KUII

Abadikini.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersal dari empat sumber.

Keempat sumber hukum itu adalah hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asas-asas hukum umum yang universal.

“Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” kata Hamdan Zoelva pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020).
Oleh karena itu lanjut Hamdan Zoelva, perlu mengembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam.

“Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum Barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi umat Islam,” kata Hamdan.

Menurut Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam itu, umat Islam harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Saat ini, kata dia, yang harus dilakukan adalah mengarusutamakan pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya.
Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat. Baik kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari failsafat materialis dan humanisme semata.

Hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial.

“Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” kata Hamdan.

sumber: abadikini.com

PANGKALPINANG, bidiktangsel.com – Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva dalam paparannya mengatakan sekarang ini, pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asas-asas hukum umum yang universal.

“Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” kata Hamdan Zoelva pada Kongres Ummat Islam Indonesia VII Tahun 2020 di Pangkalpinang, Jumat (28/2).

Oleh karena itu lanjut Hamdan Zoelva, perlu mengembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam.

“Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum barat dalam hukum Indonesia. Tantangan besar bagi ummat Islam,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, kita harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang harus menjadi, kata Hamdan, yakni mengarusutamakan pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya.

Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat, kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari failsafat materialis dan humanisme semata. Hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial.

“Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” kata Hamdan.

Liputan khusus reporter : Hj. Lily J.

sumber: bidiktangsel.com

Pangkalpinang, MINA – Mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam adalah bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Demikian dikatakan Prof. Dr. Hamdan Soelva, SH pada Sidang Pleno XI, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jum’at, (28/2) dengan tema Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum.

Sebab, menurut Hamdan, nilai-nilai Pancasila dari aspek manapun tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

“Karenanya mengaplikasikan ajaran Islam harus dengan sungguh-sungguh membaca berbagai persoalan yang melingkupi kehidupan umat manusia itu di setiap zaman,” katanya.

Mengenai strategi perjuangan Umat Islam dalam bidang hukum harus dilandasi keyakinan bahwa ajaran Islam adalah sebenar-benarnya ajaran.

“Sebenar-benarnya ajaran dan sesempurna-sempurnanya ajaran untuk mengatur kehidupan manusia,” katanya.

Hamdan mengusulkan tiga sasaran kebijakan sebagai strategi perjuangan Umat Islam di bidang hukum yaitu pada bidang legislasi dan substansi hukum, bidang struktur hukum, dan bidang budaya hukum.(L/B03/RS3).

Mi’raj News Agency (MINA).

sumber: minanews.net

REPUBLIKA.CO.ID,PANGKAL PINANG — Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Hamdan Zoelva dalam paparannya di Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII mengatakan sekarang pada faktanya hukum Indonesia tumbuh dinamis yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa dan asas-asas hukum umum yang universal.

“Hukum Indonesia adalah hukum hybrida,” kata Hamdan pada KUII ke-VII di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Jumat (28/2).

Hamdan mengatakan, perlu mengembangkan hukum Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam. Sekarang ini terjadi pertarungan dari serangan masuk dan bertahannya nilai-nilai hukum barat dalam hukum Indonesia. Kondisi ini adalah tantangan besar bagi umat Islam.

Menurutnya, umat harus memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yakni mengarus utamakan pengembangan hukum pada aspek hukum ekonomi yang berkeadilan, yaitu ekonomi kerakyatan.

“Ekonomi yang timpang sekarang ini disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan hukum ekonomi. Telah meninggalkan ekonomi konstitusi dan menerima ekonomi kapitalis,” ujarnya.

Hamdan menjelaskan, paradigma hukum Indonesia yang diperjuangkan adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD yang tidak sama dengan nilai-nilai hukum Barat. Kapitalis maupun sosialis, keduanya bersumber dari filsafat materialis dan humanisme semata.

Ia mengatakan, hukum Pancasila adalah hukum yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama yaitu hukum yang berKetuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial. “Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam,” kata Hamdan.

sumber: khazanah.republika.co.id

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) -Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi selama ini jauh dari pantauan ormas-ormas Islam. Hal itu menurutnya membuat produk undang-undang jauh dari keberpihakan terhadap ekonomi umat.

Pernyataan itu disampaikan saat mengisi salah satu sesi sidang pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke -7 di Pangkalpinangn, Kepulauan Bangka Belitung, Jum’at (28/2/2020).

“Sejak saya menjadi anggota DPR, kita kalah dengan LSM-LSM kecil yang memperjuangkan nilai-nilai yang sangat memengaruhi undang-undang,” katanya.

Ia menilai, selama ini ormas-ormas Islam hanya mengawal proses perundang-undangan yang berkaitan dengan agama, namun luput pada soal ekonomi yang merupakan sisi tak terpisahkan dari umat Islam.

“Seperti kita tidak melakukan apa-apa. Ketika ada masalah, ada kebakaran, baru ormas Islam turun. Tapi hal-hal yang dari awal tidak pernah dikawal. Ada dikawal tapi bagi saya tidak mengenai masalah-masalah ekonomi, yang kita kawal hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan agama saja,” tuturnya.

Dalam paparannya, Zoelva banyak menyoroti kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang masih rendah. Hal itu tak selaras dengan kenyataan bahwa orang Islam adalah mayoritas di Indonesia.

Zoelva mengatakan, realitas ekonomi seperti itu turut dipengaruhi oleh sistem hukum dan perundang-undangan yang tak mengasilitasi pemajuan masyarakat kelas ekonomi rendah.

“Ketika undang-undang mengenai ekonomi, para konglomerat satu-persatu datang atau mengundang anggota DPR untuk menggol-kan konsep mereka, bahkan dibiayai dan dibayar,” kata Zoelva.

Menurutnya, hal itu lantaran masih minimnya pengawalan dari umat Islam, khususnya ormas-orma.

Oleh sebab itu, ia menilai, sudah semestinya perbaikan ekonomi umat Islam dilakukan pada tataran legislasi. Ormas Islam dalam hal ini menjadi yang utama diharapkan mewakili perjuangan.

“Umat atau ormas atau tokoh Islam harus meninjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan ekonomi konstitusi yang berkeadilan sosial. Dan harus memantau betul setiap perkembangan pembahasan di DPR undang-undang mengenai ekonomi,” ujarnya.

“Ini kita tidak tahu ini Omnibus Law. Seperti barang gelap dan tidak pernah kita kaji secara serius apakah menguntungkan umat Islam atau konglomerat,” tandasnya

sumber: jurnalislam.com