OC Kaligis

Jakarta detikNews – Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva bersaksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) untuk terpidana kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan OC Kaligis.

Kehadiran Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva itu untuk menjadi saksi ahli dalam sidang PK OC Kaligis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (27/3).

Ia pun berbincang usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta. Sebelum akhirnya meninggalkan ruang sidang.

Dalam sidang tersebut OC Kaligis menghadirkan Hamdan Zoelva sebagai saksi ahli.

Ia tampak akrab berbincang usai menjalani sidang di area PN Tipikor Jakarta Pusat.

Saksi ahli yang dihadirkan OC Kaligis yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

sumber: news.detik.com

Jakarta – Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana suap OC Kaligis tidak lazim. Kaligis menolak kehadiran Jaksa KPK dalam sidang karena berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No : PUU No 33/PUU-XIV/2016 yang mempertegas ketentuan PK merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, bukan jaksa penuntut umum.

Buntut dari putusan MK, menurut Kaligis, karena tidak bisa mengajukan PK maka jaksa tidak berkepentingan hadir dalam sidang. Majelis hakim cukup terkejut atas pernyataan dan permintaan advokat kondang itu hingga menunda sidang untuk kemudian menentukan sikap dan mengeluarkan ketetapan.

Juru Bicara MK Fajar Laksono ‎membantah pernyataan Kaligis yang menggunakan putusan MK No 33/PUU-XIV/2016 sebagai dasarnya. Sebab, putusan MK ‎yang mengabulkan permohonan Anna Boentara, istri terpidana korupsi Bank Bali Djoko Tjandra, hanya mempertegas makna Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.

Bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah,”Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Implikasi dari putusan tersebut, lanjut Fajar, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjadi inkonstitusional sepanjang dimaknai lain dari yang dinyatakan secara eksplisit (tersurat). ‎Artinya, pendapat Kaligis merupakan penafsiran pribadi yang bersangkutan atas putusan MK.

“Putusan MK itu sama sekali tidak pernah menyinggung pada persoalan apakah jaksa boleh hadir atau tidak dalam persidangan PK. Artinya, tindakan terpidana menolak kehadiran jaksa dalam persidangan PK jelas merupakan bentuk sikap atas penafsiran oleh yang bersangkutan sendiri terhadap putusan MK,” kata Fajar, di Jakarta, Selasa (28/2).

Fajar mengatakan, kedudukan hukum jaksa dalam persidangan PK telah diatur dalam Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menyatakan pemeriksaan sidang PK dihadiri pemohon serta jaksa penuntut umum, dan kedua belah pihak dapat menyatakan pendapatnya. Ketentuan tersebut konstitusional dan lazim berlaku selama ini.

“Wajib bagi majelis hakim berpegang pada hukum acara, dalam hal ini Pasal 265 ayat (2) KUHAP karena ketentuan tersebut sejauh ini masih tetap konstitusional,” kata Fajar.

Kaligis mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperberat vonisnya dari 7 menjadi 10 tahun pidana penjara. Di tingkat pertama ‎dia divonis 5,5 tahun penjara sebelum diperberat pada tingkat banding dan kasasi.

Menurutnya, vonis yang dijatuhkan hakim tidak adil karena hanya dirinya yang divonis tinggi dibanding seluruh terdakwa yang telah dipidana termasuk mantan Sekjen Partai Nasdem dan anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella.

Dalam pengajuan PK, Kaligis justru menjadikan berita acara pemeriksaan perkaranya sebagai bukti baru (novum). Dia bahkan mengaku memiliki 27 novum. Selain itu, Kaligis menyiapkan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva serta mantan hakim konstitusi Laica Marzuki sebagai ahli.

Perkara Kaligis merupakan pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap pengacara dari kantor pengacara Kaligis, seorang panitera dan tiga hakim PTUN Medan. Buntut dari penangkapan tersebut, KPK menangkap Kaligis di Hotel Borubudur Jakarta, mentersangkakan Gatot Pudjo Nugroho selaku Gubernur Sumut, serta istrinya Evy Susanti, juga mentersangkakan Patrice Rio Capella.

Perkara tersebut bermula dari ‎penyelidikan dan penyidikan Kejati Sumut terhadap perkara korupsi seperti dana bansos, BOS, BDH, di Sumut yang mengarah kepada Gatot. Kaligis, selaku kuasa hukum Pemprov Sumut menguji kewenangan Kejati Sumut di PTUN Medan. Gugatan dikabulkan majelis, namun belakangan diketahui tiga hakim dan satu panitera menerima suap dengan total 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.

sumber: beritasatu.com

Jakarta – Selasa kemarin (14/7) merupakan hari yang sulit dilupakan advokat kondang Otto Cornelis (OC) Kaligis. Kurang empat hari menjelang Idul Fitri, pengacara senior ini diamankan KPK dari Hotel Borobudur, Jakarta setelah dinyatakan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Advokat yang kerap berpenampilan necis itu meninggalkan Kantor KPK sekitar pukul 21.00 sejak diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 15.00. Kendati tidak diborgol, Kaligis mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, dibawa ke mobil petugas untuk menjalani masa penahanan di Rutan Guntur.

Kasus yang membelit Kaligis cukup serius karena berkaitan dengan mafia peradilan yaitu, dugaan suap terhadap hakim Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kaligis disangka bersama-sama dengan anak buahnya sendiri yang lebih dulu ditangkap KPK, Kamis (9/7). Kasus Kaligis merupakan tindaklanjut dari hasil operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting, panitera sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan, dan anak buah Kaligis, Yagari Bhastara alias Gerry yang telah diumumkan sebagai tersangka, Jumat (10/7).

Suap kepada tiga hakim PTUN Medan diduga terkait dengan putusan PTUN Medan yang memberi “angin segar” kepada Kabiro Keuangan Pemprov Medan Ahmad Fuad Lubis agar lolos dari kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang sedang diselidiki Kejati Sumut. Kantor OC Kaligis merupakan kuasa hukum pemprov Sumut.

Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Kaligis tidak memberikan detail kasus yang menjeratnya. Apalagi mengisahkan kronologis penjemputan terhadapnya di Hotel Borobudur, dirinya hanya menegaskan tidak merampok uang negara. Padahal kasus suap memang tidak bicara kerugian negara. “Saya tidak merampok uang negara,” katanya, usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/7).

Kaligis juga membantah menyuruh Gerry ke Medan untuk menyerahkan uang yang terdiri dari US$ 15.000 dan 5.000 doar Singapura untuk hakim. Uang tersebut telah disita KPK sebagai barang bukti suap. Sehari sebelumnya, Kaligis diagendakan diperiksa KPK namun dirinya tidak memenuhi dengan dalih surat panggilan terlambat diterima. Di hari yang sama pula kantornya yang berlokasi di Jl Majapahit, Jakpus, digeledah.

Pada Sabtu (11/7) hingga Minggu (12/7) Kantor Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho digeledah KPK. Gatot beserta istri mudanya diketahui ikut dicegah berpergian keluar negeri bersama Kaligis. Namun, sejak peristiwa penangkapan hakim PTUN Medan yang bersangkutan belum muncul ke publik.

Kalah
Kendati sempat mendapat predikat advokat yang sering kalah berperkara, nama Kaligis cukup disegani di dunia advokat. Wajar saja, dari kantor pengacaranya banyak bermunculan sosok-sosok pengacara handal, bahkan ada yang menjadi pejabat negara seperti Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK) dan Amir Syamsuddin (mantan Menkumham).

Kaligis yang kini lebih sering menonjolkan pengacara-pengacara perempuan berparas cantik dari kantornya, juga banyak menangani perkara-perkara besar, antara lain perkara Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, Ginandjar Kartasasmita, Akbar Tanjung, Prajogo Pangestu, Aulia Pohan, Nazaruddin, Prita Mulyasari, dan Ariel Peterpan.

Banyaknya pengacara sukses yang memulai magang di kantornya, bahkan tak sedikit pula menjadi rivalnya, menandakan Kaligis cukup banyak makan asam garam penegakan hukum. Namun, reputasinya sebagai advokat senior yang profesional kini tergerus.

Kaligis bukan advokat pertama yang jadi tersangka suap di KPK. Badan antikorupsi itu pernah menangkap Mario C Bernardo dari kantor pengacara Hotma Sitompul. Pernah juga KPK menangkap pengacara dan hakim terkait suap bahkan kurator ikut dijerat. Mungkinkah kasus Kaligis menjadi kasus terakhir mafia peradilan?

sumber: beritasatu.com