MANTAN hakim Mahkamah Konstitusi (MK) buka-bukaan soal kinerja DPR RI membuat Undang-undang.
Hal itu karena kerja DPR yang kerap ugal-ugalan, MK kerap dipusingi dengan banyaknya gugatan.
Hal itu diungkapkan mantan hakim MK Hamdan Zoelva di acara Mata Najwa, Rabu (4/9/2019).
Hamdan mengungkapkan ia pernah menemukan undang-undang yang bertabrakan dengan undang-undang lainnya.
“Memang selalu jadi problem dalam pembentukan undang-undang itu adalah sering sekali dalam satu undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang lain,” ungkap Hamdan saat ditanyai soal kualitas lembaga legislatif Indonesia.
Bukan hanya bertabrakan dengan undang-undang lain, Hamdan bahkan pernah menemukan pasal yang saling kontradiktiv di dalam satu produk undang-undang yang sama.
“Bahkan saya pernah menemukan dalam satu undang-undang, satu pasal dengan pasal yang lain itu tidak harmonis, saling bertentangan,” kata Hamdan.
Ia menjelaskan, hal itu seharusnya tidak disepelekan oleh para legislator. Sebab, undang-undang itu pada akhirnya akan bermuara pada kepastian hukum.
“Kalau ada beberapa undang-undangnya saling berlawanan itu problemnya ialah problem konstitusional dan bisa terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan,” kata Najwa.
Hamdan dengan tegas menjawab ketika ditanya soal korelasi produk undang-undang dengan kualitas wakil rakyat di DPR RI.
“Berarti ya betul itu cerminan kualitas wakil rakyat kita?” tanya Najwa.
“Saya kira ya,” jawab Hamdan.
Pengamat Tata Negara Refly Harun juga menyayangkan DPR RI yang kerap menganggap remeh produk undang-undang.
Mereka kerap melemparkan undang-undang ke MK jika UU tersebut dikritik oleh masyarakat.
“Hakekat wakil rakyat ini seharusnya mereka menyalurkan aspirasi kita, sehingga kalau bicara titik demokrasinya, harusnya filter pertama ketika buat norma sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak,” kata Refly.
Meski demikian, sebaliknya, saat ini kata Refly, DPR RI tidak membuat UU sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Banyak produk UU yang dipaksakan meski sudah mendapatkan banyak kritik sebelum di sahkan. Seperti UU KPK yang tetap disahkan di tengah kritik.
Akibatnya kata Refly, masyarakat berbondong-bondong ke MK untuk menggugat UU bermasalah.
“Padahal hakim jumlahnya 9 dan mereka bukan wakil rakyat, karena hakekatnya mereka disediakan untuk bangku cadangan, tapi ketika hakimnya jauh lebih adil, jangan heran masyarakat lebih banyak datang ke MK,” jelas Refly.
Undang-undang KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI menuai banyak kritik. Selain dibuat singkat, UU itu juga penuh kejanggalan.
Kejanggalan itu diungkapkan pengamat hukum Zainal Arifin Mochtar. Zainal menemukan pasal UU KPK yang tidak sesuai dengan Panja DPR RI.
Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Awalnya Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar mendebatkan soal Pasal II UU KPK.
Salah satu poin dijelaskan jika usia minimal pimpinan KPK ialah 50 tahun.
Kata Zainal, kebimbangan DPR RI untuk pasal itu dapat dilihat saat DPR RI menanggapi umur satu pimpinan KPK terpilih 2019-2023 yakni Nurul Ghufron.
Umur Ghufron jelas terhambat pasal itu karena masih berusia 45 tahun.
“Tiba-tiba anggota DPR nyeletuk, itu kan kita pakai asas tidak berlaku surut, di mana asas itu? Saya belajar legal drafting yang begitu harus ada peralihannya, ini gimana? Ini kosong nih!” kata Zainal dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan Tv One.
Saat itu bahkan kata Zainal, Masinton Pasaribu mengakui bahwa pasal itu merupakan kesalahan.
“Bung Masinton bilang wah bener juga ya kalau gitu kita dorong Presiden keluarkan Perppu, loh kok sekarang nolak?” kata Zainal.
Masionton berdalih jika maksudnya saat itu ialah Ghufron dipilih ketika revisi UU KPK belum disahkan. Sehingga UU itu tidak berlaku untuk Ghufron.
“Ketika kalian desak, ya saya jawab simple aja,” jawab Masinton Pasaribu.
Zainal membacakan kembali pasal tersebut.
“Untuk diangkat menjadi komisioner KPK harus berusia 50 tahun pada saat proses pemilihan, itu jelas di UU revisi,” kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM.
Zainal kembali menanyakan kepada Masionton terkait nasib Ghufron.
Kata Zainal jika ditelaah, jelas UU akan berlaku setelah diundangkan.
“Kapan diundangkan? Kalau diundangkan 17 Oktober, berarti seluruh pasal berlaku saat itu, berarti jika Desember Nurul Ghufron dilantik itu bisa nggak? Pasal sudah berlaku kok,” tanya Zainal.
Masinton Pasaribu kembali berdalih, ia mengganti alasannya di awal yang menyebut soal asas tidak berlaku surut.
Ia mengakui ada kesalahan redaksional dalam pasal tersebut.
“Itu di pasal itu 40 tahun, bukan 50 tahun, dibaca saja lagi dalam tanda kurung itu,” kata Masinton.
Zainal hanya tertawa geli mendengar jawaban Masinton. Ia tambah tertawa ketika Masinton mengakui ada kesalahan redaksi dalam UU tersebut.
“Ini temuan baru ini, karena yang kita bicarakan berbagai hari itu minimal usia 50 tahun, tiba-tiba sekarang ngakunya 40 tahun, sedangkan yang dibahas di DPR RI itu kan usia 50 tahun,” kata Zainal.
Sehingga kata Zainal, sudah jelas banyak kecacatan pembahasan di UU KPK yang baru saja disahkan.
“Kalau ada perubahan 40 tahun berarti harus balik lagi ke Presiden, harus ada legislasi ulang,” kata pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) itu.
Zainal menganggap kesalahan itu luar biasa. “Itu bisa dibilang kudeta redaksional,” jelas Zainal tertawa.
sumber: wartakota.tribunnews.com