Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva sangat menyayangkan tindakan teror yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dibenarkan sama sekali.

Ia mengatakan tindakan meneror rumah seseorang tentu akan menodai wajah umat Muslim. Dia berharap cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan bukan dengan seperti itu.

Ia menambahkan, jika cara itu dilakukan tentu akan memancing sebagian masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Hamdan pun tidak setuju dengan adanya aksi teror yang dilakukan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Videografer | Surya Dinata, Havid Al Vizki

Video Editor | Fian Firatmaja

sumber: republika.co.id

DEMOKRASI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tengah berada di Riyadh Arab Saudi. Tujuan Mahfud menginjakkan kaki di negara tersebut untuk menemui Pimpinan Etidal Mansour Alshammari, Senin (7/12/2020).

Momen pertemuan dengan Pimpinan Etidal dibagikan okeh Mahfud melalui akun media sosial twitter pribadinya, Selasa (8/12/2020). Menurutnya, Etidal adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Raja Salman untuk memberantas radikalisme hingga terorisme.

“Senin (7/12/20) saya bertemu dengan Pimpinan Etidal Mansour Alshammari di Ryadh Arab Saudi. Etidal adalah lembaga yang didirikan oleh Raja Salman untuk melawan radikal-terorisme dengan mengembangkan wawasan moderasi Islam,” tulis Mahfud.

Dalam cuitannya, Mahfud mengaku dalam pertemuan tersebut membahas berbagai macam hal. Salah satu pokok diskusi keduanya ihwal Islam Wasathiyah atau Islam Moderat.

Dalam kunjungan itu, Mahfud tidak sendiri. Dia ditemani oleh tiga wakil organisasi Islam yaitu Robikhin Emhas dari Nahdatul Ulama (NU), Yasril A. Baharuddin dari ICMI, dan Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam.

“Kami berdiskusi tentang Wasathiyyah Islam untuk kedamaian umat manusia. Islam mengajarkan kedamaian dan melindungi harkat kemanusiaan,” katanya.

Meskipun kini dia berada di Arab Saudi, Mahfud memastikan, tetap mengikuti perkembangan peristiwa politik, hukum dan keamanan yang terjadi di Indonesia. “Kami terus mengikuti perkembangan di tanah air dengan doa,” tuturnya. []

sumber: demokrasi.co.id

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan lawatan untuk menemui pimpinan Etidal, organisasi yang dibentuk untuk melawan radikalisme-terorisme di negara tersebut.

Kunjungan itu diumumkan langsung oleh Mahfud lewat akun Twitter-nya pada Selasa (8/12). Mahfud menuturkan, pertemuan itu dilakukan pada Senin (7/12).

“Saya bertemu dengan Pimpinan Etidal Mansour Alshammari di Ryadh Arab Saudi. Etidal adalah lembaga yang didirikan oleh Raja Salman untuk melawan radikal-terorisme dengan mengembangkan wawasan moderasi Islam,” kata Mahfud dalam cuitannya, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (8/12).

Dalam kunjungannya, Mahfud turut didampingi perwakilan sejumlah organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Ketua PBNU Robikin Emhas, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam, dan Yasril A. Baharuddin dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Dalam cuitannya, Mahfud mengaku masih tetap mengikuti perkembangan situasi nasional termutakhir. Ia mengaku terus berdoa, dan menyatakan bahwa Islam telah mengajarkan kedamaian dan melindungi kemanusiaan.

“Islam mengajarkan kedamaian dan melindungi harkat kemanusiaan. Kami terus mengikuti perkembangan di tanah air dengan doa,” kata Mahfud.

Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait bentrok antara FPI dengan polisi yang menewaskan enam anggota laskar pada Senin (7/12) kemarin.

Di sisi lain, sejumlah pihak telah mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim independen guna mengusut tuntas peristiwa penembakan tersebut.

(thr/psp)

sumber: cnnindonesia.com

Singgung Keras Mahfud MD, Hamdan Zoelva Beri Pengakuan soal Keputusan Pemilu Serentak di Mahkamah Konstitusi

TRIBUNJAMBI.COM – Hamdan Zoelva berikan protes masalah proses pemilu serentak yang banyak menelan korban jiwa khususnya ketua KPPS.

Hal itu disampaikan Hamdan Zoelva saat menjadi narasumber acara Rosi seperti Kompas TV, Kamis (9/5/2019).

Hamdan Zoelva lantas memberikan tanggapan soal keputusannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal teknis pemilu serentak 2019.

“Saya sebagai hakim kurang etis untuk membela apa yang sudah saya putuskan,” ujar Hamdan.

Hamdan menambahkan bahwa ada rentetan panjang sebelum putusannya sebagai hakim MK yang memutuskan pemilu serentak.

“Ada rentetan panjang sebelum saya, yaitu ada 3 ketua, dari Pak Mahfud, Akil Mochtar, dan saya untuk memutuskan terkahir, tapi saya mengatakan begini, saya ikut membuat Undang-undang dasar, dan ikut mendiskusikan dan ikut memutuskan apa yang terjadi, saat itu memang pemilu 5 kotak, bagaimana pemilu nanti,” ujarnya.

Hamdan Zoelva lantas mengatakan bahwa keputusan MK berdasarkan UUD.

“Bagaimana implementasinya nanti, kan ada cara, masalah implementasi kan KPU bukan masalah MK,” ujarnya.

Hamdan lantas mengatakan bahwa keputusannya sat menjadi ketua MK merupakan sejalan dengan amanah konstitusi.

Diketahui, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, penyelenggara pemilu yaitu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang meninggal dunia berjumlah ratusan.

Pemilu Serentak dilakukan untuk Pilpres dan Pileg yang melibatkan 5 kotak suara, yang memicu banyak anggota KPPS jatuh sakit dan meninggal dunia.

Jumlah petugas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tertimpa musibah sudah mencapai 4.228 jiwa.

Data ini dihimpun per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, dengan rincian 440 petugas KPPS meninggal dunia, dan 3.788 lainnya jatuh sakit.

“Update data per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Wafat 440, sakit 3.788. Total 4.228 (jiwa),” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arief Rahman Hakim saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).

Sebagian besar, mereka meninggal dunia karena faktor kelelahan fisik dan kurangnya waktu istitahat.

Mereka bersikap demikian lantaran menjaga kemurnian proses rekapitulasi di tingkatnya masing-masing. Hingga tidak mengindahkan kesehatannya sendiri.

KPU berencana memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dan anggota yang sakit.

Pemberian dana santunan ini menyusul surat Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 25 April 2019 dengan Nomor S-316/ MK.02/ 2019.

Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU soal pemberian santunan ini.

Namun demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu.

“Kemarin, kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui,” kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Sementara itu, Menkeu menyetujui besaran uang santunan untuk diberikan kepada keluarga ataupun ahli waris petugas KPPS yang meninggal dunia.

Diuraikan, besaran santunan disetujui sebesar Rp36 juta bagi petugas meninggal dunia, Rp30 juta untuk mereka yang cacat permanen, luka berat Rp16,5 juta dan luka sedang Rp8,25 juta.

Sementara mereka yang jatuh sakit, sesuai petunjuk teknis yang tengah disusun KPU, mereka akan dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat.

Total dana santunan yang dipersiapkan KPU sebesar Rp50 miliar. Seluruhnya diperuntukkan sebagai dana santunan petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit.

Jumlah keseluruhan dana ini merupakan hasil efisiensi KPU RI yang sudah dilakukan. Kemudian mereka melaporkan ke pemerintah untuk kemudian diajukan sebagai dana santunan.

“KPU melakukan efisiensi (anggaran pemilu) banyak sekali. Prinsipnya efisiensi itu sudah dilaporkan ke pemerintah, kemudian kita mengajukan santunan ke pemerintah, kemudian kita menggunakan anggaran yang ada. Kurang lebih Rp 50 miliar,” terang Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Berikut rincian data petugas KPPS yang meninggal dunia berasal dari 30 provinsi di Indonesia, per 4 Mei pukul 16.00 WIB.

Aceh : 7 orang
Bali : 2 orang
Banten : 23 orang
Bengkulu : 7 orang
D.I Yogyakarta : 11 orang
DKI Jakarta : 22 orang
Jambi : 5 orang
Jawa Barat : 100 orang
Jawa Tengah : 62 orang
Jawa Timur : 39 orang
Kalimantan Barat : 10 orang
Kalimantan Selatan : 8 orang
Kalimantan Tengah : 3 orang
Kalimantan Timur : 7 orang
Kalimantan Utara : 1 orang
Kepulauan Riau : 3 orang
Lampung : 19 orang
Maluku : 3 orang
NTB : 4 orang
NTT : 10 orang
Papua : 6 orang
Riau : 12 orang
Sulawesi Barat : 12 orang
Sulawesi Selatan : 5 orang
Sulawesi Tengah : 1 orang
Sulawesi Tenggara : 1 orang
Sulawesi Utara : 7 orang
Sumatera Barat : 3 orang
Sumatera Selatan : 22 orang
Sumatera Utara : 14 orang (*)

sumber: tribunnews.com

Bertemu junior sesama mantan Ketua MK Hamdan Zoelva saat makan malam bersama Pimpinan Ormas Islam di kediaman Wapres Jusuf Kalla, malam ini Senin, 22/4/19. Ada 19 pimpinan ormas Islam hadir mendiskusikan situasi sosial politik pasca pemilu 17 April 2019.

sumber: twitter.com/mohmahfudmd

Jakarta – Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar rembuk nasional membahas api Islam dalam menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md mengatakan api Islam pernah berkobar pada masa kemerdekaan RI.

“Mengapa api Islam? Kami menyakini seyakin-yakinnya Indonesia ini merdeka itu karena juga api Islam yang berkobar. Sehingga Islam itu lalu bersatu membulatkan tekad, merangkul kelompok-kelompok lainnya yang tidak Islam untuk bersama berpikir tentang Indonesia dan memajukannya ke masa depan,” ucap Mahfud dalam sambutannya di Hotel Grand Sahid Jaya Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Rembuk nasional ini mengangkat tema ‘Api Islam Untuk Peradaban Indonesia Masa Depan’. Mahfud menjelaskan Gerakan Suluh Kebangsaan digagas tokoh lintas agama dan lintas organisasi politik. Dia menekankan gerakan ini tidak masuk ke dalam politik praktis seperti arah dukungan politik. Mahfud mengatakan gerakan ini hanya masuk dalam tataran politik kebangsaan.

Mahfud menjelaskan, api Islam pertama kali dikemukakan Presiden Sukarno. Sukarno pernah mengatakan Islam bisa sangat maju jika dilandasi semangat membangun kemajuan bangsa dan umat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

“Persoalannya pada waktu itu kata Bung Karno banyak orang hanya menggunakan abunya Islam, bukan apinya Islam. Apa itu abunya Islam? Ya misalnya soal jenggot panjang itu wajib apa nggak, pakai sorban itu harus apa tidak, pakai jilbab itu harus apa tidak. Kalau bersuci pakai abu, kenapa tidak pake sabun? Itu semua hanya abu. Kata Bung Karno, Islam itu punya semangat untuk memajukan sebuah bangsa, karena di dalam Islam banyak ajaran-ajaran yang mendorong ke arah kemajuan itu,” tuturnya.

Dia mengatakan pemikiran Bung Karno kemudian bersinergi dengan pikiran ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis). Termasuk Jamiat Kheir, organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh Islam yang didirikan pada 1904.

Dia mengatakan api Islam tersebut harus terus menyala. Api Islam ini terus menyala hingga bisa menghalau ancaman penjajahan setelah RI merdeka.

“Kita tidak boleh lagi dijajah, kita punya modal untuk maju sebagai bangsa. Demikianlah pada akhirnya lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila karena api Islam yang mau menerima perbedaan-perbedaan dan bersatu di dalam ikatan kebangsaan seperti yang dibangun oleh Nabi Muhammad dulu ketika membangun negara Madinah,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud kemudian menyinggung soal pihak yang pura-pura memperjuangkan Islam padahal demi kepentingan diri sendiri. Dahulu, Sukarno menyebut kelompok ini dengan Islam sontoloyo.

“Sekarang ini muncul gejala baru yang dulu juga pernah dikatakan oleh Bung Karno munculnya Islam sontoloyo. Ini asik nih Bung Karno, ada api Islam, ada Islam sontoloyo. Itu Bung Karno juga yang pertama kali mengatakan,” kata dia.

“Apa kata Bung Karno (soal) Islam sontoloyo itu? Adalah orang menggunakan Islam untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain dianggap salah. Tapi dia bisa berubah kalau dia dapat keuntungan dari sebuah situasi. Itulah Islam sontoloyo. Pura-pura memperjuangkan Islam ini-itu, sesudah ditawari kamu duduk di sini, jadi pejabat ini, hilang itu. Itu namanya Islam sontoloyo. Tidak punya semangat keislaman yang konsisten menjual jual nama Islam,” sambungnya menjelaskan.

Mahfud mengatakan dalam rembuk nasional ini akan dibahas kontribusi dari ormas-ormas Islam dalam membangun RI berdasarkan Pancasila. Mahfud menegaskan, konsep ini sudah final karena sudah jadi keputusan dari para pendiri bangsa dan juga para ulama terdahulu.

Dia juga menyinggung soal gagasan negara khilafah. Mahfud mengatakan dalam Islam tak ada sistem baku tentang khilafah. Karena pembentukan suatu negara didasarkan pada perkembangan zaman dan perbedaan tempat.

“Di dalam sumber primer ajaran Islam itu tidak ada sistem yang baku tentang khilafah. Islam mengatakan urusan sistem itu urusan perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Sistem di zaman nabi dengan sistem sesudahnya beda. Lalu mana yang benar? Semua benar, karena itu ijtihad masing-masing tempat dan orang Indonesia. Tokoh-tokoh Islam Indonesia sudah berijtihad, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Wahid Hasyim, Hasyim Asyari, Bagus Hadi Kusumo, KH Ahmad Dahlan semua sudah membahas inilah negara yang cocok untuk Indonesia. Sehingga mari kita bangun ke depan apa yang disebut moderasi Islam,” jelas Mahfud.

Dalam acara ini hadir Musytasar PBNU Masykuri Abdillah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Menko PMK Puan Maharani, dan Wakil ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudi.

(jbr/tor)

sumber: detik.com

Jakarta – Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD mengajak seluruh keluarga besar HMI agar kembali bersatu pasca pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Pertarungan pada Pileg maupun pada Pilpres jangan membuat keluarga HMI tercerai-berai, tetapi kembali bersatu untuk kemajuan bangsa.

“Perahu politik boleh beda, tetapi kita tetap bersatu. Silahturami ini adalah untuk mensinergiskan semua kekuatan HMI,” kata Mahfud saat memberikan sambutan pada acara silahturami KAHMI di Jakarta, Kamis (22/1) malam.

Silahturami dibuka Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, yang datang didampingi Menteri Pendidikan Anis Baswedan.

Hadir pula sejumlah tokoh seperti Ketua Umum MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung yang juga Ketua Majelis Penasehat KAHMI, Ketua Majelis Pakar KAHMI Laode M Kamaluddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan petinggi negara lainnya.‎

Mahfud mengakui pada Pileg, apalagi pada Pilpres memang terbelah antara mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) atau mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Mahfud sendiri misalnya mendukung Prabowo-Hatta.

Namun dia berharap setelah proses itu tidak terus terbelah. Setelah proses itu selesai, semuanya kembali bersatu dengan tujuan yang sama yaitu membangun bangsa ini lebih baik lagi.

“Pada posisi apapun kita berada hendaklah berpijak pada nilai dasar perjuangan. Kita harus berjuang melalui posisi masing-masing karena tujuan kita sama. Kita tidak perlu bermusuhan secara berkelanjutan,” tuturnya.

sumber: beritasatu.com