LGBT – SYARIKAT ISLAM

Diduga Jadi Tempat Kumpul LGBT, Demonstran Tuntut Tempat Hiburan di Kuningan Ditutup

by admin July 19, 2019

BELASAN warga masyarakat yang tergabung dalam organisasi Serumpun Syarikat Islam yaitu PERISAI (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) melakukan demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Jumat (19/7/2019) sore.

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk menutup salah satu tempat hiburan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Koordinator Lapangan Aksi, Dojo mengungkapkan, menegaskan bahwa kelompoknya dari PERISAI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutup lokasi hiburan tersebut karena terindikasi merupakan tempat berkumpulnya para kaum yang suka sesama jenis atau besexual/LGBT.

“Kami mendesak Wali Kota Jakarta Selatan untuk memerintahkan Sudin Pariwisata untuk mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tempat hiburan Apollo Bar & Lounge Club tersebut,” kata Dojo saat memimpin unjuk rasa depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Jumat (19/7) .

Dalam aksinya, demonstran menganggap keberadaan tempat hiburan itu telah melanggar Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Usaha Pariwisata sehingga pantas untuk ditutup.

Demonstrans juga meminta Gubernur Anies Baswedan mencopot Kepala Dinas Pariwisata karena telah melakukan pembiaran terhadap aktivitas diduga berkumpulnya kaum gay di tempat hiburan itu yang dapat merusak moral masyarakat DKI Jakarta.

Mereka juga menyuarakan agar petugas terkait cepat melakukan penyelidikan terkait indikasi penyuapan dalam terbitnya ijin usaha tempat hiburan itu, serta memberikan sanksi kepada orang-orang di Dinas Pariwisata Jakarta yang telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Pergub No. 18 Tahun 2018.

Dojo mengingatkan soal peristiwa yang terjadi pada kaum Sodom pada masa lalu, dimana Tuhan memberikan azab yang pedih bagi semua penduduknya.

“Sebagai warga Jakarta tidak ingin kota Jakarta khususnya daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi seperti kota Sodom yang diazab oleh Allah SWT,” ungkap Dojo.

“Kami ingin menghadirkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi. Kami tidak ingin Jakarta kompromis terhadap praktik yang tidak sesuai dengan Perda,” tandasnya mengikuti ucapan yang pernah Gubernur Anies katakan.

Ucapan tersebut adalah penggalan kalimat yang keluar dari mulut Gunernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 14 November 2017.

Anies juga disebutkan pernah berjanji kepada para tokoh lintas agama yang hadir untuk tidak berkompromi terhadap perbuatan asusila dan perbuatan melanggar moral.

“Kita lihat adanya tempat hiburan malam yang disinyalir sebagai tempat berkumpulnya kamu gay (homo),” ungkapnya.

“Jika memang Pak Anies adalah seorang yang tegas dan amanah dalam memimpin DKI Jakarta maka seharusnya dia tidak hanya diam dalam penegakan aturan dan merealisasikan mimpi dan angannya dalam “Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi,” tandas Dojo.

Demonstan membubarkan diri setelah perwakilan dari Pemkot Jakarta Selatan menerima dokumen yang berisi tuntutan mereka.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw

sumber: wartakota.tribunnews.com

July 19, 2019 0 comment 3 views

Ketua Umum SI

Mantan Ketua MK: Pengaturan Pidana LGBT Sesuai Amanat Konstitusi

by admin February 7, 2018

Hidayatullah.com– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, pengaturan pidana terhadap perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) adalah amanat dari konstitusi.

“Karena konstitusi kita berdasarkan nilai-nilai agama dan moral yang dianut dari generasi ke generasi, maka itu menjadi nilai yang dipegang,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (06/02/2018).

Hamdan menambahkan, Pembukaan UUD 1945 tegas menjelaskan bahwa nilai-nilai moral dan agama adalah nilai-nilai konstitusi. Sehingga suatu perilaku dinilai kejahatan atau tidak, bisa ditinjau dari situ.

“Kalau menurut moral dan agama (LGBT) itu jahat, maka harusnya dirumuskan dalam hukum positif, jangan dipisahkan. Karena konstitusi kita menempatkan nilai moral dan agama sebagai salah satu nilai pembentukan undang-undang,” paparnya.

Apalagi, Ketua Umum Syarikat Islam (SI) menyatakan, negara Indonesia lahir juga atas kehendak Tuhan, bukan saja karena upaya para pejuang kemerdekaan.

“Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga (atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur),” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Muhammad Abdus Syakur

sumber: hidayatullah.com

February 7, 2018 0 comment 33 views

Ketua Umum SI

HNW: LGBT dan Perzinaan Bertentangan dengan Konstitusi

by admin February 6, 2018

jpnn.com, JAKARTA – Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan perzinaan sesungguhnya sudah jelas dan terang benderang terlarang dan bertentangan dengan norma-norma konstitusi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ketika berbicara sebagai keynote speaker dalam Seminar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR Tahun 2018 dan Kuliah Ke-7 Sekolah Konstitusi Fraksi PKS MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Seminar dan kuliah bertema “Zina dan LGBT dalam Tinjuan Konstitusi” ini merupakan kerja sama Fraksi PKS MPR dengan AILA (Aliansi Cinta Keluarga). Hadir dalam seminar dan kuliah konstitusi ini Ketua Fraksi PKS MPR Tiffatul Sembiring dan Kordinator AILA Rita Subagyo. Nasumber lain yang hadir adalah Hamdan Zoelva, Prof Dr Muzakir, dan Atip Latipulhayat Ph.D.

Menurut Hidayat, berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, Pasal 28 huruf a hingga j Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga memberi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM). Penghormatan pada HAM yang diatur secara rinci dalam pada pasal 28 huruf a hingga j tersebut kata kuncinya ada pada pasal 28 huruf j ayat 2.

Pasal 28 huruf j ayat 2 berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

“Dalam ayat itu disebutkan pemberlakuan seluruh klaim hak asasi manusia dalam konteks Indonesia mesti tunduk pada moral (living law) dan (nilai-nilai) agama yang diakui di Indonesia,” tegas Hidayat.

“Semua (ajaran) Agama yang ada di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas melarang zina dan LGBT. Karena itu secara hak asasi manusia dalam konstitusi kita, sejak awal sesungguhnya masalah zina dan LGBT ini sudah selesai. Yaitu tidak dibolehkannya zina dan LGBT karena bertentangan dengan konstitusi,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Hidayat, bila dilihat dari Pancasila, yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan dalam agama apapun pasti melarang zina dan LGBT.

“Jadi kalau masih ada yang ngotot khususnya tentang LGBT dan zina maka kita bisa bertanya, apakah Anda ada di Indonesia atau di luar Indonesia? Kalau di luar Indonesia, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda ada di Indonesia, Anda warga negara Indonesia yang ber-Pancasila dan berkonstitusi UUD NRI Tahun 1945, maka urusan zina dan LGBT sudah jelas,” tandas Hidayat.

Dalam kasus LGBT, Hidayat memberi contoh Rusia, negara yang tidak memiliki Pancasila dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Presiden Rusia, Vladimir Putin menyetujui UU yang melarang LGBT karena faktor proxy war. Putin melihat kalau LGBT dibiarkan akan menjadi sesuatu yang melemahkan negara. Karena LGBT tidak lagi memikirkan keturunan apalagi memikirkan bangsa, tapi hanya memikirkan hawa nafsunya.

“Tidak terbantahkan bahwa perzinaan dan LGBT merusak sistem keluarga dan tatanan sosial sehingga pada akhirnya merusak Negara. Kalau prilaku zina dan LGBT terus dibiarkan, maka hal ini tentunya akan mengangcam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Putin menyetujui UU yang melarang LGBT,” ujar Hidayat seraya menambahkan Singapura juga sudah mengkriminalkan perilaku gay.

Sekarang bola persoalan zina dan LGBT ada di pembentuk UU, yakni DPR RI bersama-sama Presiden. Untuk itu, Hidayat meminta AILA dan masyarakat luas untuk mengawasi RUU KUHP.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya fokus pada DPR, tapi juga pemerintah. Sebab, dalam konteks konstitusi, UU dibuat DPR bersama pemerintah. Kalau pemerintah menolak mengesahkan maka sebuah RUU tidak bisa menjadi UU.

“Pengawasan dari rakyat merupakan bagian pengamalan konstitusi. Dalam konstitusi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena itu, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi maka sangat wajar bila rakyat mengawasi para wakil rakyat,” ujarnya.(fri/jpnn)

sumber: jpnn.com

February 6, 2018 0 comment 9 views