Moeldoko

VIVA – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM terkait urusan KLB ‘illegal’ Deli Serdang. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Karawang Jawa Barat, pun turut bersuara.

“Rakyat miris melihat ada pembantu yang menggugat pembantu presiden lainnya di kala republik ini tengah berjibaku menangani gelombang kedua Covid-19,” kata Sekertaris DPC Partai Demokrat Karawang, Pendi Anwar, kepada wartawan, Rabu, 14 April 2021.

Menurut Pendi, Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan HAM atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang.

Dia menganggap Moeldoko tidak mencerminkan sosok kenegarawan seorang pejabat publik, yang sepatutnya menghormati supremasi hukum yang telah diputuskan sebelumnya oleh pemerintah.

“Lucu ya Moeldoko dan JAM, masih ngaku-ngaku Ketum dan Sekjen PD (dalam gugatannya), padahal pemerintah sendiri tidak mengakui KLB Deli Serdang. Apa dasar hukumnya menggugat Menkumham, apa kata dunia, dagelan ini,” tutur politisi yang akrab disapa Kang Pendi itu.

Di sisi lain, Pendi mengingatkan Moeldoko untuk konsisten dengan ucapannya beberapa waktu lalu, yang menghimbau masyarakat untuk melepaskan perbedaan serta mengedepankan kepentingan kemanusiaan yang lebih besar di masa pandemi Covid-19.

“Curahkan waktu, tenaga setidaknya pikiran anda (Moeldoko) untuk menyelamatkan bangsa ini. Kalau enggak, cukup diam saja mas (Moeldoko), jangan buat gaduh di saat segenap anak bangsa di republik ini tengah mati-matian melawan Covid-19. Stop syahwat politik, jangan halu (menghayal),” lanjut Pendi.

Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang, Moeldoko, menggugat Menkumham Yasonna Laoly terkait urusan KLB illegal Deli Serdang. Sidang gugatan tersebut menarik perhatian publik karena sebagai KSP, Moeldoko, yang notabene pembantu presiden, justru menggugat pembantu presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 ini menilai gugatan tersebut telah kadaluwarsa.

sumber: viva.co.id

Suara.com – Kuasa Hukum DPP Demokrat, Hamdan Zoelva menilai Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tidak punya legal standing untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB Demokrat ilegal di Deli Serdang.

Pernyataan Hamdan tersebut disampaikan usai sidang gugatan Demokrat kubu Moeldoko tersebut digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (13/7/2021) kemarin.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai pihak ketiga atau intervensi, Demokrat kubu AHY berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk  menggugat Menkumham,” kata Hamdan dalam keterangannya seperti dikutip Suara.com, Rabu (14/7/2021).

Hamdan mengatakan, sidang semakin menyorot perhatian lantaran Moeldoko yang bertugas sebagai pembantu presiden justru menggugat pembantu presiden lainnya. Hal itu menjadi kontras.

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

“Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham itu tepat secara hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN dan secara waktu pun sudah terlewat jauh. Ia juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara Dalil gugatan dengan substansinya.

“Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas,” tuturnya.

Adapun untuk diketahui, sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan Jhonni Allen terhadap Menkumham Yasonna Laoly atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi administrasi sesuai Permen no 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.

sumber: suara.com

sumber: merdeka.com

JAKARTA — Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Hamdan Zoelva mengatakan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi, jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Menurut Hamdan, sidang gugatan tersebut semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menggugat pembantu kepala negara yang lain, yakni Menkumham. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. “Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum,” katanya.

Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh. Karena batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN.

“Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN” tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) ini.

Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara dalil gugatan dengan substansinya.

“Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substansi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas,” ungkapnya.

Hamdan juga menegaskan, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini.

Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan Jonni Allen Marbun terhadap Menkumham atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko cs tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi sesuai Permen Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik. (JPC)

sumber: jambiekspres.co.id

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemberian tanda kehormatan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghormati jasa para hakim. Mereka dinilai berjasa sangat luar biasa atas keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Indonesia.

“Pertanyaannya, apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak,” tegas Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2020.

Moeldoko mengatakan pemberian penghargaan kepada hakim MK bukan pertama kali terjadi. Pemerintah pernah menganugerahi Bintang Mahaputera pada Hakim MK terdahulu, Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva.

“Sekali lagi bahwa Presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya,” ujar dia.

Moeldoko menyebut pemberian tanda kehormatan bintang jasa kepada para hakim MK tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 15. Hal yang sama diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Darurat Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo memberikan kehormatan bintang jasa kepada sejumlah hakim MK, Rabu, 11 November 2020. Mereka yang menerima penghargaan ialah Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2015-2018 dan Hakim Konstitusi RI 2018-2023.

Kemudian, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021. Lalu, Aswanto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021 dan Hakim Konstitusi RI 2019-2024.

Presiden juga memberikan penghargaan kepada 67 orang lainnya. Mereka ialah menteri dan kepala lembaga yang betugas di pemerintahan Jokowi periode 2014-2019.

(REN)

sumber: medcom.id