Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, lembaga internasional bisa masuk dan mengintervensi proses hukum kematian 6 laskar FPI jika polisi dan Komnas HAM tidak mampu mengungkapnya secara benar. Hal itu disampaikan saat menjadi pengantar diskusi bertema Polisi, FPI dan HAM, Ahad, 20 Desember 2020 malam.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua MK Hamdan Zoelva menduga, ada pelanggaran HAM berat dalam kematian enam laskar FPI. Menurutnya, hal itu memang tragis dan bisa mengkhawatirkan kondisi penegakan hukum di dalam negeri ke depannya jika tidak terselesaikan.
Dia menilai, posisi penting untuk menyelesaikan kasus tersebut saat ini berada di Komnas HAM. Terlepas dari pihak Kepolisian dan Komnas HAM yang memang memiliki kewenangan untuk mengurusi hal tersebut.
“Jika institusi itu tidak mampu (menanganinya) maka lembaga internasional bisa saja mengintervensi,” ujarnya dalam webinar Polisi, FPI dan HAM, Ahad (20/12).
Dia menambahkan, merujuk pada pembunuhan enam laskar yang merupakan kejahatan HAM, intervensi itu sangat dimungkinkan. Sebab, menurut Zoelva, meski kejadian berada di Indonesia, nyatanya kejahatan HAM memiliki sifat lintas wilayah.
Dirinya tak menampik, kejahatan berat memang bisa diselesaikan secara hukum nasional. Namun, jika kemudian hukum yang dimaksud dianggap memiliki impunity maka lembaga internasional bisa dipastikan masuk dan menyelesaikannya.
Dia melanjutkan, saat ini, semua harapan tertuju pada Komnas HAM. Terlebih, ketika Presiden telah menyampaikan tanggapan dengan tegas jika ada lembaga independen yang memang diberi kewenangan terkait ini, yakni Komnas HAM.
Mengutip UU menyoal kejahatan kasus HAM berat, Indonesia, kata dia, mengakui dua hal. Yaitu, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Atas tewasnya enam orang FPI ini maka lebih dekat ke kasus kejahatan terhadap kemanusiaan,’’ jelasnya.
Karenanya, ia menuntut pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. Sebab, ditakutkan bisa menjadi persoalan besar jika Indonesia diketahui memiliki impunity hukum dalam penanganan kasus HAM berat. “Amanat yang sangat besar, tentu ada di Komnas HAM untuk menyelidiki ini. Jika bukti cukup maka disampaikan ke Kejakgung untuk penyidikan dan penuntutan lebih lanjut,’’ kata dia.
sumber: republika.co.id
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, lembaga internasional bisa masuk dan mengintervensi proses hukum kematian 6 laskar FPI jika polisi dan Komnas HAM tidak mampu mengungkapnya secara benar. Hal itu disampaikan saat menjadi pengantar diskusi bertema Polisi, FPI dan HAM, Ahad, 20 Desember 2020 malam.
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, berkomentar mengenai kondisi hukumdi Indonesia akhir-akhir ini. Tak dijelaskan terkait kasus apa pernyataan tersebut dilontarkan.
Namun kasus hukum yang belakangan menjadi sorotan yakni tewasnya 6 pengawal Habib Rizieq dan penahanan imam besar FPI itu dalam kasus kerumunan di Petamburan.Hamdan menilai Indonesia yang merupakan negara hukum, semakin menunjukkan negara rule by law, bukan rule of law.
“Rule by law, hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Rule of law, hukum digunakan untuk keadilan, hormati HAM, dan perlakuan sama di depan hukum,” ujar Hamdan dalam akun Twitternya, Minggu (13/12).
Digunakannya hukum sebagai alat kekuasaan, kata Hamdan, membuat siapa pun pihak yang berbeda pendapat dijerat secara hukum.
Ia mencontohkan, watak negara rule by law pernah terjadi ketika masa penjajahan. Ketika itu, lanjut Hamdan, Belanda menggunakan wetboek van strafrecht (kini KUHP) untuk menindak kaum pribumi dan pejuang. Namun tidak bagi warga Belanda.
Untuk itu, Hamdan mengajak seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum, agar menegakkan hukum dengan adil.
“Mari kita tegakkan hukum itu dengan wajah kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram, hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang kita pegang teguh bersama,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu.
sumber: jurnalislam.com
JAKARTA, iNes.id – Penembakan terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI) menuai keprihatinan dari sejumlah kalangan. Termasuk dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Dia mengatakan, polisi tidak boleh berlebihan menggunakan senjata saat menegakkan hukum. Penggunaan senjata, kata dia harus proporsional. Menurutnya, peristiwa ini harus diungkap secara terbuka. ADVERTISEMENT BACA JUGA: Komnas HAM Dalami Temuan Fakta Baru dari Lokasi Penembakan Pengawal Habib Rizieq “Duka cita dan keprihatinan mendalam atas tewasnya 6 anak bangsa dalam insiden kepolisian dan FPI. Hukum harus ditegakkan dengan adil, tidak dengan kekerasan, penggunaan senjata untuk penegakkan hukum harus perporsional tidak berlebihan. Perlu penyelidikan mendalam atas peristiwa itu,” ujar Hamdan Zoelva melalui akun Twitter @hamdanzoelva sehari setelah peristiwa penembakan. Keprihatinan juga disampaikan oleh mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Dia mendoakan agar keenam anggota Laskar FPI itu diterima dengan baik di sisi Tuhan.
“Kita doakan 6 anggota FPI yang meninggal mendapat tempat yang baik di sisi Allah SWT. Selanjutnya kita tunggu saja dulu hasil penyelidikan Tim Komnas HAM, apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya. Begini 11 Tahap Pengajuan Sengketa Hasil Pemilu 2019 di MK
Dia berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bisa mengungkap secara terbuka penembakan tersebut. “Untuk kasus 6 anggota FPI yang meninggal di tangan petugas, tadi pagi saya diskusi dengan Ketua Komnas HAM yang sudah bentuk tim khusus untuk menyelidiki. Karena independensinya, kita tunggu saja hasil kerjanya. Semoga cepat selesai, jangan jadi beban perpecahan,” katanya. Penembakan terhadap Laskar FPI terjadi di Tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12/2020) dini hari. Dalam persitiwa itu enam orang Laskar FPI yang mengawal Habib Rizieq Shihab menuju tempat pengajian subuh keluarga tewas diterjang peluru aparat Polda Metro Jaya.
Editor : Kurnia Illahi
sumber: inews.id
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mendorong adanya penyelidikan mendalam atas peristiwa kematian enam simpatisan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab setelah ditembak oleh aparat dari Polda Metro Jaya.
“Hukum harus ditegakkan dengan adil, tidak dengan kekerasan, penggunaan senjata untuk penegakan hukum harus proposional tidak berlebihan. Perlu penyelidikan mendalam atas peristiwa itu,” cuit Hamdan melalui akun twitter pribadinya pada Selasa (8/12/2020).
Ihwal insiden penembakan itu, dia turut prihatin dan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tewasnya enam simpatisan Rizieq tersebut.
“Duka cita dan keprihatinan mendalam atas tewasnya enam anak bangsa dalam insiden kepolisian dan FPI,” cuitnya.
Saat ini, Komnas HAM tengah membentuk tim investigasi untuk mengungkap kebenaran terkait insiden penembakan yang terjadi terhadap enam orang laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Wakil Ketua Komnas HAM Choirul Anam menyebut, bahwa tim investigasi sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan seluruh informasi terserak di ruang publik ihwal insiden penembakan yang terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Senin (7/12/2020) dini hari.
“Komnas HAM lewat pemantauan dan penyelidikan telah membuat tim investigasi untuk mendalami informasi yang beredar di publik,” tutur Anam, Senin (7/12/2020).
Menurut dia, tim investigasi Komnas HAM bakal menggali seluruh keterangan dari kepolisian dan ormas FPI untuk mengungkap peristiwa yang terjadi terhadap enam orang Laskar FPI yang tewas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut.
Seperti diberitakan, pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa enam simpatisan Habib Rizieq Shihab menyerang petugas menggunakan senjata tajam dan senjata api.
Aparat kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur hingga enam orang simpatisan Habib Rizieq tewas.
Namun, versi FPI dalam keterangan resminya menyebut, bahwa enam laskar FPI itu diculik dan dibunuh. Para laskar itu tidak dibekali senjata api.
sumber: kabar24.bisnis.com