanah Air yang merasa agamanya dihina dan direndahkan. Selain itu, aksi tersebut juga merupakan akumulasi dari berbagai kesalahan yang pernah dilakukan Ahok.
“Masalah-masalah sebelumnya tidak merupakan masalah serius tapi menjadi hal yang beredar di kalangan masyarakat. Saya sampaikan antara lain, isu banyaknya pekerja China masuk ke Indonesia, bahasa Ahok yang sangat kasar, penggusuran, masalah Luar Batang, reklamasi. Ini semua rangkaian-rangkaian yang ketika dipicu masalah kongkrit yang mengena ke hati dan melukai perasaan keagamaan, itu menjadi sangat besar,” terang Hamdan.
Kepada pemerintah dan penegak hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengingatkan agar tak main-main menegakkan hukum dalam kasus Ahok. Sebab, penegakkan hukum yang benar dan adil akan berdampak pada program-program yang sudah dicanangkan pemerintah.
“Sekali lagi, ini untuk menjaga keutuhan kita sebagai bangsa. Sayang sekali program-program kita selama ini yang sudah bagus, ekonomi ke bawah, infrastruktur yang bagus, secara internasional juga bagus, kepercayaan investor kita bagus, ini harus dijaga betul,” jelas Hamdan.
“Untuk menjaga itu, maka perlu sekali pemerintah melalui aparat penegak hukum menyelesaikan masalah ini dengan cepat,” tuntasnya.
Seperti diketahui, ratusan ribu orang dari berbagai Ormas Islam menggelar aksi demonstrasi secara damai di depan Istana Negara pada 4 November 2016. Massa menuntut agar Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum karena diduga telah melakukan penistaan agama.
(mdk/sho)
sumber: merdeka.com