Ketua PB Pemuda Muslim Indonesia: Selamat Milad Ke 108 Muhammadiyah
sumber: pbpemudamuslimindonesia.blogspot.com
KONTAN.CO.ID – Hari ini, 18 November 2020, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memperingati ulang tahun berdirinya yang ke-108.
Sejumlah tokoh di Indonesia pun memberikan ucapan selamat milad ke-108 Muhammadiyah. Mulai Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum DPP Syarikat Islam Hamdan Zoelva, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Muhammadiyah berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912. Namun, selain KH Ahmad Dahlan, masih ada beberapa tokoh Muhammadiyah seperti KH Hisyam.
KH Hisyam
Dirangkum dari laman resmi Muhammadiyah, KH Hisyam adalah Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga. Dia dipilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934.
KH Hisyam juga merupakan salah satu murid langsung KH Ahmad Dahlan, yang juga adalah seorang abdi dalem ulama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
KH Hisyam lahir di Kauman Yogyakarta pada 10 November 1883 dan wafat 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhamadiyah hanya selama tiga tahun.
Pertama kali, KH Hisyam dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Kemudian, dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin tahun 1935, dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia (Jakarta) tahun 1936.
Pada periode kepemimpinan KH Hisyam, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.
Pada periode kepemimpinan KH Hisyam ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar tiga tahun (volkschool atau sekolah desa) dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana volkschool gubernemen.
Setelah itu, dibuka pula vervolgschool Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka bermunculan volkschool dan vervolgschool Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa.
Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka standaardschool, yaitu sekolah dasar enam tahun, Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu.
Bahkan, Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inlandsche School Met de Qur’an Muhammadiyah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Hollands Inlandsche School Met de Bijbel.
KH Hisyam berpikir, masyarakat yang ingin putra-putrinya mendapatkan pendidikan umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial.
Sebab, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah ditambah dengan pendidikan agama.
Walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berat, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan dari pemerintah kolonial saat itu.
sumber: lifestyle.kontan.co.id
Sejarah lahirnya Rekso Roemekso yang menjadi embrio Sarekat Islam, pembentukan milisi Islam TKNM dengan latar belakang kasus penistaan agama oleh surat kabar Djawi Hisworo, dan pembentukan front Nasionalisme Jawa adalah tiga contoh kasus dengan situasi sangat ekstrem. Ragam situasi ekstrem tersebut kemudian menentukan posisi Muhammadiyah. Dalam kasus Rekso Roemekso pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan adalah para saudagar muslim dengan para saudagar China. Dalam kasus pembentukan TKNM, pihak-pihak yang saling berhadapan adalah umat Islam dengan jajaran redaktur Djawi Hisworo—dan tentu juga holding company (Grup Djawi Kondo) yang menaungi surat kabar ini. Sedangkan dalam kasus pembentukan JN, pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan adalah jajaran elit JN dan TKNM. Sejarah (Tidak) Terulang Kembali Sebagai peristiwa sejarah, ketiga kasus di atas tidak mungkin akan terulang kembali. Akan tetapi, ide di balik peristiwa sejarah di atas sangat mungkin terulang kembali. Dalam kasus Rekso Roemekso, ide yang melatar belakangi peristiwa ini adalah ketidakadilan politik, persaingan ekonomi, dan sentimen etnis. Kebijakan pemerintah kolonial yang segregatif memang cenderung mengutamakan kelas sosial paling atas (keturunan Eropa), kemudian etnis China dan Arab, baru kepentingan kelas pribumi. Karena etnis China mendapatkan hak istimewa, dalam kompetisi bisnis mereka selalu lebih unggul dibanding kelas pribumi. Akibatnya, sentimen etnis muncul sebagai respon atas ketidakadilan sosial ini (anti-China). Dalam kasus pembentukan TKNM, ide yang meletarbelakangi peristiwa sejarah ini adalah ketidakadilan sosial dan politisasi agama. Dengan memanfaatkan sentimen keagamaan umat Islam (penistaan terhadap Nabi SAW), Tjokroaminoto berhasil menjadikan kasus Djawi Hisworo sebagai isu nasional. Sedangkan dalam kasus pembentukan JN, ide yang melatarbelakangi peristiwa sejarah ini adalah sentimen etnis. Kelompok etnis Jawa yang militan merasa terancam dengan eksistensi TKNM sehingga mereka merespon secara reaktif. Selain ide yang melatarbelakangi masing-masing kasus di atas, faktor media massa sangat berpengaruh dalam proses pembentukan isu publik yang makin masif. Inilah situasi ekstrem yang disebabkan oleh gejala disrupsi di awal abad ke-20.
Posisi Muhammadiyah Muhammadiyah yang lahir pada awal abad ke-20 (18 November 1912) tidak bisa lepas dari peristiwa nasional di atas. Namun, sebagai gerakan Islam modernis yang memiliki latar belakang hubungan yang baik dengan gerakan nasionalis seperti Boedi Oetomo dan gerakan Islam seperti Sarekat Islam. Muhammadiyah telah menempatkan posisi di antara dua kubu ekstrim: kanan (direpresentasikan TKNM) dan kiri (direpresentasikan JN). Di mana posisi Muhammadiyah dapat dilihat dari pola respon organisasi ini terhadap kasus-kasus di atas. Ketika kasus Rekso Reomekso pada tahun 1905, organisasi Muhammadiyah memang belum lahir. Tetapi ketika perkumpulan ini berubah menjadi Sarekat Dagang Islamiyah (1909), kemudian menjadi Sarekat Islam(1912), pandangan dan sikap tokoh Muhammadiyah dapat mengafirmasi konsep kehadiran organisasi Islam berhaluan politik terbesar di tanah air pada waktu itu. Dalam kongres SI tahun 1914, KH. Ahmad Dahlan, president Hoofdbestuur Muhammadiyah, mendapat kehormatan sebagai adviseur (penasehat) Centraal Sarekat Islam(CSI) (Deliar Noer, 1996: 119). Kesediaan sang president Muhammadiyah di posisi adviseur CSI adalah suatu bentuk afirmasi politik. Akan tetapi, bagaimana sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap ketidakadilan politik, persaingan ekonomi, dan sentimen etnis—terutama etnis China—berbeda dengan pandangan SI secara umum. KH. Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah telah memiliki pandangan tentang mengapa umat Islam terbelakang, kalah bersaing dengan bangsa (kelas sosial) lain. Selain faktor tatanan sosial dan kebijakan politik kolonial yang tidak adil, kritik pendiri Muhammadiyah juga kepada umat Islam sendiri yang dinilai telah menjauh dari ajaran Islam yang autentik (Mh. Mawardi, “Perkembangan Perguruan Muhammadiyah (I)” Suara Muhammadiyah(no. 9 Th. Ke-58/1978), 15). High Politic Muhammadiyah Terdapat proses rasionalisasi dalam memahami kondisi umat Islam pada awal abad ke-20. Sehingga KH. Ahmad Dahlan membaca gejala kemunduran kaum pribumi berbeda dengan pandangan politik SI yang menyalahkan sistem politik kolonial. Dengan demikian, program Muhammadiyah lebih diprioritaskan pada usaha-usaha pemberdayaan dan gerakan melek literasi agar umat Islam sadar bahwa keterbelakangan mereka disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang kalah dengan bangsa lain.
H.Mh. Mawardi (ibid.) menegaskan, “Untuk mengembalikan kemurnian agama, terutama untuk masa depan, supaya kemerosotan tiada berlarut-larut, maka perlu angkatan muda disiapkan sebagai pelaksana pembaharuan. Jalan satu-satunya melalui pendidikan.” Inilah mode respons dinamika zaman antara SI dan Muhammadiyah yang berbeda haluan. Jika SI cenderung berhaluan politik (praktis), maka Muhammadiyah mengedepankan high politic dengan melakukan pemberdayaan, gerakan melek literasi, dan sadar media massa—salah satu misi Muhammadiyah adalah menerbitkan media massa, buku-buku, pamflet, dan lain-lain untuk mendukung gerakan pemberdayaan umat (Statuten1912 artikel 2). Muhammadiyah dan SI Ketika kasus pembentukan TKNM dengan latar belakang ketidakadilan sosial dan politisasi agama, Muhammadiyah berbeda sikap dan pendirian dengan SI. Walaupun beberapa anggota Muhammadiyah banyak yang bergabung dalam TKNM, tetapi secara institusional—lewat sikap HB Muhammadiyah—KH. Ahmad Dahlan dan kawan-kawan tidak reaktif yang berlebihan sebagaimana sikap Tjokroaminoto dan kawan-kawan di jajaran CSI. Muhammadiyah tidak memanfaatkan kasus penistaan agama yang dilakukan redaktur surat kabar Djawi Hisworo untuk tujuan politik praktis. Tetapi Muhammadiyah menuntut kepada pemerintah kolonial supaya memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku penistaan agama Islam. Dalam konteks ini, Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah telah melayangkan surat terbuka ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda supaya menindak pelaku penista agama Islam (lihat “Soerat terboeka dipersembahkan kehadapan Srie Padoeka jang Dipertoean Besar Gouvernour General di-HINDIA NEDERLAND”, Islam-Bergerak, Senin 1 April 1918, h. 1). Selain proses rasionalisasi dalam melihat kasus penistaan agama, pandangan dan sikap HB Muhammadiyah merepresentasikan sikap dan tradisi melek literasi, sadar regulasi, dan lebih mementingkan high politic yang bersifat pemberdayaan dan penyadaran. Hal ini berbeda dengan sikap dan pandangan SI yang cenderung reaksioner dan konfrontatif, baik kepada pemerintah kolonial maupun kelompok nasionalis Jawa.
Muhammadiyah dan Boedi Oetomo Sedangkan dalam kasus pembentukan JN, pandangan dan sikap Muhammadiyah tidak terjebak pada dua kutub ekstrem tersebut. Di satu sisi muncul kelompok yang menggunakan identitas politik muslim yang radikal dengan memanfatkan simbol-simbol agama, di sisi lain muncul kelompok yang menggunakan identitas politik etnis yang juga radikal. Bagaimanapun juga, Muhammadiyah lahir tidak bisa lepas dari jasa para pengurus Boedi Oetomo—organisasi induk yang menaungi gerakan-gerakan berhaluan etnis Jawa. Faktor penerimaan para pengurus Boedi Oetomo kepada KH. Ahmad Dahlan ketika bergabung dengan organisasi di bawah asuhan dokter Wahidin Soedirohoesodo adalah pandangan dan sikap sang khatib amin yang tidak konfrontatif dengan nilai-nilai filosofis dan adat Jawa. Dalam konteks ini, pandangan KH. Ahmad Dahlan memang lebih mengutamakan “persatuan umat manusia”—sebagaimana inti gagasan dalam naskah pidato “Tali Pengikat Hidup Manusia” yang disampaikan dalam Kongres Al-Islam tahun 1921 di Cirebon. Editor: Nabhan Mudrik Alyaum.
sumber: ibtimes.id
JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat tema tentang “Proyeksi Indonesia 2020”, Jum’at (10/1). Kajian tersebut membahas beberapa isu diantaranya hukum, sosial-politik dan ekonomi.
Materi dalam bidang hukum, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa perkembangan bangsa Indonesia dari tahun 60-an hingga sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Perkembangan tersebut patut disyukuri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.
Memasuki tahun 2020, Indonesia telah genap berusia 75 tahun. Dari sisi hukum pasca revormasi, transformasi hukum-hukum Islam terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena peran para pendiri bangsa yang meletakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatas pondasi keagamaan dan keislaman yang kuat.
Pria kelahiran Bima tersebut berkisah pada masa awal berdirinya NKRI, terjadi perdebatan antara Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo tentang dasar negara. Soekarno menghendaki desain negara yang berlandaskan nasionalisme. Namun, Ki Bagus Hadikusumo menginginkan negara dengan pondasi keislaman. “Dua pandangan inilah yang mewarnai NKRI hingga saat ini,” ujarnya.
Tidak selesai sampai disitu, kemudian lahirlah Pancasila sebagai dasar negara yang disetujui bersama. Sila pertama, Ketuhanan yang maha esa menjadi keseluruhan isi terhadap empat sila berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mewarisi tradisi ketimuran.
Mantan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut melanjutkan, di tahun 2020 banyak tantangan besar bangsa Indonesia yang harus segera diselesaikan, salah satunya adalah humanism sekulerisme. Kebebasan berdasarkan kepada hak asasi yang menjalar ke seluruh negara. Sebagai dampaknya adalah dilegalkannya LGBT yang sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan munculnya propaganda islamophobia disetiap negara untuk merusak citra Islam serta memecah belah umat.
Tantangan lain adalah Omnibus Law, suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar. Percepatan perizinan dalam hal usaha dan investasi serta mendorong pasar bebas. “Sebagai umat mayoritas kita tidak boleh diam saja dengan kondisi yang sedang terjadi. Kita harus pastikan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR benar-benar menjamin kepentingan rakyat kecil,” tutupnya.(iko)
sumber: suaramuhammadiyah.id
MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Dalam keikutsertaan membangun bangsa, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa salah satu ciri Muhammadiyah adalah berdaulat dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar secara cerdas dan jernih.
“Tugas orang yang cerdas adalah menjelaskan apa adanya. Muhammadiyah sejak awal dalam rumusan Muhammadiyah Berkemajuan lima tahun lalu mengingatkan bahwa Indonesia sedang mengalami gejala kehilangan arah, penyimpangan, dan penyelewengan dalam sistem ketatanegaraan yang perlu segera kita perbaiki secara serius,” pesannya.
Mu’ti menyatakan hal tersebut sebagai tanggapan atas kegelisahan Prof. Hamdan Zoelva dan Prof. Siti Zuhro dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat (10/1) mengenai prospek Indonesia 2020.
Dalam sesi Pengajian yang bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta tersebut, Hamdan Zoelva menilai Indonesia sedang mengalami tantangan besar pada ketimpangan ekonomi dan peradilan, ditambah dengan upaya penggerusan nilai-nilai ketuhanan.
Sementara itu Siti Zuhro berpendapat keadaan tersebut semakin diperparah dengan minimnya integritas para kepala daerah dan masuknya para pemodal politik yang memperburu kualitas demokrasi di Indonesia.
“Sedikitnya 427 kepala daerah dan wakil kepala daerah terjerat Operasi Tangkap Tangan. Pilkada langsung tidak berdampak pada good governance. Indeks demokrasi menurun, kita tidak boleh bergincu bahwa kita sangat akrab antar sesama warga negara. Rasa tidak saling percaya masih nampak,” ungkap Siti Zuhroh sembari mendorong warga Muhammadiyah untuk terus mencerahkan masyarakat.
“Masyarakat kita memang perlu dicerdaskan dalam proses itu. Warga persyarikatan tentu harus menjadi kelompok kritis yang konstruktif ikut membangun negara,” imbuh Mu’ti.
Penghargaan Terhadap Para Aktivis Kebencanaan
Di sela-sela Pengajian Bulanan, Mu’ti turut memberikan penghargaan kepada aktivis kebencanaan Muhammadiyah yang datang dari luar Jabodetabek dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Jabodetabek, Banten dan Bogor.
“Mereka memberikan pelayanan terbaik dan optimisme pada masyarakat terdampak bencana. Ijinkan saya menyampaikan terimakasih pada RS Islam Sukapura, RS Cempaka Putih, RS Siti Aminah Bumiayu dengan dr. Jauhar Muhammad, Irfan Wahid dan sopir. RS PKU Tegal dengan dr. Adi Zulfikar, Kukuh Bayu Aji, Izzudin Ali Maksum, Teguh Handoyo dan Eko Budiyanto. RS Muhammadiyah Petanahan Kebumen dengan dr. Hesti Kusuma Wardani, Oki Miftah Riski dan perawat,” sebut Mu’ti.
“Beliau-beliau itu dari tanggal 2 Januari hingga 10 Januari telah membantu masyarakat di Bogor dan Banten hingga 19 Januari mendatang. Jumlah penerima manfaat dari kehadiran relawan Muhammadiyah sebanyak 2.672 jiwa hingga hari ini. Ini murni dari Muhammadiyah bukan penyaluran dari pemerintah,” tutup Mu’ti. (afandi)
sumber: muhammadiyah.or.id
MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memprediksi Indonesia akan memperoleh tantangan besar pada 2020 ke atas, karenanya Muhammadiyah dan warganya diharapkan meningkatkan peran dalam membangun kehidupan masyarakat bangsa yang mencerahkan.
“Kemajuan pembangunan, keutuhan bangsa setelah 75 tahun merdeka ini perlu disyukuri. Setelah reformasi, dari aspek hukum transformasi syariah mengalami perkembangan luar biasa. Ada UU Zakat, Wakaf, dan berbagai bisnis muamalah ini juga patut kita syukuri,” jelas Hamdan Zoelva di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (10/1).
Kendati bersyukur, dalam dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertema “Proyeksi Indonesia 2020” tersebut, Hamdan menyoroti dua tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia, yaitu gencarnya aktivisme sekuler dalam perundang-undangan dan hukum serta ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.
Merinci kronologi perdebatan bentuk negara pada detik-detik akhir menuju kemerdekaan 1945, Hamdan menyimpulkan bahwa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran agama, lebih khusus Islam.
“Undang-undang dan negeri ini dilahirkan dari pondasi Keislaman yang sangat kuat. Ini yang harus senantiasa kita ingat dan jangan lupakan,” tegas Hamdan.
“Sekarang juga masuk gerakan yang tidak terhindarkan yaitu pemikiran falsafah humanisme sekuler yang menjadikan HAM sebagai landasan dengan menafikan nilai-nilai agama. Ini tantangan besar, contohnya permisivisme dan usaha untuk memasukkan perundang-undangan LGBT. Ini adalah pengkhianatan pada dasar-dasar founding fathers juga tantangan besar bagi umat Islam untuk menjaganya,” imbuh Hamdan.
Tantangan kedua bagi Indonesia 2020 menurut Hamdan adalah pemodal yang berusaha memperluas kekuasaannya melalui terjun di dalam politik dan pembentukan hukum. Hamdan mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan founding fathers RI adalah menentang imperialisme yang terbit dari keterkaitan antara individualisme, liberalisme dan kapitalisme.
“Pada perkembangan terakhir, demokrasi seperti dibajak oleh pemilik modal. 1% menguasai hampir 50% tanah. Tahun depan kita memberlakukan omnibus law (efisiensi hukum) dalam rangka percepatan perijinan dan investasi. Apakah penggabungan ini tidak mengarah pada liberalisasi ekonomi yang baru? Bagaimana posisi rakyat pada rakyat kecil dan menengah? Kita setuju pada omnibus, tapi jangan mengorbankan kepentingan konstitusi sila ke-5 dan harus memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat kecil. Karena problem terbesar kita adalah ketimpangan,” tutup Hamdan. (afandi)
sumber: Muhammadiyah
Ada banyak hal kemajuan yang sudah dicapai Indonesia dalam berbagai aspek. Diantaranya aspek ekonomi, aspek pembangunan hukum, dan yang lainnya.
Demikian yang disampaikan oleh mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dalam pengajian umum dengan tema ‘Proyeksi Indonesia 2020‘ di Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Hamdan menyatakan, Indonesia harus bersyukur karena sudah mengalami pertumbuhan yang sedemikian rupa. Kendati begitu, tantangan ke depan, sesungguhnya begitu besar.
“Persaingan dunia saat ini begitu ketat. Orang dulu mengenal internasionalisasi. Namun sekarang semua jadi nasionalisasi,” jelas Hamdan.
“Amerika nasionalisasi, China nasionalisasi, semua orang menengok ke kepentingannya masing-masing dan ini lah yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia ke depan,” sambungnya.
Dengan melihat kondisi ini, Hamdan mengajak semua pihak untuk kembali melihat potensi yang dimiliki Indonesia.
“Jangan sampai kita lalai dengan hanya mengandalkan ekspor. Sementara negara lain sudah memblok kepentingannya masing-masing. Sudah saatnya Indonesia memikirkan tentang pasar dalam negeri,” tandasnya.
Untuk memulai itu semua, salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan dan menguatkan pasar dalam negeri.
“Kalau enggak ada penguatan ekonomi rakyat bawah maka itu akan berat sekali dihadapi. Karena itu kebijakan hukum di tahun 2020 jangan sampai mengorbankan ekonomi dari rakyat bawah. Sebab itu akan menjadi masalah bagi bangsa kita,” pungkasnya. 
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA
sumber: politik.rmol.id
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan adanya pertemuan antara tim sukses kubu Joko Widodo-Maruf Amin dengan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Haedar menilai pertemuan kedua tim sukses tersebut penting, selain pertemuan Jokowi-Prabowo yang diharapkan tercipta lebih dahulu.
Menurutnya, pertemuan tersebut dapat menyejukkan situasi pasca-Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Haedar usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh Islam, Senin (22/4).
“Kami malah tadi bersepakat pada pertemuan pertemuan lain dari berbagai pihak termasuk selain Pak Jokowi dan Pak prabowo, juga antar tim sukses,” ujar Haedar di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4).
Menurutnya, pertemuan antartim sukses penting untuk meredam berbagai hal yang terjadi di masyarakat, karena tim sukses paling dekat dengan para pendukung kedua calon.
Dia juga mengingatkan baik kedua pasangan calon maupun tim sukses memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa usai pemilu.
“Karena itu, jadi bagaimana ada pertemuan antartim sukses, antar parpol, antar tokoh-tokoh masyarakat, di luar ormas ormas keagamaan ini agar bersama-sama menciptakan situasi yang semakin kondusif karena kan bangsa ini milik bersama,” kata Haedar.
Menurut Haedar, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil Pemilu, sudah ada mekanisme gugatan di Mahkamah Konstitusi. Begitu pun, jika ada pihak yang merasa ada kecurangan, ada mekanisme untuk melaporkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama dengan tokoh ormas Islam memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Karenanya, dia berharap masyarakat dan semua pihak menciptakan suasana aman dan damai usai Pemilu. “Saya yakin juga semua berpaham ke situ, ketika ada kecurangan sengketa berbagai hal yabf diperselisihkan ya jalur konstitusu, lewat Bawaslu dan MK,” kata Haedar.
Hari ini Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi Islam dan sejumlah tokoh Islam di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Senin (22/4).
Menurut JK, pertemuan dengan 17 tokoh Islam tersebut secara khusus membahas situasi pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Menurut JK, dia dan para tokoh Islam menilai perlu ada penyelesaian pasca-Pemilu agar masyarakat kembali tenang. Hal itu lantaran, saat ini masyarakat terbelah karena Pemilu.
Karenanya, pertemuan para tokoh sepakat menginginkan agar semua persoalan harus sesuai prosedur hukum. Dia juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang bertindak di luar ketentuan.
Menurutnya, jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu, maka harus ditempuh dengan prosedur yang berlaku. “Semua masalah harus kembali ke hukum. Jadi Apapun masalahnya tentu dapat diselesaikan oleh Bawaslu ataupun MK apabila ada yang. Jangan ada yang berbuat sendiri sendiri,” ujar JK.
Pertemuan dihadiri tokoh antara lain Ketua PBNU Said Aqil Siradj, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Salahudin Wahid, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Sekjen PBNU Helmy Faishal, Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat.
Hadir juga Mahfud MD, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva, Sekjen MUI Anwar Abbas.
Selain itu, ada juga Waketum MUI Zainut Tauhid, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq, Waketum PP PERSIS Yeye Zainuddin, Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin.
sumber: republika.co.id