Laskar PERISAI

Jakarta – Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Bersama Laskar PERISAI siap mengamankan perhelatan MAJELIS TAHKIM/KONGRES NASIONAL KE 41 SYARIKAT ISLAM yang akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 dESEMBER 2021 di Surakarta, Jawa Tengah.

Petugas pengamanan inti di MAJELIS TAHKIM ada Kurang Lebih 1.000 personel PERISAI dan Laskar PERISAI. “Mereka sempat mengikuti pelatihan Bersama TNI di Banjarnegara. Serta ada petugas pendukung tambahan sebanyak 500 orang dari PERISAI wilayah Surakarta dan sekitarnya,” ucap Ketua Umum PP PERISAI  Chandra Halim, S.E di Jakarta, Minggu (31/10/2021).

Sementara, Sekjen PP PERISAI mengatakan, ada ribuan petugas Pengaman PERISAI bersama Laskar PERISAI yang akan berkoordinasi dengan POLRI dan TNI  telah siap mengamankan acara akbar lima tahunan tersebut.

“Jumlah personel keseluruhan Kurang Lebih 1 ribu, untuk pengamanan pelaksanaan MAJELIS TAHKIM SYARIKAT ISLAM di Surakarta, termasuk rangkaian Pengamanan untuk kehadiran Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang akan di jadwalkan hadir untuk Melakukan pembukaan Majelis Tahkim Syarikat Islam Yang Ke 41,” ujar Harjono.

Sebelumnya Ketua umum Chandra Halim,S.E menegaskan Telah dilakukan apel akbar PERISAI dan Laskar PERISAI Untuk Terciptanya Keamanan dan Kelancaran dalam pelaksaan Majelis Tahkim nanti, dalam apel akbar tersebut bahwa pentingnya menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara,adapun yg Hadir dalam apel akbar tsb adalah perwakilan kabupaten se-Jawa tengah karena kongres akan dilaksanakan dibawa tengah

Ditempat terpisah Panglima Laskar PERISAI, Hapi siap mengsukseskan Majelis Tahkim Syarikat Islam Yang Ke 41 dengan persiapan matang dan terecana, dengan melakukan Latihan Latihan khusus dalam penanganan gangguan keamanan yang kemungkinan sewaktu waktu terjadi diarena majelis tahkim..

“yang hadir dalam majelis tahkim syarikat islam adalah perwakilan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia kita perlu persiapan yang matang agar supaya perhelatan majelis tahkim dapat berjalan lancer dan damai,” ungkap Hapi..

sumber: lensamahasiswa.com

Jakarta – Panglima Laskar PERISAI M. Hapi Meminta Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari wakil ketua KPK karena telah terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik hal tersebut telah mencoreng marwah lembaga KPK sebagai lembaga yang memburu para koruptor. Selasa (31/08/2021).

“Saya berharap Bu Lili Pintauli Siregar segera mundur untuk tetap menjaga marwah lembaga KPK, karena jika tidak mundur kedepannya kwatir akan dilakukan tindakan serupa oleh pimpinan KPK lainya, Lah wong Cuma kena sanksi aja ko,” ungkap Hapi

Perihal Sanksi yang di jatuhkan kepada Lili Pintauli Siregar sudah sewajarnya dijatuhkan oleh dewan pengawas KPK berpedoman pada Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020. Perihal sanksi berat itu diatur pada Pasal 10 ayat 4. Berikut bunyinya: Pasal 10
(4) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri atas:
a. pemotongan gaji pokok sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
b. diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan secara langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani hal tersebut dapat mempengaruhi perkara yang sedang berjalan, Lili dinyatakan terbukti telah menyalagunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Hapi mengapresiasi Dewan Pengawas KPK yang telah menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi seharusnya Lili Pintauli Siregar diminta untuk mengundurkan diri.
“ Bukan hanya sanksi pemotongan gaji aja tetapi diminta untuk mundur jika tidak artinya perbuatan itu akan terulang lagi kedepannya ,” ungkap Hapi

Terakhir Hapi menghimbau hal serupa tidak akan terulang kembali mengingat Pimpinan KPK Bapak Firli Bahuri sedang berupaya menjadikan Lembaga KPK yang lebih baik dan kuat agar para Koruptor berkeringat dingin dan tidak nyenyak tidur.

sumber: suarapemuda.co

Jakarta – Narasi mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode menyeruak dalam beberapa waktu terakhir.
Kabarnya Wacana tersebut muncul di permukaan menginginkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Dalam wawancara via telfon dengan Panglima Laskar Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Laskar Perisai) Hapi menyatakan Gagasan tersebut jelas menabrak Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. Selasa (31/08/2021).
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Hapi menambahkan bahwa “tiga periode adalah pintu masuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejarah mencatat ketika Bung Karno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup dan Soeharto sebagai Presiden 32 tahun jelas menjadikan pemimpin yang ada saat itu terbuai oleh kuasanya, kemunduran atau kemajuan demokrasi?”

Bagi Hapi ini adalah sebuah kemunduran besar demokrasi, karena esensi demokrasi adalah membuka ruang sebesar-besarnya bagi siapapun untuk menjadi pemimpin. “Ya memang ini juga kelemahan demokrasi, dimana suara 50% + 1 menjadi kunci lolosnya segala kebijakan, namun para elite juga harusnya menyadari bahwa kekuasaan tunggal atau sentralistik mampu merobohkan pundi sistem yang ideal,” Hapi yang juga anggota Sarekat Islam ini menambahkan bahwa ketika 3 periode terjadi tentu tradisi terbiasa menjadi penguasa akan mendarah daging, oligarki makin menjadi-jadi, kesempatan tokoh potensial lainnya tertutup karena termakan waktu dan usia.

Hapi memandang bahwa kaderisasi dan tokoh bangsa ini hanya itu-itu saja tidak akan bertambah karena tidak adanya distribusi kekuasaan oleh para pemimpin sekarang jika ulah pemimpin negara seperti itu adanya “negara ini harus ada penerus, mereka akan tua, kemudian pasti akan tutup usia, nah kalau tidak dipersiapkan para pengganti, generasi pemimpin akan berbahaya kepada keberlangsungan negara, karena kurang cakap dan pengalaman pemimpin dalam mengelola bangsa dan negara.

Ketentuan mengenai amendemen UUD 1945 tercantum pada Bab XVI UUD 1945 yang terdiri dari Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (5).

Pasal 37 Ayat (1) menyatakan, usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Untuk diketahui, anggota MPR saat ini berjumlah 711 orang, terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dengan demikian, amendemen UUD dapat diusulkan apabila diajukan oleh 237 orang anggota MPR yang merupakan 1/3 dari total 711 orang anggota MPR.

Menurut Pasal 37 Ayat (2), usul perubahan pasal-pasal UUD itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD sebagaimana yang diusulkan.
Pasal 37 Ayat (3) mengatur bahwa sidang tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR atau 474 orang anggota MPR.

Karena syarat Amandemen ini Hapi menilai rapat di MPR harus terkawal “jangan sampai kita kecolongan, jangankan merubah, membahas saja harus langkahi mayat saya,” tutup Hapi dengan tegas.

sumber: suarapemuda.co

Jakarta. Laskar Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) mendukung Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

“Setelah saya melihat dan merasakan apa yang telah dilakukan oleh KSAL terhadap bangsa dan negara, utamanya dalam menjaga kedaulatan NKRI maka tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI,” ujar Muhammad Hapi, Panglima Laskar PERISAI, di Jakarta, Senin (23/8/2021).

Menurut Hapi, sudah banyak prestasi yang sudah diraih oleh Laksamana TNI Yudo Margono selama ia mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Baik dalam tugas militer maupun tugas non militer seperti SAR. Sebagai KSAL berulangkali Yudo memerintahkan kapal kapal TNI AL melakukan manuver penegakkan hukum demi menjaga kedualatan di laut Natuna Utara yang diklaim sebagai wilayah China.

“Saat menjabat Panglima Koarmada 1 (Pangkoarmada 1), Yudo dipercaya memimpin tugas non militer dalam operasi SAR Satgas Laut pencarian bangkai pesawat Lion Air JT 160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019. Dengan kesigapan satgas dibawah pimpinannya tak butuh lama berhasil menemukan serpihan dan CVR pesawat nahas tersebut. Kesuksesan pada saat menjabat Pangkoarmada 1 menghantarkannya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 (Pangkogabwilhan 1),” jelas Hapi.

Selain itu lanjut, Hapi, sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, Yudo Margono diyakini mempunyai kelebihan dalam memetakan potensi kelautan Indonesia yang memiliki garis pantai 95.181 kilo meter, terpanjang kedua di dunia.

“Pengalaman sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, Yudo pasti mampu mengamankan kadaulatan diwilayah laut dari ancaman pencaplokan pulau. Disamping itu beliau juga bisa mendorong eksplorasi potensi ekonomi laut Nusantara yang jika dilakukan dengan baik dan benar akan menjadi sumber daya ekonomi yang besar. Dengan demikian visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan kekuatan maritim yang besar dan kuat secara militer dan ekonomi menjadi niscaya,” tutur Hapi.

Hapi meneruskan, sebagai Pangkogabwilhan 1 yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengantisipasi tantangan keamanan ke depan, wilayah kewenangannya bukan hanya di laut tetapi meliputi darat, laut dan udara. Tentunya tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin besar. Namun, Laksamana TNI Yudo Margono membuktikan jika beliau mampu mengemban setiap tugas yang diberikan. Setidaknya itu terlihat banyak tanda jasa yang beliau terima hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Laut.

“Oleh karena itu, dengan prestasi dan track record yang beliau miliki. Selain juga karena memang seharusnya Panglima TNI kedepannya dari TNI AL (karena TNI AD dan TNI AU) sudah mendapatkannya, maka sudah seharusnya dan selayaknya Presiden Jokowi memilih Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,” tutup Hapi.

sumber: lensamahasiswa.com

Jakarta – Laskar Perisai meminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi untuk memeriksa Gubernur Sulawesi Selatan Dr.Nurdin Abdullah dikarenakan adanya indikasi dugaan Korupsi pada pembangunan Mega proyek Makassar new port sulawesi selatan, Kamis (14/01/2021).

Pembangunan proyek yang sedang berjalan pembangunannya saat ini terindikasi dugaan tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Gubernur beserta koleganya serta oknum aparatur pemerintah sulawesi selatan.

Indikasi dugaan korupsi telah terpantau oleh masyarakat luas disebabkan media sudah memberitakan hal tersebut.

PT. Banteng laut indonesia dan PT. Nugraha timur indonesia yang terindikasi mempunyai kekerabatan yang dekat dengan Gubernur sulawesi selatan sehingga dalam hal pengurusan dokumen terkait Amdal lancar tanpa hambatan.

Hapi selaku panglima laskar perisai meminta kepada ketua komisi pemberantasan korupsi Bapak Firli bahuri untuk mengawal dan mengecek terkait pembangunan mega proyek strategis Makassar new port yang diperkirakan selesai tahun 2025 dengan estimasi menelan biaya sebesar Rp.89,75 triliun.

” Ini pembangunan harus dikawal dan diawasi karena biaya nya sangatlah besar serta ada indikasi pelanggaran KKN”, Ujar Hapi

Terakhir Hapi berharap KPK mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat yang sudah dimuat di media media nasional, KPK diminta segera bentuk tim agar indikasi KKN itu tidak terjadi.

sumber: mediaindonesiaraya.co.id

sumber: mediaindonesiaraya.co.id