Pemilu Serentak

INDOPOLITIKA.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengusulkan penyederhanaan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Khususnya pemilihan legislatif. Dia mengatakan, pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu yang paling rumit di dunia. Walaupun juga mendapat pujian dari negara-negara lain di dunia.

Dia mengatakan, pemilu serentak baik eksekutif maupun legislatif tahun 2019 memiliki banyak masalah.

“Kita perlu evaluasi banyak dalam hal pemilu. Ada masalah akut dalam pemilu setelah reformasi. Dan masalahnya terus menerus. Problem pertama, sistem pemilu terbuka penuh begitu sangat rumit, berbiaya besar dan luar biasa rumit,” katanya saat menjadi pemateri dalam diskusi yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, di Jakarta, Kamis (24/10).

Karena sistem pemilunya terbuka, maka pertarungan politik di lapangan semakin sengit. Tidak hanya pertarungan antar partai politik bahkan juga pertarungan antar caleg dalam satu partai. Pertarungan itu pada akhirnya membuka peluang terjadinya segala macam kecurangan. Termasuk diantaranya money politic.

“Karena terbuka, terjadi rebutan antar partai, rebutan antar Caleg luar biasa. Sehingga implikasinya berbiaya tinggi. Baik biaya tinggi di level negara, parpol dan bahkan Caleg juga,” katanya.

Karena itu dia mengusulkan sistem pemilu yang akan datang diubah. Yakni sistem pemilu yang lebih sederhana, tertutup, tidak melanggar UUD dan tidak perlu dilakukan secara serentak.[ab]

sumber: indopolitika.com

JABARNEWS | MAJALENGKA – ‎Pemilu serentak 2019 yang terbuka, dinilai kurang efektif jika diterapkan pada pemilu selanjutnya. Dikarenakan, pada pemilu tahun ini banyak yang meninggal dunia karena stres . Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi, dan sebaiknya pemilu selanjutnya menggunakan sistem tertutup seperti pada tahun 1999.

‎Hal ini ditegaskan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, saat diwawancara rekan wartawan, usai bertemu para kader HMI di gedung KNPI Majalengka, Rabu (3/7/2019).

Ia mengatakan, pemilu serentak yang akan datang baiknya dikembalikan seperti pemilu tahun 1999.

“‎Harapan saya, pemilu serentak yang akan datang tetap serentak. Tapi sistemnya yang diubah, yakni hanya milih partai saja. Contoh, seperti pada tahun 1999 saja,” ungkapnya.

Hamdan menambahkan terbukti bahwa dengan sistem terbuka seperti tahun ini, banyak anggota dewan perwakilan rakyat tidak lebih baik. Permainan politik uang masih terjadi di lapangan.

“Pemilu serentak tahun 2019 ini banyak yang meninggal, itu karena stres. Terus, anggota DPR yang menang pemilu, kinerjanya juga tidak lebih baik. Jadi menurut saya harus tertutup, biar parpol yang mengatur, masyarakat memilih parpolnya saja,” ungkapnya.

‎Hamdan menjelaskan sistem terbuka seperti pemilu saat ini dan sebelumnya, juga masih banyak politik uang. Selain itu, istem terbuka ini juga menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Jadi kalau sistemnya diubah, dan mari kita berdoa supaya ada evaluasi. ‎Tidak akan ada konflik berkepanjangan, masa ada urusan cebong-kampret sampai 8 bulan. Ini harus dievaluasi,” tandasnya. (Rik)

Jabar News | Berita Jawa Barat

sumber: jabarnews.com

TRIBUNJATENG.COM- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menanggapi proses pemilu serentak yang menelan ratusan korban petugas KPPS.

Hal itu disampaikan Hamdan Zoelva saat menjadi narasumber acara Rosi seperti Kompas TV, Kamis (9/5/2019).

Hamdan Zoelva lantas memberikan tanggapan soal keputusannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal teknis pemilu serentak 2019.

“Saya sebagai hakim kurang etis untuk membela apa yang sudah saya putuskan,” ujar Hamdan.

Hamdan menambahkan bahwa ada rentetan panjang sebelum putusannya sebagai hakim MK yang memutuskan pemilu serentak.

“Ada rentetan panjang sebelum saya, yaitu ada 3 ketua, dari Pak Mahfud, Akil Mochtar, dan saya untuk memutuskan terkahir, tapi saya mengatakan begini, saya ikut membuta Undnag-undang dasar, dan ikut mendiskusikan dan ikut memutuskan apa yang terjadi, saat itu memang pemilu 5 kotak, bagaimana pemilu nanti,” ujarnya.

Hamdan Zoelva lantas mengatakan bahwa keputusan MK berdsarkan UUD.

“Bagaimana implementasinya nanti, kan ada cara, masalah implementasi kan KPU bukan masalah MK,” ujarnya.

Hamdan lantas mengatakan bahwa keputusannya sat menjadi ketua MK merupakan sejalan dengan amanah konstitusi.

Diketahui, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, penyelenggara pemilu yaitu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang meninggal dunia berjumlah ratusan.

Pemilu Serentak dilakukan untuk Pilpres dan Pileg yang melibatkan 5 kotak suara, yang memicu banyak anggota KPPS jatuh sakit dan meninggal dunia.

Jumlah petugas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tertimpa musibah sudah mencapai 4.228 jiwa.

Data ini dihimpun per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, dengan rincian 440 petugas KPPS meninggal dunia, dan 3.788 lainnya jatuh sakit.

“Update data per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Wafat 440, sakit 3.788. Total 4.228 (jiwa),” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arief Rahman Hakim saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).

Sebagian besar, mereka meninggal dunia karena faktor kelelahan fisik dan kurangnya waktu istitahat.

Mereka bersikap demikian lantaran menjaga kemurnian proses rekapitulasi di tingkatnya masing-masing. Hingga tidak mengindahkan kesehatannya sendiri.

KPU berencana memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dan anggota yang sakit.

Pemberian dana santunan ini menyusul surat Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 25 April 2019 dengan Nomor S-316/ MK.02/ 2019.

Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU soal pemberian santunan ini.

Namun demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu.

“Kemarin, kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui,” kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Sementara itu, Menkeu menyetujui besaran uang santunan untuk diberikan kepada keluarga ataupun ahli waris petugas KPPS yang meninggal dunia.

Diuraikan, besaran santunan disetujui sebesar Rp36 juta bagi petugas meninggal dunia, Rp30 juta untuk mereka yang cacat permanen, luka berat Rp16,5 juta dan luka sedang Rp8,25 juta.

Sementara mereka yang jatuh sakit, sesuai petunjuk teknis yang tengah disusun KPU, mereka akan dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat.

Total dana santunan yang dipersiapkan KPU sebesar Rp50 miliar. Seluruhnya diperuntukkan sebagai dana santunan petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit.

Jumlah keseluruhan dana ini merupakan hasil efisiensi KPU RI yang sudah dilakukan. Kemudian mereka melaporkan ke pemerintah untuk kemudian diajukan sebagai dana santunan.

“KPU melakukan efisiensi (anggaran pemilu) banyak sekali. Prinsipnya efisiensi itu sudah dilaporkan ke pemerintah, kemudian kita mengajukan santunan ke pemerintah, kemudian kita menggunakan anggaran yang ada. Kurang lebih Rp 50 miliar,” terang Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Berikut rincian data petugas KPPS yang meninggal dunia berasal dari 30 provinsi di Indonesia, per 4 Mei pukul 16.00 WIB.

Aceh : 7 orang
Bali : 2 orang
Banten : 23 orang
Bengkulu : 7 orang
D.I Yogyakarta : 11 orang
DKI Jakarta : 22 orang
Jambi : 5 orang
Jawa Barat : 100 orang
Jawa Tengah : 62 orang
Jawa Timur : 39 orang
Kalimantan Barat : 10 orang
Kalimantan Selatan : 8 orang
Kalimantan Tengah : 3 orang
Kalimantan Timur : 7 orang
Kalimantan Utara : 1 orang
Kepulauan Riau : 3 orang
Lampung : 19 orang
Maluku : 3 orang
NTB : 4 orangNTT : 10 orang
Papua : 6 orang
Riau : 12 orang
Sulawesi Barat : 12 orang
Sulawesi Selatan : 5 orang
Sulawesi Tengah : 1 orang
Sulawesi Tenggara : 1 orang
Sulawesi Utara : 7 orang
Sumatera Barat : 3 orang
Sumatera Selatan : 22 orang
Sumatera Utara : 14 orang (*)

sumber: tribunnews.com

Rantau Prapat, SuaraSI.com – “Sampai Jum’at, 26 April 2019, jumlah korban jiwa akibat kelelahan dan menanggung beban yang berat dalam proses penghitungan suara yang mencapai 225 orang. Ditambah ratusan orang lainnya yang sakit, alangkah baiknya jika sistem pemilihan umum kedepan dipisah antara pemilihan serentak nasional dengan pemilihan serentak daerah,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva, saat menjadi narasumber dalam acara Silaturrahmi Dialog Kebangsaan dengan tema “Problematika Pemilu 2019 dalam Perspektif Hukum Positif” di Restoran Keraton, Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Sumatera Utara, Jum’at (26/4).

Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini menambahkan harus ada pemisahan antara pemilu nasional dan daerah. “Tujuannnya adalah untuk fokus kampanye daerah dan nasional. Kalau seragam ya kepentingan nasional semua, padahal kepentingan daerah berbeda-beda,” tutur Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Hamdan mengatakan kita perlu ubah Undang-Undang dan sistem pemilihan umum dalam rangka perbaikan. Sekarang ini sistem demokrasi mengalami pembusukan dengan implikasi yang luar biasa. Korupsi tidak akan berhenti dan KPK akan terus menangkap pejabat korup jika sistem ini tidak diganti. Salah satu yang harus diubah adalah dari sistem proporsional terbukan yang menjadikan pemilu liberal kepada proporsional tertutup.

“Sistem proporsional tertutup memberikan ruang diskresi di partai politik untuk memberikan kesempatan pada kader terbaik menjadi anggota dewan. Selain itu, dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya tinggal mencoblos partai politik saja. Namun, sebelum sistem proporsional tertutup dilakukan, partai politik harus melakukan transparansi, nah transparansi dan pengawasan ketat hanya bisa dilaksanakan jika pendanaan partai politik dibiayai oleh negara,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan sistem proporsional terbuka sekarang ini terbukti, pemilu sekarang menjadi sangat rumit. “Seharusnya pemilu membuat masyarakat lebih enjoy dan partai politik pun lebih enjoy. Namun, dapat kita lihat sekarang terjadi kerumitan dalam pemilu, juga kerumitan bagi petugas di KPPS sampai tingkat PPK dalam melakukan rekapitulasi,” katanya.

Disamping itu, lanjut Hamdan, pergantian sistem juga dapat mengurangi ketegangan dan mengurangi tingkat stres atau tekanan batin petugas dilapangan.

Dalam acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Al Washliyah, Unversitas Al Washliyah dan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Labuhanbatu, juga dihadiri oleh Sabar Abdil selaku Presidium MD KAHMI Labuhanbatu beserta senior KAHMI, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah Amran Arifin, MD KAHMI Medan Bustami Manurung, Ketua KPU Labuhanbatu Adi Wahyudi, Komisioner Badan Pengawas Pemilu kabupaten Labuhanbatu, serta kader dan alumni HMI se-kabupaten Labuhanbatu.

suarasi.com

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan uji materiel oleh  Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu terhadap UU Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu serentak.

Namun, putusan MK ini hanya diberlakukan pada Pemilu 2019 dan bukan Pemilu 2014. Sehingga dikritisi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu.

Ketua MK Hamdan Zoelva beralasan  digelarnya Pemilu serentak pada 2019 diputus, dengan pertimbangan agar DPR dan pemerintah dapat menyusun RUU Pilpres lebih komprehensif.

Selain itu, jika dilakukan uji materi pada saat sekarang ini dapat mengganggu tahapan Pemilu. Pemilu legislatif diagendakan, 9 April. Pemilu Pemilhan Presiden, 9 Juli 2014.

“Amar putusan adalah untuk Pemilu 2019 (dan bukan Pemilu 2014) dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan dari pemohon selebihnya,” kata Hamdan membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1).

DISSENTING OPINION

Putusan hakim MK tidak bulat, sebab  Maria Farida Indrarti menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda). Dia menyatakan putusan itu menunjukan MK tidak konsisten beralasan, adanya putusan itu menggambarkan MK tidak konsisten, sebab  MK pernah menolak perkara tersebut.

Dalam putusannya, MK menjelaskan , yang dimaksud Pemilu  adalah pemilihan untuk anggota DPR,  DPD, DPRD, dan Pilpres yang dilakukan secara serentak.
Pemilu serentak dilakukan agar memberi kemudahan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efisien, termasuk  memperkecil resiko konflik horizontal. Serta   efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Koalisi menguji pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU UU Pilpres.

Pemohon menilai frasa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.  (ahi/d)

sumber: poskotanews.com