LBH PB SEMMI

Jakarta – PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau Semmi mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan artis Olivia Jensen, yang mereka anggap melecehkan bendera Merah-Putih. Namun PB Semmi masih harus melengkapi sejumlah berkas.

“Kami sudah sampaikan ke SPKT dan kelengkapan berkas-dokumen sudah kami tunjukkan, sudah kami laporkan. Ada hal-hal yang memang harus dipenuhi, ditambah, dan hari Senin saya akan kembali dan dipastikan terbit hari Senin untuk tanda bukti lapor,” ujar Direktur Eksekutif LBH PB Semmi, Gurun Arisastra, kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/8/2021).

Gurun menyebut polisi belum bisa menerbitkan tanda bukti lapor karena berkas belum lengkap. Namun Gurun mengklaim laporannya sudah diterima oleh pihak Bareskrim Polri.

“Secara fakta tadi pernyataannya diterima, secara faktanya pernyataannya ya, tapi secara dokumen tanda bukti lapornya belum. Hari Senin kami kembali lagi untuk ambil tanda bukti lapor,” kata Gurun.

Gurun mengaku melampirkan sejumlah bukti berupa video yang diposting di akun Instagram pribadi Olivia Jensen. Namun alat bukti tersebut dianggap masih belum cukup.

“Tujuan ngelaporin Olivia Jensen ini beliau kan sebagai public figure seharusnya beliau memahami ini bendera Merah-Putih ini kan memiliki nilai yang sakral, bukan sebagai alat untuk permainan, dimainkan,” ucap Gurun.

Sebelumnya, video menunjukkan Olivia Jensen yang diduga melecehkan bendera Merah-Putih beredar. Video itu awalnya diunggah di Instagram-nya, @oliviajensen.

Dalam video berdurasi 11 detik yang dilihat detikcom, Olivia Jensen bersama anaknya membuat konten yang dikenal dengan transisi berpakaian. Awalnya, mereka hanya mengenakan bathrobe sambil memegang bendera Merah-Putih.Kini postingan tersebut tak lagi terlihat dalam akun Instagram pribadinya. Namun video tersebut masih beredar luas di medsos, terutama Twitter.

Kemudian, pada detik ketujuh, keduanya mengangkat bendera tersebut, lalu menjatuhkannya ke bawah. Ketika bendera tersebut dijatuhkan, keduanya berganti pakaian dengan nuansa kebaya berwarna Merah-Putih.

Olivia Jensen sendiri telah membuat video permintaan maaf di akun Instagram-nya. Namun Gurun berkeras tetap akan melaporkan video tersebut ke polisi.

“Tetap akan saya upayakan untuk laporkan sore ini. Konstruksi hukumnya kan, permohonan maaf kan tidak menghapuskan perbuatan pidana,” ucap Gurun.

Permintaan Maaf Olivia Jensen

Permintaan maaf tersebut diunggah di Instagram pribadinya, @oliviajensen, sekitar 18 jam yang lalu. Video tersebut berdurasi sekitar 17 detik yang memperlihatkan Olivia Jensen mengungkapkan permintaan maaf sambil tersenyum lebar ke arah kamera.

“Temen-temen semuanya, aku minta maaf sekali atas kesalahan yang terjadi, tidak ada maksud atau tujuan untuk hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya,” kata Olivia Jensen.

detikcom telah berusaha menghubungi pihak Polri untuk mengkonfirmasi laporan tersebut telah diterima atau belum. Namun belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian.

sumber: detik.com

Jakarta – Olivia Jensen dihujat setelah video yang memperlihatkan dirinya melempar dan menjatuhkan bendera Merah Putih ke tanah. Olivia Jensen bahkan kini terancam dilaporkan.

Kejadian itu bermula ketika Olivia Jensen membuat video reels di akun Instagramnya. Olivia Jensen bersama sang anak membuat video ‘ganti baju’ yang tengah ramai dilakukan.

Awalnya Olivia Jensen memakai bendera Merah Putih untuk menutupi penampilan pertamanya. Kemudian, setelah kostumnya berganti memakai kebaya putih, Olivia Jensen melempar bendera Merah Putih dan dibiarkan tergeletak di tanah.

Setelah video tersebut viral dan banyak yang mengunggah ulang, Olivia Jensen diketahui sudah menghapusnya. Di akun Instagramnya Olivia Jensen hanya memasang foto bersama dengan sang anak yang mengenakan kebaya putih.

Diketahui banyak netizen yang menghujat dan menilai Olivia Jensen tidak menghargai bendera Merah Putih.Selain menghapus video tersebut, Olivia Jensen juga menutup kolom komentar pada unggahannya. Sampai sekarang, Olivia Jensen belum membuka kolom komentarnya.

Sadar videonya tuai kecaman, Olivia Jensen juga sudah membuat permintaan maaf. Olivia Jensen meminta maaf lewat video yang dia unggah di Instagram Stories miliknya.

Imbas dari aksinya itu, PB SEMMI mengancam akan melaporkan Olivia Jensen ke polisi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Eksekutif LBH PB SEMMI Gurun Arisastra.”Untuk teman-teman semuanya aku minta maaf sekali atas kesalahan yang terjadi. Tidak ada maksud atau tujuan untuk hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya,” ucap Olivia Jensen dalam video yang diunggah ke Instagram Story miliknya, Kamis (19/8/2021).

“Betul sore nanti saya laporkan artis Olivia Jensen di Bareskrim Mabes Polri. Terkait postingan Olivia Jensen di medsosnya. Video viral dugaan pelecehan bendera Merah Putih,” kata Gurun Arisastra.

Olivia Jensen dinilai sudah melecehkan Bendera Merah Putih.

sumber: detik.com

Jakarta – Video artis Olivia Jensen bikin geger. Olivia diduga telah melecehkan bendera Merah Putih lewat video di akun Instagram-nya, @oliviajensen.

Kini, postingan video tersebut tak lagi terlihat dalam akun Instagram pribadinya. Namun, video tersebut masih beredar luas di medsos, terutama Twitter.

Dalam video berdurasi 11 detik yang dilihat detikcom, Olivia Jensen bersama anaknya membuat konten yang dikenal dengan transisi berpakaian. Awalnya, mereka hanya mengenakan bathrobe sambil keduanya memegang bendera Merah Putih.

Kemudian, pada detik ketujuh keduanya mengangkat bendera tersebut lalu menjatuhkannya ke bawah. Ketika bendera tersebut dijatuhkan, keduanya berganti pakaian dengan nuansa kebaya berwarna Merah Putih.

Terkait video tersebut, PB SEMMI akan melaporkan Olivia Jensen ke polisi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Eksekutif LBH PB SEMMI Gurun Arisastra.

“Betul sore nanti saya laporkan artis Olivia Jensen di Bareskrim Mabes Polri,” ujar Gurun saat dikonfirmasi, Jumat (20/8/2021).

“Terkait postingan Olivia Jensen di medsosnya. Video viral dugaan pelecehan bendera Merah Putih,” sambung Gurun.

“Tetap akan saya upayakan untuk laporkan mbak sore ini. Konstruksi hukumnya kan, permohonan maaf kan tidak menghapuskan perbuatan pidana,” tegas Gurun.Olivia Jensen sendiri telah membuat video permintaan maaf di akun Instagram-nya. Namun Gurun bersikeras tetap akan melaporkan video tersebut ke polisi.

Permintaan Maaf Olivia Jensen

Video permintaan maaf tersebut diunggah di Instagram pribadinya, @oliviajensen, sekitar 18 jam yang lalu. Video tersebut berdurasi sekitar 17 detik yang memperlihatkan Olivia Jensen mengungkapkan permintaan maaf sambil tersenyum lebar ke arah kamera.

“Temen-temen semuanya aku minta maaf sekali atas kesalahan yang terjadi, tidak ada maksud atau tujuan untuk hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya,” kata Olivia Jensen.

sumber: detik.com

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI) Gurun Arisastra mendukung rencana Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mempidanakan pejabat yang tak dukung PPKM Darurat.

“Kami LBH SEMMI sangat mendukung langkah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mau pidanakan pejabat yang tak dukung pelaksanaan PPKM darurat,” Kata Gurun Arisastra Direktur LBH SEMMI kepada wartawan di Jakarta (7/7/21).

Gurun mengatakan pejabat yang tak mendukung kegiatan PPKM darurat sudah pasti tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada seluruh pejabat baik tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut merupakan sebuah contoh yang tidak baik dan melawan atasan.

“Kalau ada pejabat yang tak dukung PPKM darurat, pasti tidak melaksanakan kegiatan PPKM darurat, ini sebuah contoh tidak baik, memicu rakyat tidak patuh terhadap PPKM darurat sehingga berpotensi keadaan negara terhadap Covid-19 semakin memburuk dan tidak dapat menekan laju penyebaran virus Covid-19, selain itu ini bentuk tindakan pejabat melawan atasannya. Ya jadinya melanggar norma dan moral,” ujar Gurun

Advokat yang berusia 28 Tahun ini meminta kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk tidak ragu-ragu menerapkan pidana penjara terhadap pejabat yang tak melaksanakan PPKM darurat.

Adapun aturan yang dilanggar yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam Pasal 93 menyatakan “Setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,”

Kedua, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam Pasal 14 (1) Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. (2) Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kerungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.

Ketiga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 212 yang berbunyi:

“Diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain itu juga Pasal 218 yang berbunyi: “Diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Selain itu, Pria yang disapa Gurun ini menilai pejabat yang tak melaksanakan PPKM Darurat sama saja mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Sila ke-4 menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya rakyat sudah menyerahkan mandat kekuasaan kepada negara atau legislator, maka lahirlah aturan perundang-undangan, aturan ini harus dilaksanakan oleh pejabat daerah sebagai bagian dari eksekutif, eksekutif artinya kekuasan untuk menjalankan aturan, bertanggung jawab untuk menerapkan aturan.”

“Lalu perhatikan alinea ke-4 UUD 1945 ada frasa yakni untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu kalimat awal dalam Alinea ke-4 yang dapat kita nilai bahwa kegiatan PPKM Darurat bentuk tanggung jawab negara melalui pejabat pemerintah harus melindungi rakyatnya dari wabah ini, kan pejabat tentu disumpah, semestinya pejabat mengerti ini, masa tidak paham,” tegas Gurun

(*/rls)

sumber: suarapantau.com

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia bersama mahasiswa korban pembacokan memenuhi undangan Polres Jakarta Pusat siang kemarin (2/7/2021).

“katanya pelaku sudah ada yang ditangkap, sehingga kami datang ke polres Jakpus kemarin,” kata Gurun Arisastra Direktur LBH SEMMI kepada wartawan di Jakarta (3/7/2021)

Lebih lanjut Gurun menambahkan bahwa isi pertemuan tersebut terkait diversi karena pelaku yang ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat masih dibawah umur. Namun dirinya bersama korban pembacokan heran pelaku masih dibawah umur.

“Kemarin agendanya diversi, ada perwakilan dari BAPAS, Kuasa Hukum dan Orang Tua Pelaku karena pelaku merupakan anak dibawah umur, diupayakan diversi dulu, diversi upaya penyelesaian untuk dikembalikan orang tua. Kami menolak bahkan heran dan tidak terima pelaku kok dibawah umur, sedangkan menurut keterangan korban yang mengeroyok usia 20-30 an bahkan pengakuan pelaku hanya menyerang Amri, lalu siapa yang membacok Sena? Jawaban mereka saat kami tanya juga tidak berikan jawaban yang pasti,” kata Gurun Arisastra Direktur LBH SEMMI kepada wartawan di Jakarta (3/7/2021)

Gurun menyampaikan bahwa saat ini pelaku 2 (dua) orang yang baru tertangkap menurut informasi yang didapatnya dari penyidik dan Kanit Polres Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut.

“Dari sekitar 20 an pelaku yang melakukan pengeroyokan baru 2 (dua) yang ditangkap, informasi ini saya dapat dari penyidik dan juga Kanit yang menangani perkara ini” ujar Gurun

Disisi lain, kedua korban yakni M. Senanatha dan Amri Loklomin ikut angkat bicara bahwa menolak diversi dan menyampaikan keheranannya mengetahui pelaku dibawah umur.

“Saya Ketua Umum SEMMI Jakarta Pusat korban pembacokan yang keadaan lebih parah dibanding Anggota saya yakni Amri Loklomin, pada saat kejadian saya dikeroyok sekitar diatas umur 20 an sampai 30 tahun. Saya sangat heran dan tidak yakin mereka anak dibawah umur yang memukuli saya,” ujar Muhammad Senanatha kepada Wartawan di Jakarta (3/7/2021)

Lebih lanjut dirinya juga telah menyampaikan pendapatnya melalui telepon pada saat agenda diversi di Kantor Polres Jakarta Pusat.

“Saya ditelpon pada saat agenda diversi, saya sudah sampaikan menolak,” ujar Pria yang Akrab dipanggil Sena

Amri Loklomin yang berada pada saat agenda diversi di Polres Jakarta Pusat didampingi oleh LBH SEMMI turut menilai dan memberikan pendapat dan keputusannya pada agenda tersebut.

“Saya sudah sampaikan pada agenda diversi tersebut bahwa saya menolak, dan sempat saya tanya-tanya dua pelaku anak dibawah umur tersebut, pada agenda tersebut saya tidak melihat anak kecil itu yang pukuli saya, saya heran dan jawabannya saat saya tanya juga tidak memberikan jawaban yang pasti,” ujar Amri Loklomin.

(*/rls)

sumber: suarapantau.com

sumber: radarkotanews.com

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) mendampingi proses hukum 2 (dua) orang mahasiswa korban pembacokan orang tak dikenal yang hari ini di BAP oleh Polres Jakpus.

“Iya betul, kami mendampingi proses hukum 2 (dua) orang aktivis  mahasiswa dari organisasi kami (SEMMI) yang jadi korban pembacokan oleh sekelompok orang tak dikenal berjumlah sekitar kurang lebih 20 orang, mereka dibacok pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 03.00 Wib didepan bakso budjangan Jalan Proklamasi saat hendak pulang dari Sekretariat SEMMI di Jalan Taman Amir Hamzah Menteng ke kost daerah Utan kayu Jaktim, tiba-tiba para pelaku didepan resto bakso budjangan menghadang lalu memukuli dua orang ini beramai-ramai,” kata Gurun Arisastra Direktur LBH SEMMI kepada Wartawan di Jakarta. Kamis, (1/7/2021)

Gurun menambahkan bahwa pendampingan ini sudah dilakukan sejak kemarin hari selasa tepat pada hari kejadian peristiwa pembacokan.

“Sudah sejak hari selasa kemarin kami lakukan pendampingan, korban berjumlah 2 (dua) yakni Muhammad Senanatha mahasiswa Universitas Nadlahatul Ulama sekaligus Ketua Umum SEMMI Jakarta Pusat terluka 4 (empat) luka bacokan di sekujur kaki kanan maka barusan tadi diperiksa oleh Tim Reskrim Polres Jakpus Justru di Sekretariat kami karena tidak mampu ke Kantor Polres Jakpus sedangkan Amri Loklomin Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun sekaligus anggota SEMMI Jakarta Pusat yang selasa lalu diperiksa di Kantor Polres Jakpus , Amri terluka di Kaki kiri dan punggung kanan,” papar Gurun

Gurun menilai peristiwa pembacokan terhadap 2 (dua) orang kader Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ini cukup aneh atau janggal karena harta benda milik korban tidak diambil satupun.

“Ini yang mengeroyok ada sekitar 20 an orang dengan berbagai jenis senjata tajam, ada arit panjang, celurit dan lain-lain, cuman aneh setelah korban dikeroyok, harta benda milik korban tidak diambil satupun, setelah membacok mereka pelaku bubar begitu saja, kalau kriminal murni cenderung motifnya ekonomi, tetapi justru ini tidak, ini sungguh keji sekali mereka bahkan harus mencari rumah sakit dalam keadaan berdarah-darah menggunakan sepeda motor,” jelas Gurun

Advokat Muda ini berharap Kepolisian segera ungkap motif dan tangkap pelakunya agar tidak muncul penilaian terhadap suatu instansi atau pihak tertentu.

“Kami berharap ini pelaku segera ditangkap dan diungkap motifnya, apakah ada dalangnya atau tidak, harus cepat diselesaikan agar tidak muncul penilaian liar terhadap instansi atau pihak tertentu bahkan jangan sampai ini terulang kembali, ini Ibu kota justru harus lebih aman,” tutup Gurun

(*/rls)

sumber: suarapantau.com

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyatakan akan menggugat keputusan Menteri Agama tersebut ke Mahkamah Agung. Pigai sedang menunggu pengaduan dari umat Islam yang sudah membayar lunas biaya perjalanan haji, namun tidak bisa berangkat tahun ini. Pemerintah Jokowi telah gagal melaksanakan amanat konstitusi mensejahterakan warga negara, khususnya melaksanakan ajaran agama dengan baik. Dikutip dari Fnn.co.id (4/6/21)

Sejalan dengan pernyataan Natalius Pigai, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra turut angkat bicara. Dirinya mengatakan bahwa organisasinya mendukung dan menyatakan kesiapannya ikut berjuang.

“Rencana Kaka Natalius Pigai menggugat Menteri Agama ke Mahkamah Agung, kami nyatakan mendukung dan siap untuk ikut berjuang,” ujar Gurun kepada wartawan di Jakarta (05/06/21)

Gurun mengatakan kesiapannya untuk berperan ke jalur hukum telah disampaikannya kepada Natalius Pigai melalui alat komunikasi secara personal.

“Saya sudah sampaikan ke Kaka Natalius Pigai melalui alat komunikasi secara personal. Beliau sudah tahu kita dukung dan siap turut berjuang secara hukum bahkan kami juga menunggu pengaduan dari para jemaah haji,” kata Gurun

Dirinya menilai Keputusan Menteri Agama membatalkan perjalanan haji untuk tahun ini layak memang untuk digugat karena Keputusan itu dikeluarkan justru ketika Pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan.

“Karena keputusan pembatalan perjalanan haji 1442 H atau 2021 M mendahului sikap dan keputusan dari Pemerintah Arab Saudi, disanakan belum ada keputusan, kenapa justru Menteri Agama mengeluarkan keputusan lebih dahulu, nah secara hukum ini onrechtmatige daad,” lanjut Gurun.

Lebih lanjut Gurun menambahkan Pemerintah Indonesia semestinya lebih responsif melakukan upaya dialog terhadap Pemerintah Arab Saudi menanyakan secara pasti, agar Keputusan Pemerintah Indonesia tidak mendahului Keputusan Pemerintah Arab Saudi.

“Ini saya heran, Kenapa Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan terhadap kuota haji negara kita, apakah Pemerintah Indonesia kurang responsif dialog? Semestinya responsif menanyakan secara pasti agar Keputusan Pemerintah kita tidak mendahului Keputusan Pemerintah Arab Saudi,” tutup Gurun.

(*/SA)

sumber: suarapantau.com

Newstipikor | Jakarta – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra turut angkat bicara atas viralnya video pesta ulang tahun Gubernur Jatim. Dirinya menyayangkan atas diselenggarakannya pesta ulang tahun karena kondisi masih dalam wabah pandemi covid-19.

“Kami sangat menyayangkan masih ada pejabat daerah yang justru menyelenggarakan pesta ulang tahun pada hari Rabu lalu yang menyebabkan kerumunan, memicu terjadinya pelanggarannya protokol kesehatan ditengah situasi negara masih dalam pandemi covid-19.” Ujar Gurun Arisastra kepada wartawan di Jakarta. (21/05/2021)

Lebih lanjut dirinya terheran-heran pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan dengan dalil bahwa acara tersebut dilaksanakan dengan spontan sehingga terjadinya kerumunan namun aneh karena acara tersebut justru dihadiri pula oleh Artis Ibukota.

“Ini saya heran, acara katanya spontan, tetapi kok ada artis ibukota? Artis kan profesi yang memiliki waktu sibuk bukan penggangguran, kalau undang artis tentu harus dijadwalkan dong.” Ujar Gurun Arisastra

Gurun menilai perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan spontanitas bukan berarti tidak dapat dilakukan proses atau tindakan hukum karena dalam hukum ada unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan atau lalai . Maka dirinya berharap Kapolda Jawa Timur jangan bersikap diam karena pesta ulang tahun tersebut dapat mengandung pelanggaran hukum.

“Spontanitas atau tidak, tetap dapat diproses hukum, kita jangan lupa dalam hukum dikenal unsur dolus (kesengajaan) dan unsur culpa (ketidaksengajaan/kelalaian) saya berharap Kapolda Jatim jangan diam. ” Ujar Gurun

Aktivis dan Advokat Muda ini menyampaikan jika Kapolda Jawa Timur berdiam diri tidak memproses masalah ini, maka organisasinya akan minta kepada Kapolri untuk mengganti Kapolda Jatim karena melakukan pembiaran pelanggaran protokol kesehatan. Kapolri harus bersikap adil dan kedepankan asas equality before the law yakni persamaan dimata hukum.

“Kapolda Jatim jangan diam, jika diam kami akan minta Kapolri untuk mengganti Kapolda Jatim karena melakukan pembiaran pelanggaran Prokes akibat sikap diamnya, Kapolri harus kedepankan asas persamaan dimata hukum, jangan hanya di Jakarta dan Jawa Barat yang Kapoldanya digeser akibat bersikap diam terhadap pelanggaran prokes.” Tegas Gurun

Selanjutnya dirinya juga akan melaporkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Artis yang hadir pada saat ulang tahun ke Bareskrim Mabes Polri secepatnya.

“Ya kalau Polda Jatim bersikap diam, saya akan laporkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Artis yang hadir pada acara ultah tersebut ke Bareskrim Mabes Polri secepatnya.”

Mantan Kabid Hukum dan HAM Serikat Mahasiswa Muslimin Jakarta Raya ini juga akan meminta kepada Mendagri untuk memberhentikan Gubernur Jawa Timur berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sumber: newstipikor.com

Jakarta, Inisiatifnews.com – Konflik di tanah Papua masih terus terjadi, informasi terakhir tewasnya Denis Wanimbo alias Timika Wanimbo yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) ditembak mati oleh aparat militer satgas Nemangkawi pada Kamis 13 Mei 2021 lalu, kemudian saat ini muncul informasi 3 (tiga) perempuan Papua yang berusia muda meninggal dunia akibat ditembak mati oleh Satgas Nemangkawi.

Hal tersebut membuat Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra turut angkat bicara. Dirinya berharap kekerasan terhadap warga sipil Papua jangan sampai terjadi.

“Benar atau tidak informasi meninggalnya 3 (tiga) perempuan muda Papua ditembak oleh aparat Militer Indonesia, saya berharap jangan sampai militer kita melakukan kekerasan terhadap warga sipil Papua, jika terjadi saya mengecam tindakan itu,” kata Gurun Arisastra kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/5/2021).

Dirinya menambahkan dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata di Papua tetap harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang terukur bukan membabi buta.

“Militer kita dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata tetap harus dengan tindakan yang terukur, jangan membabi buta,” tuturnya.

Aktivis yang juga Advokat muda ini meminta Pemerintah juga jangan hanya melakukan operasi militer tapi mengabaikan upaya pendekatan kemanusiaan.

“Kita juga jangan hanya operasi militer, harus ada upaya juga pendekatan kemanusiaan dan perundingan, sampai kapan tanah Papua terus berlumuran darah?,” pungkasnya.

sumber: inisiatifnews.com