Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, program sertifikasi dan rekomendasi ulama yang dilakukan Kemenag tidak diperlukan. Kebijakan tersebut menunjukkan negara terlalu jauh mencampuri pikiran masyarakat.
Politikus PKS itu juga menilai, pemberian sertifikat atau kelayakan sebuah profesi bukanlah tugas negara. “Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan. Kalau ulama di MUI. Jangan negara mengontrol pikiran orang,” ujarnya di FX Sudirman, Jakarta, kemarin.
Fahri menambahkan, jika ingin memberantas radikalisme atau ideologi terlarang, negara sebaiknya menggunakan jalur pendidikan.
Di tempat terpisah, Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, langkah Kemenag mengeluarkan rekomendasi terhadap 200 penceramah tidak masalah. Sebab, itu hanya akan memberikan perspektif lain dari masyarakat bahwa rekomendasi dai yang lebih moderat dan toleran yang bisa memberikan ceramah pada saat Ramadan.
“Saat Ramadan seperti ini kan tiap-tiap komunitas paling tidak butuh dua kali kultum (kuliah tujuh menit) per hari kan. Kalau ini tidak dikondisikan, memang akan mudah diintrusi oleh dai mubalig yang radikal yang ke mana-mana mengafirkan orang,” ujar dia.
Dia mengungkapkan, ada banyak video ceramah orang-orang yang berpenampilan seperti penceramah, tapi menghalalkan pembunuhan. Nah, rilis dari Kemenag itu bisa dianggap sebagai langkah pencegahan atau preventif.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan, rilis rekomendasi Kemenag soal 200 mubalig telah mengganggu suasana kebatinan umat dan mencederai perasaan mubalig yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Padahal, ribuan mubalig telah menjalankan peran mereka dalam melayani lebih dari 150 juta umat Islam di Indonesia.
Karena itu, lanjut Hamdan, Syarikat Islam mendesak Kemenag agar mencabut rilis tersebut.
sumber: radarmalang.id