JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dituding ditunggangi oleh partai politilk (parpol) atas lambannya pembacaan putusan uji materiel UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Serta ada kesengajaan menjatuhkan putusan untuk menghindari Pemilu serentak pada, 2014.
“Tidak ada itu tekanan dari parpol. Kalau putusan MK kemudin ada persinggungan dengan politik, ya. Karena yang diputus adalah partai politik, tetapi kalau kemudian ditunggangi parpol, siapa yang menunggangi ? Tidak pernah ada,” kata hakim konstitusi Harjono, di gedung MK.
Dia menyatakan pihaknya tidak dalam tekanan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, Harjono minta para pihak untuk dapat membuktikan tuduhan, yang menyebut MK memuat kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam menjatuhkan putusan.
Namun demikian, dia mengakui adanya paradigma yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Jika, dulu pihaknya menolak uji materiel tentang presidential thresholf (PT) bukan berarti MK bakal menolak dilaksanakannya pemilu serentak.
“Dalam konteks ini, pembuat UU dapat kembali menentukan PT dalam UU Pilpres atau UU Pemilu yang baru, tapi pihaknya merasa tidak baik jika hal itu diuji sekarang ini mengingat pelaksanaan pemilu semakin mepet.”
Seperti disampaikan ketua majelis hakim konstitusi Hamdan Zoelva, Harjono mengutarakan lambannya putusan MK dikarenakan hal-hal teknis. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan, sebelum Mahfud MD pensiun sebagai hakim konstitusi belum membahas perkara UU Pilpres secara utuh.
“MK juga telah menyiapkan draf putusan namun, pihaknya juga berkepentingan untuk menuntaskan perkara-perkara pilkada yang masuk mengingat, adanya batasan MK untuk memutus selama 14 hari.” (ahi)
sumber: poskotanews.com