Pemikiran Kebangsaan

Oleh Dede Prandana Putra (Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

Setelah memberikan kuliah umum, dihari yang sama, pesawat Sriwijaya Air yang kami tumpangi terbang meninggalkan langit Kalimantan menuju pulau dewata Bali. Sempat transit sekitar 30 menit di Bandara Juanda, Surabaya, akhirnya pesawat Boeing 737 mendarat dengan mulus di bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada malam hari, dan menerima kunjungan dari warga suku Bugis yang tergusur di Kampung Larangan dan tinggal di tenda selama 2 tahun.

Keesokan harinya, Dr. Hamdan Zoelva dijadwalkan melantik pengurus wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) Bali di Bedugul, Minggu (24/3). Berikut ringkasan isi pidato beliau.

Pidato 5 : Pelantikan Pengurus Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam Bali Masa Jihad 2019-2024 di Bedugul, Singaraja, Bali, Minggu (24/3)

Disaat ketimpangan ekonomi begitu menganga, petani harus bisa menjadi pelopor melawan ketimpangan. Untuk menjadi pelopor, petani harus memiliki metode serta cara baru dalam bercocok tanam agar hasil pertanian meningkat, serta kemampuan distribusi dan kealitas hasil pangan sehingga pendapatan petani pun meningkat, lalu kemandirian ekonomi dapat tercapai.

Kemandirian ekonomi merupakan prasyarat agar ketimpangan dapat diatasi. Kemandirian ekonomi dapat diciptakan oleh petani. Petani harus menjadi lebih produktif lagi dalam mengolah lahan, menghasilkan hasil pertanian yamg berkualitas dan kemampuan distribusi yang baik.

Proses mengolah lahan pertanian agar memperoleh hasil pertanian yang maksimal merupakan peluang ditengah kemajuan teknologi. Petani harus lebih kreatif lagi dalam pemakaian teknologi dengan tujuan memaksimalkan hasil panen.

Berbicara masalah kesuburan tanah, tidak ada lagi yang meragukan bahwa tanah-tanah di Indonesia sangat subur, termasuk provinsi Bali. Jadi, tidak ada alasan bagi petani untuk tidak meningkatkan hasil pertanian.

Akan tetapi, semua itu harus dibarengi dengan penelitian-penelitian yang massif dari pakar pertanian untuk menemukan inovasi dan teknologi baru. Seorang pakar pertanian punya kompetensi untuk selalu menemukan formulasi yang tepat agar hasil panen menjadi maksimal.

Gertasi adalah sebuah gerakan yang dibentuk untuk mendukung proses tersebut. Pengurus Gertasi yang merupakan gabungan dari para petani beserta pakar pertanian harus terus bersinergi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

Ditengah ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, Gertasi hadir untuk melawannya. Seandainya setiap petani mampu memperoleh hasil maksimal pada setiap lahan yang digarap, maka tidak ada lagi kita melihat orang miskin berasal dari kalangan petani.

Kemunculan Gerakan Tani Syarikat Islam sebagai sebuah organisasi mandiri di Syarikat Islam memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dicita-citakan oleh Syarikat Islam. Cita-cita tersebut ialah kemandirian ekonomi.

Fokus Gerakan Tani Syarikat Islam sebagai supporting system kemandirian ekonomi dibidang pertanian. Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa negara kita merupakan negara agraris dengan tanahnya yang subur.

Syarikat Islam berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan dan program kerja yang dibuat oleh Gertasi. Sinergitas antara Gertasi dan Syarikat Islam sebagai organisasi induk harus terus dilakukan.

Syarikat Islam mengapresiasi kelahiran Gertasi di Bali yang kemudian para ahli mempresentasikan penemuan terbaru dan strategi mereka kedepannya. Diharapkan agar seluruh pengurus menjaga semangat sampai akhir masa jihad.

Penutup

Selama proses mengikuti, mengamati dan mencerna setiap pidato yang disampaikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, saya berkesimpulan kalau Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015 yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tetap memiliki perhatian terhadap kondisi kebangsaan kekinian.

Sebagai tokoh nasional, kita semua telah melihat bagaimana pemikiran kebangsaan seorang Hamdan. Pemikiran kebangsaan yang saya pikir ini bukan yang terakhir untuk dituliskan.

Nantikan saja kelanjutan tulisan-tulisan tentang pemikiran kebangsaan Hamdan di waktu berikutnya.

sumber: suarasi.com

Oleh Dede Prandana Putra (Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

Perjalanan di hari Sabtu berlanjut. Masih di kota Balikpapan, Dr. Hamdan Zoelva diundang oleh Universitas Balikpapan untuk memberikan kuliah umum dengan tema “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara”.

Latar belakang beliau sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015 menjadi alasan pihak kampus Universitas Balikpapan mengundang beliau, selain karena beliau memang ahli Hukum Tata Negara. Berikut pidato beliau dihadapan ratusan mahasiswa beserta civitas akademika Universitas Balikpapan di Auditorium Rektorat kampus Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (23/3).

Pidato 4 : Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara di Universitas Balikpapan, Sabtu (23/3)

Mahkamah konstitusi hadir untuk melindungi hak warga negara. Sebelumnya, hak asasi manusia berada ditangan raja, namun lahir gerakan rakyat yang kemudian hak asasi tersebut ditulis dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut sebagai konstitusi.

Dengan adanya konstitusi yang tertulis dan dijadikan sebagai dasar hukum bagi negara, maka ada jaminan hak asasi manusia yang membuat raja tidak lagi semena-mena.

Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung (MA) sama posisinya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Karena di tiap-tiap negara bagian ada MA (supreme court). Sedangkan di Indonesia, MK merupakan lembaga hukum yang memiliki wewenang utama menguji produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan Judicial Review.

Sejarah Judical Review berawal dari kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Kasus Marbury versus Madison adalah satu kasus yang sangat kontroversial dan bersejarah. Dalam putusannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya menolak substansi permohonan yang diajukan oleh Marbury dan kawan-kawan.

Namun demikian, dalam pertimbangan hukum, dengan putusan itu posisi Marbury dan kawan-kawan justru dibenarkan, meski dengan argumentasi yang sama sekali berbeda dari dalil-dalil yang diajukan oleh Marbury dan kawan-kawan. Karena besarnya pengaruh di kemudian hari, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini biasa disebut oleh para ahli dengan istilah-istilah bermacam-macam, seperti ‘a landmark decision’ atau ‘the most brilliant innovation’, atau bahkan seperti disebut oleh Erwin Chemerinsky sebagai ‘the single most important decision in American Constitutional Law’

Adalah John Marshall yang berperan penting dalam penyelesaian kasus Marbury versus Madison (1803) dengan memperkenalkan mekanisme ‘constitutional review’ atau ‘judicial review’ ini pertama kali dalam praktek peradilan di Amerika Serikat.

Semua cerita berawal dari pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 1802. Calon petahana, John Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson dari Partai Democratic-Republic. Setelah kalah, dalam masa peralihan untuk serah terima jabatan dengan Presiden terpilih Thomas Jefferson, John Adams membuat keputusan-keputusan yang di antaranya, menurut para pengeritiknya dimaksudkan untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya sendiri supaya mendapatkan kedudukan-kedudukan yang penting. Termasuk, Secretary of State, John Marshall diangkatnya menjadi Ketua Mahkamah Agung (Chief Justice).

Bahkan sampai menjelang detik terakhir masa peralihan pemerintahan ke presiden baru, Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall yang ketika itu sudah resmi menjadi Ketua Mahkamah Agung dengan tetap merangkap sebagai Secretary of State, masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi pejabat.

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu, ketika Thomas Jefferson sebagai Presiden saat mulai bekerja pada hari pertama, surat-surat itu ditahan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai the Secretary of State menggantikan John Marshall.

Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan langsung ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya, memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan tersebut.

Karena, pengangkatan mereka menjadi hakim telah mendapat persetujuan Kongres sebagaimana mestinya dan pengangkatan itu telah pula dituangkan dalam Keputusan Presiden yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi (sealed).

Menurut para penggugat melalui Charles Lee, berdasarkan Judiciary Act tahun 1789, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara yang mereka ajukan serta mengeluarkan ‘writ of mandamus’ yang mereka tuntut. Tetapi, Pemerintahan Jefferson tetap menolak, bahkan menolak pula memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Agung, agar pemerintah menunjukkan bukti-bukti mengapa menurut pemerintah ‘the writ of mandamus’ seperti yang didalilkan penggugat tidak dapat dikeluarkan. Malah sebaliknya, Kongres yang dikuasai oleh kaum Republik yang berpihak kepada pemerintah Thomas Jefferson mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan Mahkamah Agung selama lebih dari 1 tahun.

Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Bahkan dari Pemerintah dan Kongres muncul komentar-komentar yang pada pokoknya tidak berpihak kepada para penggugat.

Tetapi, dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum, sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. Namun, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya, menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Arttahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.

Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’ harus dinyatakan ‘null and void’. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin ‘judicial review’ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia.

Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan ‘writ of mandamus’ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ itu sendiri yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 Article III UUD Amerika Serikat.

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John Marshall.

Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedang diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan ‘judicial review’ juga.

Dalam sejarah pembentukan Konstitusi Amerika Serikat sendiripun, soal ini pernah diperdebatkan dan dinilai termasuk ke dalam pengertian ‘judicial review’ juga. Lebih jauh malah, ide ‘judicial review’ itu sendiripun pernah dilontarkan 9 (sembilan) orang peserta Konvensi Konstitusi Amerika Serikat (Constitutional Convention), yang ditolak oleh 2 (dua) orang anggota lainnya. Artinya, dari 55 anggota delegasi yang menghadiri Konvensi tersebut setidaknya ada 11 orang yang tercatat dalam “The Madison’s notes” membahas ide itu.

Bahkan seorang dari sembilan peserta pendukung ide itu adalah James Wilson yang berpendapat bahwa “… the courts should have the even broader power to strike down any unjust federal or state legislation”. Selain itu, perlu dicatat pula bahwa lebih dari separuh 13 negara bagian asli Amerika Serikat (original states) sejak sebelumnya memang telah memberikan kepada para hakim mereka masing-masing di semua tingkatan pengadilan kewenangan untuk melakukan‘judicial review’, yaitu dengan menyampingkan undang-undang yang dianggap tidak adil dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, meskipun perkaranya itu tidak berdiri sendiri sebagai perkara ‘judicial review’ seperti yang dikenal sekarang

Dapat dikatakan sebagai awal dari pengujian konstitusional atau yang popular disebut judicial review yang akhirnya mendapat kedudukan penting dalam dunia hukum. Judicial review yang berasal dari putusan fenomenal Supreme Court AS yang kala itu diketuai oleh John Marshall.

Sementara itu, dalam setiap keputusannya, MK di Indonesia selalu memprioritaskan keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara yang sudah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. MK harus selalu melindungi hak warga negara. Karena kehadiran MK adalah untuk memastikan hak warga negara terlindungi dengan baik sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, tugas dari MK di Indonesia juga memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. MK diamanahkan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dikarenakan di negara kita belum ada pengadilan khusus untuk pemilihan umum.

sumber: suarasi.com

Oleh Dede Prandana Putra (Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

Agenda di Balikpapan berlanjut pada keesokkan harinya. Bertempat di hotel Astara, Dr. Hamdan Zoelva diundang oleh Kantor Kementerian Agama kota Balikpapan menjadi salah seorang pemateri dalam dialog lintas agama dengan berbagai kalangan masyarakat dan profesi bertemakan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Selain memaparkan materi yang berjudul “Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Multikultural”, Hamdan Zoelva juga diberi kehormatan menjadi pembicara utama. Kehormatan menjadi pembicara utama disebabkan karena kapasitas Hamdan Zoelva sebagai tokoh nasional. Berikut adalah isi pidato atau bisa juga disebut sebagai pemaparan materi dari beliau dihadapan kurang lebih 50 peserta.

Pidato 3 : Dialog Lintas Agama dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi “Bhinneka Tunggal Ika” oleh Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan di hotel Astara, Balikpapan, Sabtu (23/3)

Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa, di Indonesia telah hidup dan berkembang berbagai negeri merdeka dan independen, berupa kesultanan dan kerajaan di seluruh wilayah nusantara. Beberapa yang kita kenal diantaranya Singosari, Sriwijaya, Padjajaran, Majapahit, Mataram, Samudera Pasai di ujung Barat serta Ternate, Tidore, dan Hitu di Maluku yang memiliki wilayah hingga Papua.

Pada saat itu, negara Indonesia belumlah terbentuk. Masing-masing kesultanan dan kerajaan memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan sendiri secara independen. Belum menyatu antar satu kesultanan atau kerajaan dengan yang lainnya.

Namun, mereka memiliki banyak kesamaan dalam budaya dan tradisi dan membangun persabatan dan perdamaian bersama. Kerajaan dan kesultanan indepnden itu, kemudian pupus dan dan seakan hilang ketika bangsa Eropa datang untuk menjajah. Merasa senasib dan seperjuangan, sebagai bangsa terjajah, maka rakyat bersatu padu untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang telah ia diami terlebih dahulu.

Menurut saya (Hamdan Zoelva-red), ada tiga hal yang membuat rakyat saat itu merasa dekat dan satu. Pertama, sama-sama berasal dari etnis Melanesia. Persamaan etnis ini yang kemudian membuat rakyat merasa lebih dekat. Kedua, falsafah hidup hampir sama, yakni kolektivitas dan kekeluargaan yang membuat rakyat merasa satu keluarga. Ketiga, didiami oleh orang-orang yang percaya kepada adanya Tuhan.

Rasa persatuan semakin kuat saat negeri yang dahulu belum bernama Indonesia ini dikuasai dan dijajah oleh penjajah dari Eropa, terutama Belanda yang menguasai ekonomi dan sumber daya alam. Strategi Belanda untuk menguasai ekonomi dan sumber daya alam pada awalnya dimulai dari penguasaan pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan, kemudian masuk lebih dalam dari segala aspek kehidupan terutama pada bidang ekonomi dan politik.

Konsekuensi dari penjajahan akhirnya membuat rakyat merasa kalau diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan yang kemudian memunculkan keinginan dan persamaan cita-cita, yakni mengusir penjajah lalu menyatu dan mendirikan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Singkat cerita, akhirnya bangsa ini lepas dari penjajah dan memerdekakan diri pada tahun 1945. Kemerdekaan yang dicita-citakan, yakni melawan ketidakadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaktub dalam preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia.

Namun, dalam prakteknya kemerdekaan seperti yang dicitakan masih belum bisa terwujud secara maksimal. Kita melihat, ketidakadilan ataupun kesenjangan antar masyarakat masih terlihat begitu menganga. Padahal, dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945, kata “Adil” dan “Keadilan” ditulis sebanyak lima kali.

Kondisi ketidakadilan dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan jika Gini Ratio atau perbedaan antara orang miskin dan kaya sebesar 0,39 persen yang artinya 39 persen aset bangsa Indonesia dikuasai oleh 1 persen penduduk. Rasio kepemilikan tanah lebih dari 0,65 persen atau 65 persen kepemilikan tanah dikuasai oleh 1 persen penduduk.

Ketidakadilan akan sangat berdampak luas terhadap keutuhan negara. Rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai masyarakat yang mendiami sebuah negara bisa jadi terusik. Sudah banyak contoh yang kita saksikan bagaimana keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mudah terkoyak karena ketidakadilan.

Keutuhan dan kesatuan bangsa yang kemudian memunculkan sentimen terhadap kedaerahan. Resiko terburuknya adalah perpecahan. Untuk menyikapinya, kita perlu kembali mengingat bagaimana perjuangan para pendahulu dalam menciptakan dan membangun rasa persatuan yang utuh. Ini tantangan yang harus segera kita atasi.

Lalu, tantangan lain untuk meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa adalah radikalisme. Radikalisme dapat menjadi positif, namun bisa menjadi negatif. Radikalisme positif contohnya adalah pikiran para founding fathers yang ingin segera melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Mereka pun melakukan tindakan secara kooperatif maupun non-kooperatif terhadap penjajah dengan tujuan yang sama, yakni kemerdekaan.

Sedangkan, radikalisme negatif yaitu radikalisme yang dapat bersunber dari pemahaman agama yang keliru, egoisme kelompok tertentu, pemahaman radikal terhadap suatu ajaran atau budaya yang menganggap ajaran dan agama berbeda dari mereka menjadi musuh. Nah, radikalisme yang demikian merupakan sumber masalah yangvdapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan berikutnya adalah penegakan hukum. Selama penegakan hukum masih tebang pilih, disitulah muncul kekecewaan dan ketidakadilan. Hukum yang tidak tegak dapat mengancam kebersamaan, begitupun sebaliknya, penegakan hukum yang kuat akan memperkuat kebersamaan.

Hal lain yang juga sangat mengkhawatirkan rasa persatuan dan kesatuan adalah perbedaan politik. Perbedaan politik di kalangan masyarakat menjelang pesta demokrasi sangat terlihat. Tegangan tinggi pun dirasakan di media sosial atau dunia maya. Makian, hinaan tiap hari berseliweran di lini media sosial hanya gara-gara pendebatan karena berbeda pilihan.

Walau memang di kehidupan nyata, tegangannya tidak setinggi di dunia maya, namun kita jangan lengah. Ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Begitu juga tabiat orang yang sewaktu-waktu dapat meluapkan kemarahan dari dunia maya kepada dunia nyata.

Untuk kembali merekatkan rasa persatuan dan kesatuan yang mulai tercabik, perlu kiranya kita mengingat kata Haji Agus Salim yang menyatakan bahwa jika frasa Ketuhanan Yang Maha Esa itu menimbulkan perbedaan, mari kita duduk bersama dan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan dengam semangat persatuan dan gotong royong sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia.

sumber: suarasi.com

Oleh Dede Prandana Putra (Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

Setelah menyampaikan pidato dihadapan kaum Syarikat Islam di Manado, sore harinya dengan menggunakan pesawat terbang, saya dan Dr. Hamdan Zoelva bertolak ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Balikpapan, beliau dijadwalkan menghadiri agenda Silaturrahmi Keluarga Besar KAHMI dan HMI Se-Kalimantan Timur dengan tema “Menakar Potensi Kualitas Kader dalam Peran Strategis Kepemimpinan Lokal dan Nasional” di Aula Rumah Dinas Walikota Balikpapan, Jum’at (22/3) malam.

Didapuk sebagai Keynote Speaker, Koordinator Presidium MN KAHMI ini menyampaikan pidato dihadapan para hadirin, yakni Keluarga Besar KAHMI dan kader HMI ditambah Walikota Balikapan, Rizal Effendi. Berikut ringkasan isi pidato nya.

Pidato 2 : Silaturrahmi Keluarga Besar KAHMI dan HMI Se-Kalimantan Timur dengan Tema “Menakar Potensi Kualitas Kader dalam Peran Strategis Kepemimpinan Lokal dan Nasional” di Aula Rumah Dinas Walikota Balikpapan, Jum’at (22/3)

Kurang dari sebulan kedepan, negara kita akan menghadapi pesta demokrasi pemungutan suara pemilihan umum terbesar sepanjang psejarah berdiri republik ini. Untuk pertama kalinya, pada pemilihan umum tahun 2019, masyarakat dihadapkan dengan pemilihan serentak, yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau disebut pemilu lima kotak.

Proses demokrasi memang sudah kita lalui semenjak tergulingnya presiden Soeharto oleh aksi mahasiswa pada tahun 1998. Pintu demokrasi pun dibuka selebar-lebarnya. Diawali dengan bermunculannya partai politik dan pemilihan demokratis pada 1999, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan legislatif, pemilihan eksekutif (kepala daerah serta presiden dan wakil presiden).

Akibat dibukanya pintu yang lebar terhadap proses demokratisasi, membuat semua orang yang punya keinginan dan hasrat berpolitik dapat tersalurkan. Proses demokrasi dan pemilihan berlangsung dengan prinsip bebas. Proses inilah yang akhirnya dikemudian hari kita lihat jika ingin berkarir didunia politik harus memiliki banyak modal dan biaya.

Betapa tidak, praktek demokrasi terbuka yang ada di negara kita membuat demokrasi berbiaya mahal. Demokrasi menjadi liberal dan kapital.

Padahal, dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia lahir akibat rezim tiran yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa kala itu. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan rakyat yang notabene masih banyak dari kalangan menengah kebawah. Perubahan dari pemerintahan aristokrasi, otokrasi dan tiran, lalu melahirkan pemerintahan demokrasi. Namun, sekarang demokrasi kembali terasa ‘busuk’, dan balik lagi ke aristokrasi yaitu kekuasaan aristokrat para pimpinan partai.

Proses kembali ke aristokrasi dapat dilihat saat demokrasi ‘dirampok’ oleh pemilik modal. Berduyun-duyun pengusaha kelas kakap yang kemudian terjun ke dunia politik. Para pemilik modal mulai menentukan dalam proses pemilu dan menentukan siapa yang memenangkan pemilihan. Sementara, para ‘aktivis jalanan’ yang dahulunya berteriak lantang agar terjadinya proses demokrasi kelihatan tidak mampu untuk berbicara banyak dalam proses pemilu, salah satu indikator nya adalah menjadi Ketua Umum Partai Politik, tidak ada lagi aktivis jalanan yang memimpin sebuah Partai Politik.

Jika kita lihat bagaimana KAHMI beserta HMI saat ini dalam perpolitikan, sebenarnya kita (KAHMI dan HMI-red) mampu untuk berbicara banyak. Hanya saja, dengan kondisi demokrasi yang ada sekarang, memang harus kita akui agak sulit kalau kita bersaing dengan para pemilik modal dalam memperebutkan kursi eksekutif dan legislatif.

Ini adalah tantangan demokrasi sekaligus tantangan KAHMI beserta HMI. Walaupun demikian, banyak bidang kehidupan yang dapat diperankan KAHMI, baik itu LSM, akademisi, birokrat, selain partai politik. Peran yang demikian luas seharusnya membuat KAHMI kedepan dapat berbicara lebih banyak lagi dipanggung politik dan memengaruhi kebijakan politik ditambah dengan bermunculannya partai politik. Namun, alam demokrasi dengan kontestasi politik yang butuh biaya banyak membuat para alumni HMI yang rata-rata hanya menjadi aktivis belum mampu berbicara banyak dalam kontestasi politik.

Kalau toh para konglomerat (taipan) tidak jadi pemimpin, mereka dengan mudahnya membiayai peserta atau kontestan sebagai investasi politik sehingga dapat mempengaruhi pengambil kebijakan.

Berbicara mengenai dukungan, KAHMI secara institusi tidak mendukung salah satu kontestan. KAHMI menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan. KAHMI menjadi bandul atau perekat dari setiap partai politik yang beragam, karena di setiap partai politik dan kontestan pasti ada alumni HMI.

Memang, ada beberapa permintaan untuk KAHMI deklarasi harus menentukan pilihan. Namun, itu hak dari masing-masing individu KAHMI, bukan KAHMI secara institusi. Kalau toh terlihat beberapa warga KAHMI yang mendukung atau menjadi tim sukses kontestan dalam pemilu, itu individu mereka, tidak memakai atribut KAHMI sebagai organisasi.

KAHMI punya tanggungjawab untuk meneruskan cita-cita HMI. Dimana dalam menuju cita-cita HMI itu dengan tegas menyatakan bahwa kader HMI bersifat independen. Menjaga independensi bagi KAHMI merupakan tanggungjawab secara organisatoris.

Untuk pemilu 2019, KAHMI tidak berada dalam posisi mendukung salah satu calon. KAHMI merekomendasikan karakter pemimpin yang harus dipenuhi agar membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Karakter pemimpin itu adalah pemimpin yang kuat. Dalam kondisi demokrasi seperti sekarang ini, Indonesia butuh pemimpin yang kuat.

Bukan tanpa sebab jika KAHMI menginginkan pemimpin kedepan adalah pemimpin yang kuat. Melihat kondisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekinian, maka pemimpin yang kuat niscaya akan menjadi pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan.

Kerja berat pemimpin berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kecerdasan masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, akan berdampak kepada iklim ekonomi dan politik yang kuat, yang ujung-ujungnya akan melahirkan hukum dan peraturan yang baik.

Sebenarnya, kader HMI sebagai cikal bakal KAHMI merupakan kader yang kuat. Proses ber-HMI yang dijalani membuat kader HMI punya ciri khas, yakni kemampuan intelektual dan kepemimpinan. Hanya saja, masih kurang jiwa pemberani untuk menjadi pengusaha.

Saat ini demokrasi kita berjalan tertatih-tatih. Demokrasi kita butuh kesabaran. Tapi kita harus yakin kedepan, demokrasi kita akan menuju kebaikan. Demokrasi seperti yang dicita-citakan. Itu semua menjadi tugas kita sebagai warga negara, warga KAHMI, kader HMI dan seluruh keluarga besar hijau hitam untuk terus memperbaiki proses demokrasi menuju kesempurnaan, dimanapun tempat kita berproses. Tetap bersyukur dan ikhlas, maka yakin usaha sampai.

sumber: suarasi.com

Oleh Dede Prandana Putra
(Tim Media Center Syarikat Islam/Ketua Bidang Infokom PP Perisai)

Selama tiga hari, yakni 21-24 Maret yang lalu, saya berkesempatan menemani Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Dr. Hamdan Zoelva untuk membuka acara, menjadi Keynote Speaker, memberikan materi, memberikan kuliah umum dan melantik pengurus wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) di tiga kota, yakni Manado, Balikpapan, Bali. Dalam kunjungan ketiga kota tersebut, dapat dilihat secara jelas pemikiran kebangsaan seorang Hamdan Zoelva saat beliau menyampaikan pidato dihadapan para audience.

Sebagai orang yang saat ini menjabat posisi strategis pada dua organisasi kemasyarakatan, yakni Ketua Umum Syarikat Islam dan Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), maka tidak heran jika dalam sambutan ataupun pidatonya, Hamdan Zoelva selalu berbicara perihal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut akan saya buat kesimpulan secara singkat dari isi pidato beliau.

Pidato I : Pembukaan Musyawarah Wilayah Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Utara dan Seminar Kebangsaan di Hotel Aston, Manado, Jum’at (22/3)

Sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia tidak pernah menguasai ekonomi dan sumber daya alam secara mutlak. Penguasaan ekonomi dan sumber daya alam bumi pertiwi dikuasai sepenuhnya oleh negara yang menjajah.

Ada tiga tahapan penguasaan ekonomi oleh Eropa (negara-negara yang menjajah) atas Indonesia. Pertama, dimulai dari penguasaan jalur perdagangan rempah diseluruh daerah pelabuhan nusantara dan persekutuan dagang Belanda atau disebut VOC, yang semakin menancapkan keleluasannya di seluruh wilayah nusantara dengan menundukkan kesultanan dan kerajaan yang ada.

Kedua, melalui Cultuurstelsel yang dimulai pada 1830 sebagai sistem tanam paksa. Cultuurstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Setelah menaman, rakyat harus menjual hasil pertanian mereka kepada penjajah dengan harga yang ditentukan.

Ketiga, melalui kebijakan Agraria yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 (bahasa Belanda: Agrarische Wet) oleh Engelbertus de Waal (menteri jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa yang menerapkan sistem Cultuurstelsel. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Agraria 1870 dan Undang-Undang (UU) Gula 1870, sekaligus mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia melalui penanaman modal Eropa secara besar-besaran.

Latar belakang dikeluarkannya UU Agraria (Agrarische Wet) antara lain karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan tanam paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus mengambil keuntungan ekonomi dari tanah jajahan, dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta.

UU Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat. Tanah penduduk dijamin, sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. UU ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda. UU Agraria sering disebut sejalan dengan UU Gula 1870, sebab kedua UU itu menimbulkan hasil dan konsekuensi besar atas perekonomian di Jawa.

Dengan kebijakan ini seluruh tanah di Hindia Belanda yang tidak ada pemiliknya dianggap sebagai tanah negara bebas. Akibat seluruh tanah subur di Jawa sebagian besarnya diserahkan kepada investor Belanda, sehingga Hindia Belanda menjadi industri perkebunan terbesar di dunia. Ketiga tahapan penguasaan tersebut telah menbuat rakyat Hindia Belanda menjadi miskin, hanya menjadi buruh dan alat bagi kaum kapitalis.

Kondisi rakyat yang miskin, menjadi buruh dan alat bagi kaum kapitalis tambah diperparah oleh stratifikasi atau strata sosial yang diberlakukan dimasa itu. Alhasil, strata sosial masyarakat Hindia Belanda atau disebut pribumi masuk dalam strata terendah alias kasta ketiga dibawah orang asli Belanda dan Tionghoa atau Timur Asing.

Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya Syarikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi beserta teman-temannya pada 16 Oktober 1905, yang oleh HOS Cokroaminoto kemudian mengubah nama menjadi Syarikat Islam adalah saling tolong menolong dan membantu pedagang pribumi serta mengajarkan dan mengembangkan agama Islam.

Untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, kemudian Syarikat Islam menetapkan Program Azas dalam rangka mencapai cita sosial tertinggi Syarikat Islam yaitu kemerdekaan sejati. Ada 5 tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai kemerdekaan sejati sebagai cita sosial ideal masyarakat yang dikehendaki oleh Syarikat Islam.

Pertama, persatuan ummat. Kedua, kemerdekaan politik. Ketiga, berpemerintahan yang berdasarkan muswatah dan demokrasi. Keempat, keadilan ekonomi. Kelima, persamaan hak.

Kelima tahapan tersebut didasari oleh ajaran Islam dengan bersandar pada trilogi Syarikat Islam yaitu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai pandai politik.

Sumbangsih besar Syarikat Islam dalam gerakan awal politik kebangsaan ikut mengantarkan Indonesia Merdeka tidak diragukan lagi. Tokoh-tokoh politik terkenal, seperti Haji Samanhudi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo pada 1905, HOS Tjokroaminoto yang dikenang sebagai “Jang Oetama” dan “Sang Guru Bangsa” yaitu guru bagi para tokoh pejuang bangsa, H. Agus Salim, Abdul Muis, A.M. Sangaji dan lain-lain merupakan tokoh bangsa dari pergerakan Syarikat Islam yang akan terus dikenang sebagai para pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah dan terus diteladani.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, dinamika pergerakan Syarikat Islam dalam bidang politik mengalami gejolak dan turbulensi yang kuat, mengakibatkan gerakan politik Syarikat Islam menjadi tidak digdaya sebagaimana awal kebangkitannya. Apalagi perkembangan politik setelah masa reformasi hingga sekarang dan pada masa yang akan datang, gerakan politik ummat Islam memerlukan kaji ulang dan reformulasi disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

Pada sisi lain, ummat Islam mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi dibanding kelompok lainnya. Porsi penguasaan ekonomi dan asset negara sekarang ini sebahagian besar dikuasai oleh kelompok non-muslim khususnya dari etnik Tionghoa, dan sebaliknya hanya bagian sangat kecil yang dikuasai oleh kalangan ummat Islam, padahal jumlah umat Islam bagian terbesar dari rakyat Indonesia.

Berangkat dari kondisi itulah, pergerakan Syarikat Islam telah berketetapan hati untuk kembali pada pergerakan atau khittah awalnya sebagai gerakan yang memperjuangkan kedaulatan ekonomi ummat dan bangsa, yaitu pergerakan yang membangun semangat wirausaha, semangat tolong-menolong dalam mengembangkan usaha dan perdagangan di kalangan ummat Islam.

Saya (Hamdan Zoelva-red) berkeyakinan, jika gerakan ini dilakukan secara massif, terus menerus, dan terorganisasi akan melahirkan revolusi ekonomi yang akan memperbaiki tata ekonomi Indonesia yang timpang sekarang ini sekaligus memperbaiki ekonomi ummat dan mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa akan dapat dicapai. Kunci kedaulatan ekonomi Indonesia ada pada keberdayaan ekonomi ummat Islam karena ummat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.

Fokus pada gerakan ekonomi tidak berarti Syarikat Islam meninggalkan gerakan dakwah, politik, dan pendidikan. Bagi Syarikat Islam, Dienul Islam tetap menjadi dasar dan landasan bagi gerakan ekonomi dan menjadi panduan etik, moral serta hukum dalam menjalankan ekonomi. Dakwah Islam harus berjalan seiring dan dilakukan melalui gerakan ekonomi.

Demikian juga dalam bidang politik, Syarikat Islam tetap memiliki perhatian dalam bidang politik dengan terus mengader anggotanya dan generasi muda dengan modal politik yang berdasarkan pada Dienul Islam, yaitu dengan menanamkan moral dan etika politik kebangsaan yang bersumber dari ajaran Islam. Pada sisi politik formal, pergerakan Syarikat Islam akan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik tanpa terkecuali. Kebijakan ini, perlu dilakukan dalam rangka fokus pada pergerakan ekonomi ummat dan penciptaan kader politik yang mumpuni.

Tidak hanya sebatas itu, lembaga pendidikan Syarikat Islam di seluruh Indonesia dengan nama sekolah atau perguruan tinggi “Cokroaminoto” tetap akan dibina dan dikembangkan dengan memperkuat fokus pada sekolah kejuruan dan politeknik yang akan menjadi wadah dan sarana dalam rangka membangun gerakan ekonomi ummat.

Dengan kembali ke khittah dan fokus pada pergerakan ekonomi, diharapkan Syarikat Islam sebagai organisasi Islam yang dikenal sebagai organisasi yang memelopori perbaikan tata ekonomi dan pembangunan ekonomi ummat. Syarikat Islam telah mendasari seluruh gerak perjuangannya pada Trilogi Syarikat Islam yaitu “Sebersih-bersih Tauhid, Setinggi-tinggi Ilmu, dan Sepandai-pandai Siasah”.

sumber: suarasi.com